04 Desember, 2017

Petitum Sengketa Tanah agar Tidak Menang Diatas Kertas

LEGAL OPINION
Question: Kalau ada bersengketa tanah dengan suatu pihak, lalu tergugat nantinya yang akan kalah, dihukum dan diperintahkan hakim untuk menandata-tangani formulir balik-nama sertifikat tanah keatas nama penggugat, tapi jika tergugat tidak mau indahkan putusan hakim, bagaimana? Berarti putusan tidak bisa dieksekusi?
Brief Answer: Dalam petitum (pokok permintaan dalam gugatan), pihak Penggugat dapat merumuskan tuntutan dengan redaksional, sebagai berikut: “Menyatakan hukum bahwa dengan putusan dalam perkara ini Penggugat dapat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa menjadi atas nama Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sah dan permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak perlu lagi ada persetujuan, tanda-tangan atau syarat lain dari para Tergugat.”
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 149 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2014, perkara antara:
- ANAK AGUNG PANJI VIRASUTA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- ANNETTE DEWI SARI UDAYANA dan anak-anaknya, selaku dalam hal ini selaku janda dan ahli waris dari Dr. Med. Anak Agung Made Udayana Pandji Tisna (almarhum), sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VIII.
Sengketa yang terjadi ialah sengketa hak waris atas objek tanah, dimana salah satu ahli waris lainnya menghalangi Penggugat untuk mengajukan sertifikasi hak atas tanah yang menjadi hak waris Penggugat. Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Singaraja kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 180/Pdt.G/2011/PN. SGR tanggal 17 April 2012, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan hukum para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Anak Agung Panji Tisna;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah peninggalan dari Alm. Anak Agung Panji Tisna;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri Singaraja diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 124/PDT/2012/PT.DPS tanggal 25 Oktober 2012.
Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, berkeberatan karena salah satu petitum vital dalam surat gugatan, justru tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti / Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa para Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah, sehingga para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat;
“Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak dibantah oleh para Tergugat diperkuat dengan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan anak-anak almarhum A.A. Pandji Tesna yang mengetahui dan menyetujui pemberian tanah kering kepada Anak Agung Made Dipa Panji Tisna (ayah Penggugat) tanggal 3 Juli 1982 yang diketahui Ketut Widiana Ama. Pd selaku Perbekel Kaliasem dan SHM Nomor 237 (bukti P.1) membuktikan bahwa tanah objek sengketa semula milik almarhum A.A. Pandji Tisna yang telah diberikan kepada ayah Penggugat;
“Bahwa dengan meninggalnya Anak Agung Made Dipa Panji Tisna (ayah Penggugat) maka objek sengketa menjadi milik Penggugat;
“Bahwa didasarkan pertimbangan diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum 2, 3, 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANAK AGUNG PANJI VIRASUTA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 124/PDT/2012/PT.DPS tanggal 25 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.SGR tanggal 17 April 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANAK AGUNG PANJI VIRASUTA tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 124/PDT/2012/PT.DPS tanggal 25 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 180/Pdt.G/2011/PN. SGR tanggal 17 April 2012;
MENGADILI SENDIRI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Anak Agung Panji Tisna;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah peninggalan dari alm. Anak Agung Panji Tisna;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah menjadi milik Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah menguasai dan mengambil hasil objek sengketa adalah sah;
6. Menyatakan hukum bahwa dengan putusan dalam perkara ini Penggugat dapat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa menjadi atas nama Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sah dan permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak perlu lagi ada persetujuan, tanda-tangan atau syarat lain dari para Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM