Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Jawaban Pragmatis atas Perilaku Pragmatis Bangsa Pragmatis

ARTIKEL HUKUM
Mengapa kepastian hukum maupun penegakan hukum di Indonesia, demikian tidak konsisten dan seolah “tebang pilih”, dimana kejahatan merajalela mendampingi berbagai aksi premanisme seolah dipelihara oleh negara yang tidak pernah benar-benar hadir di tengah masyarakat? Terhadap pertanyaan klise demikian, dapat dijawab baik secara diplomatis maupun secara empirik-sosiologis, namun tidak akan pernah dapat dijawab secara yuridis selain hanya berteori ria dengan mengulang-ulang slogan “law in the book” (das sollen) vs. “law in the society / reality” (das sein).
Normatif hukum berbicara perihal “apa yang seharusnya” (ought to), sementara tataran praktik dalam realita berbicara perihal “apa yang senyatanya terjadi” (as is), sehingga jelas bahwa norma imperatif hukum dalam penerapannya membutuhkan itikad baik para penegak hukum itu sendiri pada khususnya dan itikad baik seluruh warga negara agar senantiasa patuh terhadap hukum secara umumnya.
Secara diplomatis, dapatlah pemerintah berkelit dengan menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) aparatur penegak hukum tidak memadai untuk mengawasi dan melayani ratusan juta penduduknya—meski secara gaibnya, mereka tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat ketika sedang sangat dibutuhkan keberadaannya, dan sebaliknya akan selalu hadir tatkala hendak melakukan penilangan di jalan raya.
Secara diplomatis pula, pemerintah akan mendalilkan agar penalisasi perlu diarahkan kepada kebijakan dekriminalisasi demi alasan pragmatis: jumlah kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), telah overload dan overcapasity. Alhasil, otoritas yang menangani Lapas merasa terdesak untuk menerapkan kebijakan “obral remisi” meski ujung-ujungnya residivis kembali diringkus untuk kembali mendekam yang dalam sel dibalik jeruji yang sama ketika dibebaskan beberapa waktu sebelumnya.
Pada gilirannya, para preman dan para pihak yang mengandalkan aksi premanisme untuk merajai jalanan, seolah “dipelihara” oleh negara, menjadi raja-raja kecil di setiap lingkungan pemukiman warga. Tidak terhentikan (unstopable), tidak terkalahkan, tidak dapat ditakuti oleh hukum, tidak mengakui aturan hukum (yang berlaku kemudian ialah “hukum rimba”), dan terus berkembang-biak bak cendawan di musim penghujan.
Warga yang selama ini menjadi korban, dilarang oleh pemerintah untuk melakukan pembelaan diri seperti mempersenjatai diri dengan senjata api ataupun untuk melawan dan “main hakim sendiri”. Sementara, disaat bersamaan, aparatur penegak hukum (terutama pihak kepolisian) memonopoli penggunaan alat-alat bersenjata api maupun untuk menjebloskan para kriminil ke dalam penjara. Sama artinya, ketika aparatur penengak hukum justru mengabaikan laporan ataupun aduan warga selaku korban, bahkan dipersulit seperti kerap terjadi dialami warga korban pelapor, akses menuju peradilan yang ditutup, hal tersebut justru seolah negara memang benar-benar sedang “memelihara” premanisme di tengah masyarakat. Aparatur penegak hukum itu sendiri yang sejatinya paling perlu untuk ditindak, diringkus, dan diadili.
Kini kita beralih pada bahasan yang lebih mendekati realita sosial-kemasyarakatan kita. Budaya (kesadaran) hukum bangsa Indonesia, masih sangat minim. Mereka hanya patuh tatkala ada aparatur penegak hukum yang mengawasi. Diawasi dan ditindak sekalipun, namun bila aparaturnya mudah disuap dan disogok, sama artinya hukum dapat “dibeli”—pada muaranya wibawa hukum dipertaruhkan, dan sayangnya kini telah terdapat stigma oleh masyarakat kita sebagai “tidak kredibel” karena kerap diperjual-belikan oleh aparaturnya sendiri.
Apapun, dapat dibeli di Indonesia, termasuk hukum, termasuk perizinan yang semula “dilarang” menjadi “dibolehkan”, dari semula “ilegal” menjadi “legal dan valid”, dari semua “narapidana” menjadi “bebas murni”. Praktik berhukum kita menjadi praktik transaksional yang menghamba pada pemegang kekuasaan dan pengusaha bermodal besar. Si miskin dan warga sipil jelata, pada gilirannya hanya mampu “gigit jari” dan tersisihkan di tengah kondisi hukum yang tidak lagi kondusif.
Pada gilirannya, terjadilah apa yang penulis sebut sebagai “terlampau sering” dan “terlampau masif”-nya pelanggaran demi pelanggaran hukum terjadi di tengah masyarakat kita, dimana wibawa hukum menyentuh titik nadir bahkan kerap memiliki wajah “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”—suatu fakta realita yang dapat dipastikan pernah kita jumpai dengan mata kepala kita sendiri, alias sudah menjadi “rahasia” umum, sebagaimana juga kerap terjadi.
Terlampau sering dan terlampau masifnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat kita, maka pada gilirannya pelanggaran hukum menjadi hal yang sudah biasa dan dianggap sebagai hal lumrah dan lazim untuk dilakukan oleh masyarakat kita, ditiru oleh masyarakat kita, dan dibiarkan oleh masyarakat kita karena menjelma “konvensi” tidak tertulis yang merevisi (secara politis-sosiologis) aturan normatif pasal-pasal hukum.
Ketika pelanggaran hukum dianggap sebagai hal yang lazim untuk terjadi, biasa terjadi, dan lumrah untuk turut dilakukan pelanggaran serupa di kemudian hari oleh banyak warga negara yang menjelma apatis-pragmatis, maka hukum sekadar menjadi “pajangan” belaka (“macan ompong”), dipelajari para Sarjana Hukum yang akan senantiasa dilecehkan oleh para preman jalanan yang menguasai jalanan bak raja-raja kecil di tengah komunitas dan jalanan.
Itulah saatnya dimana, seorang ahli dan pakar hukum selalu akan kalah telak dalam menghadapi para preman yang melakukan aksi premanisme. Premanisme menjadi hukum jalanan dan hukum rimba itu sendiri. Ibarat seorang Doktor Hukum, menghadapi penganiayaan seorang preman, sang preman justru sama sekali tidak merasa takut akan pasal-pasal ancaman pemidanaan bagi perilaku kekerasan fisik yang dilontarkan oleh sang Doktor Hukum, bahkan mempertawakannya sambil terus sibuk menganiaya sang Doktor Hukum. Kenyataannya, masyarakat kita saat kini sama sekali tidak lagi takut untuk melakukan kekerasan fisik di muka umum, sebagai intimidasi nyata terhadap warga yang lemah.
Ketika pelanggaran terhadap hukum dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa, maka terhadap warga negara yang masih mau untuk tunduk dan taat patuh terhadap hukum, justru akan dianggap sebagai warga yang “tidak lazim”, aneh, diluar kewajaran, dan “ajaib”. Itulah fakta yang terjadi dibalik berbagai fenomena sosial-kemasyarakatan kita, dimana menjadi warga yang patuh terhadap hukum, justru akan dianggap dan dipandang sebagai “aneh”, “kuno”, “kolot”, dan “bodoh terbelakang”. Menjadi korban adalah suatu kebodohan, dan menjadi pelaku kejahatan dan pelanggaran ilegal adalah hal yang patut dibanggakan dan menjadi suatu “prestasi” tersendiri karena memang “dipelihara” oleh negara.
Bila fakta empirik demikian masih belum dianggap cukup ironis, maka penulis akan mengungkap sebuah fakta empirik lainnya. Pembeda antara “hukum negara” dan “hukum rimba”, ialah terletak pada derajat kepatuhan terhadap hukum tertulis yang diatur oleh negara. Hukum negara, akan melindungi warga negara yang patuh terhadap hukum. Faktanya, jika Anda selaku warga yang patuh terhadap hukum, maka tiada jaminan Anda akan dilindungi oleh negara.
Sebaliknya, dalam “hukum rimba”, berlaku asas “siapa yang kuat, maka ia yang menang” dan “yang kuat memakan yang kecil dan yang lemah”. Beruntung bila Anda tergolong kaum yang kuat secara ekonomi dan kekuasaan, namun adalah petaka bila Anda tergolong bagian dari si kaum miskin dan lemah. Itulah protret wajah berhukum warisan para pendahulu kita di Indonesia, dan apakah itu yang hendak kita wariskan pada generasi penerus kita? Jadilah rakyat yang humanis dan patuh terhadap hukum, barulah hukum akan memiliki wibawanya kembali—karena hukum dalam penegakannya mengandalkan itikad baik rakyat kita secara keseluruhan, tidak pernah terjadi sebaliknya.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan