LEGAL OPINION
Question: Kami adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan fidusia dan hak tanggungan, ketika debitor wanprestasi dan terjadi kredit macet, dan kami hendak mengeksekusi jaminan kebendaan debitor, terjadilah pailit pada debitor kami tersebut. Pertanyaan kami, apakah masa insolvensi yang menjadi waktu bagi hak kami untuk melelang eksekusi jaminan kebendaan tersebut adalah mutlak dalam arti hanya sebatas 2 bulan? Adakah kemungkinkan bagi kreditor separatis seperti kami untuk tetap melelang eksekusi melebihi waktu 2 bulan tersebut mengingat adalah sukar untuk memastikan terjual atau tidaknya objek lelang eksekusi. Maka kami mengkhawatirkan bilamana sewaktu-waktu kurator meminta dari kami untuk menyerahkan agunan yang kami miliki, bahkan sering kali terjadi gugatan oleh kurator terhadap kreditor separatis.
Answer: Pada prinsipnya UU Kepailitan itu sendiri telah mengatur dengan tegas bahwa yang terpenting bukanlah pada masa insolvensi tersebut objek agunan sudah harus ... , yang diatur ialah “pada saat insolvensi kreditor separatis sudah mulai untuk ...”. Terjual atau tidaknya objek agunan saat masa insolvensi, maka mekanisme ... yang menjawabnya. Hal ini tergambarkan dalam putusan Mahkamah Agung teraktual dalam praktik litigasi. [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
EXPLANATION:
Pasal 59 Ayat (1) UU Kepailitan: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”
Sementara Penjelasan Resmi Pasal 59 Ayat (1) UU Kepailitan: “Yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.” (mengenai hal ini akan dijelaskan dibawah)
Perkara kasasi dengan perkara Nomor ... K/Pdt.Sus/20... antara Bank ... selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan melawan Kurator dari debitor pailit. Permasalahan utama dalam perkara ini, Kreditor Separatis gagal menjual Hak Tanggungan dan Fidusia yang dipegangnya dalam pelelangan karena nilai piutang mencapai ... miliar rupiah, sehingga kesulitan menjaring calon pembeli dalam jangka waktu insolvensi 2 (dua) bulan. Setelah lewat jangka waktu insolvensi, kreditor menyerahkan benda Fidusia kepada kurator, sementara penguasaan hak atas tanah agunan (Hak Tanggungan) belum dilimpahkan kepada kurator, sehingga kurator menggugat Kreditor Separatis tersebut agar menyerahkan penguasaan atas aset agunan debitor pailit.
Sementara Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan mengatur, bahwa setelah lewat jangka waktu insovensi 2 bulan, Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual dibawah tangan.
Yang menarik, kreditor mempunyai interpretasi atas ketentuan insolvensi 2 bulan boleh menjual hak agunan, dengan menyatakan: “Secara khusus kiranya perlu diperhatikan bahwa batas waktu 2 bulan (60 hari) untuk mengeksekusi Hak Tanggungan adalah kurang ... bila harus sampai ... . Yang harus ... adalah apakah dalam waktu 2 bulan setelah Debitur Pailit dinyatakan insolvensi Kreditur Separatis sudah (mulai) melakukan ... apa belum.”
Atas pertimbangan tersebut, MA dalam amar putusannya menyatakan gugatan kurator ditolak dengan pertimbangan:
1. Bahwa ... sengketa bukan atas nama debitor pailit[1];
2. Bahwa sertifikat adalah akta otentik yang tidak dapat di kesampingkan dengan akta dibawah tangan, sekalipun itu ... dari pemberi jaminan.
3. Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dihubungkan dengan ayat (1) maka sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut yang harus melaksanakan haknya adalah kreditur (i.c. Tegugat). Tergugat sudah mulai melaksanakan ... , dengan cara ... lelang sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya, berarti kreditur (Tergugat) sudah melaksanakan ...;
4. Bahwa karena kreditur sudah melaksanakan ... maka kurator (i.c. Penggugat) tidak dapat menuntut ... agunan tersebut.
SHIETRA & PARTNERS meminta fatwa kepada Mahkamah Agung terkait putusan kasasi tersebut, apakah putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi dan dipatuhi oleh hakim di pengadilan negeri serta para hakim lainnya dalam memutus perkara serupa guna kepastian hukum? Namun, Mahkamah Agung menolak untuk memberikan fatwa hukum terkait isu hukum diatas yang selama ini telah banyak menghasilkan sengketa akibat kesimpangsiuran pandangan hukum.
Putusan tersebut diatas unik, karena menjadi landmark decision, dalam arti dalam setiap sengketa gugatan antara kreditor dan kurator, acapkali kurator dimenangkan. Namun, putusan dengan nuansa amar berbeda ini tampil lain daripada yang lain. Sehingga amatlah disayangkan bila Mahkamah Agung menolak untuk menyatakan putusan yang telah inkracht tersebut sebagai yurisprudensi atau tidaknya.
Pasal 21 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengatur: “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.”
Penjelasan pasal tersebut menerangkan: “Ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan.”
Apa yang dimaksud kreditor separatis “sudah mulai melaksanakan haknya” saat masa insolvensi?
Menurut pendapat Ketua Tim Perumus UU Kepailitan dan PKPU, Ibu ... S.H., menuliskan: “Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan Penjelasan dari UU Kepailitan dan PKPU, maksud dari kreditor separatis “sudah harus melaksanakan haknya” dalam jangka waktu paing lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi adalah bahwa kreditor separatis “sudah mulai melaksanakan haknya”. Jadi cukup kreditor separatis sudah mulai dengan tindakan eksekusi seperti telah mengajukan permohonan lelang kepada instansi yang berwanang, dan tidak perlu bahwa benda-benda yang menjadi agunan telah ....”
Lanjutnya, “Bahwa sebagai Ketua Tim Perumus UU Kepailitan dan PKPU, kami mengetahui persis bahwa diberikannya penjelasan pada Pasal 59 ayat (1) dari UU Kepailitan dan PKPU adalah agar tidak menimbulkan multi tafsir terhadap frase “harus melaksanakan haknya …”. Bahwa makna sesungguhnya dari frase “harus melaksanakan haknya tersebut …” adalah bahwa kreditor separatis sudah mulai melaksanakan ... dan bukan kreditor separatis sudah ... melaksanakan haknya.”
KESIMPULAN SHIETRA & PARTNERS : Undang-Undang Kepailitan tidak menyatakan bahwa pada masa insolvensi kreditor separatis sudah harus berhasil ... objek agunan, yang diatur oleh ketentuan hukum ialah pada masa insolvensi kreditor separatis sudah mulai melaksanakan ... , maka bila sekalipun pada masa insolvensi ternyata objek agunan belum berhasil ... , maka bilamana kreditor separatis tetap hendak melaksanakan haknya, maka kurator tidak dapat mengganggu gugat kreditor separatis yang masih melaksanakan haknya. [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
[1] Dalam kasus ini, sertifikat tanah sengketa adalah agunan yang diberikan oleh penjamin, bukan debitor pailit. Artinya, putusan ini juga menegaskan secara tersirat, bahwa penjamin tak dapat dipailitkan juga tak dapat mengajukan diri untuk pailit.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.