09 Januari, 2018

AMBIVALENSI HARTA BOEDEL PAILIT

LEGAL OPINION
Question: Kalau selama ini pabrik kami ada pasok barang-barang ke klien, sistemnya konsinyasi, lalu perusahaan klien kami itu pailit. Apa bisa dibenarkan, barang-barang yang kami suplai itu dibilang oleh kurator menjadi barang-barang budel pailit? Dilunasi saja belum. Kurator malah bilang kalau kami hanya boleh mengajukan hak tagih (berupa) uang sebagai kreditor konkuren, tidak boleh minta barang-barang sebelumnya yang kami pasok itu untuk dikembalikan pada kami.
Brief Answer: Ada dua jenis konsep penguasaan hak atas suatu benda, yakni: penguasaan secara yuridis dan penguasaan secara yuridis. Yang disebut sebagai benda milik, ialah mereka yang secara sah berkedudukan sebagai penguasa yuridis, bukan penguasa fisik. Ketika kurator memandang setiap barang yang dikuasai fisiknya oleh debitor pailit adalah termasuk sebagai boedel pailit, maka dapat diajukan gugatan “renvoi prosedur” ke Pengadilan Niaga.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, untuk itu SHIETRA & PARTNERS putusan Mahkamah Agung RI sengketa kepailitan register Nomor 91 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 23 Oktober 2015, perkara antara:
- PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu selaku Tergugat I; melawan
- PT. DUTA CEMERLANG MOTORS, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
- ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., selaku Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV Zentrum DSB (dalam pailit), sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II.
Penggugat merupakan salah satu Kreditur Tjan Wen Hung (selaku pribadi dan selaku Direktur CV Zentrum DSB) dengan tagihan sejumlah Rp8.972.702.735,00 sebagaimana telah diakui oleh Debitur dan telah dimasukan dalam daftar tagihan kreditur Tjan Wen Hung.
Penggugat sebagai Dealer Hino telah menjual sejumlah 85 unit Chasis Hino pada CV Zentrum DSB, namun dalam penjualan 3 unit Chasis bus Hino tersebut, selain Penggugat belum mendapat pembayaran dari CV Zentrum DSB, Penggugat juga belum / tidak pernah membuat covernote ke leasing atau ke pihak Bank maupun pada Tergugat I, dan Penggugat juga tidak pernah menjual 3 unit Chasis pada orang lain atau showroom lain.
Adapun yang menjadi keberatan utama Penggugat, yakni terhadap penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg., pada tanggal 18 Desember 2013, dengan amar sebagai berikut:
I. Mengabulkan permohonan PT. Citra Mandiri Multi Finance untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan untuk sebagian;
II. Memerintahkan kepada Kurator untuk menyerahkan 9 Unit Bus Zentrum yang telah diikat dengan Jaminan Sertipikat Jaminan Fiducia kepada PT. Citra Mandiri Multi Finance, antara lain: ...;
III. Memerintahkan kepada Pemohon PT. Citra Mandiri Multi Finance memberikan pertangungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.”
Tergugat II (kurator) telah membatalkan dan merubah sifat Kreditur Separatis terhadap PT. Citra Mandiri Multi Finance (Tergugat I) menjadi Kreditur Konkuren, dengan demikian keberadaan Tergugat I tidak dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Adapun pertimbangan hukum Hakim Pengawas perkara Nomor 02/Paitit/2013/PN Niaga.Smg. diatas, antara lain menyebutkan:
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam akta jaminan fidusia termuat pembelian kendaraan bermotor adalah dari Lancar Motor dan pada kenyataannya ada pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik dari chassis yang merasa dirugikan karena belum mendapat pembayaran, juga dalam akta jaminan fidusia tersebut adalah yang tidak lazim sebagaimana akta jaminan fidusia dalam artian ada kekurangan syarat kelengkapan administrasi yang seharusnya menjadi syarat utama untuk syahnya surat jaminan fidusia akan tetapi ke 25 surat jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM serta dibuat di hadapan Notaris, namun ada pihak-pihak yang belum mendapat pembayaran tersebut dan adanya ketidak-lengkapan persyaratan jaminan tersebut dapat dibuktikan oleh pihak Kurator yaitu adanya surat dari pihak dealer resmi Merzedes Benz dan Duta Hino yang menerangkan ada chassis yang belum terbayar dan kedua dealer tersebut tidak pernah mengeluarkan suatu covernote maupun faktur, dan ternyata pada perkembangan selanjutnya terhadap 25 surat jaminan fidusia tersebut ada 9 yang telah keluar pengurusan BPKB-nya namun berada di Kepolisian Purwodadi sehingga dengan demikian terhadap 25 sertipikat jaminan fidusia tersebut yang merupakan sertipikat jaminan fidusia yang memenuhi kelengkapan lazimnya surat jaminan fidusia dimana yang dijaminkan barang bergerak yang mempunyai surat BPKB dan ada nomor polisinya adalah 9 sertipikat jaminan fidusia sisanya dari yang 25 dikurangi 9 belum ada kejelasan apakah terhadap hal tersebut sedang di Kepolisian atau memang tidak dapat diproses.”
Berangkat dari pertimbangan hukum Hakim Pengawas sebagaimana tersebut, Hakim Pengawas telah membenarkan dugaan:
1. Pembelian kendaraan bermotor adalah dari Lancar Motor dan pada kenyataannya ada pihak-pihak yang merasa sebagai pemilik dari chasis yang merasa dirugikan karena belum mendapat pembayaran;
2. Juga dalam akta jaminan fidusia tersebut ada yang tidak lazim, dalam artian ada kekurangan syarat kelengkapan administrasi yang seharusnya menjadi syarat utama untuk syahnya surat jaminan fidusia;
3. Namun ada pihak-pihak yang belum mendapat pembayaran dan adanya ketidak-lengkapan persyaratan jaminan dapat dibuktikan oleh pihak Kurator, yaitu adanya surat dari pihak Dealer resmi Merzedes Benz dan Duta Hino yang menerangkan ada Chassis yang belum terbayar dan kedua dealer tersebut tidak pernah mengeluarkan suatu covernote maupun faktur.
Dengan demikin Penetapan Hakim Pengawas perkara Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg., yang memerintahkan kepada Kurator Tergugat II untuk menyerahkan 9 unit Bus Zentrum yang 3 unit diantaranya milik Penggugat, menjadi kontradiktif dengan pertimbangan hukum Hakim Pengawas, maka Penetapan Hakim Pengawas yang mengabulkan sebagian permohonan PT. Citra Mandiri Multi Finance (Tergugat I) haruslah dibatalkan.
Terhadap permohonan Penggugat, Pengadilan Niaga Semarang kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 01/G.RENVOI/2014/PN.Niaga.Smg., tanggal 27 Januari 2014, dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 02/Pailit/2013/PN Niaga.Smg., tanggal 18 Desember 2013, khususnya tentang perintah kepada Kurator untuk menyerahkan 3 (tiga) unit kepada PT. Citra Mandiri Multi Finance dan selanjutnya mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan yakni: ...;
3. Menyatakan 3 (tiga) unit Bus Zentrum: ... adalah milik Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum., selaku Kurator Tergugat II Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV Zentrum DBS (dalam pailit) untuk mengeluarkan 3 (tiga) unit Bus Zentrum tersebut diatas dari boedel pailit dan menyerahkan kepada Penggugat.”
Dalam tingkat kasasi, yang menjadi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 22 Mei 2014, sebagai berikut:
MENGADILI :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Citra Mandiri Multi Finance tersebut.”
Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan pokok keberatan bahwa tidak mungkin tiadanya faktur pembelian dapat terbit BPKB, sementara BPKB tersebut faktanya telah terbit dan kemudian diikat sebagai jaminan fidusia. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata baik oleh Judex Facti maupun oleh Judex Juris;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) dan Judex Juris, secara hukum objek sengketa adalah milik Penggugat i.c. PT. Duta Cemerlang Motor disebabkan belum dibayar harganya dikarenakan Bilyet Giro yang dijadikan alat pembayaran ternyata kosong sehingga tidak bisa diuangkan;
- Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali hanya merupakan perbedaan pendapat semata, sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM