Bermula dari Meminjam Kredit ke BANK, Debitor Terkejut Ditagih dan Dijerat oleh RENTENIR PERORANGAN karena BANK Menjual Piutang kepada RENTENIR PERORANGAN Tanpa Persetujuan Debitor Pemilik Agunan
Ulasan Hukum ini Didedikasikan bagi Klien yang Telah
Pernah / Sedang menjadi Korban MAFIA TANAH dan MAFIA LELANG, Pengalaman Buruk
untuk Dipelajari oleh Masyarakat Luas agar Tidak Ada Lagi Jatuh Korban, dimana
Kantor Lelang Negara justru Melegitimasi Praktik RENTENIR dengan Menyerahkan
Seluruh Hasil Terjual Lelang kepada RENTENIR PEMOHON LELANG Sekalipun Terjadi “MARK UP Tagihan” dan Sekalipun Melampaui
Nilai Pertanggungan dalam Sertifikat Hak Tanggungan
Dalam teori ilmu hukum, sudah lama dikenal istilah “caat kehendak”—yang menggambarkan kondisi dimana “jika sejak awal tahu akan menjadi demikian, maka tidak akan pernah disepakati”—maupun instrumen hukum yang tampak legal dan lazim bernama “cessie” alias perlihan piutang dari “kreditor penjual pituang” kepada “kreditor pembeli piutang”. Masalah paling utamanya ialah, praktik demikian terus terjadi tanpa terbendung, sekalipun sudah memakan banyak sekali korban. Hampir tiada kalangan hakim, akademisi, maupun praktisi hukum yang menyadari dan memahami bahaya laten dibalik cessie, dimana seseorang warga bermula meminjam sejumlah dana dari sebuah lembaga keuangan perbankan (BANK), bermuara ditagih, dijerat, dicekik, dan dilelang agunannya oleh RENTENIR PERORANGAN.
Hanya terdapat segelintir
kalangan debitor yang menyadari ruang gerak bagi “mafia tanah” serta “mafia
lelang” untuk bermain ini, dan lebih sedikit lagi yang berjuang dengan berani
untuk melawan arus praktik “ilegal yang dilegalkan negara” ini, dimana negara
justru hadir sebagai “KPKNL as a tool of
RENTENIR” dengan tidak mencermati rincian tagihan yang mengandung modus “MARK UP tagihan” lewat “bunga
terselubung” mengandung anasir “rentenir” (lintah darat kerah putih alias shark loan collar crime) bunga mencapai
hampir 100% per tahun alias menyimpang dari pengaturan perihal suku bunga dalam
Perjanjian Kredit kreditor penjual piutang, menjual lelang dengan harga hanya
1/3 dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), hingga menyerahkan seluruh hasil
terjual lelang kepada RENTENIR pemohon lelang melampaui nilai pertanggungan
dalam “Sertifikat Hak Tanggungan”, maupun kejanggalan berupa klausul berupa “floating rate” sementara itu kreditor
pembeli piutang yang menjadi pemohon lelang ialah RENTENIR PERORANGAN.
Semestinya, Kantor Lelang
Negara selaku representasi negara, hadir untuk melindungi segenap warga dari
modus-modus praktik para RENTENIR terlebih “mafia lelang”, bukan justru menjadi
alat kejahatan bagi para “mafia tanah”, dimana Kantor Lelang Negara sama sekali
tidak mencermati dokumen-dokumen validitas permohonan lelang maupun memfilter
pemohon lelang, dan ketika telah ternyata pemohon lelang melakukan “fraud” dimana bahkan juga melakukan
praktik RENTENIR, Kantor Lelang Negara lepas tanggung-jawab dan “cuci tangan”
dengan melempar semua kesalahan kepada pihak pemohon lelang sekalipun pihak
Kantor Lelang Negara turut andil serta dalam mata rantai kejahatan “mafia tanah
dan lelang” ini—dalam terminologi hukum pidana, dikenal pelaku penyerta seperti
menyediakan sarana dan fasilitas sehingga kejahatan terjadi secara sempurna.
Di mata mereka yang awam hukum
maupun Sarjana Hukum yang kurang cermat disamping kurang bijaksana, instrumen
hukum semacam cessie tampak sebagai hal yang lumrah, lazim, dan umum sifatnya.
Namun bagi mereka yang : 1.) benar-benar paham hukum jaminan kebendaan dan
cessie; serta 2.) kalangan debitor yang telah pernah atau sedang menjadi korban
modus penyalah-gunaan cessie oleh “mafia tanah”; tidak akan pernah bersedia
meminjam hutang ataupun kredit modal usaha maupun kredit kepemilikan rumah dari
kalangan perbankan yang tampak legal, diatur oleh Undang-Undang Perbankan,
sebagai konsumen lembaga keuangan, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) sekalipun. Mengapa? Karena dapat bermuara dengan terkejutnya sang debitor
lewat datangnya tagihan dari RENTENIR PERORANGAN yang tidak dikenal, yang tidak
diatur oleh Undang-Undang Perbankan, tidak terlindungi oleh Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, juga tidak diawasi oleh OJK.
Bahkan, dengan memakai alibi
ada diaturnya “floating rate” dalam
klausul di Perjanjian Kredit, sang “RENTENIR PERORANGAN” yang notabene kreditor
pembeli piutang, merasa berhak untuk “buat aturan suku bunga (secara)
suka-suka” dan “tagih suka-suka”, dimana debitor dipaksa “by design” untuk gagal bayar tagihan “bunga terselubung” ala RENTENIR
yang mencekik dan mustahil dibayar—jika dibayar artinya mengakui dan
membenarkan tagihan RENTENIR demikian, sehingga tiada pilihan lain untuk
menolak bayar namun diancam benar-benar dijual lelang objek agunan yang turut
beralih saat piutang dialihkan—lantas sang RENTENIR pembeli piutang mengklaim bahwa
sang debitor telah “ingkar janji” alias “wanprestasi” (play victim), sebentuk modus “wanprestasi teriak wanprestasi”.
Berikut dua buah “law as tool of RENTENIR”
untuk melancarkan modus-modus “mafia tanah” yang bersindikat dengan kalangan
BANK di Indonesia:
- Klausul Baku dalam Perjanjian
Kredit : “BANK berhak, tanpa perlu
mendapat persetujuan berupa apapun dari Peminjam, untuk mengalihkan /
memindahkan atau mengoperkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Bank
berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh
BANK.”
- Pasal 613 Ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi dasar hukum utama suatu
perbuatan hukum bernama “Cessie”, tepatnya terdiri dari tiga ayat, yakni:
1.) Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh
lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah
tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
2.) Penyerahan yang demikian bagi si berutang (debitor) tiada akibatnya,
melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau
secara tertulis disetujui dan diakuinya.
3.) Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan
penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk
dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.
Merujuk pada kedua pasal di
atas, yang tampak lazim dan lumrah saja karena selama ini telah dipraktikkan
selama puluhan tahun lamanya, namun tidak banyak kalangan hakim yang memahami
dan menyadari bahwa terdapat potensi “moral
hazard” berupa kejahatan terselubung yang menyalah-gunakan instrumen
bernama cessie atau peralihan piutang, mengingat kemungkinan skenario yang
dapat terjadi ialah:
1. BANK menjual piutangnya
kepada BANK lain—keduanya tunduk pada Undang-Undang Perbankan, nasabah debitor
dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta akuntabilitas keuangan
maupun tagihan diawasi oleh OJK, disamping penerapan “floating rate” sifatnya dilaporkan kepada OJK. Adapun komponen
pembentuk suku bunga pinjaman pada perbankan, terdiri atas tiga komponen, yaitu
(i) biaya bunga dana (biaya yang dibayarkan perbankan terhadap dana masyarakat,
baik berupa tabungan, giro, dan deposito), (ii) biaya operasional (overhead),
dan (iii) marjin keutungan (profit margin). Karenanya, tiada urgensi ataupun
justifikasi bagi RENTENIR PERORANGAN menerapkan “floating rate”, dimana antara BANK dan “Kreditor PERORANGAN” saling
berbeda “nature”;
2. BANK menjual piutangnya
kepada “Kreditor PERORANGAN”—dimana “Kreditor PERORANGAN” sifatnya patut
diragukan akuntabilitas, itikad, maupun transparansi tagihan, tidak diawasi
otoritas manapun, tidak merasa perlu tuntuk para Undang-Undang Perbankan, dan
nasabah debitor menjadi tidak terlindungi oleh Undang-Undang manapun; maupun
3. BANK menjual piutangnya
kepada “RENTENIR PERORANGAN”—dimana pemainnya biasanya ialah segelintir
kalangan “mafia tanah” yang sudah kerap (profesinya) memeras debitor dengan
menyandera dan melelang agunan jaminan pelunasan hutang, menagih secara
menyimpang dari ketentuan suku bunga dalam Perjanjian Kredit, dimacetkan secara
“by design” lewat “MARK UP tagihan”, lalu mengklaim bahwa
debitornya telah “wanprestasi”, berlanjut hingga modus “MARK DOWN nilai agunan” dengan motif adanya “konflik kepentingan”
dimana nominee (boneka utusan)
suruhan sang RENTENIR yang membeli objek agunan dengan harga “OBRAL” di “Nilai
Likuidasi” hasil penilaian KJPP “sponsored”
sewaan (alias nilai hasil pesanan).
BANK menjual piutang “bad debt”-nya kepada BANK lain, adalah
tampak terlampau ideal—adalah “naif” (naive),
ketika kalangan hakim, akademisi, maupun praktisi hukum yang memercayai cessie
adalah baik dan positif adanya tanpa “moral
hazard” apapun dan tidak bisa merugikan debitor pemilik agunan. Fakta
aktualnya, pembuktian cukup lewat “akal sehat”, tidak ada BANK yang mau merugi
dengan membeli piutang yang “macet” dari BANK lain, lantas menagih dengan gaya
lembaga keuangan perbankan yang diawasi oleh otoritas. Kemungkinan kedua yang juga
“too good to be true”, yakni BANK
menjual piutang kepada “Kreditor PERORANGAN”, faktanya ialah tiada pebisnis
yang bersedia membeli “barang busuk”. Satu-satunya potensi yang tersisa ialah
BANK menjual piutang kepada “RENTENIR PERORANGAN”—dan itulah yang tepatnya
terjadi selama ini, dimana korban-korbannya sudah banyak berjatuhan dan
sebagian diantaranya tidak sadar telah menjadi korban modus “mafia tanah” ala
RENTENIR.
Bila ada diantara pembaca yang
telah pernah atau sedang mengalaminya sendiri, BANK menjual piutangnya kepada
“pihak lain”, maka salah satu indikator yang mudah dikenali ialah lewat
menganalisa perihal “bunga terselubung” yang diterapkan pihak BANK
berbanding “bunga terselubung” yang diberlakukan oleh pihak pembeli piutang—ialah
dengan cara menghitung selisih atau peningkatan total akumulasi hutang dalam
surat tagihan pertama dan surat tagihan-surat tagihan berikutnya dari BANK yang
sama untuk dihitung berapa persen kah per tahun “bunga terselubung” yang
diterapkan oleh BANK. Selanjutnya, kalkulasi “bunga terselubung” yang
ditagihkan oleh kreditor pembeli piutang, dengan menghitung kenaikan total
tagihan dalam surat tagihan kesatu dan surat tagihan-surat tagihan berikutnya
dari kreditor pembeli piutang yang sama.
Ketika terdapat disparitas atau
kesenjangan yang demikian lebar antara “bunga terselubung” yang diterapkan
pihak BANK berbanding “bunga terselubung” yang diberlakukan oleh pihak pembeli
piutang, maka itu menjadi bukti indikator nyata tidak terbantahkan bahwa pihak
kreditor pembeli piutang telah menagih secara menyimpang dari Perjanjian
Kredit. “Bunga terselubung” merupakan tingkat suku bunga secara “in concreto”, alias bukan secara abstrak
sebagaimana dicantum dalam Perjanjian Kredit yang tidak menggambarkan kondisi
perhitungan real yang ada atas berbagai tagihan “terselubung”.
Larangan “bunga terselubung”
(RENTENIR) diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2027 K/Pdt/1984,
tanggal 23 April 1986 : “Bahwa meskipun persoalan denda (penalty)
serta ongkos-ongkos lainnya telah diperjanjikan oleh para pihak, namun menurut
Mahkamah Agung, karena denda yang telah diperjanjikan tersebut jumlahnya
terlampau besar, sehingga pada hakekatnya merupakan suatu “BUNGA YANG
TERSELUBUNG” maka berdasar atas rasa keadilan, hal tersebut tidak dapat
dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena itu tuntutan tentang pembayaran denda
tersebut harus ditolak.” [Sumber : Majalah Hukum Varia Peradilan No. 18
Tahun II. Maret 1987 Hlm. 5.]
Dalam perkara tersebut,
Berdasar Akta Puchase Agreement, Penggugat telah membeli dari Tergugat, suatu
Debt Instrument-promissory more dengan nilai nominal US dollar 225.000,- yang
ditarik dan ditandatangani oleh Tergugat dengan janji Tergugat akan dibebani
bunga, denda serta ongkos lainnya, berupa biaya notaris, biaya penagihan, bila
terjadi keterlambatan pada hari jatuh tempo. Pengadilan Negeri di dalam
putusannya tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Pengadilan Tinggi
membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan mengabulkan sebagian gugatan
Penggugat, yang menghukum Tergugat membayar kembali kepada Penggugat – nominal
promessory note US dollar 225.000,- ditambah dengan bunga 6% per tahun. Mahkamah
Agung R.I. dalam putusannya telah membenarkan pertimbangan judex facti dengan
menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan
tesebut.
Preseden lainnya ialah putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Register Perkara Nomor
106/Pdt.G/2010/PN.BB tanggal 14 Maret 2011 yang dikukuhkan MA RI dalam kasasi
No. 3180 K/Pdt/2012, Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:
“Menimbang, ... , setelah
diteliti oleh Majelis Hakim dengan seksama dari lampiran atas perincian yang
diajukan di persidangan oleh Tergugat I, Majelis Hakim dapat menerima lampiran
rincian untuk pengeluaran:
1. Pelunasan hutang Penggugat Rp.169.508.204,-
2. Biaya pengumuman lelang pada Harian Pikiran Rakyat Rp.7.199.500,-
3. Biaya pengumuman lelang pada Harian Galamedia Rp.2.323.200,-
4. Biaya pembayaran kekurangan PBB, dll, Rp.6.492.000,-
5. Pajak jual beli tanah a.n. WP Asep Saefudin (bukti P.6)
Rp.16.704.000,-
6. Sehingga berjumlah = Rp.202.226.904,-
“Untuk rincian lampiran
pengeluaran selebihnya, Majelis Hakim menilai tidak cukup bukti dan (tidak)
jelas peruntukannya dan tidak ada diperjanjikan sebelumnya oleh Tergugat I
dengan Penggugat, sedangkan rincian untuk pengeluaran selebihnya karena
tidak didukung dengan pembuktian pengeluarannya, maka rincian pengeluaran
selain yang dipertimbangkan di atas patut untuk dikesampingkan.”
Modus paling klasik aksi
RENTENIR ialah praktik “bunga majemuk” atau “bunga berjenjang” (compunded interest), dimana terhadap
bunga maupun denda yang tidak terbayar pada periode sebelumnya dikenakan
sebagai dasar acuan bersama pokok hutang untuk menentukan besaran beban bunga
bulan berjalan. Secara analogi berlaku kaedah larangan sebagaimana Pasal 17
Ayat (7) Butir (d) Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari
2012 : “biaya dan denda, serta bunga
terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga.”
Modus
Rentenir “menyelundupkan hukum” terkait suku bunga kredit, memiliki pola :
bunga ditetapkan rendah, namun disaat bersamaan menetapkan DENDA yang mencekik.
Karenanya, “bunga terselubung” tidak dibenarkan menyimpang dari acuan Suku
Bunga Kredit yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menutup ruang “bermain”
(modus) bagi RENTENIR. Mengapa tidak membuat tagihan mengada-ngada lainnya
secara menyimpang dari Perjanjian Kredit, seperti “bunga berbunga”, “bunga
terhadap denda”, “uang lelah”, “denda terhadap denda”, “bunga terhadap bunga
dari bunga”, ataupun istilah lainnya yang bersifat “redundant”? Merujuk norma
preseden sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1772 K/Pdt/2011 tanggal 4
Januari 2010, dimana pihak Kreditor menuntut Bunga sebesar 5% per bulan, terhadapnya
Mahkamah Agung menyatakan:
“Menimbang, bahwa akan tetapi
amar putusan Judex Facti harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya bunga
ganti rugi dengan pertimbangan sebagai berikut :
“Bahwa pembebanan ganti rugi
setiap bulan sebesar 2 % dipandang sangat memberatkan para Tergugat serta
dirasa tidak adil sehingga menurut Mahkamah Agung besarnya ganti rugi yang
memenuhi rasa keadilan sebesar 12 % per tahun.”
Yang menjadi definisi dari
“RENTENIR”, dijumpai dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2680
K/Pdt/2012 tanggal 19 Juni 2013, dimana kreditor menuntut bunga 3% per bulan. Akan tetapi total klaim piutang Kreditor dipangkas oleh Pengadilan
Tinggi, dengan
pertimbangan hukum: “Menurut Majelis
Hakim Banding apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dimana Penggugat telah
melakukan praktek rentenir (melakukan peminjaman dengan cara bunga tinggi
melampaui batas praktek perbankan) adalah benar, yang dengan demikian
terbukti pula hubungan hukum pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat
adalah merupakan perjanjian yang bersifat riba (woeker contract) ... .
Penggugat telah secara sewenang-wenang telah menciptakan bunga pinjaman
menjadi hutang baru dengan membuat kwitansi kwitansi baru sebanyak 11 kali
lagi seolah-olah pinjaman baru sehingga hutang pokok Rp10.000.000,00 menjadi
Rp85.000.000,00.”
Dalam tingkat kasasi, MA RI membuat pertimbangan hukum : “...putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi
pertimbangan yang cukup, karena Penggugat ternyata terbukti telah melakukan
perbuatan hukum pinjam meminjam yang bersifat riba (woeker contract) dan
bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan.”
“Woeker Ordonantie” Staatsblad 1938 Nomor 524 (“woeker” berarti “penghisapan”), memberikan kekuasaan
kepada hakim untuk membatalkan perjanjian, jikalau ternyata antara kedua
belah pihak telah diletakkan kewajiban secara timbal-balik, namun satu sama
lain jauh tidak seimbang dan ternyata pula, satu pihak telah berbuat secara
bodoh, kurang pengalaman, atau dalam keadaan terpaksa. [Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,
2005), hlm. 76.]
Dalam perkara penyalahgunaan
keunggulan ekonomi yang disimbolikkan oleh Kasus Bovag II, Hoge Raad pada 11
Januari 1957 (NH 1959, 57) membuat pertimbangan hukum: suatu perjanjian dapat
kehilangan causa yang sahih dalam hubungan dengan terjadinya perjanjian itu,
apabila pihak yang satu sangat dirugikan sebagai akibat penyalahgunaan
keadaan oleh pihak yang lain. Dalam komentarnya, Van Dunne menuliskan bahwa
Hoge Raad berpendirian bahwa apabila di dalam suatu perjanjian, satu pihak karena
tekanan keadaan secara tidak fairness
memiliki beban yang sangat merugikan, maka perjanjian itu dapat dinyatakan
sebagai perjanjian yang memiliki causa tidak sahih. [H.P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru)
Untuk Pembatalan Perjanjian, Edisi Revisi Kedua, (Yogyakarta: Liberty,
2010), hlm. 52—53.]
Dalam Arres Hoge Raad tanggal 7 Desember 1934,
Hoetink 93, dinyatakan bahwa sesuatu sebab yang bertentangan dengan
undang-undang akan menyebabkan perjanjiannya menjadi batal sebagaimana juga
perjanjian itu menyebabkan timbulnya akibat yang bertentangan dengan
undang-undang atau yang membahayakan kepentingan umum (public interest/policy). [Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan
Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 81.] Kontrak yang tak berimbang dan timpang,
diibaratkan seorang warga negara yang menghapus/menyerahkan kebebasannya
sendiri. Namun, oleh undang-undang tak dibenarkan. [J. Satrio, Hukum Perjanjian : Perjanjian pada Umumnya,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 339.]
Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah
bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22.—konteks
“normal”, bukan “resesi” krisis ekonomi. Praktik peradilan (preseden) secara
konsisten mendefinisikan “RENTENIR”, salah satunya Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 130/PDT/2012/PT.DKI tanggal 24 Juli 2012:
“Menimbang, ... menurut Majelis
Hakim Banding apa yang dikemukakan Tergugat dimana Penggugat telah melakukan
praktek rentenir (melakukan perminjaman dengan cara bunga tinggi melampaui
batas praktek perbankan) adalah benar dengan demikian terbukti hubungan hukum
pinjam-meminjam antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perjanjian
yang bersifat riba (bertentangan dengan kepatutan dan keadilan). Bahwa karena
Tergugat tidak mampu membayar hutang kepada Penggugat, maka Penggugat secara
sewenang-wenang telah menyalahgunakan keadaan dengan menciptakan bunga tinggi
hingga 30 %, hutang pokok Rp. 60.000.000,- menjadi Rp.123.000.000,-“
Pihak BANK menjual piutangnya
kepada RENTENIR PERORANGAN tanpa persetujuan debitor selaku pemilik agunan,
sehingga atas dasar hak apa pihak kreditor pembeli piutang menagih “biaya
administrasi” maupun biaya-biaya lain yang “ditagih (secara) sesuka hati”?
Merujuk Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam Register Perkara
No.20/PDT/2012/PT.MALUT tanggal 04 Februari 2013:
“Menimbang, bahwa bentuk dari
Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 16 Desember 2009 tersebut sengaja dibuat
untuk alat bukti dimana Mahmud Usman benar-benar berhutang kepada Ny. Umi
Salama sebesar Rp.50.000.000,- dengan jaminan hutang Sertifikat Hak Milik
No.417/Desa Kalumata oleh karena itu isinya tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, hukum, kelayakan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”
Norma bentukan yurisprudensi lainnya
sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3393 K/Pdt/2012 tanggal 28 November 2014
ini menguatkan putusan judex factie dengan menetapkan bunga yang layak
dibebankan pada debitor ialah sebesar 6 % per tahun sehingga mengeliminir
ketentuan bunga dari kontrak sebesar 2,5 % per bulannya. Dalam perkara
tersebut, Penggugat meminta pengadilan agar akta perjanjian hutang-piutang
dibatalkan dengan alasan terjadi praktik rentenir. Perjanjian Hutang-Piutang
yang dibuat dibawah tangan serta Akta Otentik Pengakuan Hutang, mengatur, bila
Penggugat tidak membayar angsuran beserta bunganya, maka penggugat dikenakan
denda sebesar 0,5% per hari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya—hakim
menilainya sebagai “bunga terselubung”. Penggugat mengakui mempunyai pinjaman
tersebut, namun Penggugat memohon pengadilan agar pinjaman Penggugat kepada
Tergugat dilakukan restrukturisasi ulang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan bunga bank pada
umumnya. Bunga yang disepakati dalam perjanjian ialah sebesar 1,35 % per bulan,
sementara denda sebesar 0,5 % per hari dari jumlah pembayaran yang terlambat.
Preseden serupa dijumpai dalam
putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn tanggal 9 September
2014, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menguraikan:
“Menimbang, bahwa selanjutnya
menurut ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh
kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian
diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam
adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban
yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan;
“Menimbang, bahwa selanjutnya
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 2818 K/Pdt/2000
tertanggal 29 Juli 2002 dalam putusannya memberikan pertimbangan pada pokoknya
sebagai berikut: ‘... walaupun masalah bunga antara pemohon kasasi dengan
termohon kasasi telah disepakati sebesar 5% per bulan, namun karena perjanjian
kredit tersebut mengandung unsur pemerasan / riba, maka sesuai Undang-undang
Riba Stbl.1938 No.523, Hakim karena Jabatannya berwenang menentukan bunga yang
pantas yaitu 2% per bulan.’
“Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bunga
pinjaman sebesar 1,35 % tiap bulan adalah masih dalam batas bunga pinjaman
wajar, akan tetapi untuk denda keterlambatan sebesar 0,5 % per hari dari jumlah
pembayaran yang terlambat adalah suatu bunga yang tidak wajar dan melanggar
kepatutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan
terhadap Perjanjian Hutang Piutang No.Ja.007/SP/08/2012 harus dibatalkan dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
“Menimbang, ... Bahwa perbuatan
tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam membuat perjanjian
dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang mewajibkan untuk
dilaksanakan perjanjian dengan itikat baik (tegoeder trouw), dan melanggar
norma kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata;”
Adapun terkait “Kreditor
PERORANGAN” pembeli piutang yang tidak pernah menyepakati “fixed rate” dengan debitornya, telah terdapat preseden sebagaimana
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 737 K/Pdt/2022 tanggal 5 April 2022 :
“Bahwa hubungan hukum pokok
dalam gugatan a quo adalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan
dari fakta-fakta persidangan terbukti Tergugat telah wanprestasi tidak membayar
utangnya kepada Penggugat sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar utang
pokok ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak perkara
didaftarkan di Pengadilan Negeri.”
Asas “kebebasan berkontrak” (pacta sunt servanda) tidaklah mutlak,
dimana cessie menjadi ilegal bilamana melanggar asas kepatutan maupun
Undang-Undang. peralihan piutang dari BANK kepada RENTENIR PERORANGAN, jelas telah
melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas etis peralihan piutang, secara analogi
merujuk kaedah preseden “landmark
decision MA RI” terkait hak-hak nasabah debitor dalam peristiwa hukum
Cessie / Subrogasi sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI
tahun 2021, yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Ag/2020 tanggal tanggal
23 November 2020:
“Bahwa terjadinya sengketa
antara para pihak dalam perkara a quo merupakan fakta tidak adanya kerelaan.
... , kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat,
maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta
yag dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Atas dasar itu,
mesti pula diterapkan asas ‘adamul gharar yang berarti pada setiap bentuk
muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan
salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan
hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi;
“Bahwa setiap orang harus
menghindari hal-hal yang batil dalam melakukan transaksi, karena prinsip yang
harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman, kecurangan, dan ketidakjujuran yang
dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai
takarannya;
“Bahwa menolak kemudharatan
harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat atau keuntungan;
“Bahwa transaksi hawalatul haq
atau cassie yang terjadi dalam perkara a quo hanya sebatas mengganti shohibul
maal saja, yaitu dari Muhal (Tergugat I) kepada Muhal Alaih (Tergugat II),
kemudian nasabah diwajibkan untuk membayar da’in kepada Tergugat II. Atas dasar
itu, Tergugat I dan Tergugat II perlu memaksimalkan usaha-usahanya untuk
berkompromi dengan Penggugat agar sejalan dengan prinsip kejujuran dan
kebenaran sebagaimana diatur dalam ekonomi syariah. Prinsip kejujuran dan
kebenaran tersebut tercermin dalam setiap transaksi yang mengutamakan
kepentingan sosial dan memiliki manfaat berdasarkan suka sama suka dan tidak
ada unsur paksaan, serta tidak merugikan dan tidak pula mengandung riba;
“Bahwa transaksi hawalatul haq
atau cessie harus memperhatikan prinsip keadilan, karena keadilan adalah suatu
prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi syariah. Bersikap adil
dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada nash tetapi juga berdasarkan pada
pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan
dan keadilan. Adil dalam transaksi hawalatul haq atau cessie dapat diterapkan
dalam penentuan jumlah utang, kualitas akad pembiayaan, perlakuan terhadap
nasabah, dan dampak yang timbul dari kebijakan shohibul maal (pemilik modal);”
Sehingga kriteria / parameter
penentu boleh atau tidaknya Cessie dilakukan, ialah dipenuhi dan dipatuhinya
prinsip-prinsip di atas, yang telah ternyata dilanggar oleh BANK selaku
kreditor penjual piutang. Penulis berhasil mengungkap hingga terang-benderang
modus-modus dibalik “mafia tanah” yang juga merangkap sebagai “mafia lelang”
demikian, namun permasalahan utamanya bukanlah kesukaran penulis menghadapi
pengacara-pengacara Para Tergugat yang menyerupai sindikat mulai dari BANK
penjual piutang, RENTENIR PERORANGAN pembeli piutang, KJPP appraiser sewaan “sponsored” pihak pembeli piutang,
pembeli lelang “nominee”, hingga
Kantor Lelang Negara yang saling melindungi dan menyudutkan debitor pemilik
agunan selaku korban; akan tetapi sifat EGO, stubborn, reckless, “sok
pintar” (namun kelirutahu, tahu namun keliru), dan “keras kepala” (kepala batu)
para pengacara dari Klien penulis. Pepatah mengatakan, 1.000 orang dokter umum
tidak lebih kompeten daripada seorang dokter spesialis.
Sebagai penutup, Prof. Z.
Asikin Kusumah Atmadja, S.H., dalam ulasan hukumnya mengenai “Pemberantasan
Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan” dan dimuat dalam Varia
Peradilan Tahun II, Nomor 17, Februari 1987, beliau ada mengajukan tiga
pertanyaan sebagai berikut:
a. Apakah kita sudah yakin
bahwa praktek rentenir harus diberantas karena tidak sesuai dengan kesadaran
hukum bangsa Indonesia?
b. Apakah hukum sebagai suatu living institution mampu untuk
memberantas praktek rentenir?
c. Apakah kita sanggup memberi
isi kepada hukum yang berlaku sehingga pada umumnya mampu mengayomi masyarakat
dan khususnya mampu untuk memberantas praktek rentenir?
Prof. Asikin kemudian memberi
jawabannya sebagai berikut: “Kalau semua
pertanyaan dijawab secara positif maka tidak ada notaris yang akan membuat
perjanjian yang bersifat rentenir, tidak ada pengacara yang bersedia membela
seorang rentenir dan Hakim selalu akan menolak gugatan yang diajukan seorang
rentenir.”—begitupula Kantor Lelang Negara semestinya menolak permohonan
lelang yang diajukan oleh rentenir. Senada dengan pendapat Prof. Asikin diatas,
Pasal 14 Undang-Undang Pelepas Uang (Stb. 1938 Nomor 523) melarang Notaris
membuat Akta Notaris atas pengakuan hutang dan mengeluarkan grosse akta-nya
untuk perjanjian hutang-piutang dengan seorang pelepas uang (rentenir).
Terdapat cacat falsafah perihal
cessie. Berdasarkan “argumentum per
analogiam”, dalam konstruksi “over kredit” dimana terjadi peralihan
debitor, dari “debitor lama” kepada “debitor baru”, perjanjian “over kredit”
berlangsung secara tripartit antara “debitor lama”, “debitor baru”, serta pihak
“kreditor”, barulah perjanjian menjadi sah mengikat para pihak sesuai asas
kebebasan berkontrak. Kedua, ialah logika dibalik kaedah hukum sebagaimana
Putusan MA RI No. 653 K/PDT/2002 Tanggal 16 Desember 2004: “Perjanjian kredit yang menjaminkan tanah tanpa
melibatkan persetujuan dari pemilik tanah adalah perbuatan melawan hukum
sehingga harus dibatalkan demi hukum.”
“Nilai Pasar" (Market Value) didefinisikan sebagai “pemasarannya
dilakukan secara layak” (KEPI & SPI Edisi Vi-2015 SPI 101-3.1). Sementara
itu “Nilai Likuidasi” (Liquidation
Value) didefinisikan sebagai penjualan suatu aset dalam jangka waktu yang
relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu pemarasan (yang layak)
sebagaimana dimaksud dalam definisi NIlai Pasar. Pembeli yang membeli dengan
mengetahui situasi yang tidak menguntungkan penjual (KEPI & SPI Edisi
VI-2015 SPI 102-3.7.1)—dimana inilah yang pada tepatnya disalah-gunakan oleh
RENTENIR PERORANGAN yang berkolaborasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
swasta pesanan “sponsored”. Kantor
Lelang Negara, semestinya mengakui dan menghormati NJOP yang merupakan hasil
penilaian oleh tim penilai dari Pemerintah Daerah—mengingat salah satu fungsi
NJOP lainnya ialah sebagai “safety nett”
(jaring pengaman), mengingat bila terjadi pembebasan lahan untuk kepentingan
umum, maka warga pemilik hak atas tanah minimum mendapatkan ganti-kerugian
senilai NJOP.
KUHPerdata versi baru di
Belanda telah mengakomodasi pelindungan terhadap pihak yang lemah terhadap
pihak yang lebih kuat. Begitupula pengaturan mengenai “perlawanan terhadap
memperkaya diri atas beban orang lain secara tidak sah” (countering unjustified enrichment). A person who has been unjustifiably
enriched at the expense of another must, to the extent that this is reasonable,
make reparation for the damage suffered by that other person up to the amount
of his enrichment (Art. 6:212 (1) New Dutch Civil Code). [Henk
Snijders dan Jaap Hijma, The Netherlands
New Civil Code : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang Baru.
Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hlm. 23.]
Suatu perjanjian dikatakan
“batal demi hukum” apabila perjanjian itu memiliki tujuan yang tidak
diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan, sehingga perjanjian itu sejak
saat semula tidak memiliki akibat hukum. Kebatalannya berlaku sejak semula,
sejak saat diadakannya perjanjian itu (ex
tunc). [Setiawan, Aneka Masalah Hukum
dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 208]—doktrin ilmu
hukum mengenalnya juga dengan sebutan sebagai adanya “CACAT KEHENDAK” maupun
adanya “CACAT TERSEMBUNYI” berupa niat buruk pihak BANK yang telah ternyata
bersekongkol dengan kalangan RENTENIR PERORANGAN. Clam delinquens magis punitur quam palam. Seseorang yang
melakukan kekeliruan secara rahasia akan dihukum lebih keras daripada mereka
yang melakukannya secara terbuka.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan
hidup JUJUR dengan menghargai Jirih
Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.