20 Januari, 2018

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

LEGAL OPINION
Question: Seperti apa sajakah, aturan hukum bila perusahaan hendak panggil ekspatriat untuk bekerja di Indonesia? Semisal, bisa adakan dulu RUPS yang membentuk susunan anggota direksi dan komisaris yang salah satunya diisi seorang ekspatriat, atau harus ada izin pakai orang asing dahulu, sebelum buat RUPS. Bagaimana dengan visa kerja?
Brief Answer: Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris Perseroan yang berdomisili di Indonesia, diwajibkan sudah memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang (dengan didahului pengajuan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)—kecuali bila pengurus perseroan yang diisi TKA berdomisili di luar negeri. Beberapa hal teknis relevan lainnya dibahas pada bagian pembahasan dibawah ini.
PEMBAHASAN:
Yang menjadi payung hukum ketentuan teknis perihal penggunaan TKA, dapat kita jumpai dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, yang mengatur bahwa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Sementara yang dimaksud dengan Izin Mempekerjakan TKA (IMTA), adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenagakerja atau pejabat yang ditunjuk, kepada pemberi kerja TKA. Pemberi kerja TKA, meliputi: kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang, lembaga sosial / keagamaan / pendidikan, maupun usaha jasa impresariat.
Setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebelum mempekerjakan TKA, dimana RPTKA digunakan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA. RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. RPTKA dapat dilakukan perubahan terhadap: alamat perusahaan, jabatan, lokasi kerja, jumlah TKA, dan/atau kewarganegaraan.
Setiap pemberi kerja TKA juga wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA. Sementara dalam hal jabatan komisaris maupun direksi, perpanjangan IMTA diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya PRTKA.
Pemberi kerja TKA diwajibkan pula untuk melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, meliputi: pelaksanaan penggunaan TKA, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping.
Secara lebih detail, ketentuan pelaksana dari Peraturan Presiden diatas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan esensi substansi sebagai berikut:
Terdapat beberapa peristilahan yang akan kita jumpai dalam peraturan ini, yakni “Sistem Online Pelayanan TKA”, yakni aplikasi berbasis website yang dipergunakan oleh pemberi kerja TKA untuk mengajukan permohonan PRTKA sampai dengan diterbitkannya IMTA melalui 1 (satu) akun pemberi kerja TKA. Terdapat pula istilah seperti “Dana Kompensasi Penggunaan TKA” (DKP-TKA), yakni kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan TKA.
“Menteri” ialah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan. Direktur Jenderal (Dirjen), ialah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. “Direktur” ialah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. “Dinas Provinsi”, ialah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan provinsi. “Dinas Kabupaten/Kota”, ialah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Yang menarik dari peraturan ini, yang disebut dengan pemberi kerja TKA, meliputi: badan hukum yan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan. Sementara, pengusaha yang berbentuk persekutuan perdata, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Bersama / Associate (UB), Usaha Dagang (UD), dan Koperasi, dilarang mempekerjakan TKA, kecuali diatur lain dalam undang-undang. Sementara itu pengusaha yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri, dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.
Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur, dengan mengunggah:
a. alasan penggunaan TKA;
b. formulir RPTKA yang sudah diisi;
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
d. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang (dikecualikan bagi: kantor perwakilan dagang asing);
e. bagan struktur organisasi perusahaan;
f. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;
g. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA;
I. surat penunjukkan TKI pendamping dan rencana program pendampingan;
j. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan keualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
k. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981.
Bila hasil penilaian kelayanan RPTKA telah memenuhi persyaratan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur sudah harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA. Adapun pengesahan RPTKA, memuat: alasan penggunaan TKA, jabatan TKA, lokasi kerja TKA, upah TKA, jangka waktu penggunaan TKA, jumlah TKI yang ditunjuk sebagai TKI pendamping, dan jumlah TKI yang dipekerjakan.
Khusus RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak, diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dan tidak dapat diperpanjang. Sementara RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara, diberikan untuk:
a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
b. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha.
PRTKA untuk pekerjaan bersifat sementara, diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dan tidak dapat diperpanjang, kecuali jenis pekerjaan pada butir (a) dan (c) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, namun tidak dapat diperpanjang.
Peraturan ini bersifat sangat teknis, sebagai contoh, RPTKA untuk pemandu nyanyi/karaoke, diterbitkan oleh Dirjen atau Direktur untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan tidak dapat diperpanjang, dengan kewajiban harus mempekerjakan TKI paling sedikit 5 (lima) kali jumlah pemandu nyanyi/karaoke TKA. Anehnya, bidang usaha lain tidak terdapat pengaturan serupa oleh peraturan ini.
Permohonan perpanjangan RPTKA lintas provinsi diajukan oleh pemberi kerja TKA secara online kepada Dirjen atau Direktur. Sementara perpanjangan RPTKA yang tidak mengandung perubahan dalam 1 (satu) wilayah provinsi diajukan oleh pemberi kerja TKA secara tertulis atau online kepada Kepala Dinas Provinsi.
Permohonan perpanjangan RPTKA, wajib melampirkan dokumen persyaratan, antara lain: laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian dengan melapirkan sertifikat pelatihan (tidak berlaku bagi jabatan anggota Direksi, Komisaris ataupun Pengurus dan Pembina Yayasan), rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis, bukti pembayaran DKP-TKA atau retribusi perpanjangan IMTA. Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 30 hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya RPTKA berakhir.
Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA secara online sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA, untuk perubahan yang meliputi: nama pemberi kerja TKA, lokasi kerja TKA, jabatan TKA, jumlah TKA. Bila persyaratan lengkap, pemerintah menerbitkan perubahan RPTKA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA, wajib memenuhi persyaratan, yang antara lain:
a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
c. membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping;
d. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
e. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
f. kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.
Namun syarat pada butir a, b, dan butir c diatas, tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada Perseroan Terbatas, ataupun anggota Pembina, anggota Pengurus, dan anggota Pengawas pada Yayasan.
Setiap pemberi kerja TKA, wajib memiliki IMTA—namun khusus bagi TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan ataupun Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, yang berdomisili di luar negeri, tidak wajib memiliki IMTA. Meski demikian, RPTKA tentu tetap bersifat wajib, dimanapun TKA tersebut berdomisili.
Untuk mendapatkan IMTA, pemberi kerja TKA wajib mengajukan permohonan secara online, dengan mengunggah antara lain:
a. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
b. keputusan pengesahan RPTKA;
c. paspor TKA yang akan dipekerjakan;
d. draf perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan—tidak berlaku bagi pengurus Perseroan maupun pengurus Yayasan;
e. rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila diperlukan, terutama bagi pemberi kerja TKA berupa kantor perwakilan perusahaan asing.
Permohonan IMTA untuk jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan, ataupun anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan, selain persyaratan tersebut diatas, diharuskan pula melampirkan akta atau keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.
Setelah semua dokumen persyaratan lengkap, IMTA diterbitkan paling lama dalam 3 (tiga) hari kerja, diberikan untuk jangka awktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA atau RPTKA.IMTA tersebutlah, yang kemudian menjadi dasar untuk pengajuan:
a. penerbitan persetujuan visa (visa kerja);
b. pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
c. alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi ITAS;
d. alih status ITAS menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP); dan
e. perpanjangan ITAP (IMTA dalam hal ini harus diperpanjang setiap tahun sesuai dengan berlakunya.
Sementara itu dalam hal TKA menduduki jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan, dapat diberikan IMTA paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan dalam perusahaan yang sama, dan dilarang pula mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain—namun ketentuan yang terakhir ini dikecualikan bagi TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan ataupun anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Pembina dan tercantum dalam akta dan keputusan pengesahan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
Permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan ataupun anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang berdomisili di Indonesia, diwajibkan memiliki IMTA sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.
IMTA untuk pekerjaan darurat dan mendesak seperti bencana alam, force majeur, kerusakan mesin atau alat produksi, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Bila persyaratan telah lengkap, maka IMTA akan diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. Dalam hal IMTA tersebut belum juga terbit atau masih dalam proses, maka pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA terlebih dahulu.
Pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMTA, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah memperkerjakan TKA, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten / Kota sesuai dengan lokasi kerja TKA. Berakhirnya penggunaan TKA, wajib pula dilaporkan. Disamping itu, pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, maka akan dilakukan pencabutan IMTA.
Peraturan ini menegaskan kembali pada Pasal 66, bahwa pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, ataupun anggota Pembina, Pengurusn dan Pengawas Yayasan, wajib memiliki IMTA sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.
Perihal SOP yang mengatur hal lebih rinci serta mendetail, peraturan diatas justru diatur secara lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang salah satu pengaturannya ialah mengenai tata cara penerbitan rekomendasi Visa Kerja, sssalah satu persyaratannya ialah sertifikasi kemampuan berbahasa Indonesia yang diuji melalui uji kompetensi oleh Lembaga Bahasa Indonesia, namun dikecualikan untuk jabatan direksi dan komisaris serta jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan keahlian atau keterampilan khusus.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup jujur dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

About Author & Founder hukum-hukum.com

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan pada tahun 2013, dengan spesialisasi konsultasi hukum dibidang preseden Hukum Pertanahan, Ketenagakerjaan, Lembaga Keuangan, Kepailitan, Perseroan & Korporasi, serta Perikatan Perdata, disamping Pidana. 

Berpengalaman sebagai Konsultan Hukum bagi klien dari Sabang hingga Merauke, perorangan maupun korporasi. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

SHIETRA & PARTNERS beralamat di : Jln. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia. Reservasi dan Info Tarif:
  1. Telepon: (+62-21) 568 2703.
  2. Fax: (+62-21) 560 2810.
  3. Whatsapp: 08888-9195-18.
SETIAP PERTANYAAN HUKUM DIBEBANI TARIF. Syarat & Ketentuan Layanan lihat pada: http://www.hukum-hukum.com/p/1.html

Aturan Utama: Pahami etika komunikasi seperti perkenalkan dahulu diri Anda, serta sadari akan profesi penulis yang mencari nafkah sebagai konsultan hukum