08 Maret, 2018

PERBEDAAN PIDANA PENYIKSAAN DAN PENGANIAYAAN

LEGAL OPINION
Question: Apa ada bedanya, antara penganiayaan dengan penyiksaan? Apa mungkin, hanya melukai organ tubuh yang tidak vital, namun ternyata dipidana dengan tuduhan membunuh?
Brief Answer: Tindak pidana penyiksaan pada dasarnya ialah delik penganiayaan, hanya saja dalam derajat yang lebih berat, karena faktor pengulangan (terus-menerus menyakiti secara fisik), terlepas dari apakah penyiksaan itu mengakibatkan luka berat atau tidak. Sementara itu, tindak pidana penganiayaan, yang sekalipun hanya dilakukan berupa satu kali pemukulan, bila berdampak fatal, maka dibebani ancaman sanksi pidana pemberatan bila korban mengalami luka berat atau bahkan kematian.
Namun demikian, ternyata terdapat derajat lain dari suatu tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan kematian, sebagai contoh: seseorang dilukai pada pergelangan tangannya oleh seorang pelaku, sehingga darah korban mengalir dari urat nadi, mengakibatkan korban meninggal karena lemas kehabisan darah, sementara pelaku hanya berdiam diri menyaksikan korbannya meninggal secara perlahan.
Terdapat dua buah kesalahan dalam kasus diatas: Pertama, melukai / menganiaya. Kedua, berdiam diri melihat korban terancam kehabisan darah. Karena derajatnya ialah kesalahan berganda, maka dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berupa dolus (kesengajaan) dan culpa (lalai). Karena dikategorikan sebagai penyiksaan, tidak mengherankan bila korban kemudian ditemukan dalam keadaan tewas, serta didakwa dengan kualifikasi delik pembunuhan—bukan penganiayaan. Akan berbeda kasusnya bila pelaku kemudian segera membawa korban untuk diberi pertolongan medis, maka pelaku hanya akan dikenakan pasal delik penganiayaan semata.
PEMBAHASAN:
Sekalipun demikian, praktik peradilan telah ternyata tetap memaknai pembiaran terhadap korban hingga meninggal, sebagai “penganiayaan yang menyebabkan kematian”, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor 51 PK/Pid/2013 tanggal 30 Desember 2014, dimana Terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain (membunuh), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
Awalnya pada tanggal 04 Februari 2011, Terdakwa mengajak kedua temannya untuk memalak / memeras pengunjung taman yang sedang pacaran. Kemudian Terdakwa bersama korban menghampiri orang yang sedang pacaran dengan maksud untuk meminta uang secara paksa. Namun kemudian antara Terdakwa dan korban terjadi selisih paham, cek-cok mulut, berlanjut tiba-tiba Terdakwa menganiaya korban dengan cara menusuk tubuh korban pada bagian paha kaki sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, sehingga korban jatuh tergeletak dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa hanya diam saja berdiri di tempat korban tergeletak hingga mati lemas.
Meninggalnya korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut, diperkuat dengan keterangan-keterangan dari:
- Hasil Visum Et Repertum dari Tim Kedokteran Forensik RSP Dr. Sardjito Yogyakarta, dengan kesimpulan:
1. Jenazah laki-laki, umur dua puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh centimeter, berat badan delapan puluh kilogram, golongan darah “O”;
2. Sebab kematian karena pendarahan akibat luka tusuk benda tajam di sekitar lipat paha kanan;
3. Saat kematian diperkirakan dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum kematian.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab. Semarang tanggal 14 Februari 2011.
Sementara dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, Terdakwa didakwakan karena telah sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Ayat (2) KUHP.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 186/Pid.B/2011/PN.SLMN. tanggal 12 September 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa RINO RIANGGITA VERDIANZAH alias RINO bin SUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang’ sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINO RIANGGITA VERDIANZAH alias RINO bin SUGIARTO tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.”
Dalam tingkat banding, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 125/PID/2011/PTY. tanggal 12 Oktober 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 September 2011 Nomor 186/Pid.B/2011/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.”
Terdakwa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, keberatan dijatuhi vonis sebagai seorang pembunuh (penganiayaan yang menyebabkan kematian) sementara dirinya merasa hanya menusuk bagian kaki dari tubuh korban, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 186/Pid.B/2011/PN.SLMN jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 125/PID/2011/PTY, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa / Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Eko alias Pak Dhe hingga mengakibatkan meninggalnya korban. Dengan demikian perbuatan Terdakwa / Terpidana / Pemohon Kasasi merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Bahwa tidak ternyata ada novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP. Disamping itu alasan-alasan peninjauan kembali sudah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu;
“Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan peninjauan kembali dari : RINO RIANGGITA VERDINANZAH alias RINO bin SUGIARTO tersebut;
“Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM