Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Bukti Pembayaran Pajak Berfungsi sebagai Dasar Kepemilikan Sebidang Tanah

LEGAL OPINION
Question: Bukankah katanya SPPT PBB tanah (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) bukanlah alat bukti kepemilikan, kalau begitu bisa dong seseorang pembayar pajak PBB digugat oleh orang lain, meski SPPT memang tercantum nama yang bersangkutan?
Brief Answer: Asumsi demikian, sayangnya, keliru alias salah kaprah. Bila SPPT PBB dihadapkan / dibenturkan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Atas Tanah yang dimiliki pihak lain, tentu berlaku asas “SPPT pembayaran pajak tidak berlaku sebagai alat bukti kepemilikan”. Namun bila para pihak yang saling bersengketa memperebutkan sebidang tanah dengan sama-sama mengklaim alas hak kepemilikan masing-masing berupa SPPT PBB, maka nama suatu pihak yang tertera dalam SPPT PBB tersebutlah yang paling kuat posisi hukumnya.
Yang disebut dengan karakter hukum yang kasuistik, artinya sifat atau karakter suatu perkara sangat berkaitan dengan fakta-fakta hukum empirik yang terjadi diseputar suatu sengketa. Karena itulah pencari keadilan perlu bersikap arif dengan melihat karakter suatu perkara beserta fakta-fakta hukum empiris yang relevan guna mencari suatu kaedah preseden yang tepat guna. Seperti itu jugalah fungsi peran jasa Konsultan Hukum yang akan menelaah dan memberi opini hukum secara netral dan objektif, bukan subjektif.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk sebuah ilustrasi konkret sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 2919 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017, perkara antara:
- KETUT NETRA, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
- I GUSTI MADE LUDRA, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Kumpi Penggugat yang bernama Wayan Nangur alias Pan Geloh kawin dengan Bunteran. Keduanya telah meninggal, yang semasa hidupnya disamping meninggalkan Penggugat sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tegalan yang terletak seluas 27.900 M² sesuai dengan NOP: 51.08.010.005.000-0224.7, tercatat atas nama paman Penggugat yang bernama Wayan Sueca (alm).
Namun dari tanah seluas 27.900 m², bidang tanah seluas 11.000 m² ternyata dikemudian hari dimohonkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP: 51.08.010.005.018.0029.0, tercatat atas nama: Gusti Made Rai (orang tua dari Tergugat).
Sejak kakek Penggugat masih hidup, bidang tanah dikuasai dan dikerjakan sampai kakek Penggugat meninggal dilanjutkan penguasaanya lagi oleh ayah Penggugat yang bernama Wayan Degdeg (alm). Setelah orang tua Penggugat meninggal, Penggugat menguasai dan mengolah objek tanah tanpa halangan dan hambatan dari pihak lain.
Memasuki tahun 2007-2008, di lokasi objek tanah ada penataan wajib pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak. Tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan tanah sengketa sebagai objek pajak atas nama Gusti Made Rai yakni orang tua Tergugat.
Semula, setiap tahunnya Penggugat mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi sejak tahun 2008 Penggugat tidak lagi mendapatkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah Penggugat meminta klarifikasi ke Kantor Pajak, ternyata untuk Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2008 telah tercatat atas nama Gusti Made Rai yakni orang tua Tergugat.
Menurut Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan waris-mewaris. Dengan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat atas nama orang tuanya, pihak Tergugat kemudian mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah untuk mendapat sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Maksud dan tujuan dari gugatan ini, tidak lain untuk mencegah agar terhadap bidang tanah tidak terbit sertifikat oleh Kantor Pertanahan.
Dengan perubahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang semula atas nama paman Penggugat, kemudian dirubah menjadi atas nama orang tua Tergugat, telah beberapa kali berusaha diselesaikan melalui mediasi. Namun tidak menemukan solusi. Penggugat juga telah mengajukan surat pembatalan objek pajak atas nama Gusti Made Rai ke Kantor Pajak penerbit SPPT.
Objek tanah telah Penggugat kuasai, garap / kelola, dan hasilnya Penggugat nikmati sendiri hingga awal tahun 2013. Dengan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat atas nama orang tua Tergugat, sekitar bulan April 2013, Tergugat telah masuk secara menyerobot untuk menguasai tanah sengketa dan menebang tanaman jati milik Penggugat. Tergugat juga mendirikan bale bengong seolah-olah penguasaan tanah tersebut telah berlangsung lama.
Dengan telah ditebangnya tanaman jati yang Penggugat tanam sebanyak 750 batang pohon yang telah berumur 10 tahun, tentu membawa kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat. Sehingga yang menjadi pokok tuntutan dalam gugatan (petitum) yang diajukan pihak Penggugat, ialah agar pengadilan menyatakan:
- Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah peninggalan kumpi Wayan Nangur alias Pan Geloh (alm).
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari Wayan Degdeg (alm) anak dari kakek Nyoman Nuriasta (alm) dan Kumpi dari Wayan Nangur alias Pan Geloh (alm).
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan waris-mewaris.
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan hukum perubahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP: 51.08.010.005.018.0029.0 tercatat atas nama Gusti Made Rai yakni orang tua Tergugat, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan hukum bahwa permohonan sertifikat berdasarkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, yang diajukan atas nama Tergugat, adalah tidak sah.
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, membongkar segala bentuk bangunan dan mengembalikan tanah sengketa dengan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah sengketa kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00.
Sementara dalam bantahannya, pihak Tergugat menyanggah dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah salah / keliru objek, oleh karena tanah seluas 11.000 m² SPPT Nomor 51.08.005.018.0029.0 tercatat atas nama Gusti Made Rai (orang tua dari Tergugat), ternyata terletak di lokasi yang berbeda dari lokasi yang dirinci dalam gugatan Penggugat. Sehingga batas-batas tanah yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat, lokasinya berada di tempat lain.
Adapun dari versi dalil Tergugat, asal hak objek sengketa dimakusd adalah tanah waris peninggalan leluhur Tergugat, dan objek sengketa juga dikuasai dan dihasili secara turun-temurun oleh leluhur Tergugat. Oleh karena objek sengketa adalah sah milik Tergugat, maka segala hak yang melekat diatas bidang objek tanah, merupakan hak milik pribadi pihak Tergugat semata untuk mengklaim sebagai pemilik.
Pihak Penggugat tanpa alas hak yang sah telah mengakui Objek Sengketa sebagai miliknya dan telah melakukan tindakan pemblokiran permohonan sertifikat hak atas tanah yang telah diajukan oleh Tergugat ke Kantor Pertanahan, sehingga sertifikat hak milik yang dimohonkan kini tidak bisa diproses lebih lanjut alias tidak bisa terbit.
Perbuatan “mengklaim” objek sengketa tanpa alas hak yang jelas dan tindakan pemblokiran proses penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa oleh Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat, setidak-tidaknya sertifikat hak milik atas objek sengketa yang dimohonkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menjadi terkendala penerbitannya.
Terhadap gugatan demikian, Pengadilan Negeri Singaraja kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 9 April 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar lewat putusannya Nomor 167/PDT/2015/PT.DPS. tanggal 28 Oktober 2015.
Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 1 Desember 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 8 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah sebagaimana termuat dalam SPPT PBB NOP 51.08.010.005.018.0029.0 atas nama Gusti Made Rai seluas 11.000 m² tidak termasuk dalam SPPT atas nama I Wayan Sueca seluas 27.900 m² maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
“Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KETUT NETRA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUT NETRA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan