Tanah Hukum Adat GIRIK Vs. Sertifikat Hak Pengelolaan HPL, Manakah yang Lebih Kuat secara Hukum? Nasib Tanah Girik Diatas Bidang Tanah Hak Pengelolaan (HPL)

LEGAL OPINION

Hak Atas Tanah Terdiri dari Tanah Hukum Adat dan Sertifikat Tanah Kantor Pertanahan, Keduanya ... secara Hukum Agraria / Pertanahan Nasional

Jual-Beli Tanah Girik, apakah AMAN? Seperti apakah Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Hukum oleh Negara dan Pengadilan terhadap Pembeli Tanah Girik?

Question: Sebenarnya apakah tanah girik, termasuk sebagai “hak atas tanah”? Apakah yang disebut sebagai “hak atas atnah”, hanya terbatas pada sertifikat yang diterbikan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)? Ada yang mengatakan, sejak terbitnya Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang sertifikasi dan pendaftaran pertanahan oleh BPN dan jajaran kantor dibawahnya, maka girik sudah tidak lagi diakui secara hukum, apa betul demikian?

Keluarga kami ada beban moril juga bila hendak menjual tanah girik milik keluarga kami kepada pembeli, jangan sampai pembeli merasa kecewa setelah membeli tanah girik yang kami jual padanya, sehingga apakah ada bentuk perlindungan hukum paling minimum bagi pihak pembeli tanah girik kami nantinya? Atau bila dipersingkat pertanyaannya, jual-beli tanah girik apakah aman dan terjamin serta diakui oleh hukum? Tidak ingin juga kami digugat pengembalian dana jual-beli oleh pihak pembeli dikemudian hari bila terjadi sesuatu pada tanah girik yang telah kami jual.

Brief Answer: Lahirnya atau terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, ... dimaknai sebagai menutup dan ... mengakui “tanah hukum adat”, justru undang-undang tersebut menyatakan dalam bagian pertimbangan hukum dan penjelasan umumnya, bahwa Undang-Undang tersebut disusun serta dibangun dengan ... berupa falsafah serta asas-asas hukum adat seperti asas pemisahan horizontal serta asas terang yang merupakan prinsip hukum tanah adat. [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria, ... dimaknai mengingkari terlebih ... keberlakuan tanah hukum adat yang dapat berupa tanah girik, Letter C, dan berbagai istilah lainnya. Sehingga, dapat pula kita simpulkan, sebelum terbit Undang-Undang Pokok Agraria, yang berlaku ialah tanah-tanah hukum adat sebagaimana dikelola kadasternya oleh pihak Kepala Desa maupun Lurah setempat. Sementara itu, terdapat dua rezim hukum pertanahan konteks “hak atas tanah” ... terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, yakni tanah-tanah yang didaftarkan serta disertifikasi oleh Kantor Pertanahan (sebagai delegasi kewenangan dibawah supervisi Badan Pertanahan Nasional) serta tanah-tanah “hukum adat”.

PEMBAHASAN:

Dalam satu kesempatan sesi konsultasi hukum yang pernah dibawakan oleh Konsultan Shietra, seorang klien memiliki permasalahan hukum berupa tanah girik yang tampaknya atau diduga kuat berdiri di atas tanah bidang HPL (Hak Pengelolaan) yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan. Timbul pertanyaan dalam praktik, apakah sebaiknya tanah girik tersebut disertifikatkan atau didaftarkan kepada pihak Kantor Pertanahan setempat, atau dibiarkan saja tetap sebagai girik dari sejak semula hingga sekarang dan hingga selanjutnya, serta bagaimana perlindungan hukumnya bila tetap berbentuk “tanah hukum adat” berupa girik? Apakah pihak pemegang HPL dapat bersikap sewenang-wenang terhadap warga pemegang “tanah hukum adat” berupa girik seperti merampas bidang tanah pemegang girik?

Tanah hukum adat” berupa girik, ... “hak atas tanah” itu sendiri, ... berbeda dengan HPL yang juga merupakan ... “hak atas tanah”—dimana keduanya sama-sama ... serta memiliki ... hukum dalam proses pembuktian di persidangan, bahkan di mata Mahkamah Agung RI. Bila dalam rezim hukum Undang-Undang Pokok Agraria tanah hak milik yang sifatnya turun-temurun ialah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), maka “tanah hukum adat” berupa girik dapat dianalogikan sama sebagai tanah hak milik yang juga turun-temurun sifatnya, alias tanpa suatu batasan waktu kepemilikan hak.

Karenanya, pada perspektif itulah, “tanah hukum adat” berupa girik masih lebih ... ketimbang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terlebih Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang memiliki masa keberlakuan hak bagi pemegangnya. Kelemahan atau mungkin satu-satunya kekurangan dari “tanah hukum adat” berupa girik, ialah sifatnya yang tidak dapat dijadikan sebagai ... pelunasan hutang secara formil kepada kalangan perbankan untuk dapat diikat dengan instrumen jaminan kebendaan semacam Hak ....

Ketika SHGB maupun SHP dihadapkan untuk berlawan-lawanan dengan HPL, maka dapat dipastikan bahwa HPL yang lebih ... dan lebih ... serta ... “nasib” dari pihak pemegang SHGB maupun SHP, dengan dapat menolak permohonan warga pemegang SHGB maupun SHP ketika mereka mengajukan permohonan perpanjangan ataupun pembaharuan masa berlaku SHGB maupun SHP yang mereka miliki, sehingga alhasil ketika sertifikat “hak atas tanah” sang warga menjadi kadaluarsa haknya membawa akibat konsekuensi hukum berupa otomatis “demi hukum” jatuh kembali sebagai berstatus “tanah yang dikuasai oleh negara”. Karena itulah, tidak menjadi ... suatu SHGB maupun SHP bila “hak atas tanah” demikian berdiri di atas sebuah HPL.

Prinsip yang sama berlaku bagi Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), yang juga tunduk pada rezim “Undang-Undang Pokok Agraria”, dimana juga memiliki masa berlaku hak yang perlu diperpanjang ataupun diperbaharui haknya ketika menjelang kadaluarsa. SHGU hanya diperuntukkan untuk fungsi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dimana tidak dalam rangka pembangunan infrastruktur yang masif. Karenanya, “hak atas tanah” berupa girik masih lebih menjadi ... , karena pihak pemegangnya ... menentukan fungsi peruntukkan tanah giriknya, apakah untuk pertanian ataupun untuk tujuan pembangunan perumahan serta ... tunduk pada regulasi perihal luas tanah maksimum yang dapat dimiliki.

Ketika “tanah hukum adat” berupa girik dimohonkan pendaftarannya untuk “diakui” oleh Kantor Pertanahan dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, baik berupa SHM, SHGB, SHGU, maupun SHP, maka “tanah hukum adat” berupa girik menjadi ... dan ... dengan status barunya sebagai “hak atas tanah” yang bersertifikasi oleh Kantor Pertanahan, sehingga bukan lagi domain Kepala Desa maupun Kelurahan kecuali untuk urusan register Pajak Bumi dan Bangunan—dapat diartikan pula, ketika sebuah girik diakui serta dikukuhkan haknya lewat sertifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat, artinya pula girik milik yang bersangkutan menjadi “tinggal ...”.

“Tanah hukum adat” berupa girik yang “diakui” haknya dengan diterbitkan sertifikasi oleh Kantor Pertanahan berupa SHM, menjadi ... untuk disebut sebagai “... hak atas tanah”. Namun, ketika “tanah hukum adat” berupa girik hanya diakui sebagai sebatas SHGB terlebih SHP, maka potensi resiko ... “hak atas tanah” dapat terjadi ketika masa haknya telah habis sehingga perlu diperpanjang maupun diperbaharui.

Terlebih menjadi kabar buruk, bilamana ternyata “tanah hukum adat” berupa girik berdiri di atas bidang tanah HPL, sehingga mustahil dapat “...” haknya menjadi ... , karenanya hanya dapat diberikan sertifikasi oleh Kantor Pertanahan berupa SHGB maupun SHP, yang mana keduanya dapat serta berpotensi tidak dapat dimohonkan perpanjangan haknya ketika SHGB, SHGU, maupun SHP telah kadaluarsa, mengingat pemegang HPL berwenang untuk ... ataupun ... permohonan warga pemegang SHGB, SHGU, maupun SHP seperti yang terjadi pada para pemilik rumah-toko (“ruko”) bersertifikat HGB pada kawasan ... di ...—Jawa Timur, yang nasib bangunan “ruko” ber-SHGB miliknya tidak jelas nasibnya karena permohonan perpanjangan masa hak dalam SHGB miliknya ... pihak pemegang HPL, karenanya tidak lagi dapat melakukan ... usaha pada “ruko” milik mereka sendiri dimana pihak instansi tidak bersedia menerbitkan Izin ... bagi pemilik “ruko” bila tiada ... dari pihak pemegang HPL.

Karenanya, SHIETRA & PARTNERS merekomendasikan sang klien untuk ... mempertahankan “tanah hukum adat” berupa girik yang telah dimiliki olehnya, alih-alih ... dan ... pada domain Undang-Undang Pokok Agraria dimana HPL menjadi hak atas tanah yang ... derajat supremasinya tanpa dapat diganggu-gugat oleh warga. Dengan tetap berstatus sebagai “tanah hukum adat” berupa girik, maka antara domain Girik dan domain HPL adalah dua domain hukum agraria yang ... terpisahkan dan ... pada tempatnya untuk saling dihadap-hadapkan dalam rangka menyatakan siapakah yang lebih kuat “hak atas tanah”-nya. Sehingga, dapat SHIETRA & PARTNERS sebutkan pula bahwa “tanah hukum adat” berupa girik menyerupai “kuasi ...” bila berada di atas sebuah bidang tanah dengan HPL.

Sebagai bukti adanya bentuk ... oleh negara terhadap warga pemegang “tanah hukum adat” berupa girik, ialah sebagaimana dapat kita rujuk ketentuan berbagai Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah perihal Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum, semisal bidang-bidang tanah milik warga yang akan dibebaskan dengan sejumlah ganti-kerugian dari pihak yang mengadakan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, ialah warga-warga yang memiliki “hak atas tanah” berupa SHM, SHGB, SHP, ... warga pemegang “tanah hukum adat” berupa girik, tanpa ... pihak warga pemilik bangunan ... atas ganti-kerugian dari pihak pemerintah selaku pelaksana pembebasan lahan.

Sebagai bukti lainnya ... negara hingga lembaga peradilan di Tanah Air yang berpuncak pada Lembaga Kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhadap “tanah hukum adat” berupa girik sebagai salah satu “... tanah” disamping sertifikasi “hak atas tanah” oleh Kantor Pertanahan, dapat kita simak ... serta pendirian Ketua Mahkamah Agung RI peruhal dimungkinkannya serta diakuinya jual-beli “tanah hukum adat” berupa girik, melalui suratnya Nomor ... tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor ... Tahun 20... , telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Tinggi seluruh Indonesia, dengan judul: “... RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK Indonesia TAHUN 20...”, yang salah satu butir kaedah pentingnya terkait kriteria “pembeli yang ... baik”, ialah sebagai berikut:

“Mengenai pengertian pembeli ... baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal ... pada ... disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang ... baik yang perlu ... berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan ... atas objek tanah tersebut dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui ... umum, atau:

- Pembelian tanah ... Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, atau;

- Pembelian terhadap tanah ... adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

a. dilakukan secara ... dan ... (di hadapan / diketahui Kepala ... / ... setempat).

b. ... dengan penelitian mengenai ... tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

- Pembelian dilakukan dengan ... yang layak.

b. Melakukan ... dengan ... hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan ... kepemilikannya, atau;

- Tanah / objek yang diperjual-belikan tersebut tidak dalam status ... , atau;

- Tanah objek yang diperjual-belikan tidak dalam status ... / ... , atau;

- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh ... dari BPN dan ... hubungan hukum antara tanah tersebut dengan ... sertifikat.”

Frasa “Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan ... kepemilikannya”, telah mengindikasikan secara tersurat kepada masyarakat umum bawasannya sebuah “tanah hukum adat” berupa girik sekalipun merupakan suatu “... kepemilikan”—“... kepemilikan” apakah? Tidak lain tidak bukan “... kepemilikan” terkait “hak atas tanah” itu sendiri. Mahkamah Agung RI tampaknya bahkan memberikan prasyarat yang lebih ... bagi jual-beli tanah yang telah bersertifikat terbitan Kantor Pertanahan, yakni : “Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh ... dari BPN dan ... hubungan hukum antara tanah tersebut dengan ... sertifikat”, sementara itu pemegang girik ... diwajibkan demikian ketika hendak menjual “hak atas tanah” giriknya.

Seperti apakah yang kemudian menjadi perlindungan hukum bagi pembeli yang oleh hukum dinyatakan sebagai “... baik”? Merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor ... Tahun 20... tentang ... Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan:

- Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang ... baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang ... (obyek jual beli tanah).

- Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ... kepada Penjual yang tidak ....”

Kesimpulan serta Penutup SHIETRA & PARTNERS:

Berhubung Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor ... Tahun 20... merinci “... tanah” ialah berupa tanah sertifikasi Kantor Pertanahan maupun tanah hukum adat semacam girik, maka ketika Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor ... Tahun 20... terkait kriteria “pembeli yang beritikad baik”, maka ketentuan diatas ... bagi jual-beli tanah sertifikasi Kantor Pertanahan (seperti SHM, SHGB, SHGU, maupun SHP), maupun berlaku pula bagi “... tanah” berupa tanah hukum adat semacam jual-beli tanah girik.

© Hak Cipta HERY SHIETRA.

Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

[Iklan Resmi Terverifikasi] Jasa Pencarian dan JasTip Produk THAILAND serta Impor ke Indonesia

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia