24 Maret, 2018

TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK MENGENAL KADALUARSA PENUNTUTAN

LEGAL OPINION
Question: Di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada aturan perihal daluarsa hak menuntut ataupun mengadili oleh jaksa dan hakim. Undang-Undang tentang TIpikor (Tindak Pidana Korupsi) merupakan lex spesialis dari KUHP maupun KUHAP, namun tidak dijumpai pengaturan perihal daluarsa secara tersendiri. Apakah artinya Hukum Tipikor tunduk pada aturan di KUHP tentang apa yang tidak diatur secara tersendiri di UU Tipikor?
Brief Answer: Secara teori, benar demikian adanya, ketentuan khusus / spesialis tunduk pada aturan yang lebih umum, ketika ketentuan khusus tidak mengatur lain atau sebaliknya. Namun berdasarkan “judge made law” oleh kalangan hakim pengadilan, telah dibentuk norma kaedah hukum yurisprudensi, bahwa: Tipikor merupakan Kejahatan Luar Biasa, sehingga perihal kaedah kadaluarsa, tidak dapat diberlakukan dalam konteks pelaku dan perilaku terkait Tipikor.
PEMBAHASAN:
Untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI perkara TIpikor register Nomor 545 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 April 2013, yang diperiksa dan diputus tingkat kasasi oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, M. Askin, dan M.S. Lumme.
Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No.39/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27 September 2012, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dari hasil Fit and Proper Test yang dilakukan dari hash voting Terdakwa memperoleh suara mayoritas sehingga Terdakwa terpilih menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia untuk Periode 2004—2009;
“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (4) KLHAP berbunyi ‘Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
“Maka terlihat adanya keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi keterangan saksi tersebut saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lainnya yaitu, sebelum dilakukan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) telah dilakukan pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dengan Fraksi PDI-P dan Fraksi TNI/Polri, yang kemudian pada tanggal 8 Juni 2004 sebelum terdakwa terpilih menjadi DGSBI, para saksi dari Fraksi PDI-P, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, dan Fraksi TNI/Polri telah menerima Travellers Cheque (TC) dari saksi Arie Malangjudo yang nilainya masing-masing TC nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juts Rupiah);
“Menimbang, bahwa dari hasil Fit and Proper Test tersebut diatas ternyata Terdakwa terpilih sebagai mayoritas yang mengalahkan calon yang lain;
“Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Locus Delictie, dan Tempus Delictie dengan terpilihnya Terdakwa sebagai DGSBI dengan pemberian Travellers Cheque telah menggambarkan suatu rangkaian adanya suatu kejadian tertentu, dan para saksi yang telah menerima Travellers Cheque yang dihadirkan di depan Persidangan telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ‘memberi sesuatu’, telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa;
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Miranda Swaray Goeltom dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Miranda Swaray Goeltom tetap berada dalam tahanan.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.56/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 13 Desember 2012, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 31 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27 September 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.”
Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, dengan salah satu pokok keberatan bahwa Pengadilan Tipikor dinilai keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang-Undang Tipikor, sudah Daluwarsa masa penuntutannya.
Dalam dakwaan Ketiga dan Keempat, Terdakwa didakwa karena diduga melakukan sesuatu perbuatan yaitu secara bersama-sama dengan Nunun Nurbaeti, atau menganjurkan Nunun Nurbaeti memberi hadiah atau janji, kepada Anggota Komisi IX DPR RI periode 2004-2009. Ketentuan Umum KUHP mengatur mengenai daluwarsa (hilangnya hak untuk melakukan penuntutan) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP, yang memiliki ketentuan:
“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, (yakni kadaluarsa) sesudah enam tahun.”
Oleh karena Undang-Undang Tipikor tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai Daluwarsa, maka ketentuan dalam Pasal 78 Ayat (1) butir ke-2 KUHP tersebut secara mutatis mutandis berlaku terhadap Undang-Undang Tipikor, demikian dalil Terdakwa.
Pasal 13 Undang-Undang Tipikor memiliki ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) tahun, maka penerapan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor untuk perkara pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI yang terjadi pada bulan Juni 2004, telah daluwarsa pada Juni 2010 yang lalu, oleh karena itu kewenangan penuntutan untuk perkara pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI dengan menggunakan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor, telah hapus sejak bulan Juni 2010.
Mengingat Pasal 13 Undang Undang Tipikor tersebut sudah tidak dapat dilakukan penuntutan, maka dengan sendirinya dakwaan atas Pasal 13 Undang-Undang Tipikor tersebut menjadi daluwarsa, sehingga Penuntut Umum tidak memiliki dasar hukum untuk mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 13 Undang-Undang Tipikor dalam perkara pemberian TC kepada Anggota Komisi IX DPR RI yang terjadi pada bulan Juni 2004.
Karena Jaksa Penuntut telah mendakwa dengan berdasarkan pada ketentuan yang telah daluwarsa, maka dakwaan Jaksa Penuntut terhadap Terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Terdakwa kemudian mengutip pendapat hukum dari salah seorang diantara Majelis Hakim Tipikor, yakni Hakim Anggota II yang memberikan pendapat berbeda saat menjatuhkan Putusan Sela, dengan uraian:
“Menimbang, bahwa hak menuntut hukuman gugur atau (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya) vide Pasal 78 KUHPidana;
“Selanjutnya dalam ayat (2) e diatur sesudah lewat 6 (enam) tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman, denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
“Bahwa oleh karena Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki ancaman paling lama 3 (tiga) tahun, maka tempus delictinya dakwaan a quo terjadi pada bulan Juni 2004, sehingga telah daluwarsa pada bulan Juni 2010;
“Menimbang, …. menurut Hakim Anggota II pendapat yang demikian adalah tidak beralasan karena daluwarsa bukanlah Lembaga Penghentian Penuntutan yang diadakan / dibentuk belakangan, tetapi adalah merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang harus dilaksanakan dan dipatuhi serta dijadikan pedoman oleh seluruh Aparat Penegak Hukum tidak terkecuali Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
“Menimbang, menurut Hakim Anggota II, memang KPK mempunyai hukum acara tersendiri / Lex Specialis akan tetapi untuk daluwarsa tidak termasuk hukum acara tindak pidana dimana yang berlaku adalah hukum acara (hukum formil) pidana umum dalam hal ini yang berlaku adalah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 KUHPidana;
“Demikian juga tentang tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHPidana dan pengecualiannya tidak termasuk Tindak Pidana Korupsi, maka mulai tempo / waktu gugurnya hak menuntut dalam perkara a quo adalah tanggal 9 Juni 2004 dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2010.”
Menurut Terdakwa, dakwaan Pasal 13 UU Tipikor terhadap Terdakwa telah kadaluwarsa, oleh karena itu seharusnya Pengadilan Tipikor menyatakan dakwaan Penuntut Umum “tidak dapat diterima”, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena juga ketidak-sesuaian antara pasal yang dikenakan kepada Para Penerima TC dengan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa dan terhadap Nunun Nurbaeti yang dituduh memberikan Traveller Cheque.
Dimana terhadap keberatan-keberatan Terdakwa, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Mengenai alasan ke-1:
“Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu penetapan Terdakwa sebagai tersangka adalah wewenang Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Pasal 45, 46, 47, dan 49 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf a, c dan d KUHAP, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
Mengenai alasan-alasan ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-6:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum terkait dengan pembuktian unsur ‘memberikan sesuatu’ dengan metode kettingbewijs sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP karena pertimbangan judex facti atas fakta (putusan Pengadilan Negeri hal. 136–139) yang menghubungkan dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP (putusan Pengadilan Negeri hal. 143) menggunakan metode analisis silogisme berdasarkan keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan terhadap perkara a quo yang dikenal dengan kettingbewijs (kesaksian berantai).
“Judex facti (Pengadilan Tinggi) mengambil-alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri), berdasarkan keterangan saksi Nunun Nurbaeti, dinyatakan bahwa sebelum proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Terdakwa pernah meminta kepada saksi Nunun Nurbaeti untuk memperkenalkan Terdakwa kepada Anggota DPR RI yang saksi Nunun Nurbaeti kenal, dan saksi Nunun Nurbaeti bersedia untuk memperkenalkan dan mempertemukan Terdakwa dengan Anggota DPR RI Endin AJ Soefihara, Paskah Suzeta, Hamka Yandhu, di rumah saksi Nunun Nurbaeti di Cipete, akan tetapi saksi Nunun Nurbaeti tidak ikut dalam pertemuan tersebut.
“Bahwa pertimbangan judex facti dengan menghubungkan locus delicti dan tempus delicti serta waktu dan tempat kejadian yang dialami oleh para saksi dengan terpilihnya Terdakwa sebagai DGSBI dengan pemberian Travellers Cheque ternyata telah menggambarkan ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan penerimaan Travellers Cheque oleh Anggota DPR RI masing-masing : saksi Dudhie Makmun Murod dari Fraksi PDIP, saksi Endin AJ. Soefihara dari Fraksi PPP, saksi Udju Djuhaeri bersama saksi Darsup Yusuf, R. Sulistiyadi, dan Suyitno dari Fraksi TNI / Polri, dan saksi Hamka Yandhu Y.R dari Fraksi Golkar di Komisi IX DPR RI menerima Travellers Chegue BII masing-masing senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dan setelah adanya pemberian Travellers Cheque BII lalu pada malam harinya dilakukan voting pemilihan Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Terdakwa terpilih dengan suara mayoritas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bekerja bersama-sama dengan saksi-saksi dengan sadar dan erat memberikan Travellers Cheque kepada beberapa orang Anggota DPR RI yang telah dipidana dan telah memperoleh kekuatan tetap, maka judex facti berpendapat unsur ‘memberi sesuatu’ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
Mengenai alasan ke-5:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sesuai United Nations Convention Againts Corruption 2003 Article 29 : Each state party shall, where appropriate, estabilish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence estabilished in accordance with this convention and estabilished a longger statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the elleged offender has evaded the administration of justice.
“Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003, maka dengan mengingat tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHPidana dapat disimpangi (judge made law);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : MIRANDA SWARAY GOELTOM tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM