(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

04 Februari, 2019

Unsur Primer Gugatan Wanprestasi di Pengadilan: Melanggar atau Tidak Memenuhi Prestasi yang Sebelumnya Diperjanjikan

LEGAL OPINION
Question: Yang namanya gugatan ingkar janji atau wanprestasi, unsur elementernya apa saja agar gugatan tidak menjadi mubazir sia-sia, dan menjadi tepat guna atau efektif untuk bisa secara rasional dikabulkan oleh hakim?
Brief Answer: Sebagaimana namanya, gugatan wanprestasi artinya ada sebentuk prestasi yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pihak yang didudukkan sebagai tergugat. “Prestasi”, terbagi menjadi tiga kriteria: untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, dan/atau untuk menyerahkan sesuatu. Pelanggaran terhadap perikatan perdata atas “prestasi” yang telah diperjanjikan dan disepakati demikian, itulah yang dinamakan sebagai wanprestasi yang melahirkan hak gugat bagi pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual demikian.
Tampaknya, khusus untuk kualifikasi gugatan wanprestasi, jenis amar petitum yang dimohonkan dalam surat gugatan tidak bisa hanya berupa jenis amar “declaratief” (amar putusan berjenis deklaratif), namun harus dibarengi oleh amar putusan “condemnatoir” (berisi penghukuman untuk melakukan, tidak melakukan, atau untuk menyerahkan sesuatu).
Tipe rumusan petitum berjenis “condemnatoir” merupakan ciri khas dari suatu pemulihan terhadap kejadian wanprestasi yang menjadi isu utama dalam gugatan wanprestasi. Sementara jenis amar putusan “declaratief” yang berdiri sendiri, lebih lazim dalam gugatan “perbuatan melawan hukum”.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi cerminan yang cukup relevan, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa perdata register Nomor 1785 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015, perkara antara:
- UMAR ALI YANTO, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
- WOLLY JONATHAN, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Menurut dalil Penggugat dalam gugatannya, antara Tergugat dan Penggugat telah membuat dan mengadakan suatu perjanjian pengelolaan dana, yaitu suatu kesepakatan atas pengelolaan dana Tergugat oleh Penggugat selaku manajer keuangan dan investasi, dimana Penggugat menempatkan dana-dana milik Tergugat ke berbagai instrumen keuangan untuk memperoleh bunga dan imbal hasil investasi bagi kepentingan Tergugat selaku pemilik modal.
Keseluruhan dana Tergugat yang dikelola oleh Penggugat tersebut, berikut keuntungannya, telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara bertahap ke rekening milik Tergugat. Namun, Tergugat tidak mengakui adanya perjanjian pengelolaan dana yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maupun pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat atas dana Tergugat yang dikelola oleh Penggugat sebesar Rp13.174.000.000,- dan keuntungannya sebesar Rp1.760.600.000,- tersebut, yaitu dengan melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian, yaitu Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, dengan tuduhan Penggugat melakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian uang.
Perbuatan Tergugat tidak mengakui adanya perjanjian pengelolaan dana yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maupun pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat atas dana Tergugat yang dikelola oleh Penggugat sebesar Rp13.174.000.000,- dan keuntungannya sebesar Rp1.760.600.000,- adalah merupakan suatu “Wanprestasi”, karena berdasarkan konsekuensi logis dari kekuatan perjanjian pengelolaan dana yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat secara hukum harus mengakui adanya perjanjian pengelolaan dana yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maupun pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat.
Atas tindakan wanprestasi Tergugat tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian pengelolaan dana yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, serta agar menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran atas dana Tergugat yang dikelola oleh Penggugat sebesar Rp13.174.000.000,- dan keuntungannya sebesar Rp1.760.600.000,-.
Sementara dalam bantahannya pihak Tergugat menyanggah dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak jelas dalam menuangkan formulasi gugatannya, sehingga tidak jelas apakah gugatan demikian adalah gugatan “wanprestasi” ataukah gugatan “penetapan perjanjian”. Posita gugatan didasarkan atas wanprestasi, namun petitum gugatan memohon penetapan perjanjian. Ketidak-sesuaian antara posita dan petitum, mengakiabtkan gugatan menjadi menjadi rancu dan tidak jelas.
Penggugat tidak bisa menjelaskan prestasi apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang diperjanjikan. Penggugat tidak bisa menjelaskan prestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat namun dilarang dalam perjanjian.
Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila suatu gugatan merupakan gugatan wanprestasi namun permohonan ganti-rugi atau pelaksanaan perjanjian tidak diajukan di dalam petitum Gugatan, maka menyebabkan gugatan menjadi ambigu dan tidak sempurna.
Terungkap pula, Penggugat ternyata merupakan karyawan sebuah perbankan swasta yang merupakan seorang Relationship Manager yang salah tugasnya adalah memberikan pelayanan perbankan kepada nasabah private Banking, dimana Tergugat adalah sebagai nasabah kantor bank tempat Penggugat bekerja.
Penggugat bertindak selaku Relationship Manager di bank, yang menyalahgunakan kewenangannya dengan secara tanpa hak menggunakan dana milik nasabah. Perbuatan Penggugat menyimpang dari SOP yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan tempat Penggugat bekerja selaku Relationship Manager, demikian urai pihak Tergugat menyudutkan balik pihak Penggugat. Menjadi beralasan, agar gugatan absurb demikian dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (Niet Ontvankellike Verklaard).
Bahwa terhadap gugatan Penggugat, yang tampaknya dimaksudkan untuk mengamputasi proses dugaan pidana yang sedang dihadapi pihak Penggugat atas aduan pihak Tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 193/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2013, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi Tergugat pada angka 1.2 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak jelas dalam menuangkan formulasi gugatannya apakah gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi ataukan gugatan penetapan perjanjian;
“Posita gugatan didasarkan atas wanprestasi, namun petitum gugatan memohon penetapan perjanjian. Ketidak sesuaian antara posita dan petitum menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur;
“Menimbang, bahwa terlepas dari pembahasan apakah benar ada kesepakatan Perjanjian pengelolaan dana dan apakah ada pembiayaan dan pembayaran dari kedua belah pihak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai wanprestasi;
“Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi diatur dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1249 KUHPerdata (BW) dimana diatur bilamana salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian / kontrak dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga;
“Menimbang, bahwa wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi mengakibatkan pihak lawan dirugikan, dan untuk kerugian ini pihak lawan tersebut dapat menuntut: Pembatalan kontrak disertai atau tidak disertai ganti-rugi;
“Menimbang, bahwa dari alasan hukum wanprestasi ini maka dapat disimpulkan seseorang dinyatakan wanprestasi bilamana ia tidak memenuhi prestasi, hanya sebagian prestasi yang dipenuhi dari apa yang telah ia sepakati dengan pihak lain;
“Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi dimana Tergugat tidak mengakui adanya surat perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi disisi lain Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sebagai pemilik dana telah memberikan dana untuk dikelola Tergugat sebesar Rp13.174.000.000,- sebagaimana yang telah disepakati;
“Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat mohon agar selain Tergugat dinyatakan Wanprestasi juga mohon agar Penggugat dinyatakan telah melakukan pembayaran atas dana Tergugat yang dikelola oleh Penggugat sebesar Rp13.174.000.000,- dan keuntungannya sebesar Rp. 1.760.600.000,-;
“Menimbang, bahwa untuk adanya suatu wanprestasi maka harus ada suatu prestasi yang tidak dipenuhi baik seluruhnya maupun sebagian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain hingga dapat dimintakan ganti rugi, bunga dan ataupun denda yang dapat diperhitungkan;
“Menimbang, bahwa incasu Penggugat tidak menguraikan mengenai prestasi apa yang tidak dilakukan oleh Tergugat didalam positanya, akan tetapi didalam petitum selain pernyataan wanprestasi Penggugat mohon agar Penggugat dinyatakan telah melakukan pembayaran atas dana Tergugat dan keuntungannya;
“Menimbang, bahwa adanya posita mengenai wanprestasi dan petitum mengenai pernyataan ini menimbulkan kerancuan dalam tatanan perkara perdata, apalagi dalam perkara ini Tergugat tidak mengakui adanya perjanjian a quo dan telah melaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan Penggugat melakukan tindak pidana ekonomi dan perbankan. Seyogyanya Penggugat dapat membuktikan bahwa didalam perkara pidananya mengenai bantahan adanya dugaan tindak pidana pada dirinya dengan pembuktian surat-surat diantaranya adanya perjanjian-perjanjian a quo untuk membuktikan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan hukum perjanjian pengelolaan dana;
“Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum tersebut diatas. Maka dalil eksepsi Tergugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 bahwa gugatan ini kabur / tidak jelas / obscuur libel, beralasan hukum dan patut untuk diterima;
MENGADILI :
Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri di atas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 693/Pdt/2014/PT.Dki Tanggal 8 Januari 2015.
Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa sebagaimana diuraikan oleh Ricardo Simanjuntak dalam bukunya “Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis” halaman 220, Penerbit Kontan Publishing 2011, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, ada dua cara untuk membuktikan telah terjadinya wanprestasi, yaitu:
1) Wanprestasi yang akan ditentukan demi hukum atau berdasarkan undang-undang;
2) Wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian (perikatan) itu sendiri.
Penentuan telah terjadinya wanprestasi demi hukum dilakukan hanya apabila dalam kontrak yang disepakati para pihak tidak mengatur tata cara bagaimana keadaan wanprestasi tersebut dapat terjadi. Sebaliknya, bila ketentuan tata cara wanprestasi telah secara tegas diatur para pihak dalam kontrak, maka pembuktiannya harus dilakukan berdasarkan kontrak yang disepakati tersebut.
Dengan kalimat lain, pembuktian secara demi hukum merupakan ketentuan umum (lex generalis) dalam membuktikan telah terjadinya wanprestasi. Sedangkan penentuan status wanprestasi berdasarkan kontrak itu sendiri merupakan hukum khusus (lex specialis).
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum, sehingga gugatan Penggugat cacat formil;
“Bahwa Penggugat menuntut Tergugat dalam petitum gugatan asal Tergugat dinyatakan telah wanprestasi, tetapi dalam posita tidak dijelaskan prestasi apa yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
“Bahwa dari uraian yang ada justru ada uang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp13.174.000.000,- yang dikelola Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah melakukan pembayaran kembali disertai keuntungannya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi UMAR ALI YANTO, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi UMAR ALI YANTO, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM