LEGAL OPINION
Question: Mengapa saat korban melapor pidana seseorang sebagai telah meakukan penipuan kepada kami, pihak polisi masih juga bertanya dan berulang-kali bertanya kepada kami apa betul dan untuk apa uang itu kami berikan dan sebagai apa? Bukankah yang penting kami sudah ditipu karena diberikan cek yang ternyata “kosong” karena tidak dapat dicairkan saat jatuh tempo? Bukankah sudah ada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung 3385 K/pdt/1995 tanggal 8 April 1998 yang mengatakan tidak perlu lagi menunjuk causa yang menyebabkan terjadinya hutang piutang yang menimbulkan Cek dan Bilyet Giro tersebut, apakah karena jual-beli, hibah, dan pinjam-meminjam?
Brief Answer: Putusan Mahkamah Agung RI 3385 K/PDT/1995 tersebut merupakan kaedah yurisprudensi perkara ... , bukan dalam konteks ranah ... . JIka konteksnya ialah ranah ... , tidak menjadi penting ... atau ... yang mendahului terbitnya “cek kosong” tersebut, akan tetapi menjadi berbeda jika konteksnya ialah ranah ... , maka pihak penyidik serta hakim wajib mengetahui sebab apa yang mendahului adanya penyerahan uang itu, terkait apa, untuk mengetahui apakah pihak korban pelapor juga memiliki niat ... atau justru telah melapor secara “tidak ...” (kronologi yang ...) dengan maksud mengkriminaliasi pihak Terlapor—dalam rangka tidak disalah-gunakannya mekanisme pidana yang sejatinya ternyata semata sengketa perdata. [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana “penipuan terkait kerugian sejumlah dana” register Nomor ... K/PID/20... tanggal ... , dimana Terdakwa didakwa karena telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bermula pada bulan ... , ... berkenalan dengan Terdakwa yang saat itu dikenalkan oleh ... dalam rangka ... yang mana saat itu Terdakwa ikut menghadiri acara ... untuk ikut bergabung menjadi anggota baru di .... Setelah perkenalan antara Terdakwa dengan ..., terjalin hubungan akrab diantara mereka. Dalam setiap pertemuan, penampilan Terdakwa terlihat ..., antara lain mengenakan pakaian dan tas bermerek ternama yang harganya tidak murah, ditambah lagi Terdakwa mengaku memiliki bisnis tas bermerek luar negeri dan bisnis ... . Terdakwa bahkan mengaku memiliki rekanan atau kenalan dari perusahaan-perusahaan besar sebagai pelanggan Terdakwa.
Berlanjut dalam suatu pertemuan, Terdakwa menawarkan kepada ... untuk memesan tas merek ... seharga Rp ...000.000,00 dan setelah tas merek ... diterima ..., barulah saksi ... melakukan pembayaran secara tunai. Selanjutnya pada awal bulan ..., Terdakwa kepada ... menawarkan Tas merek ... dengan iming-iming klaim “harga murah” dan asli, yaitu seharga Rp ....000.000,00 dimana Terdakwa mengatakan bahwa tas bemerek tersebut dapat dijual kembali dengan harga mahal.
Atas tawaran dari Terdakwa, serta penampilan Terdakwa terlihat ... penuh meyakinkan, sehingga ... percaya dan tergerak hatinya / tertarik untuk membeli tas merek ... dari Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut ... memesan satu buah tas merek ... dan Terdakwa meminta agar pembayarannya dilakukan secara bertahap.
Tanggal ... , ... menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp ....000.000,00 dan pada keesokan harinya tanggal ... , ... kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp ....000.000,00. Setelah itu bertempat di kediaman milik ..., sesuai permintaan dari Terdakwa juga berjanji akan segera menyerahkan tas merek ..., maka ... menyerahkan uang pelunasan pembelian tas merek ... sejumlah Rp ....000.000,00. Sehingga jumlah uang yang telah diserahkan ... kepada Terdakwa mencapai total Rp ....000.000,00. Namun pada kenyatannya, hingga saat kini Terdakwa tidak kunjung menyerahkan tas merek ... yang dijanjikan dan juga tidak mengembalikan uang kepada ....
Uang milik ... sejumlah Rp ....000.000 yang seharusnya dibelikan tas merek ..., ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin dari ..., oleh Terdakwa uangnya secara tunai telah dipergunakan olehnya untuk bisnis pribadi berupa investasi ... (ATK) yaitu diserahkan kepada seseorang bernama ... yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemesanan tas merek ..., sehingga pihak korban menderita kerugian sejumlah dana tersebut.
Sementara dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang kemudian menjadi amar putusan Pengadilan Negeri ... Nomor .../Pid.B/20.../PN.Jkt... tanggal ... , dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, ... hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi ... adalah hubungan keperdataan, sehingga Terdakwa tidak bisa didakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana, dengan demikian meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
“Bahwa berdasarkan bukti kwitansi tanda terima dari saksi ... kepada Terdakwa uang sebesar Rp ....000.000,00 dan Rp ....000.000,00 dalam kwitansi tersebut disebutkan uang tersebut adalah penitipan uang sampai dengan tanggal ... dan penitipan uang yang akan dikembalikan pada tanggal ...;
“Menimbang, bahwa berdasarkan kwitansi tersebut tidak menyebutkan adanya untuk pembayaran tas merek ... sebagaimana dikemukakan saksi ..., sedangkan saksi-saksi lain tidak ada yang tahu adanya jual beli tas merek ... antara Terdakwa dengan saksi ... dalam hal ini demikian adanya hubungan hukum antara saksi ... dengan Terdakwa jual beli tas adalah tidak benar / tidak terbukti (satu saksi bukan saksi) yang sebenarnya terjadi menurut Majelis Hakim adalah hutang piutang sebesar Rp ....000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi pada saat jatuh tempo (...) Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada saksi ...;
“MENGADILI :
1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ... terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ... dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya.”
Pihak Kejaksaan mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa di muka persidangan dalam menerima uang dari ..., terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memberikan jaminan berupa KTP atas nama Terdakwa yang ternyata terungkap KTP tersebut palsu. Sementara putusan Pengadilan Negeri tidak menyinggung perihal keberadaan “KTP palsu” atas nama Terdakwa, dimana Majelis Hakim didalam putusannya hanya menyebutkan dengan jaminan berupa KTP, tanpa melihat niat buruk Terdakwa yang memberikan jaminan berupa “KTP palsu”.
Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan hubungan hukum antara Terdakwa dengan ... adalah hubungan keperdataan yaitu pinjam meminjam uang, dengan dasar pertimbangan di dalam bukti tanda-terima uang berupa kwitansi, disebutkan sebagai “titipan uang”, pihak Kejaksaan bersikukuh bahwa dana tersebut ialah untuk keperluan pemesanan tas merek ... seharga Rp ....000.000,00 yang pada kenyataannya tidak diserahkan tas merek ... tersebut kepada korban, sebab uang yang seharusnya untuk pembelian tas merek ... oleh Terdakwa telah diserahkan kepada sdr. ... untuk keperluan bisnis ... yang sama sekali tidak ada hubunganya dengan pemesanan tas merek ....
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung RI membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri ... Nomor .../Pid.B/20.../PN.Jkt..., tanggal ... yang menyatakan Terdakwa ... terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut ... merupakan tindak pidana, dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata saksi korban ... telah menyerahkan uang sebesar Rp ....000.000,00 kepada Terdakwa untuk pembayaran tas merek ... dari Terdakwa. Justru yang terbukti adalah saksi korban telah menitipkan uang berturut-turut sebesar Rp ....000.000,00 kepada Terdakwa sampai tanggal ... , dan sebesar Rp ...000.000,00 tertanggal ... dengan janji kepada Terdakwa akan dikembalikan pada tanggal ...;
- Bahwa demikian sekiranya timbul permasalahan dikemudian hari mengenai pembayaran dan pelunasan uang titipan dari Terdakwa kepada saksi korban atau kepada yang diberikan kuasa untuk itu, permasalahan tersebut adalah merupakan dan termasuk ranah hukum ... yang harus diselesaikan secara yuridis dihadapan hakim ...;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;
“M E N G A D I L I :
- ... permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ... tersebut.” [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
…
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.