Ingin berjumpa dan berinteraksi langsung dengan Bpk. Hery Shietra, pendiri hukum-hukum.com, trainer, penulis, dan konsultan praktisi hukum bisnis?

“Untuk Mencapai Kesuksesan, Seseorang Harus Berani Membayar Harganya.”

Dibuka kesempatan pendaftaran half-day Training MENGUNGKAP RAHASIA HUKUM JAMINAN KEBENDAAN (Hak Tanggungan dan Fidusia), dibawakan langsung oleh Konsultan SHIETRA, tanggal 30 SEPTEMBER 2019, bertempat di Jakarta Barat (dekat Bandara Soekarno-Hatta, memudahkan akses lokasi bagi peserta dari luar kota), tiket @ Rp. 2.250.000;-. GARANSI CASHBACK 100%, TANPA SYARAT, BAGI PESERTA YANG MERASA BOSAN SAAT MENGIKUTI TRAINING YANG DIBAWAKAN TRAINER SHIETRA. Hanya Trainer SHIETRA yang berani memberi garansi demikian.

Ciri khas seminar / training yang dibawakan Konsultan SHIETRA ialah hanya mengupas praktik, bukan teori. Kursi peserta terbatas, booking segera, karena penyesalan selalu datang terlambat. Detail dan pendaftaran DI SINI.

Kreditor Tidak Tampil Sejak Semula Debitor Pailit (Terlambat Mendaftarkan Piutang Kepada Kurator), Bukan Artinya Hak Tagih Atas Boedel Pailit Menjadi Hangus

LEGAL OPINION
AGUNAN MILIK PENJAMIN (PIHAK KETIGA), BUKANLAH BOEDEL PAILIT YANG DAPAT DIEKSEKUSI KETIKA DEBITOR JATUH PAILIT
Question: Tidak setiap hari kita bisa baca koran yang jumlah mereknya begitu banyak beredar di pasaran, untuk bisa pantau apa debitor kita masih operasional atau sudah pailit. Tiba-tiba saja si debitor sudah jatuh pailit, tiba-tiba saja harta pailit debitor sudah dieksekusi kurator dan dibagi-bagikan. Jika kita sebagai kreditor terlambat catatkan piutang pada pihak kurator yang melakukan pemberesan harta pailit, apa artinya tidak lagi berhak minta pelunasan?
Brief Answer: Seringkali kalangan kreditor baru menyadari debitornya dalam keadaan berstatus “pailit” berselang beberapa waktu kemudian (terlebih bagi kreditor yang berada di lain kota atau bahkan di lain negera), sementara antara penetapan pailit dan rapat pencocokan piutang yang disediakan oleh kurator, sangat “rapat” alias hanya berselang beberapa ... kemudian. [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
Mengharap semua kalangan membaca media massa untuk mengetahui adanya pengumuman kepailitan terhadap suatu debitor, adalah suatu asumsi yang cukup naif—meski memang pengumuman demikian berfungsi sebagai prosedur formil publikasi kepailitan agar seluruh kreditor “...” mengetahui dan mendapat informasi memadai perihal status debitor mereka dan memanfaatkan kesempatan untuk segera ... hak tagih mereka.
Tentu saja, hukum yang baik tetap perlu mengedepankan asas kemanfaatan demi mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, disamping asas kepastian prosedural terkait ... yang demikian sensitif dalam konteks kepailitan, agar tidak ada yang dirugikan akibat prosedur hukum kepailitan yang sangat ketat waktu proses berjalannya hingga proses likuidasi aset boedel pailit. Sebab, pada falsafahnya, kreditor lainnya tersebut bukanlah pihak yang ... sang debitor, juga hak tagihnya ... akibat keadaan pailit yang tidak ... oleh kreditor bersangkutan (alias menjadi ... juga).
Untuk menghindari praktik mempailitkan secara “diam-diam” dengan tujuan hanya sedikit kalangan kreditor yang mendaftarkan piutangnya pada kurator, maka bisa jadi kepailitan diumumkan dalam merek suatu media massa yang tidak terkenal dan jarang dibaca kalangan atas (rata-rata kreditor kepailitan berasal dari kalangan berada), maka sudah sepatutnya bila beban untuk “mengetahui” keadaan pailit sang debitor, dibalik keadaannya menjadi: beban kewajiban kurator untuk memberitahu setiap kreditor sang debitor pailit dan sistem “jemput bola”, mengingat fee kurator tidaklah kecil nominalnya sehingga tidak layak bila kurator dibayar mahal hanya untuk duduk manis di kantornya sementara segenap kreditor yang justru harus dituntut lebih proaktif.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang cukup relevan, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara khusus perlawanan / keberatan atas pembagian harta pailit PT. ..., register Nomor ... K/Pdt.Sus/20... tanggal ... , sengketa antara:
- ..., sebagai sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Kreditur PT. ...; terhadap
I. PT. ..., Tbk., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Pelawan I;
II. ...; ...; ...; PT. ...; PT. ..., sebagai para Termohon Kasasi II dahulu Para Pelawan II; dan
- ..., SH. dan ..., SH., MH., selaku TIM KURATOR PT. ... (dalam pailit), selaku sebagai para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan.
Semula berdasarkan Daftar Pembagian Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren dalam kepailitan PT. ... (dalam pailit) tertanggal ..., PT. ..., Tbk. (Pelawan) tidak tercantum sebagai Kreditur dalam daftar pembagian dimaksud. Pelawan juga tidak diakui oleh Kurator sebagai Kreditur PT. ..., sebagaimana dalam laporan proses kepailitan PT. ... yang dibuat oleh Tim Kurator tertanggal ..., Pelawan tidak tercatat sebagai salah satu Kreditur yang berhak atas hak tagih.
Meski, dalam perkara kepailitan No. .../Pailit/20.../PN.Niaga/Jkt.Pst., Pelawan juga telah terbukti telah diakui kedudukannya sebagai Kreditur dalam kepailitan PT. ... (dalam pailit) sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara renvoi yang diajukan oleh CV. ... , ..., dan ... No. .../Pailit/20.../PN.Niaga/Jkt.Pst., tertanggal ..., disebutkan sebagai berikut:
“Bahwa tagihan PT. ... Tbk., telah diakui berdasarkan dokumen klarifikasi yang dibuat oleh Debitur Pailit (bukti ...) disamping itu perjanjian kredit antara PT. ... Tbk. dengan Debitur Pailit dijamin dengan jaminan benda bergerak (fidusia) atas barang milik Debitur Pailit, jaminan benda tidak bergerak yang merupakan milik Debitur Pailit dan jaminan perseorangan sehingga demikian PT. ... Tbk., dapat diterima sebagai Kreditur tagihan PT. ....”
Menjadi jelas bahwa PT. ..., Tbk., selaku Pembantah dalam perkara ini telah diakui sebagai Kreditur dalam penetapan pailit PT. ... dengan tagihan sebesar Rp. ... . Dalam note daftar pembagian, telah dinyatakan: “Berdasarkan Penetapan Nomor: .../Pembatalan Perdamaian/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal ... terhadap PT. ... Tbk., selaku Kreditur pemegang jaminan, akan ditetapkan kemudian setelah melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan yang berlaku.”
Pembantah merasa berkeberatan dan menolak dengan tegas atas adanya note tersebut, karena menunjukkan ketidak-jelasan status hukum kedudukan Pelawan selaku Kreditur dari PT. .... Dalam putusan renvoi prosedur Pengadilan Niaga tertanggal ... Nomor .../Pailit/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., pada bagian Tagihan Kreditur (Konkuren) PT. ... Tbk. menyebutkan bahwa PT. ... Tbk. mempunyai tagihan sebagai Kreditur (Konkuren) berdasarkan dokumen tagihan yang disampaikan pada tanggal ... . Dengan demikian PT. ..., Tbk., tidak terbantahkan lagi telah diakui berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren dari PT. ....
Adapun pihak Kurator yang telah ditunjuk dalam perkara kepailitan PT ... Nomor .../Pailit/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah orang yang sama yang juga merupakan Kurator yang telah ditunjuk dalam perkara kepaililtan PT. ... No. .../Pembatalan Perdamaian/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., sehingga sudah seharusnya kedudukan PT. ..., Tbk., adalah sebagai Kreditur Konkuren dari PT. ... sebagaimana telah diakui dan disahkan dalam daftar Kreditur dalam perkara .../Pailit/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., yang ditangani oleh Kurator yang sama.
Meski terdapat kepailitan PT. ... dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 564 K/Pdt.Sus/20... tanggal ... , bukan berarti hasil verifikasi (pengakuan adanya piutang) yang telah dilakukan Kurator terhadap tagihan para Kreditur termasuk PT. ..., Tbk., menjadi hapus atau batal, melainkan tetap sah dan mengikat Debitur (PT. ...), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengandung norma:
“Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tetap sah dan mengikat Debitur.”
Sebagai konsekwensi telah ditetapkannya PT. ..., Tbk., sebagai Kreditur Konkuren dalam .../Pailit/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., maka dalam perkara kepailitan PT. ... No. .../Pembatalan Perdamaian/20.../PN.Niaga. Jkt.Pst., sudah sepatutnya PT. ..., Tbk. mempunyai kedudukan yang sama, yaitu berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren dari PT. ... terhadap pembagian hasil penjualan boedel pailit oleh Kurator.
Selain adanya putusan renvoi yang mengakui PT. ... Tbk., (Pelawan) sebagai Kreditur (Konkuren), Tim Kurator PT. ... dalam laporan proses kepailitan PT. ... tertanggal ... telah juga mengakui bahwa PT. ... Tbk. berkedudukan sebagai Kreditur.
Dalam kedudukannya sebagai Kreditur pemegang Hak Tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga (pemberi agunan), Pelawan untuk itu telah berupaya melaksanakan haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dengan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tanggal ..., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanggil Pelawan (Pemohon Eksekusi / Kreditur), ... (Termohon Eksekusi), Kurator PT. ... serta pihak Panitera pengadilan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menyatakan, eksekusi terhadap jaminan milik pihak ketiga / penjamin (jaminan milik ...) tidak dapat dilaksanakan, karena jaminan yang dimohonkan eksekusi adalah jaminan milik pihak ketiga, maka pelunasan hutang PT. ... (dalam pailit) harus terlebih dahulu diselesaikan melalui penjualan aset milik PT. ... sendiri (diselesaikan dari boedel pailit), dalam hal hasil penjualan tidak mencukupi, barulah eksekusi terhadap jaminan pihak ketiga dapat dilakukan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata yang mengatur:
“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”
Menjadi jelas bahwa kedudukan Pelawan adalah sebagai Kreditur Konkuren terhadap hasil penjualan boedel pailit PT. ..., dan disaat bersamaan Pelawan juga berkedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan terhadap jaminan milik pihak ketiga (... selaku penjamin hutang debitor).
Merujuk norma yurisprudensi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. ... K/N/20... tanggal ... , dalam pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan: “Penjamin baru dapat dituntut apabila harta Debitur tidak cukup untuk membayar piutang Kreditur”, (dikutip dari himpunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang khusus perkara kepailitan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 313).
Dengan demikian pemenuhan kewajiban PT. ... kepada PT. ..., Tbk., harus terlebih dahulu diambil dari penjualan asset Debitur pailit, dan apabila hasil penjualan boedel tidak cukup, barulah eksekusi atas jaminan /agunan milik pihak ketiga dapat dilangsungkan. Dengan logika yuridis demikian, Pelawan memohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, membuat putusan:
- Menyatakan Pelawan adalah Kreditur sah dari PT. ... (dalam pailit);
- Menyatakan Pelawan adalah Kreditur yang telah diakui dalam kepailitan PT. ... dengan tagihan sebesar Rp ...,-;
- Menyatakan Tim Kurator PT. ... telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata;
- Menolak daftar pembagian Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren dalam kepailitan PT. ... tanggal ...;
- Menyatakan Pelawan adalah sah secara hukum berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren terhadap penjualan boedel pailit;
- Menyatakan Pelawan adalah sah secara hukum sebagai Kreditur Separatis atas agunan milik pihak ketiga / penjamin (jaminan milik ...);
- Menyatakan Kurator telah salah dalam membuat daftar pembagian Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren dalam kepailitan PT. ... tanggal ... yang tidak mencantumkan Pelawan sebagai Kreditur;
- Menyatakan Pelawan berhak mendapat pembayaran dari hasil penjualan boedel pailit PT. ...;
- Menghukum seluruh pihak untuk tunduk, menghormati dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
- Menetapkan biaya yang timbul akibat dari perkara ini, akan diperhitungkan dan dibayarkan dari harta boedel pailit PT. ....
Terhadap Perlawanan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan sebagaimana register Nomor .../Pembatalan Perdamaian/20.../PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal ..., dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan I: PT. ... Tbk. dan para Pelawan II: ..., ..., ..., PT. ... dan PT. ..., untuk sebagian;
2. Menyatakan PT. ... Tbk. adalah Kreditur yang sah yang telah diakui oleh PT. ... (dalam pailit), dengan jumlah tagihan semula sebesar Rp ...,00 menjadi Rp. ...;
3. Memerintahkan kepada PT. ... Tbk., untuk menyerahkan jaminan milik pihak III yang berupa Sertifikat Hak Milik No. ... kepada Tim Kurator;
4. Menyatakan PT. ... Tbk., adalah sah berkedudukan hukum sebagai Kreditur Konkuren terhadap penjualan boedel pailit sehingga berhak mendapat pembayaran dari hasil penjualan boedel pailit PT. ... (dalam pailit);
5. Menyatakan para Pelawan II: ..., ..., ..., PT. ... dan PT. ... sebagai Kreditur yang sah dari PT. ... (dalam pailit);
6. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk melakukan verifikasi ... khusus terhadap tagihan / piutang para Pelawan II tersebut;
7. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk ... daftar pembagian Kreditur yang telah diumumkan pada tanggal ... di Surat Kabar ... dan Merdeka dengan memasukkan ... dan para ... dalam daftar pembagian tersebut;
8. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT. ... (dalam pailit) untuk ... kembali atas daftar pembagian Kreditur yang telah ... tersebut;
9. Menolak perlawanan Pelawan I dan para Pelawan II untuk selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara ke dalam boedel pailit.”
Merasa terancam karena tidak bisa mendapat pelunasan bila banyak kreditor yang diakui hak tagihnya dari pemberesan boedel pailit, ... selaku salah satu kreditor mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa selama proses berlangsungnya Rapat Verifikasi dan Rapat Pencocokan Piutang yang dilakukan oleh Kurator, Hakim Pengawas, bersama dengan para Kreditur PT. ... lainnya di Pengadilan Niaga, Para Pelawan tidak pernah menghadiri rapat-rapat tersebut dan tidak melakukan pencocokan piutang ataupun mendaftarkan piutangnya kepada Kurator, sehingga dengan demikian para Pelawan bukanlah sebagai Kreditur PT. ..., sebagaimana ditentukan norma:
- Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur: “Selama berlangsungnya Kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.”
- Pasal 133 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: karena piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
- Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan atau suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda.
- Sesuai dengan Surat Tim Kurator PT. ..., tertanggal ... , dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas yaitu berdasarkan Penetapan No. .../Pembatalan Perdamaian/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal ... , adapun batas akhir pengajuan tagihan yaitu pada tanggal ... , namun walaupun batas akhir yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas telah lewat waktu, namun para Pelawan tidak pernah tampil untuk mengajukan tagihannya kepada Kurator.
Para Pelawan tidak pernah menghadiri rapat-rapat Kreditur yaitu berupa Rapat Verifikasi dan Rapat Pencocokan Piutang yang dilakukan oleh Kurator bersama dengan Hakim Pengawas maupun para Kreditur PT. ...i lainnya, maka dianggap telah melepas hak tagihnya.
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. .../Pailit/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal ... yang dijadikan dasar klaim Pelawan, ternyata telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No. ... K/Pdt.Sus/20..., tanggal ..., yang mana amar putusannya yakni:
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. .../Pailit/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal ...;
MENGADILI SENDIRI
- Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon.”
Dengan telah dibatalkannya putusan Pengadilan Niaga demikian, maka secara hukum PT. ... (saat itu) tidak lagi dalam keadaan pailit, dan kepailitan PT. ... telah berakhir demi hukum, sehingga dengan demikian para Pelawan tidak berdasar hukum agar dinyatakan sebagai Kreditur PT. ... di dalam perkara kepailitan No. .../Pembatalan Perdamaian/20.../ PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal ... ini [Note SHIETRA & PARTNERS: Dengan kata lain, kepailitan ini adalah kepailitan untuk kedua kalinya terhadap debitor yang sama].
Setelah PT. ... dinyatakan pailit berdasarkan putusan pailit No. .../Pembatalan Perdamaian/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal ..., para Pelawan tidak pernah menghadiri rapat verifikasi maupun rapat pencocokan piutang yang dilakukan oleh Kurator, dengan demikian secara yuridis mereka bukanlah sebagai Kreditur dalam penetapan pailit No. .../Pembatalan Perdamaian/20.../PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal ....
Tim Kurator beralasan telah mengumumkan penetapan pailit No. 02/Pembatalan Perdamaian melalui mas media yaitu melalui koran ... dan Harian ..., juga telah mendaftarkan kepailitan tersebut di Berita Negara ... Indonesia. Bahkan Tim kurator melalui surat tertanggal ... , telah mengajukan surat kepada para Pelawan, mengenai penetapan pailit PT. ... dan memberitahukan kepada para mereka jadwal rapat Kreditur Utama.
Telah dilakukan beberapa kali rapat Kreditur di Pengadilan Niaga, berdasarkan undangan rapat yang disampaikan oleh Tim Kurator kepada seluruh para Kreditur PT. ... melalui media massa. Selanjutnya Tim Kurator menyampaikan, adapun batas akhir pengajuan tagihan yaitu tanggal ... , namun hingga batas akhir yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas telah lewat, namun para Pelawan tidak pernah mengajukan tagihannya kepada Kurator.
Dapat disimpulkan bahwa para Pelawan telah melanggar norma Pasal 27 Undang-Undang Rl No. 37 Tahun 2004, yang mengatur: “Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.”
Pada saat pembacaan putusan perkara kepailitan dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal ..., PT. ..., Tbk. mengajukan bukti surat pernyataan tertanggal ..., yang seharusnya tidak ada kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti lagi karena pada waktu itu adalah sidang dengan agenda acara pembacaan putusan, namun bukti tersebut tetap diterima oleh Majelis Hakim, yang kemudian Majelis Hakim menskors sidang acara putusan selama ... jam, dan setelah dibuka kembali persidangan untuk membacakan putusan, Majelis Hakim mengabulkan bukti yang diajukan oleh PT. ..., Tbk. yang intinya bukti yang diajukan oleh PT. ..., Tbk., tersebut adalah melepaskan statusnya dari Kreditur Separatis menjadi Kreditur Konkuren.
Mulanya, pada saat rapat-rapat Kreditur / rapat verifikasi dilaksanakan oleh Kurator dan Kreditur-kreditur PT. ... lainnya yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, PT. ..., Tbk. telah disepakati sebagai Kreditur Separatis, sebagaimana hasil rapat pencocokan piutang tanggal ..., karena PT. ..., Tbk., piutangnya dijamin oleh kebendaan (Hak Tanggungan) atas benda bergerak berupa tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik.
Dalam rapat pencocokan piutang, PT. ... mengakui ada jaminan atas piutang dan menyatakan akan melakukan sendiri eksekusi terhadap jaminan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata.
Sampai pada saat Tim Kurator menyusun daftar pembagian yang telah diumumkan di Harian Surat Kabar ... tertanggal ..., Tim Kurator belum dapat memperhitungkan jumlah yang harus dibayarkan kepada PT. ... dari penjualan harta pailit, karena PT. ... tidak mau menyerahkan (Hak Tanggungan) atas benda bergerak berupa tanah dan bangunan, kepada Tim Kurator, maka tindakan PT. ... seakan bermanuver demi kepentingan pribadinya semata.
Berubahnya status PT. ... sebagai Kreditur Konkuren maka putusan Pengadilan Niaga menjadi ambigu, dimana secara hukum PT. ... berkedudukan sebagai Kreditur Separatis ditetapkan berdasarkan hasil rapat pencocokan piutang tanggal ..., sehingga secara hukum seharusnya PT. ... melaksanakan eksekusi terlebih dahulu atas agunan yang menjadi jaminan sebagai Kreditor Separatis (dimana haknya atas pelunasan piutang, terpisah dari boedel pailit), dan tidak dapat begitu saja Pengadilan Niaga memasukkan PT. ... sebagai Kreditur Konkuren yang berhak atas pembagian dana hasil pemberesan boedel pailit.
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, yang memerintahkan kepada Tim Kurator untuk mengubah daftar pembagian Kreditur yang telah diumumkan pada tanggal ... di surat kabar ... dan Rakyat ..., dengan memasukkan Pelawan I dan para Pelawan II dalam daftar pembagian tersebut, adalah merupakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pada esensinya menyatakan : meskipun perkara tersebut adalah terhadap Debitur yang sama yaitu PT. ... (dalam pailit) namun para Pembantah tetap wajib untuk menyerahkan piutang / tagihannya kepada Tim Kurator dari PT. ... dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas dalam penetapannya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 115 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan yang penting untuk disimak, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti / Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... sudah tepat dalam pertimbangannya dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena PT.. ..., Tbk. dan Pelawan II sah sebagai Kreditur dari PT. ... (dalam pailit), sehingga kepada Tim Kurator diperintahkan untuk mengumumkan ... Daftar Pembagian Kreditur setelah melakukan ... ulang, khusus terhadap tagihan ... tersebut;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ... tersebut haruslah ditolak;
M E N G A D I L I :
... permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ... tersebut.” [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak CiPTA, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

[IKLAN] Butuh & Mencari Souvenir Resepsi Pertunangan / Pernikahan? KLIK GAMBAR Temukan Koleksi

Souvenir Impor untuk Resepsi Pernikahan dari Thailand

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta