Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kebijakan Kontraproduktif, Internet Shutdown, Pemerintah Gagal Merebut Hati Masyarakat

ARTIKEL HUKUM
Memutus jaringan internet secara spenuhnya (blackout), sangatlah tidak “pro” terhadap rakyat, terutama bila dilakukan tanpa menerapkan kebijakan indiscriminate, alias dilakukan secara merata, sehingga membuat perekonomian rakyat yang kini mulai bergantung pada platform media digital, dikembalikan seperti ketika zaman konvensional, media konvensional, dan tiada informasi maupun transaksi berbasis internet. Terlebih jalur bagi media berita alternatif.
Untuk meredam konflik laten internal suatu negara, tipe pemerintahan yang pro-rakyat tidak akan mempertunjukkan “betapa kuasanya” sang pemerintahan pusat. Pemerintah mendalilkan, sebagai langkah “cerdik” kontra-hoax, maka diberlakukan kebijakan “internet shutdown”, wujud Pemerintah Pusat yang sedang “pamer kuasa” untuk mengintimidasi dan menekan unjuk-rasa masyarakat lokal yang saat kini terjadi di Papua.
Cara-cara tidak kreatif demikian adalah jalan pintas sekaligus cerminan gagalnya pemerintah menjalankan fungsi edukasi dan pembuka akses informasi yang mendidik, bahkan memandang internet sebagai “sumber kejahatan”, “agen hoax”—seolah-olah internet hanya dapat dipergunakan untuk hal-hal negatif, sementara pendidikan modern saat kini justru bertopang pada basis media digital.
Apakah pemerintah ingin membuat rakyatnya sendiri menjadi terbelakang dan tidak “melek” informasi maupun teknologi? Mungkin pihak pemerintah berpikir dan berasumsi, rakyat yang dibuat tetap bodoh, akan mudah untuk dibungkam dan tidak akan banyak melakukan gerakan oposisi terhadap rezim pemerintahan yang saat kini berkuasa. Rakyat yang bodoh, cenderung menjadi rakyat yang “penurut”—betapa orthodoksnya paradigma berpikir pemerintah kita.
Bila negara berhaluan k0munisme seperti di China maupun Amerika Latin serta Rusia melakukan penutupan jalur komunikasi dan pembrendelan media berita formal maupun informal, dapatlah kita pahami. Namun ketika “internet shutdown” diambil sebagai kebijakan garda terdepan dalam membungkam dan meredam guncangan internal rakyat suatu bangsa dari suatu negara yang mengaku demokratis, maka nama “demokratis” menjadi sekadar jargon, kemasan belaka, namun minim esensi.
Pihak otoritas mendalilkan, janganlah rakyat berdemo menentang pemerintah, selalu berprasangka buruk terhadap pemerintah, akan tetapi mengepankan “duduk bersama untuk musyawarah mencapai mufakat”. Namun, disebut musyawarah dan “duduk bersama”, asumsinya ialah para pihak mau buka telinga, saling mau berkompromi.
Ketika salah satu pihak tidak bersedia untuk membuka telinga, terutama pihak yang merasa berkuasa (power tends to corrupt), hanya mau berbicara dan membuat aturan sepihak bagai diktator “top to down”, namun dengan telinga yang senantiasa tertutup rapat, untuk apa lagi saling berdiskusi? Dialog artinya dua arah, bukan satu arah. Ketika rakyat mulai sedikit membuka mulut dan bersuara, pemerintah lewat kekuatan kepolisiannya, seketika melakukan balasan “pukul mundur” berupa tembakan gas air mata. Sungguh menyentuh hati rakyat kita. Mengapa wujud praktik ketatanegaraan kita, menjadi sangat menyerupai aksi represif pemerintahan RRC terhadap demonstran di Hongkong?
Ada kalanya, rakyat mampu melihat itikad buruk pemerintah, sehingga dianggap menutup rapat ruang diskusi. Semisal saat merubah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dengan semangat “menggembosi” KPK dengan klaim “menguatkan”, terlihat nuansa “korup” terbentuknya revisi UU KPK yang terindikasi:
1.) KPK selaku “user”, tidak dilibatkan, bahkan pemerintah “menutup pintu” untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK yang telah memohon audiensi saat bergulir isu revisi UU KPK;
2.) UU KPK tidak masuk dalam Prolegnas (program legislasi nasional;
3.) hanya dalam tempo 40 hari langsung “ketuk palu” (terkesan dilakukan secara tersembunyi, tidak kasat-mata, terburu-buru, sekalipun banyak wacana di tengah masyarakat yang menentang keras upaya revisi mengingat kinerja KPK tergolong penuh prestasi ketimbang kepolisian, sementara masih banyak Rancangan Undang-undang lain yang lebih urgen untuk dibahas dan disahkan);
4.) rata-rata operasi tangkap-tangan (OTT) oleh KPK menyasar anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), alias KPK itu sendirilah Dewan Pengawas dari DPR RI;
5.) calon pimpinan KPK yang pernah dipecat oleh KPK karena pelanggaran berat terhadap kode etik internal KPK, justru banyak dipuji dan dipilih oleh DPR RI—seolah tiada calon lain yang lebih layak dan lebih berintegritas untuk dapat dipilih;
6.) penyadapan masuk dalam tatanan operasi intelijen, dimana diskresi menjadi tonggak utama operasi intelijen—menjadi mengherankan ketika dipersyaratkan izin untuk melakukan operasi intelijen. Seorang intelijen yang perlu “diawasi”? Intel yang justru diawasi, bukan lagi agen intel namanya.
Orasi dan unjuk-rasa yang dilakukan rakyat sipil dan jelata, adalah wujud simbolisasi respons terhadap sikap pihak pemerintah yang cenderung menutup diri dari ruang diskusi, memutus akses komunikasi, dan tidak memberi kesempatan bagi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah seolah hendak menyiratkan pesan, besok-besok bisa jadi pasokan bensin dan listrik akan diputus, mencabut subsidi bahan bakar dan gas, mencabut subsidi listrik—bila sekarang saja pemerintah mampu dan sanggup untuk memutus jaringan internet secara total. Itulah sinyal tersirat yang pesannya ditangkap oleh masyarakat, termasuk oleh penulis.
Kita tahu bahwa media konvensional (mainstream) cenderung berhaluan yang sama dengan kebijakan pemerintah, bahkan sebagian diantaranya merupakan media pers yang disponsori oleh pimpinan partai politik koalisi pemerintahan. Karena itulah, rakyat selalu membutuhkan informasi alternatif berupa media-sosial, dimana rakyat saling berbagi informasi satu sama lain. Edukasi serta praktik “internet sehat”-lah yang semestinya digalakkan oleh pemerintah, bukan memandang internet sebagai sumber masalah yang perlu dimusuhi—suatu pola pikir yang sangat dangkal dan cenderung terbelakang diambil oleh pimpinan-pimpinan pemerintahan yang kuno cara berpikirnya.
Citizen journalistic, dapat menjadi berita pembanding dari pemberitaan media massa konvensional. Menutup keran akses informasi digital, sama artinya melecehkan perasaan rakyat, dimana rakyat akan menjadi merasa lemah, terlemahkan, tidak berdaya sama sekali, hingga “terzolimi” oleh sikap pemerintah pusat yang seolah sedang tertawa penuh kebanggaan dan menikmati kemenangan telak melawan rakyatnya sendiri saat mengumbar “pamer” kekuasaan dengan memutus seluruh jaringan internet pada suatu daerah yang sedang terjadi konflik komunal dan sektarian.
Kita tidak boleh memandang aksi-aksi unjuk rasa sebagai suatu “jaringan tumor”. Bila dalam dunia medik, saluran dan pasokan oksigen maupun darah harus diputus jalurnya dari jaringan sehat ke jaringan yang mengalami kelainan seperti tumor dan kanker, agar sel-sel tumor itu mati secara sendirinya tidak mendapat pasokan makanan, maka memutus pasokan informasi digital dalam menghadapi aksi unjuk-rasa dan demonstrasi massal, sama artinya memandang rakyat yang melakukan orasi dan unjuk-rasa sama seperti menghadapi sebuah sel-sel jaringan kanker, si “rakyat tumor” yang perlu dimatikan dan dibungkam untuk selamanya.
Pemerintahan yang baik menjalankan roda pemerintahan secara etis, dimana kode etik tidak hanya berlaku bagi profesi kalangan sipil, namun juga pemerintah perlu dibekali dan dipedomani rambu-rambu etis agar beretika saat membuat kebijakan serta penerapannya. Orasi dan berbagai unjuk-rasa yang dilakukan oleh rakyat, semua itu adalah “akibat”, bukan “sebab”.
Tiada api maka tiada asap. Sumber masalahnya, ialah “api” itu sendiri, bukanlah dapat kita menyalahkan “asap” yang tampak membumbung tinggi dan menyesaki atmosfer. Ketidakpuasan masyarakat, perlu diakomodir lewat jalur ruang diskusi dan dialog, bukan sekadar jargon klise membuka ruang komunikasi namun akses menuju ruang komunikasi tersebut dihalangi segala macam rintangan prosedural birokratis yang penuh lika-liku nego-nego politis dan konspirasi yang jauh dari kata “friendly”.
Bagaimana cara bagi masyarakat dalam melakukan negosiasi, bila tiada negosiator itu sendiri yang disediakan oleh pihak pemerintah sebagai juru bicara resmi, mengingat selama ini pintu ruang kerja dan telinga para penyusun kebijakan seolah demikian “berjarak” dari masyarakat? Rakyat adalah konstituen dari segala kebijakan yang diambil pemerintah bersama parlemen, karena itu adalah wajar bila rakyat merasa berkepentingan terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah dan parlemen. Rakyat bukanlah objek, namun subjek itu sendiri yang harus didengar dan diberi ruang untuk beraspirasi dan berdaya. Kedaulatan ada di tangan rakyat, itulah amanat konstitusi Republik Indonesia. Apakah tidak malu, polisi dan tentara yang bersenjata lengkap, hanya berani menghadapi rakyat sipil yang tidak bersenjata api?
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan