Sifat Kejahatan Dibalik Segala Sesuatu yang
Terselubung
Yang Jujur, Terang-Benderang, Transparan dan Akuntabel. Sebaliknya, Ketidakjujuran, Menyelubungi Diri dengan Selubung, Terselubung
Seri Artikel Sosiologi Hukum bersama Hery Shietra
Question: Apakah ada, yang sifatnya lebih jahat daripada kejahatan?
Brief Answer: Ada, yakni kejahatan-kejahatan yang sifatnya “terselubung”.
Tindak pidana seperti penipuan, sejatinya termasuk kejahatan namun diselubungi
oleh selubung “kebaikan”, karenanya dalam beberapa preseden putusan pidana,
hakim biasanya menjadikan modus penipuan sebagai alasan yang memberatkan
hukuman bagi pihak Terdakwa pelakunya, semata karena sifat pidana penipuan adalah
lebih jahat daripada kejahatan biasa.
Menjadi dapat kita pahami, segala jenis
kejahatan, bila sifatnya terselubung, selalu bersifat lebih jahat daripada
kejahatan biasa. Disamping sifatnya tidak kasat-mata, bekerja dibalik layar,
juga biasanya memanfaatkan celah cacat psikologis manusia yang secara irasional
kurang lebih memberi perhatian terhadap segala bentuk kejahatan yang bersifat
terselubung. Contoh nyata, berangkat dari pengalaman pribadi penulis menjadi
Konsultan Hukum dari Klien (korban) yang tersangkut perkara menghadapi kaum
mafia tanah, para mafia tanah tersebut jauh dari kesan preman ataupun
premanisme, namun cara-cara para mafia tanah tersebut selalu lebih jahat dari
sekadar kejahatan biasa, yakni “kejahatan (yang) terselubung”, merampas hak atas
tanah warga lain secara “berdarah dingin”, dimana para pelakunya mengenakan
kemeja bewarna putih, bertutur-kata lembut, seolah tampil sebagai sosok yang
beradab, dan bahkan kerap menampilkan citra seakan dirinya adalah “humanis”.
Contoh ekstrem yang paling cukup mewakili, ialah
diberitakannya pemberitaan yang saat ulasan ini penulis susun pada medio Juli 2022,
menyedot perhatian publik luas karena seorang guru di pesantren atau madrasah
telah ternyata menyetubuhi para murid-santri-nya, dimana beberapa diantaranya
bahkan sampai mengandung. Yang unik, pihak pesantren, ayah sang pelaku yang
merupakan seorang pemuka agama setempat, maupun umat simpatisannya, menghalang-halangi
aparatur kepolisian yang hendak “menjemput” sang pelaku untuk ditahan.
Namun sadarkah Anda, bahwa sang pelaku sejatinya telah
melakukan “pencurian (secara) terselubung”, mengingat yang dirampas atau
dirampok / dicuri oleh sang pelaku ialah “kegadisan” atau “keperawanan” sang
murid-muridnya. Bukankah mencuri, hukumannya ialah “potong tangan”? Apakah
rasional, bila pencuri yang melakukan pencurian secara terang-terangan (benama “copet”
oleh “pencopet”), diganjar oleh main hakim sendiri (persekusi) secara radikal
dan beringas oleh warga yang mengeroyoki hingga babak-belur bahkan tidak jarang
hingga tewas di tempat pelakunya (pencopet), namun mengapa terhadap pelaku “pencurian
terselubung” terhadap “kegadisan” anak gadis orang lain, pelakunya justru
dibiarkan berkeliaran bebas?
Contoh ekstrem berikut ini amat sangat jarang
disadari ataupun diperhatikan oleh masyarakat, karena terselubung oleh “kelaziman”,
sehingga jarang kita amati ataupun waspadai. Para petani, demi memanen hasil
bumi agar melimpah tanpa resiko hama, “jor-jor-an” menyemprotkan pestisida ke
tanaman sayur maupun buahnya. Pestisida, bersifat karsinogenik yang memicu
kanker serta residunya bertahan di dalam sayur bahkan di dalam buah, bahkan terakumulasi.
Paparannya sudah sangat mengkhawatirkan karena petani kerap menyemprotkan
pestisida sejak tanaman masih berbentuk bibit, tumbuh, hingga besar dengan
intensitas yang kabarnya jauh berkali-kali lipat melampaui ambang batas
pemakaian wajar. Bahkan, dikala akan panen, pestisida pun tetap disemprotkan. Dikabarkan
pula, para petani buah seperti pepaya di Indonesia, menjadikan limbah plastik sebagai
“pupuk”, berakibat buah mengandung racun “micro plastic” yang karsinogenik.
Diberitakan pula, demi mengejar laba, cabai yang
masih hijau oleh pihak petani ataupun oleh pihak pedagang di pasar tradisional,
disemprot oleh cat semprot agar bewarna merah. Begitupula di pasar, ayam potong
diberi pewarna sepuhan untuk tekstil, hasil tangkapan nelayan diberikan
pengawet mayat, beras yang diberi pewarna putih dan pengharum, tahu diberi
pengawet yang bukan untuk peruntukkan konsumsi, buah-buahan disuntik pemanis
buatan, maupun bahan pangan lainnya yang diberi bahan kimia agar lebih menarik
untuk dibeli konsumen. Praktis, hampir semua pangan yang kita jumpai di pasaran
diwarnai oleh nuansa kimia, pewarna artifisial, “bumbu” racun, dan berbagai “limbah”
beracun lainnya untuk dibeli, dibayar, dan dikonsumsi masyarakat kita itu
sendiri—Hukum Karma pun berbicara, akibatnya kesuburan alam di Indonesia kian
tahun kian merosot, terbukti oleh pengakuan sejumlah petani.
Berlanjut di tingkat pedagang makanan, yang “jor-jor-an”
memasak makanan yang dijualnya dengan penyedap / penguat rasa, pemanis
artifisial, bumbu dari bahan kimia, bahkan yang terlebih sering ialah tidak
mencuri kulit telur saat dipegang untuk dimasak (alias mengandung “bumbu”
berupa kotoran ternak unggas), sayur-mayur yang sama sekali tidak dicuci juga
tidak dibilas sebelumnya, tidak mencuci tangan saat menerima uang dari pembeli
dan kembali memegang bahan makanan untuk pembeli berikutnya, gorengan yang
diberi racikan bumbu plastik saat digoreng bersama minyak goreng, minyak goreng
super-jelantah, air yang tidak higienis, sanitasi yang buruk, piring dan sendok
yang dicuci sekadarnya atau bahkan sama sekali tidak dicuci, dan berbagai sikap
tidak etis lainnya, meski para pelaku usaha tersebut menerima nafkah dari para
konsumennya yang membayar dan mengucapkan “terimakasih”, namun membalas bayaran
dan kepercayaan konsumennya dengan mencelakai kesehatan konsumennya—itulah yang
disebut dengan “mencelakai secara terselubung”. Tidak tahu balas budi dan tidak
bertanggung-jawab, Hukum Karma pun berbicara dengan menjadikan investor asing
sebagai raja di negeri ini. Sadarkah Anda, sudah begitu mengkhawatirkannya
hegemoni asing di negeri kita ini?
Contoh berikutnya ialah perihal “perundungan / bullying (secara) terselubung”, dimana
analogi sederhana berikut terjadi dalam setiap aspek sendiri kehidupan sosial masyarakat
kita, semisal seseorang menyengkat kaki kita hingga kita tersandung dan
terjatuh sebagai akibatnya. Alih-alih prihatin dan merasakan empati, orang-orang
yang menyaksikan justru menertawai jatuhnya kita. Sikap-sikap semacam
menertawai derita orang lain, bergembira atas kesusahan hidup orang lain,
menyepelekan perasaan korban, menjadikan kesulitan hidup orang lain sebagai
bahan lelucon, bahkan masih pula mendiskreditkan pihak korban—alih-alih mencela
perbuatan buruk dan terleca sang pelaku yang membuat derita korbannya—merupakan
cerminan “sense of justice” yang
buruk, disamping menjadi parameter empati yang dangkal.
Banyak penulis amati dan temukan afirmasi
terhadap hipotesis pribadi penulis, bahwasannya “tiada SQ ataupun EQ tanpa IQ
yang memadai”. Anda tidak harus menjadi seorang jenius ber-IQ selangit, namun
setidaknya pilar penopang SQ maupun EQ, selalu kita temukan landasannya pada IQ
itu sendiri. Karenanya, segala bentuk kenakalan, segala bentuk kejahatan,
segala bentuk kriminalitas, segala bentuk “kejahatan terselubung”, segala
bentuk kekelirutahuan (tahu, namun keliru), segala bentuk kekotoran batin,
segala bentuk keserakahan (akibat tumpulnya kreativitas, seolah menjadi bahagia
harus dengan cara merampas hak-hak orang lain), segala bentuk tragedi
kemanusiaan, selalu bersumber dari kurang atau minim dan miskinnya IQ, bukan
sebaliknya.
Polanya selalu sama, dan berulang. Sama seperti
tabiat atau watak dasar seseorang individu, tidak bisa berubah atau hampir
mustahil berubah, polanya selalu sama dan berulang sejak ia muda sampai tua dan
uzur (genetic factor), terkecuali
terjadi mutasi ataupun evolusi. Pihak-pihak yang mendiskreditkan peran penting
IQ, sejatinya tengah merusak peradaban bangsa, setidaknya secara “terselubung”.
Begitupula “kesadaran kolektif” suatu bangsa, bernama “budaya”, salah satunya
kultur “jahat secara terselubung”, bila kita tarik dari sejarah sejak lima abad
lampau di republik ini, sampai kini, akan kita temukan pola sama yang selalu
berulang. Seekor ikan tidak tahu apa itu “air”, sampai ia mencicipi pengalaman
terkapar di tanah tanpa air dan menggelepar kehabisan nafas.
Sejumlah tokoh sudah sejak lama menyebutkan,
sejarah selalu berulang, bagi suatu bangsa yang tidak mau belajar dari sejarah
bangsanya sendiri. Tentunya, kita akan jatuh pada lubang kekeliruan yang sama,
bila kita tidak pernah mau belajar dan mengakui berbagai kesalahan yang
sebelumnya telah pernah kita buat. Mungkin, kekurangan terbesar banga kita
ialah minimnya penghargaan terhadap arti penting “introspeksi diri”, hal langka
ditengah bangsa “agamais”. Musuh terbesar peradaban umat manusia, bukan sekadar
kejahatan yang terjadi secara eksplisit terang-benderang, namun adalah kejahatan-kejahatan
yang dilakukan secara “terselubung”.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman,
tepat kiranya penulis akan memberi contoh-contoh nyata dan konkret sederhana
dalam keseharian hidup yang bisa kita jumpai langsung (proximity), sehingga dapat menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat
demi kebaikan masyarakat untuk lebih menaruh perhatian terhadap berbagai
modus-modus “kejahatan terselubung”. Pernah pada suatu kesempatan, seseorang
yang berprofesi sebagai “rentenir”, mendaftar sebagai Klien pengguna jasa sesi
konseling seputar hukum yang penulis selenggarakan.
Sang “rentenir” menyatakan,
bahwa para pengacaranya menyebutkan bahwa tingkat suku bunga untuk memancing
calon peminjam dana (debitor) untuk tergiur meminjam sejumlah dana pinjaman
darinya, cukup kecil saja tingkat suku bunganya, jika perlu lebih rendah dari
tingkat suku bunga bank, namun komponen “denda” boleh dibuat setinggi-tingginya
tanpa resiko dinyatakan sebagai “rentenir” oleh pengadilan. Menurut penuturan
sang Klien, pengacaranya menerangkan bahwa “rentenir” alias “lintah darah”
hanya terkait dengan tingkat suku bunga, bukan merujuk pada kompoenen “denda”
akibat kelalaian debitor untuk mencicil bulanan hutang-hutangnya, sehingga yang
diatur dan dibatasi oleh negara ialah tingkat suku bunga, bukan tingkat
“denda”.
Penulis luruskan pandangan
keliru tersebut, bahwa sejatinya nurani (suara hati) pun tidak dapat
membenarkan praktik demikian, sekalipun kita tidak atau belum mengetahui hukum
negara bentukan praktik peradilan (best
practice) perihal “bunga terselubung”. Acapkali kepada setiap Klien ataupun
kepada para pembaca berbagai karya tulis penulis, penulis sampaikan bahwa “akal
sehat merupakan hukum tertinggi”. Pengacara sang Klien telah memberikan
pandangan hukum serta rekomendasi yang menyesatkan disamping jahat sifatnya.
Namun, tahukan Anda, ternyata sifat praktik atau modus semacam di atas bukan
sekadar “jahat”, namun “kejahatan (yang) terselubung” sifatnya, sebagaimana
dapat penulis buktikan lewat norma hukum “preseden” berupa yurisprudensi
putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2027 K/Pdt/1984, tanggal 23 April 1986:
[Sumber: Majalah Hukum Varia Peradilan No. 18 Tahun II. Maret 1987 Hlm. 5.]
Mahkamah Agung R.I. dalam
putusannya telah membenarkan pertimbangan judex facti dengan menolak keberatan
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan yang pada intinya
sebagai berikut:
Bahwa meskipun persoalan denda
(penalty) serta ongkos-ongkos lainnya telah diperjanjikan oleh para pihak,
namun menurut Mahkamah Agung, karena denda yang telah diperjanjikan tersebut
jumlahnya terlampau besar, sehingga pada hakekatnya merupakan
suatu “BUNGA YANG TERSELUBUNG” maka berdasar atas rasa keadilan,
hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena itu tuntutan
tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak.
Sebenarnya, tanpa bukti berupa
preseden di atas pun, akal sehat dan nurani sudah mampu menerangkan—namun entah
mengapa, nurani dan “sense of justice”
masyarakat kita di Indonesia benar-benar tumpul, akibat IQ dan EQ yang minim.
Masyarakat kita bahkan mendiskreditkan peran penting IQ, meski segalanya butuh
IQ dan EQ pun sejatinya terkait erat dengan IQ secara sejalan. Segala sesuatu
yang bersifat “terselubung”, selalu lebih jahat daripada kejahatan biasa,
semata karena sifatnya mengandung modus-modus “tipu daya” dimana korbannya
dikondisikan dalam kondisi lengah, kurang kewaspadaan, minim perhatian, tiada
kecuriaan, dan segala bentuk irasional lainnya.
Disamping itu, diperlukan
kejelian dan “sense of justice” aparatur penegak hukum yang mampu menyadari
adanya kejahatan dibalik “selubung” tersebut, belum lagi masyarakat kita yang
kerap gagal menyadari dan tidak eling bahwa sang korban benar-benar adalah
korban dari kejahatan yang “terselubung” sifatnya. Kini, dapat para pembaca
pahami betapa sukar dan dilematisnya posisi korban kejahatan-kejahatan dengan
modus yang demikian “terselubung”. Postulat sederhananya, semakin kejahatan itu
terselubung, semakin korban tidak mudah menyadarinya, terlebih aparatur penegak
hukum. Salah satu contohnya ialah “white
collar crime” semacam persaingan usaha tidak sehat, monopoli harga,
kartelisasi, oligopoli, penguasaan dari usaha hulu hingga hilir, dan
sebagainya.
Sebagai contoh lainnya,
seseorang yang merampas hidup orang lain dengan menggunakan racun sianida ke
dalam makanan ataupun minuman, jauh lebih jahat daripada pembunuhan berencana,
mengingat pelakunya sukar sekali dilacak disamping pihak korban tidak dapat
menjaga dirinya untuk tidak dirampas hak atas hidupnya semata karena tidak
mengetahui bahwa hidupnya diambang kematian akibat racun sianida dalam makanan
ataupun minuman yang akan dikonsumsi olehnya. Dalam kasus Jessica dengan kopi
sianidanya, pelakunya dihukum berat akibat ada sorotan publik dan media. Dapat
penulis pastikan, secara psikologis, pembunuhan lewat aniaya fisik akan
cenderung dihukum lebih berat oleh hakim ketimbang pembunuhan lewat memasukkan
racun ke makanan, semata karena lebih berdarah-darah, dan korbannya
mengeluarkan darah—sekalipun hasil akhirnya sama, korban tewas terbunuh. Anda
lihat, psikologi manusia tidaklah sempurna, penuh cacat irasional.
Kita, selaku warga yang
menyaksikan pun, mungkin akan geram bila ada warga di tengah jalan dianiaya
hingga tewas. Namun, ada cacat dalam psikologi manusia, dimana bila orang yang
tewas tersebut akibat diracun, maka tingkat ke-geram-an kita seolah tidak sekuat
ketika korban tewas akibat dianiaya secara fisik oleh pelakunya. Sungguh,
aktivitas bernama alm. Munir merupakan korban pembunuhan berencana yang
“terselubung” sifatnya, lebih jahat daripada pembunuhan berencana biasa. Namun,
bagaimana kini dengan dengan pelakunya, adakah keadilan bagi keluarga almarhum?
Begitupula praktik-praktik
seperti membisniskan agama, membisniskan kegiatan sosial, semisal lembaga
nirlaba berwujud yayasan yang bergerak dibidang penghimpunan maupun penyaluran
dana dan bantuan sosial, telah ternyata para petinggi di lembaga “nirlaba”
tersebut mengeruk banyak keuntungan demi kepentingan pribadinya dari dana yang
diamanatkan dan dipercayakan para donaturnya—penyelewengan dana sosial—dimana
masyarakat berdana dan berdonasi, namun para pengurus atau petinggi dan
pemimpin lembaga “sosial” tersebut alih-alih turut memberi dan berdonasi, tanpa
merasa malu justru merampas hak-hak masyarakat yang semestinya menjadi penerima
dana donasi dari para donatur, tiada bedanya dengan “koruptor” yang “menyunat”
hak-hak para rakyat, ibarat mencuri nasi dari piring korban-korban yang lebih
malang daripada sang pencuri. Salah satu contoh yang sempat menjadi berita yang
menyita perhatian publik, ialah penyelewengan dana donasi yang dilakukan
Yayasan Aksi Cepat Tanggap oleh para petinggi dan pemimpinnya.
Kini kita beralih pada
ilustrasi lainnya. Seorang Kepala Negara, menunjuk seorang kepala kepolisian
maupun panglima militer yang otoriter yang selama ini dikenal senantiasa
represif terhadap rakyat, sementara itu di depan publik, sang Kepala Negara
selalu menampilkan wajah dan sikap-sikap seolah “humanis” dan penuh perhatian
dan simpati belas-kasih kepada segenap rakyatnya, seperti bagi-bagi sertifikat
tanah, bertutup kata lembut dan santun saat berpidato, suka “blusukan” ke
kampung-kampung, dsb. Alhasil, yang dikritik dan diberi antipati oleh publik,
ialah para aparatur tersebut, bukan diri pribadi sang Kepala Negara, sekalipun
para aparatur “diktator” tersebut bersikap otoriter demi kepentingan sang Kepala
Negara yang mengangkat mereka dan memberinya jabatan serta kekuasaan untuk
bersikap otoriter kepada rakyat—terbukti dengan tidak pernah dicopotnya sang
aparatur “otoriter” tersebut oleh sang Kepala Negara sekalipun telah bersikap
otoriter terhadap sipil dan publik.
Fenomena psikologis demikian,
dapat kita jumpai dalam skala makro maupun mikro pada setiap organisasi maupun
wadah masyarakat, semisal perusahaan, ataupun organisasi-organisasi
kemasyarakatan dan komunitas lainnya, seorang “ketua” atau seorang pucuk
pimpinan, bisa jadi dikenal oleh pihak eksternal sebagai bersikap toleran,
pemaaf, pemurah, dermawan, lemah-lembut, gemulai, humanis, demokratis, penyabar,
anti kekerasan, adil, yang pada pokoknya membuat sosoknya disukai sehingga
berhasil merebut simpati publik, pegawai, anggota, maupun masyarakat
komunitasnya—masyarakat mana tidak menyadari, bahwa sejatinya kesemua
pencitraan demikian adalah dalam rangka “ada udang di balik batu”, yakni “hidden agenda” menggalang simpati dan
dukungan.
Yang tidak disadari oleh
anggota, pegawai, maupun simpatisan yang bersangkutan ialah, sang pucuk
pimpinan tersebutlah yang telah merekrut manajer atau semacam pengurus harian,
yang diberi perintah dan tugas utama yakni untuk bersikap represif dan kejam
alias tidak humanis terhadap anggota, komunitas, maupun para pegawai. Bahasa
informalnya, dibayar atau digaji untuk berperan atau mengisi peran menjadi
sosok “the bad guy”, tangan-tangan
mana dibutuhkan untuk pekerjaan “kotor”, semata agar tangan dan citra sang
pucuk pimpinan tetap “bersih” di mata publik, sekalipun segala tindakan tidak
populis diri manajernya atau pengurusnya tersebut ialah dalam rangka
kepentingan maupun menjalankan instruksi dari sang pucuk pimpinan.
Ibaratnya, seseorang pengemudi
mobil menabrak seorang pejalan kaki, dan sang pengemudi memberi tanggapan
dengan seringan berkata bahwa, “Salahkan
saja bumper mobil saya yang telah menabrak Anda. Bukan saya yang telah
menyerempet atau menabrak Anda, namun bumper mobil saya ini. Kalau saya
pribadi, tidak pernah menyakiti siapapun, sehingga bagaimana mungkin Anda
menyebut saya orang jahat atau yang harus bertanggung-jaawb kepada Anda
sekalipun bukan saya yang telah menabrak ‘bokong’ Anda!” Kita jarang
menyadari, bahwa yang sejatinya terjadi ialah “the man behind the gun” yang paling bertanggung-jawab untuk itu.
Lihatlah, banyak Kepala Negara yang tetap populer di mata masyarakat, sekalipun
negara yang dipimpinnya represif terhadap rakyatnya sendiri.
Sama halnya ketika Anda
mengklakson pejalan kaki, seolah-olah pejalan kaki adalah kasta rendah yang
mana Anda merasa bahwa Anda lebih berhak menguasai jalan (milik) umum untuk
melintas, sembari mendalilkan, “bukan
saya yang mengejutkan dan melecehkan pejalan kaki, tapi klakson motor saya,
motor saya yang mengklaksoni pejalan kaki itu!”—sejatinya sikap semacam
demikian adalah sebentuk kekotoran batin, baik kekotoran batin yang tebal
maupun yang tipis, digerakkan oleh keserakahan, abuse of power terhadap “banteng besi” yang Anda kendarai, alias “arogansi
(secara) terselubung” itu sendiri. Mungkin, pelakunya itu sendiri tidak
menyadari bahwa kekotoran batin yang terselubung sifatnya, telah membajak cara
ia memandang maupun berpikir. Itulah tepatnya, sifat bahaya dibalik kekotoran
batin.
Pernahkah Anda sadari, ketika
pemerintah membuat berbagai prosedur dan persyaratan yang demikian birokratis,
bahkan warga pembayar pajak masih juga harus di-“ping-pong” alih-alih dilayani,
maka itulah cerminan atau bentuk lain dari “arogansi terselubung”, direpresentasikan
oleh slogan : jika bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ada bentuk-bentuk lain
“kejahatan terselubung” yang bersifat masif, semisal merampas hak pejalan kaki
maupun hak pengguna jalan lainnya. Coba Anda perhatikan secara saksama, ketika
seorang pengendara kendaraan bermotor berpapasan dengan pejalan kaki di sisi
kiri jalan, maka sang pengendara tidak akan segan-segan membunyikan klakson
agar pejalan kaki memberi jalan bagi pengendara yang seolah di republik
ber-hukum ini pejalan kaki ialah kasta paling rendah.
Namun, ketika para pengendara
tersebut mendapati adanya kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang
terpakir di bahu maupun separuh badan jalan, para pengendara yang sama tersebut
ketika melintas “mendadak alim” dengan berubah 180 derajat menjadi “penyabar”,
yakni memperlambat laju kendaraan hingga berhenti sama sekali, dan merayap
hingga lewat tanpa membunyikan klakson—fenomena sosial mana hampir setiap
waktunya penulis jumpai sejak dahulu kala. Bagi para pengendara tersebut, pejalan
kaki (sesama manusia) selaku makhluk hidup tidak lebih penting daripada
kendaraan bermotor si benda mati yang mereka jumpai terparkir di pinggir jalan.
Itulah, perampasan hak pejalan kaki secara terselubung, baik oleh pengendara
yang melaju di jalanan maupun pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya
di jalan milik umum.
Sebagai penutup, contoh
kejadian berikut penulis alami baru-baru ini, dimana akibat pandemik COVID-19
(corona viruse disease) yang melanda dunia global tidak terkecuali di Indonesia
sejak awal tahun 2020, penulis murni menerapkan “WFH” (work from home), membuka jasa konseling hukum sebatas virtual, berakibat
kendaraan bermotor milik penulis dikandangkan dalam arti harfiah selama
bertahun-tahun (pengorbanan mana semestinya mendapat insentif dari pemerintah),
disamping pertimbangan resiko menuju SAMSAT untuk membayar pajak tahunan
kendaraan, harus berjubel-jubel dan berdesak-desakan dengan para pemilik
kendaraan lainnya, maka penulis memilih resiko berupa dikenakannya denda
keterlambatan pembayaran pajak kendaraan yang menggunung akibat bertahun-tahun
menunggak pembayaran pajak tahunan kendaraan.
Ketika penulis telah vaksin
paket lengkap COVID, dua kali vaksin plus booster, barulah penulis siap
mendatangi SAMSAT dan membayar tunggakan pajak kendaraan, yang ternyata
dendanya benar-benar menggunung, berakibat dana yang penulis bawa ternyata
hanya cukup untuk membayar pajak dan denda tertunggak yang telah menggunung,
dan harus pulang tanpa membawa serta lembar pembayaran pajak tahunan untuk
tahun berjalan berikutnya, dan cukup puas berlega-diri setidaknya tunggakan
pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya telah penulis tebus dan lunasi. Saat
penulis mendatangi SAMSAT Jakarta Barat, ialah pada medio bulan Juni 2022.
Saat memasuki bulan berikutnya,
tepatnya tanggal 18 Juli 2022, tanggal mana tepat menjadi tanggal akhir STNK
pajak satu tahunan kendaraan penulis, yang artinya belum memasuki tanggal
kadaluarsa untuk pembayaran pajak kendaraan, dengan “konsekuensi logis” ialah
tiada denda yang dapat dipungut dari penulis ketika membayar pajak kendaraan
untuk tahun berikutnya pada tanggal tersebut (paling lambat). Namun, meski
penulis selaku warga wajib pajak hendak membayar pajak, justru
dipersulit oleh para petugas di SAMSAT Jakarta Barat, dengan modus klasik “di-ping-pong”
naik dan turun lantai atas dan lantai bawah, disamping dipertontonkan
sikap-sikap arogansi yang hanya “jago kandang” ala sikap pengecut aparatur
Kepolisian yang hanya berani tampil arogan terhadap kalangan sipil, sekalipun
sumber gaji mereka ialah pajak yang salah satunya ialah penulis bayarkan.
Karena penulis memiliki dasar
hukum, yakni lembar atau slip “SURAT KETETAPAN PAJAK KENDARAAN” yang
mencantum kolom blok dengan keterangan “berlaku s.d.” tanggal 18 Juli 2022,
yang artinya belum kadaluarsa, namun pihak petugas SAMSAT bersikukuh bahwa “beschikking” atau surat keputusan tata
usaha negara tersebut telah kadaluarsa, dengan berbagai dalih, mulai dari
aturan “fiktif” klaim versi mereka sendiri, maupun dalil tidak logis seperti
“mungkin sudah ada denda”—itulah yang disebut sebagai “common practice”, alias kebiasaan “business as usual”, yang tidak jarang tidak sejalan dengan “common sense”. Meski, “akal sehat merupakan SOP tertinggi”,
kata Hakim Agung pada MA RI bernama Jaya Surya. Logika sederhana telah berkata,
jika tidak lewat dari jatuh tempo pajak satu tahunan, maka tiada resiko
konsekuensi denda, bahkan mengemudikan kendaraan di jalan dan bertemu polisi
sekalipun, polisi tidak dapat menilang.
Telah ternyatanya tiada satu
pun petugas di SAMSAT Jakarta Barat yang memiliki “otak”, dimana mereka lebih
sering bermain “otot”—sehingga tidak heran mereka lebih kerap memamerkan
arogansi ketimbang bersikap manusiawi, humanis, beradab, terlebih ber-“otak”—sekalipun
kita mengetahui betul, “otot” tidak memiliki “otak” dan “otak” tidak memiliki
“otot”, yang mana dapat pula kita simpulkan bahwa orang-orang yang kerap
mempertontonkan arogansi tidak mungkin memiliki “otak”. Terbukti, seluruh
petugas di loket SAMSAT yang penulis jumpai ketika di-“ping-pong”, tiada satu
pun dari mereka yang mau menerima kenyataan bahwa lembar slip SURAT KETETAPAN PAJAK
KENDARAAN yang penulis hendak bayarkan mencantumkan kolom blok “berlaku sampai
dengan” dan belum jatuh tempo alias belum kadaluarsa.
Jikalau pun memang ada tilang
elektronik, maka cukup dilihat pada sistem komputerisasi milik mereka, jika telah
ternyata berstatus “clear”, mengapa
masih juga dipersuli jika bisa dipermudah warga wajib pajak yang hendak MEMBAYAR
pajak sumber gaji mereka?! Akhirnya, terlontar keluarlah satu kalimat berikut
dari mulut penulis, “Saya orang hukum, saya
minta DASAR HUKUM Bapak menyatakan SURAT KETETAPAN PAJAK KENDARAAN saya telah
kadaluarsa, meski di surat ini dicantum keterangan ‘BERLAKU SAMPAI DENGAN’ dan
belum kadaluarsa!” Mereka tidak bisa menunjukkan dasar buktinya, dan selalu
mendalilkan “sistem” sebagai alibi klise “sempurna” mereka untuk berkelit,
sistem yang tidak ber-“otak” dan tidak mencerdaskan justru dibiarkan menguasai dan
mengendalikan kehidupan segenap umat manusia yang semestinya ber-“otak”. Bila Undang-Undang
dibuat untuk diubah dan direvisi pada suatu ketika, maka sistem pun bukanlah
bebas dari segala kekurangan untuk diperbaiki di masa mendatang.
Akibatnya, penulis diberi sikap
sinis oleh para aparatur “arogan” yang notabene para anggota kepolisian yang
semestinya mengayomi dan melindungi masyarakat (bayangkan, jika polisi di
republik kita saja demikian “premanis” dan “barbaris”, maka bagaimana dengan
sikap para preman yang berkeliaran di luar sana?), dan mendapatkan perlakuan
antipati dari para petugas di SAMSAT Jakarta Barat. Dengan kata lain, “dipersulit”
alias “arogansi terselubung” itu sendiri. Belum cukup sampai di situ,
terdapat seorang petugas loket yang menunjukkan “kemarahan terselubung”—bukan
lewat kata-kata makian yang keras, namun terselubung sifatnya hendak menyakiti
dan merepresi mental penulis—dengan sikap “semata buka mulut lebar-lebar namun
menutup telinga rapat-rapat” sehingga apapun argumentasi penulis, ia selalu
merasa paling benar dan merasa paling berhak menggurui warga sipil.
“Kamu mengerti tidak?!” bentak sang petugas yang sekalipun telah
penulis sodorkan “STNK lima tahunan” namun tidak diberi stempel validasi meski
warga lain diberikan stempel, secara terselubung nada bicaranya mengisyaratkan
ketidaksukaan dan permusuhan, tentunya, namun tidak dengan gestur tubuh yang
tetap saja menunjukkan kemarahan. Ketika penulis mendapati sang petugas ialah
orang “irasional” yang berbicara tanpa dilandasi dasar hukum maupun dasar
logika yang sahih, maka penulis kemudian tidak menghiraukan dirinya. Mendadak
kaca partisi ditepuk dengan sikap arogan, sembari berkata, “KAMU KALAU DITANYA, JAWAB! JANGAN DIAM SAJA
JIKA DITANYA, MENGERTI TIDAK?”
Anda lihat, itulah sikap
rata-rata polisi di Indonesia yang sejak dahulu “khas” polisi, dan tidak pernah
berubah hingga ulasan ini penulis susun. Adalah percuma mendebat polisi di
Indonesia, bahwa polisi di negara-negara lebih beradab seperti di Amerika
Serikat, memiliki komitmen moril bernama hukum acara pidana, salah satunya
ialah “Miranda Rule”, yang mana seorang Tersangka yang ditangkap
sekalipun diberikan dan disampaikan hak-hak, salah satunya ialah “You have right to remain SILENT!”
Diam, dan tidak menjawab, adalah hak kami selaku warga sipil. Sang petugas,
telah memamerkan arogansi disamping “kemarahan secara terselubung”,
dimulai dari membentak penulis dengan sikap layaknya sedang menginterogasi
seorang tahanan yang seolah tidak punya hak untuk diam, juga tidak memberi cap
validasi “STNK lima tahunan” sekalipun telah penulis sodorkan.
Mendapati intimidasi verbal
secara “durhaka” oleh petugas kepolisian terhadap warga pembayar pajak, penulis
bersiasat dengan meladeni kemauannya, dengan mundur surut beberapa saat, lalu
kembali menemui petugas bersangkutan. “Pak,
coba Bapak lihat lembar ini, judulnya SURAT KETETAPAN PAJAK KENDARAAN,
bukan masa berlaku STNK TAHUNAN. Lihat, ada kolom blok ‘BERLAKU SAMPAI
DENGAN’. Jika dianggap kadaluarsa, lalu buat apa ini ada kolom ‘BERLAKU
SAMPAI DENGAN’? ini namanya ‘ngecoh’, MENGECOH warga! Bapak jika diberi
tahu, jangan marah-marah!”
Sang petugas tidak bisa
membantah seperti sebelumnya yang merasa “sok pintar sendiri’, kali ini bungkam
dengan tatapan mata tetap melekat pada lembar slip milik penulis tersebut, slip
mana yang setiap harinya ia tangani dan bersentuhan dengan ribuan lembar slip
serupa—bagai mengajari seekor ikan cara untuk berenang. Rupanya, sang petugas
baru menyadari isi slip yang selama ini mereka tangani setiap harinya. Itulah bukti,
sekalipun mereka punya indera penglihatan, namun mereka sejatinya selayaknya
orang “buta”. Penulis seketika menarik kembali slip milik penulis, balik badan,
dan pergi berlalu.
Namun sang petugas kemudian cepat-cepat
mengambil mic, lalu berkata lewat pengeras suara, “Saya tidak marah, Bapak yang marah-marah!”, diiringi gerai tawa
para warga lain yang mengantri. Lihat, betapa rusaknya moral petugas dan bangsa
bernama Indonesia yang pernah dijajah namun kini dijajah oleh anak bangsa
sendiri, “sense of justice” yang
buruk, EQ yang “tiarap” (namun mengaku-ngaku “agamais” dan ber-SQ), disamping
kerap semudah itu “putar-balik logika moril”.
Jika polisi yang disumpah-jabatan
untuk menegakkan keadilan dan bersikap adil saja, seperti itu wataknya secara rata-rata
ataupun kulturnya, bagaimana “sipil terhadap sipil”, pernahkah Anda pertanyakan?
Setidaknya, seorang preman tidak pernah di-sumpah-jabatan untuk melindungi dan
memberi rasa aman bagi masyarakat sebagaimana polisi, sehingga polisi lebih
jahat dan lebih tercela daripada seorang preman jalanan ataupun preman pasar. Apapun
itu, paling tidak, hari tersebut penulis telah membalas sikap arogansi seorang anggota
kepolisian arogan, dan “mempercundangi” sang polisi yang semula merasa “paling
benar sendiri”—meski sejatinya ber-IQ “jongkok”. Ketika kalah berdebat, sang
polisi pun bermanuver “mendadak alim” serta menjelma “play victim”, sungguh kekanakan.
Ya, tidak marah-marah secara
eksplisit, namun secara “terselubung”, “kemarahan terselubung”. Segala
kejahatan yang terselubung, lebih sukar di-“endus” (sukar di-deteksi oleh
korban maupun oleh aparatur penegak hukum), lebih tidak kasat mata, lebih jahat
sifatnya, bahkan korban pun tidak mendapatkan simpati dari publik, sementara
itu pelakunya kian populis. Itulah, nasib tinggal di tengah bangsa yang mana “common practice” serta “otot” lebih dikedepankan,
ketimbang “common sense” dan “otak”
yang selalu dianak-tirikan.
Banyak jenis modus kejahatan
terselubung lainnya yang tidak akan cukup dibahas dalam kesempatan ini, semisal
modus “transfer pricing” yang menjadi
momok bagi para petugas pajak, penguasaaan asing atas bumi Indonesia lewat
praktik “nominee”, segelintir “beneficial owner” yang merajai dan menguasai
berbagai bidang usaha dengan selubung entitas bisnis (penyalahgunaan badan
hukum Perseroan Terbatas yang mudah didirikan), dan berbagai praktik
terselubung lainnya, selalu membayangi bagaikan “mimpi buruk” bagi bangsa yang
miskin “common sense” ini. Salah siapa,
jika sudah seperti itu?
Seperti kata pepatah, yang
hidup dari pedang, akan mati karena pedang. Sama halnya, yang hidup dari
melecehkan “common sense” akan mati
akibat keringnya “common sense” dan
semata menjadi budak “common practice”.
Mengapa tidak pernah ada perbaikan yang reformatif di republik ini? Semata
karena minimnya saluran input, feedback,
maupun saran dari masyarakat. Ketika penulis pada awalnya berbicara dengan nada
santun dan sesopan mungkin, “Pak, saya
ingin sekadar saran dan usul, bahwa ini SURAT KETETAPAN PAJAK, lebih baik
jangan lagi dicantum kolom blok ‘berlaku sampai dengan’, karena...” namun
saat penulis baru sedikit membuka mulut, seketika di-“cut” oleh para petugas
“konyol” tidak ber-“otak” tersebut, dan mereka semata ingin membuka mulut
lebar-lebar namun menutup telinga rapat-rapat.
Penulis tidak menyebut mereka
sebagai “oknum”, karena fakta realnya kesemua petugas kepolisian tersebut
memiliki corak seragam, berjemaah, arogan yang eksplisit maupun arogan yang
“terselubung”, sudah rahasia umum sehingga menjadi absurd jika masih ada yang
hendak membantahnya, fakta mana terjadi sepanjang tahun sejak dahulu kala,
begitu masif, dan tiada kecenderungan kearah perbaikan yang reformatif selain
“pencitraan” dan “tambal sulam” ketika masalah di tubuh internal kepolisian
menjadi viral di tengah masyarakat. Bagaimana dengan nasib yang tidak viral?
Tentu jauh lebih masif pelanggaran oleh anggota kepolisian, sebagian besar
diantara ialah pengabaian dan penelataran bahkan meremehkan dan menyepelekan
aduan ataupun laporan masyarakat / korban, sekalipun mereka mengemban tanggung
jawab untuk itu akibat memonopolisir penegakan hukum pidana maupun akses menuju
peradilan pidana.
Sebagai penutup, izinkan
penulis menyampaikan tantangan terbuka kepada seluruh kalangan aparatur
kepolisian dibawah payung POLRI di Tanah Air : Tanggalkan senjata api Anda,
mari kita naik ke atas ring tinju, dan duel melawan saya secara jantan satu
lawan satu, tangan kosong. Adalah pengecut, polisi yang hanya “jago kandang”,
yang hanya berani ketika menyandang senjata api, yang hanya berani melawan
sipil, sekalipun sejatinya para aparatur kepolisian tersebut telah merampas hak
sipil untuk “main hakim sendiri”, memonopolisir penggunaan senjata api,
menangkap, menahan, menyita, menggeledah, melumpuhkan, termasuk memonopolisir
hak akses peradilan pidana.
Para polisi tersebut makanannya
“halal”, namun mengapa ucapan dan kata-kata yang mereka lontarkan keluar dari
mulut mereka kepada sipil, demikian “busuk”? Tanya mengapa... Semestinya,
mereka merasa malu terhadap warga sipil pembayar pajak sumber gaji mereka,
terlebih bersikap arogan maupun durhaka. Namun, si “dungu” tentunya “tidak
punya malu”, merasa bangga dapat pamer arogansi. Sehingga tepatlah apa yang
telah pernah disabdakan oleh Sang Buddha, sejak ribuan tahun lampau dan
akan tetap relevan pada era dimana sikap-sikap “tidak tahu malu” dipertontonkan
secara vulgar dan demikian seronok secara berjemaah (sampai-sampai kita selaku sipil
yang merasa “risih” melihat watak para anggota kepolisian RI):
DHAMMAPADA
174.
Makhluk dunia ini buta. Di dunia ini sedikit makhluk melihat jelas.
Ibarat burung dapat lolos dari jaring pengurung, sedikit makhluk tiba ke alam
bahagia.
244.
Hidup adalah mudah bagi ia yang tidak
tahu malu, berani laksana gagak, biasa ingkar budi orang, suka mencari
muka, lepas kendali, dan penuh kekotoran.
245.
Sebaliknya, hidup adalah sulit bagi ia yang tahu malu, senantiasa
berupaya pada laku suci, tidak melekat, terkendali, berpenghidupan bersih, dan
menyadari (hakekat penghidupan bersih).
316. Barangsiapa malu
terhadap hal tak memalukan, tidak malu terhadap hal memalukan; mereka yang
memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara.
317. Juga, barangsiapa takut
terhadap hal tak menakutkan, tidak takut terhadap hal menakutkan; mereka yang
memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara.
318. Barangsiapa menganggap
tercela terhadap hal tak tercela, menganggap tak tercela terhadap hal tercela;
mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara.
319. Sebaliknya, barangsiapa
menyadari hal tercela sebagai yang tercela, menyadari hal tak tercela sebagai
yang tak tercela; mereka yang memegang pandangan benar itu akan menuju ke alam
bahagia.
327. Bergembiralah dalam ketidaklengahan!
Jagalah kesadaran Kalian masing-masing! Entaskan diri dari kubangan, bak gajah
yang terjerembab di lelumpuran dapat mengentas diri!
328. Andaikata seseorang
mendapatkan orang yang cermat, bercara hidup baik, dan cendekia sebagai kawan
berjalan, ia layak mengatasi segala rintangan; dapat berlega hati dan
menegakkan perhatian – berjalan dengannya.
329. Andaikata seseorang
tidak mendapatkan orang yang cermat, bercara hidup baik, dan cendekia sebagai
kawan berjalan, ia layak berjalan sendirian, laksana seorang raja pergi
meninggalkan wilayah taklukkan, laksana gajah besar Mâtanga berjalan sendirian
di hutan.
330. Berjalan sendirian
adalah lebih baik karena nilai persahabatan tidak ada pada si dungu. Ia
patut berjalan sendirian, seperti gajah besar Mâtaõga yang bersahaja berjalan
di hutan, dan tak semestinya berbuat buruk.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan
hidup JUJUR dengan menghargai Jirih
Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.