Apakah Praperadilan hanya untuk Memeriksa dan Memutus
Pelanggaran Hukum Acara Pidana dalam KUHAP?
Hukum Acara Pidana merupakan Hak Asasi Tersangka / Terdakwa
Question: Jika ingin mempermasalahkan ditetapkannya status seorang anggota masyarakat sebagai tersangka ataupun terdakwa oleh aparatur penegak hukum, maka cukup mengajukan keberatan terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara pidana saat proses persidangan berlangsung dalam nota pembelaan (pledooi) ataukah sebaiknya cepat-cepat mengajukan praperadilan? Pertanyaan kedua, apakah betul bahwa yang dapat digugat praperadilan hanyalah pelanggaran terhadap KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), bukan pelanggaran pihak penyidik kepolisian terhadap ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)?
Brief Answer: Hukum acara pidana, dibentuk sebagai bentuk
jaminan dari negara terhadap warga masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka
ataupun terdakwa. Semisal, ketika seorang warga ditetapkan sebagai tersangka
dan ditahan, maka harus ada surat perintah penahanan serta berita acara
penahanan dari pihak berwajib. Begitupula barang sitaan pidana, perlu disertai
adanya penetapan dari pengadilan. Bilamana syarat-syarat formal sebagaimana
diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diindahkan oleh aparatur
penegak hukum, maka konsekuensinya dakwaan akan gugur akibat eksepsi ataupun
Pledooi Terdakwa maupun penasehat hukumnya, dan proses hukum harus dimulai dari
semula dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan penahanan, Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan sebagainya.
Hanya saja, dari penelusuran SHIETRA &
PARTNERS dari berbagai putusan pengadilan perkara pidana, terdapat hakim
yang cukup kompromistis terhadap Hukum Acara Pidana namun terdapat juga hakim-hakim
yang cukup ketat memberlakukan Hukum Acara Pidana. Meski demikian, terdapat
salah satu contoh keunikan dimana Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan hukum acara, dengan norma “Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu
enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan”,
dari banyak putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung, seakan
dimati-surikan alias di-peti-es-kan.
Sebagai contoh, “best practice” peradilan perkara pidana telah menjadikan delik atau
tindak pidana penggelapan sebagai “delik aduan”—dengan argumentasi bahwa hanya
si korban yang paling tahu benar atau tidaknya serta berapa besaran dana
miliknya yang telah digelapkan oleh pihak terlapor—maka bila kita konsisten
memberlakukan ketentuan perihal “kadaluarsa hak mengadu / melaporkan”, sebagaimana
diatur dalam Pasal 74 KUHP di atas, secara limitatif sebatas atau paling lambat
ialah 6 (enam) bulan sejak sang korban menyadari telah menjadi korban tindak
pidana penipuan maupun penggelapan. Fakta empiriknya, dapat kita jumpai begitu
banyak putusan pidana perkara penggelapan maupun penipuan, yang sejatinya telah
kadaluarsa bertahun-tahun, namun telah ternyata tetap dakwaan tetap diterima
hakim dan diputuskan dengan vonis hukuman penjara sekian tahun terdahap pihak Terlapor
selaku Terdakwa—sekalipun penasehat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya
mendalilkan ketentuan Pasal 74 KUHP perihal kadaluarsa hak mengadu.
Tampaknya, secara sosio-politis, praperadilan
menjadi momentum yang lebih berfokus pada penegakan dan evaluasi ataupun
korektif terhadap pelanggaran ketentuan hukum formal alias hukum acara pidana
yang diterapkan baik oleh pihak Penyidik maupun pihak Penuntut Umum, saat
membuat penetapan sebagai Tersangka ataupun Terdakwa terhadap seorang warga. Karena
praperadilan memang berfokus semata pada penerapan hukum acara, semisal ada
atau tidaknya pelanggaran, kekeliruan, maupun kekhilafan penerapan hukum acara,
maka titik tekannya bukanlah hukum materiil, akan tetapi hukum formal dalam
menganalisa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Karenanya,
bilamana seorang warga ketika ditetapkan sebagai Tersangka ataupun Terdakwa,
tren kekiniannya ialah menjamurnya praperadilan sebagai wadah atau medium untuk
menguji keabsahan penerapan hukum acara oleh pihak aparatur penegak hukum terhadap
seorang Tersangka ataupun Terdakwa.
PEMBAHASAN:
Praperadilan secara falsafah
pembentukannya, menjadi mekanisme Kontrol terhadap kemungkinan tindakan
sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan
Tersebut. Tujuannya, berfokus utama agar hukum ditegakkan dan jaminan perlindungan
Hak Asasi warga ketika ditetapkan sebagai Tersangka ataupun Terdakwa dalam proses
pemeriksaan ditingkat Penyidikan maupun Penuntutan. Praperadilan juga dimaksudkan
sebagai Pengawasan secara Herizontal terhadap Hak-hak Tersangka (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP : Pasal
ini bermaksud untuk Penenggakan hukum, keadilan dan Kebenaran melalui sarana
Pengawasan Horizontal). Pasal 1 Angka (10) KUHAP menerangkan :
“Praperadilan adalah wewenang
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menentukan cara yang diatur dalam
Undang-undang ini tentang:
1. Sah atau tidak sahnya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas
Permintaan demi tegakknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau
keluargannya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan
kepengadilan.”
Adapun yang menjadi objek
Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, diantaranya:
Pengadilan negeri berwenang
untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini tentang:
1. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan
Penuntutan;
2. Ganti kertugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;”
Selain daripada itu, telah juga
terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperkuat dan melindungi hak-hak
Tersangka sehingga Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili
keabsahan penetapan terhadap seorang warga sebagai Tersangka, seperti yang
terdapat dalam contoh perkara dengan register sebagai berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri
Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tertanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No.
88 PK/PID/2011 tertanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 38/Pid.Pra/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 04/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan No. 36/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Mei 2015.
Mengingat pula putusan Mahkamah
Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mengukuhkan kewenangan lembaga
praperadilan untuk memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka,
tertuang dalam putusannya sebagai berikut :
“Mengadili,
Menyatakan :
1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
- Pasal 77 huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka,
Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk
Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;”
Dengan demikian tidak lagi
diperdebatkan bahwa merujuk kaedah hukum acara sebagaiaman putusan Mahkamah Konstitusi
No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan terhadap seseorang sebagai Tersangka
termasuk sebagai bagian dari wewenang praperadilan untuk diperiksa keabsahannya
dan diputus.
Terdapat salah satu cerminan
konkret sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura perkara pidana praperadilan register Nomor
3/Pid.Pra/2021/PN.Sak tanggal 13 September 2021, perkara antara:
- TURINO,
selaku Pemohon; melawan
- KAPOLSEK MINAS, selaku Termohon.
Pemohon selaku warga masyarakat,
merasa keberatan ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, dimana
terhadapnya Hakim Tunggal padap negeri membuat pertimbangan serta amar putusan
sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim
Praperadilan, cara mencari dan mendapatkan 4 (empat) alat bukti secara formal
yang dilakukan oleh Termohon telah mengikuti ketentuan dalam penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana, namun secara prosedural pelaksanaan penyelidikan
tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP,
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional
Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis, serta Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan
Tindak Pidana, dengan alasan:
1. Bahwa dari surat bukti yang diajukan Termohon, Hakim tidak menemukan penetapan
tersangka melainkan Gelar perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon
(T-20). Surat panggilan nomor: S.Pgl/12/VII/2021/Reskrim tanggal 28 Juli 2021
(T-21) dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Turino tanggal 4 Agustus 2021
(T-22)
2. Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/22/III/2021/Reskrim tanggal 26 Maret 2021
dan Bukti T-16, berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
Bahwa setelah Hakim meneliti
lebih lanjut terhadap surat bukti yang diajukan oleh Termohon tidak ada
surat izin atau persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang
atas barang bukti yang telah disita oleh Penyidik, dimana berdasarkan Pasal
38 ayat (1) dan (2) KUHAP penyitaan barang bukti harus ada izin atau
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri;
Bahwa dengan demikian
penyitaan barang bukti tersebut tidak sah dan barang bukti tersebut tidak dapat
dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara a quo;
3. Termohon telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
nomor: SPDP/07/III/ Res.1.18/2021/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Siak tertanggal 01 April 2021, yang mana dalam Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut tidak ada mencantumkan nama
tersangka maupun calon tersangka;
Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan mengenai alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
terhadap keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (6 orang
saksi) yang didalilkan Termohon (sebagaimana Bukti Surat bertanda T- 8 s.d
T-13), Hakim Praperadilan berpendapat, alat bukti keterangan saksi-saksi (6
orang saksi), tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah keterangan saksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185
KUHAP, dengan alasan;
1. Perlapor Edi Susilo sebagai saksi sudah mengetahui bahwa dirinya tertuduh
sebagai penyebar Foto setengah telanjang Intan Juliani karena sebelum Pemohon
Turino berkumpul dirumah Feri Afandi Edi Susilo sudah meminta uang perdamaian
sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Intan Juliani namun
tidak tercapai sehingga Edi Susilo bertanda tangan pada surat Peryataan yang
dibuat oleh Intan Juliani pada tanggal 14 Agustus 2020 vide bukti (P – 1);
2. 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya baik (3) orang saksi
yang dihadirkan oleh Pemohon Turino dan (2) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon
setelah hakim praperadilan mencermati keterangan dari semua saksi tersebut
ternyata tidak ada yang menyebutkan Pemohon Turino ada menyebutkan nama Edi
Susilo yang menyebarkan foto setengah telanjang sdr Intan Juliani, para saksi
hannya mendengar Pemohon Turino hanya mengatakan sepertinya bukan orang jauh
yang menyebarkan foto setengah telanjang tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena
alat bukti Keterangan saksi dan alat bukti ahli tidak mempunyai nilai sebagai
alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo.
Pasal 185 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP Jo. Pasal 187 KUHAP, maka
tidak ada alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1)
huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP;
Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alat bukti berupa
Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan petunjuk yang didapatkan Termohon selama
melakukan penyidikan perkaranya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka yang dimaksud dan
diisyaratkan oleh norma Pasal 1 angka 14 KUHAP dari Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April
2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti
permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal
dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun
1981, tentang Hukum Acara Pidana, tidak terpenuhi dalam perkara permohonan Praperadilan
aquo;
Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat dan
berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yaitu Turino yang
dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan
Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah,
atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/23/III/2021/Riau/Res.Siak/Sek Minas tanggal 26
Maret 2021 atas nama Pelapor Edi Susilo adalah Tidak Sah dengan segala akibat
hukumnya, maka dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) dapat
dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksionalnnya sebagaimana dalam amar putusan;
Menimbang bahwa oleh karena
Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Turino tersebut yang dilakukan oleh
Termohon adalah tidak sah, maka memerintahkan Termohon untuk menghentikan
Penyidikan terhadap Pemohon;
Menimbang, bahwa dengan alasan
dan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga telah berhasil untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon tidak mampu membuktikan
dalil bantahannya, maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon
tersebut wajib dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk
selebihnya;
Menimbang, bahwa dengan
mendasarkan adanya petitum subsidair permohonan (ex aequo et bono) mohon
putusan yang seadil-adilnya, maka hakim praperadilan akan menjatuhkan putusan
selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
“M E N G A D I L I :
1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk
sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Oleh Termohon
dinyatakan tidak sah;”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan
hidup JUJUR dengan menghargai Jirih
Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.