(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

22 Oktober, 2018

PENEGAKAN HUKUM DIBANGUN DARI PILAR ASUMSI

LEGAL OPINION
Question: Yan namanya hukum atau proses persidangan di pengadilan itu, benar-benar mengesampingkan asumsi? Maksudnya apa betul, asumsi demikian ditabukan dalam bukum?
Brief Answer: Hukum justru sarat “asumsi”. Harus kita akui, bahwa proses peradilan itu sendiri bernuansa aspek “indirect evidence” yang tidak lain dilandasi oleh suatu asumsi (kemudian dijewantahkan oleh sang hakim sebagai alat bukti “Persangkaan” ataupun “Petunjuk”. Hakim yang memeriksa perkara, bukanlah saksi mata langsung atas suatu perkara yang disidangkan—karenanya, asumsi tidak terelakkan.
Sebagai contoh, dalam stelsel pembuktian hukum acara perdata, pembuktian bersifat formil semata, dimana akta otentik diasumsikan benar adanya sepanjang tidak ada alat bukti otentik lain yang membantahnya.
Begitu pula dalam cerminan perkara pidana, mungkin ilustrasi yang paling tepat mewakili ialah dalam konteks tindak pidana penadahan, dimana si penadah dapat dijerat pidana bila dirinya “patut menduga” bahwa barang yang diterima olehnya ialah bersumber dari suatu kejahatan.
Tidak ada yang melihat langsung kejadian yang sebenarnya, namun putusan tetap harus dibuat oleh Majelis Hakim pemutus. Tidak ada yang salah dengan “berasumsi”, sepanjang asumsi tersebut dibangun atas dasar nalar yang terjaga tingkat logisnya—sehingga masih dalam tataran dapat dipertanggung-jawabkan. Kita, selaku anggota warga masyarakat, juga harus senantiasa berasumsi agar dapat melakukan fungsi preventif demi kebaikan kita sendiri. Mengapa? Karena hukum juga berasumsi, bahwa setiap warga negara “dianggap” tahu hukum.
PEMBAHASAN:
Contoh kasus berikut dapat memudahkan pemahaman, betapa kehidupan berhukum tidak pernah dapat dilepaskan dari kegiatan ber-asumsi, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana “penadahan” register Nomor 257 K/PID/2016 tanggal 21 Juni 2016, dimana Terdakwa didakwa  karena telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bermula pada 03 Juni 2014, saat Saksi Agus Windi Haryanto pulang dari membeli makanan burung telah melihat burung murai batu milik Korban yang mempunyai ciri-ciri bulu kepala hitam, bulu dada berwarna oranye, ekor hitam panjang, kaki putih, kuku bagian belakang yang sebelah kanan berwarna hitam dan yang sebelah kiri berwarna putih yang dititipkan oleh Korban Saksi Agus Windi Haryanto, kinihilang diambil orang karena sangkar burungnya telah berpindah di lantai dan pintunya terbuka.
Pada tanggal 10 Juni 2014, Saksi SUGIYONO telah membeli burung murai batu dari Terdakwa di rumah Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00. Waktu itu Saksi Sugiyono baru memberikan uang muka sebesar Rp1.400.000,00. Berlanjut pada tanggal 12 Juni 2014, Terdakwa mengantarkan burung murai batu yang telah dibeli oleh Saksi Sugiyono ke rumah Saksi Sugiyono sembari menerima pelunasannya.
Tanggal 13 Juni 2014, Saksi Sugiyono menjual burung Murai batu tersebut ke Saksi Rohariyanto dengan harga Rp5.000.000,00. Tibalah pada tanggal 16 Juli 2014, saat Saksi Rohariyanto mengikutkan burung murai batu yang dibelinya dari Saksi Sugiyono tersebut, dalam latihan bersama kicauan burung, Korban melihatnya dan mengenalinya bahwa burung yang dibawa Saksi Rohariyanto tersebut adalah burungnya yang telah hilang diambil orang pada tanggal 03 Juni 2014.
Burung yang dijual oleh Terdakwa ke Saksi Sugiyono, adalah burung milik Korban yang dititipkan di rumah Saksi Agus Windi Haryanto, yang hilang dicuri orang, dan Terdakwa tidak dapat menjelaskan asal-usul burung yang dijualnya kepada Saksi Sugiyono.
Terhadap tuntutan pihak Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Pti. tanggal 10 September 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Suparmo al Pram Wibowo bin Hadi Suprapto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ‘Penadahan’;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 241/PID/2015/PT.SMG tanggal 05 November 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Pti. tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut.”
Baik pihak Terdakwa maupun pihak Jaksa, masing-masing mengajukan upaya hukum kasasi. Adapun keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut, antara lain bahwa putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim Pengadilan, dinilai masih terlalu ringan, mengingat:
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.
Dimana terhadap keberatan-keberatan demikian, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor ... yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
“Memperhatikan, Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ... yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 04 Januari 2016 yang menerangkan, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagai Pemohon Kasasi I;
“Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2015, namun dalam tenggang-waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan kasasi (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4), ternyata Pemohon Kasasi I / Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi (sebagaimana Akta Tidak menyerahkan Memori Kasasi Nomor 12/Akta Pid.K/2015) dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu hak Terdakwa untuk mengajukan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
“Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
a. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 241/Pid/2015/PT.SMg tanggal 5 Nopember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pid.B/2015/PN.Pti. tanggal 10 September 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukann tindak pidana ‘Penadahan’ dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
b. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa terbukti melakukan penadahan terhadap barang hasil curian berupa burung murai batu milik korban yang telah dicuri orang lain dari rumahnya dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan asal-muasal burung murai batu tersebut;
c. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penjatuhan berat-ringan pidana tidak dapat dibenarkan hal itu bukan merupakan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : TERDAKWA  / SUPARMO al PRAM WIBOWO bin HADI SUPRAPTO tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM