10 November, 2017

Alat Bukti (Selalu) Bersifat Netral

ARTIKEL HUKUM
Falsafah hukum pidana, ibarat pembuluh darah yang membawa aliran darah. Sedikit berfalsafah, dalam kesempatan ini penulis akan mengajak pembaca untuk memahami hakekat terminologi hukum perihal “alat bukti”—suatu pembahasan yang jarang sekali mendapat sentuhan penelaahan. Kesempatan yang langka ini tentunya perlu kita manfaatkan dengan baik.
Mungkinkah alat bukti dianggap invalid atau tidak sah? Adakah mungkin menyatakan suatu alat bukti sebagai “ilegal” atau bahkan melawan hukum? Itulah rumusan masalah yang pokok sentral artikel ini.
Alat bukti, secara falsafah, selalu bersifat netral. Ia tidak buruk, juga tidak baik. Ia tidak memihak, namun hanya “memotret” suatu keadaan secara “apa adanya”. Menyuguhkan apa yang terjadi, dan tidak menyuguhkan apa yang tidak terjadi.
Tidak ada “alat bukti rekayasa”. Yang ada ialah “dibuatnya suatu keadaan buatan secara palsu untuk dibuat seolah-olah benar kejadiannya”—alias “alat bukti bahwa telah terjadi rekayasa”. Perlu dibedakan antara kedua hal yang berbeda demikian, secara kontras. Bila para pembaca belum mampu memahami maksud penuturan penulis, maka akan dijelaskan secara lebih terperinci dibawah ini.
Sebagai contoh, sebuah animasi yang dibuat hingga menyerupai sosok manusia sungguhan, maka animasi tersebut tetap dipandang sebagai “alat bukti”, terlepas dari fakta empirik bahwa animasi tersebut adalah fiktif karena bersifat buatan (artificial) alias kartun belaka. Bukti bahwa pernah atau telah dibuat suatu animasi—terlepas apakah animasi tersebut isinya buruk ataukah baik.
Sehingga ketika suatu pihak, terutama kalangan hakim, menyatakan bahwa suatu alat bukti yang diajukan penyidik sebagai ilegal, tidak sah, atau bahwa invalid, maka kalangan tersebut patut kembali pada falfasah mendasar perihal “alat bukti”.
Alat bukti tidak mungkin bersifat jahat ataupun melanggar hukum. Bukti adalah bukti. Itulah postulat paling utama. Yang jahat atau yang baik, bukanlah alat bukti, namun apa yang “terekam” dalam alat bukti tersebut. Sebagai umpama, seorang reporter mewartakan berita perihal kerusuhan masal yang mengakibatkan korban jiwa.
Apakah sang reporter dan berita tersebut dapat kita nyatakan sebagai “negatif” atau buruk? Sang reporter bersifat netral, perihal “positif” atau “negatif”, hal tersebut tidak relevan dalam konteks “alat bukti”. Yang patut dilekati stigma buruk atau baik, ialah isi berita itu sendiri, atau isi kejadian yang “direkam” dalam alat bukti.
Maka, berangkat dari paradigma demikian, menjadi patut dipertanyakan bila terdapat kalangan hakim perkara prapredilan yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa pihak penyidik atau penegak hukum tidak dapat menggunakan suatu “alat bukti” untuk tujuan penyidikan lanjutan terhadap seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kembali pada postulat utama: alat bukti adalah bukti, ia bersifat netral. Sehingga, pelarangan terhadap sesuatu yang bersifat netral, tidak pernah dikenal dalam konsep hukum manapun, baik falsafah hukum klasik maupun falsafah hukum modern.
Simak contoh berikut: seorang saksi disiksa oleh seorang penyidik, kemudian hasil keterangan yang disampaikan oleh saksi dibawah tekanan (siksaan) demikian, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana berdasarkan BAP itulah kemudian sang saksi ditetapkan atau ditingkatkan statusnya sebagai tersangka ataupun terdakwa. Apakah BAP tersebut kemudian dapat dinyatakan sebagai tidak sah, invalid, ilegal, cacat hukum, ataupun melanggar hukum?
Para pembaca hendaknya waspada terhadap pertanyaan hukum yang tampak sederhana tersebut. Adalah absurd menyatakan bahwa alat bukti bersifat melawan hukum. Bila kita sepakati bahwa kejadian dalam contoh diatas adalah sebagai “alat bukti”, maka yang dapat kita sepakati ialah sebatas “alat bukti bahwa telah terjadi penyiksaan saat saksi dimintai keterangannya”—sehingga BAP itu sendiri menjadi bagian dari bukti bahwa penyidik telah melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib penyidikan. Ada atau tidaknya penyiksaan saat proses penerapan hukum acara pidana, bukti tetaplah bukti: suatu rekaman kejadian empirik.
Dengan demikian, “alat bukti” tidaklah dapat dipandang secara sempit. Alat bukti bersifat “the big picture”, yang dalam contoh kasus diatas, yang menjadi alat bukti bukanlah BAP, namun keseluruhan rangkaian kejadian bagai susunan “frame” yang mengalir membentuk gambaran utuh—bukan secara sepenggal-sepenggal.
Rangkaian ketika saksi disiksa oleh penyidik untuk mendapat keterangan yang tidak semestinya, kemudian keterangan tersebut dituangkan ke dalam BAP—kedua rangkaian kejadian tersebut menjadi satu buah “alat bukti”, bukan dua atau tiga alat bukti. Sampai sejauh ini saja pun, semestinya untuk sekaliber orang awam hukum pun sudah akan mampu memahami perihal “alat bukti”.
Dengan kata lain, “alat bukti” ialah “fakta empiris” yang kemudian diangkat menjadi “fakta hukum” ketika fakta empiris tersebut mengemuka dalam suatu tindak pidana yang diselidiki ataupun disidik. Karena “alat bukti” dasariahnya merupakan “fakta empiris”, oleh karenanya alat bukti tidak mungkin dinyatakan sebagai melawan hukum ataupun buruk sifatnya.
Oleh karenanya, tidak ada alat bukti yang tidak sah, tidak ada juga alat bukti yang ilegal, invalid, melanggar hukum, ataupun alat bukti yang cacat hukum. Alat bukti adalah bukti, dan fakta empiris tidak pernah bersifat “baik” ataupun “buruk”. Bukti adalah bukti.
The big picture” tersusun atau terdiri dari “dot” dan “dot” yang menyerupai konsep “pixel” dalam suatu image gambar yang seringkali diistilahkan seperti “megapixel” per square inch, yang artinya terdapat ribuan “dot” dalam satu inci persegi.
The big picture” juga dimaknai sebagai suatu rangkaian “frame” ke “frame” selanjutnya sebagaimana pemutaran video dari “frame” satu ke “frame” berikutnya membentuk gambaran hidup yang utuh. Semisal seorang agen mata-mata yang ditempatkan pemerintah ke sebuah organisasi gelap bawah tanah, tanpa menyaksikan tayangan hingga akhir kisah, maka kita tidak akan pernah tahu, bahwa dirinya ternyata adalah seorang penegak hukum yang menyaru sebagai anggota kriminil.
Kembali pada kasus seorang saksi yang disiksa saat pembentukan BAP, bila kita menjadikan antara “BAP” dan kejadian “disiksanya” saksi pemberi keterangan dalam BAP sebagai dua alat bukti yang saling terpisah, maka hal tersebut bertentangan dengan postulat kedua dari konsepsi perihal alat bukti, yakni: tidak dimungkinkan dua alat bukti eksis, sementara antar alat bukti tersebut saling menegasikan satu sama lain. Salah satunya haruslah dinyatakan sebagai “bukan alat bukti”, atau setidaknya dinyatakan sebagai “alat bukti tentang terjadinya kepalsuan dan pelaku pemalsu”.
Oleh sebab itu, yang perlu diluruskan ialah pengertian kita mengenai persepsi dari “alat bukti” itu sendiri. Ketika kita masih berparadigma bahwa terdapat alat bukti yang “tidak sah”, ilegal, invalid, cacat hukum, terlebih melawan hukum, maka sejatinya kita masih belum mampu memahami definisi dari “alat bukti” itu sendiri, sehingga menjadi mubazir bila seseorang berdebat hukum perihal “alat bukti”, sementara definisi perihal “alat bukti” itu sendiri masih menggunakan persepsi yang salah kaprah—seakan sesuatu yang invalid bisa disebut sebagai alat bukti.
Tidak ada bukti yang tidak sah, yang ada hanyalah “bukan alat bukti” atau setidaknya “bukti telah terjadinya tindakan pemalsuan”. Diluar itu, semua bukti adalah bukti, dan bukti itu sendiri bersifat empiris, dimana sesuatu yang empiris selalu pula bersifat netral.
Setelah memahami kedua postulat mendasar perihal “alat bukti”, maka menjadi cukup menggelikan mencermati putusan praperadilan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa “alat bukti” yang dihimpun dengan hukum acara pidana yang menyimpang, tidak dapat lagi digunakan sebagai “alat bukti” untuk menyidik seorang tersangka, ataupun putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan bahwa “alat bukti” demikian tetap dapat digunakan sebagai “alat bukti” untuk menyidik sekalipun penerapan prosedur hukum acara saat menghimpunnya dinyatakan tidak sah.
Kedua putusan pengadilan tersebut, antara putusan praperadilan Pengadilan Negeri maupun putusan Mahkamah Konstitusi, sama-sama membuat blunder yang dapat ditengarai sebagai “pengalihan isu” perihal esensi atau hakekat “alat bukti”. Alat bukti selalu bersifat netral, ia tidak dapat digeser menjadi isu “baik” atau “tidak baik”. Bukti adalah bukti, yang diluar bukti maka itu adalah “bukan fakta”, alias “fakta adanya pemalsuan”.
Demikianlah kita perlu mulai membenahi kekacauan paradigma praktik hukum di Tanah Air, dengan tidak lagi mewarisi salah kaprah para sarjana hukum pendahulu kita yang menjadikan konsep perihal “alat bukti” menyerupai “bola” yang dapat digiring, ditendang ke suatu arah secara simpang-siur menyerupai bandul yang bergerak ke satu sisi ke sisi lain tanpa suatu kepastian, akibat minimnya pemahaman akan kemampuan mendefinisikan suatu perkara.
Albert Einstein sudah jauh-jauh hari berkata, untuk memecahkan suatu permasalahan, pertama-tama ialah dengan mendefinisikan masalah tersebut. Kegagalan untuk mendefinisikan suatu perkara hukum, sama artinya “debat kusir” yang tiada manfaat dan tiada tujuan yang jelas—alias, pemborosan energi serta waktu.
Einstein melanjutkan, ketika perihal definisi suatu permasalahan telah mampu dipecahkan, maka separuh dari permasalahan tersebut telah berhasil diurai. Bukankah meletihkan, membuat benang yang sudah kusut semakin kusut dengan simpang-siurnya definisi yang saling berlainan di setiap kepala orang yang meyakini dirinya tahu definisi “alat bukti” dan kemudian bicara secara panjang-lebar perihal hal tersebut?

© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM