Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Mogok Kerja Tidak Sah, Tidak Serta-Merta Dianggap Mengundurkan Diri Tanpa Pesangon

LEGAL OPINION
Question: Bukankah suatu mogok kerja yang tidak sah secara hukum ketenagakerjaan, otomatis si para buruh yang mogok tidak secara sah itu akan dianggap mengundurkan diri, sehingga boleh dipecat tanpa pesangon?
Brief Answer: Untuk dapat dikualifikasi sebagai “mengundurkan diri”, ialah selama 5 hingga 7 hari berturut-turut mangkir kerja tanpa alasan yang sahih dan tidak memenuhi perintah untuk kembali masuk bekerja sebanyak dua kali pemanggilan secara patut dan layak. Bila semata terjadi suatu aksi mogok kerja tidak sah, maka hal demikian semata dikategorikan pelanggaran berat yang dapat dikenai sanksi indisipliner berupa surat peringatan serta kebijakan “no work no paid”, bukan secara serta-merta dianggap “mengundurkan diri”—semisal mogok kerja tidak sah hanya berlangsung kurang dari 5 hari kerja secara berturut-turut.
Perlu disusun strategi hukum yang tepat guna agar gugatan PHK tidak menjadi “bumerang”, yakni bila memang yang menjadi keberatan utama pihak Pengusaha ialah perbuatan Pekerja telah dapat dikategori sebagai “pelanggaran fatal”, maka ajukan gugatan PHK dengan bersedia membayar sejumlah pesangon sebesar satu kali ketentuan normal, alih-alih berfokus pada kerangka “mogok dan mangkir kerja dianggap mengundurkan diri”.
Bila perilaku Pekerja benar-benar membawa dampak kerugian bagi pihak perusahaan, maka tentulah putusan PHK oleh pengadilan yang disertai amar hukuman untuk dibayarkan sejumlah kompensasi pesangon, masih cukup rasional dan dapat diakomodasi secara finansial oleh perusahaan, guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi roda produksi dan ekonomi perusahaan kedepannya.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret untuk memudahkan pemahaman, dimana untuk itu SHIETRA & PARTNERS mencerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 73 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 September 2016, perkara antara:
- PT. GEMA ISTA RAYA, sebagai Peninjauan Kembali, semula selaku Penggugat; melawan
- 19 orang Pekerja, selaku Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat.
Perusahaan Penggugat bergerak dibidang pengolahan hasil laut, yang bahan bakunya tergantung pada musim (musiman / pengaruh kondisi alam). Sejak tahun 2008 s.d. 2013, perusahaan kesulitan mendapat bahan baku (tidak ada ikan lokal). Namun agar pekerja dapat tetap lanjut bekerja, maka perusahaan melakukan import bahan pangan dari Cina dan India, itupun tidak lancar dan mulai bulan Juli 2013 sudah kekurangan bahan baku kembali.
Pada mulanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan Pekerja, berjalan dengan baik dan harmonis. Memasuki tanggal 23 s.d. 25 April 2013, sekitar pukul 07.00 WIB saat perusahan sedang melangsungkan proses produksi, tiba-tiba Para Tergugat melakukan mogok kerja, dimana mogok kerja yang mendadak dilakukan para Tergugat tersebut tidak didahului adanya perundingan atas suatu masalah, sehingga mogok para Tergugat lakukan bukan dalam rangka “akibat gagalnya perundingan”.
Begitu pula mengenai rencana mogok kerja demikian, tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat (pengusaha) dan instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan setempat, sebagaimana dipersyaratkan secara mutlak dalam norma Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengakibatkan berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Ketenagakerjaan, mogok kerja yang dilakukan para Tergugat tidak dikategorikan sebagai “tidak sah” alias ilegal karena melanggar hukum.
Pihak Pengusaha menguraikan, berproduksinya perusahaan dan ketepatan memenuhi pesanan kepada pihak pelanggan maupun pembayaran kepada pihak pemasok bahan baku, adalah modal kepercayaan bisnis jangka panjang untuk dapat terus beroperasinya perusahaan di masa mendatang. Jelas bahwa perilaku seperti mogok kerja dapat mengancam stabilitas ekonomi akibat terganggunya roda produksi perusahaan.
Mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat secara tidak sah demikian pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013, mengakibatkan perusahaan tidak dapat berproduksi, karena bahan baku yang masuk tidak dapat dibongkar sehingga pihak supplier marah dan menuntut ganti-rugi, sementara bahan baku yang sudah ada di dalam perusahaan tidak dapat diproses secara segera sehingga membusuk / rusak.
Begitu pula pihak importir secara tegas melakukan protes keras terhadap tertundanya pengiriman barang dan mengajukan klaim pada Penggugat. Begitu pula kerugian lainnya adalah overhead mesin selama 3 hari. Kerugian nyata yang dengan demikian dialami perusahaan sebagai konsekuensi logisnya, yang bila dirinci jauh melampaui upah “no work no paid” para buruh yang melangsungkan aksi mogok kerja [Note SHIETRA & PARTNERS: suatu kecemasan kalangan pengusaha yang sebetulnya wajar dan patut dimengerti]:
a. Bahan baku ikan yang sampai di lokasi perusahaan tetapi tidak bisa dibongkar sehingga suplier menuntut ganti-kerugian sejumlah Rp12.000.000,00;
b. Thawing ikan (bahan baku yang siap produksi) terlantar, tidak dapat diproses. Terdiri dari ikan lokal dan ikan import sejumlah 54.141Kg x Rp700,-/kg = Rp378.987.000,00;
c. Komplain dari pihak importir sejumah 5 kontainer, bila dirupiahkan sejumlah Rp410.892.000,00 sebagai akibat tertundanya pengiriman pesanan;
d. Overhead Pabrik selama 3 hari sebesar Rp97.788.000,00 x 3 hari = Rp293.364.000,00.
Oleh karena Para Tergugat telah secara nyata melanggar hukum yaitu melakukan mogok kerja secara tidak sah, serta mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan, maka Penggugat bermaksud untuk memutuskan hubungan kerja Para Tergugat, sehingga untuk itu Penggugat telah menempuh prosedur berupa perundingan bipartit. Hasil dari bipartit tersebut, pada esensinya Para Tergugat mengakui akibat mogok kerja yang mereka lakukan, mengakibatkan merugikan langsung bagi pihak perusahaan, namun tetap tidak terjadi kesepakatan, maka perundingan dilanjutkan ke tingkat tripartit dengan meneruskan penyelesaiannya ke tingkat mediasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.
Sebelum dilakukan mediasi di Disnaker setempat, Para Tergugat setuju untuk diberikan skorsing sambil menunggu proses lebih lanjut. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat mencatatkan perselisihannya di Disnaker Babupaten Pasuruan untuk dilakukan mediasi. Ternyata proses mediasi oleh pihak Disnaker berlangsung secara berlarut-larut hingga memakan tempo waktu 4, dan baru tanggal 16 Oktober 2013 diterbitkan anjuran tertulis akibat deadlock.
Pada saat proses mediasi sedang berlangsung, dimana Para Tergugat sedang dalam masa skorsing, ternyata pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013, Para Tergugat melakukan mogok kerja lagi dimana mogok kerja berlangsung dilakukan dengan cara-cara yang melanggar kaedah hukum ketenagakerjaan, antara lain:
a. Pengakhiran mogok kerja setiap harinya melebihi waktu yang ditentukan saat mogok kerja yaitu jam kerja shift I berakhir (jam 15.00 WIB.);
b. Menghalang-halangi pekerja lain untuk bekerja;
c. Menutup akses keluar masuk perusahaan sehingga menghalangi bahan baku yang datang mengakibatkan perusahaan tidak berproduksi dan juga tidak dapat melakukan export (kontainer tidak bisa masuk atau keluar).
Mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat tersebut adalah unsur “kesengajaan untuk menghambat produksi perusahaan”, sebab mereka bekerja sudah cukup lama dan tahu bahan baku perusahaan berupa ikan segar sangat rentan rusak bila tidak segera ditangani.
Kepada karyawan yang ikut mogok Penggugat telah melakukan pemanggilan, agar masuk kerja kembali, kecuali Para Tergugat karena mereka masih dalam status skorsing serta persoalannya masih dalam proses mediasi. Akibat mogok kerja kedua pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013, Penggugat dirugikan secara keseluruhan sejumlah Rp1.691.221.917,00.
Pihak Penggugat tampaknya secara salah kaprah memaknai masa “skoorsing” sebagai suatu “mangkir”, dimana kaedah hukum ketenagakerjaan tetap mewajibkan pihak Pemberi Kerja membayar Upah penuh terhadap “skoorsing” sehingga tidak relevan ditarik sebagai suatu asumsi terjadinya mangkir kerja selama masa “skoorsing” belum dicabut oleh pihak Pengusaha (perintah “skoorsing” berangkat dari pihak Pemberi Kerja).
Selanjutnya pihak Mediator Disnakers Kabupaten Pasuruan menerbitkan surat anjuran tertanggal 16 Oktober 2013, dengan substansi:
- Agar pihak pengusaha mempekerjakan kembali pekerja Sdr. M. Suradi, dan kawan-kawan (19 orang) pada posisi semula;
- Agar pihak pengusaha membayar upah pekerja selama proses (selama skorsing) sampai mendapat keputusan mengikat.
Terhadap anjuran demikian, Penggugat menolaknya, dengan alasn karena Para Tergugat secara nyata telah sengaja melanggar hukum dan merugikan perusahaan. Demikian pula tindakan Para Tergugat, sudah diluar batas kepatutan hubungan kerja, sehingga tidak dapat ditolerir. Untuk menyelamatkan perusahaan agar dapat tetap memberikan pekerjaan kepada pekerja lainnya, maka Penggugat menghendaki untuk memutuskan hubungan kerja Para Tergugat, dimana Penggugat hanya akan memberikan hak Para Tergugat berupa uang penggantian hak, tanpa pesangon.
Terhadap gugatan pihak Pengusaha, Para Tergugat selaku Pekerja mengajukan gugatan-balik (rekonvensi), dengan dalil bahwa pihak perusahaan tidak melakukan pembayaran “upah skorsing menuju PHK” terhitung sejak bulan September 2013 hingga saat kini sekitar 4 bulan berjalan, meskipun pihak perusahaan telah sepakat dan berjanji akan melakukan pembayaran sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Perjanjian Bersama pada tanggal 19 September 2013, akan tetapi pihak perusahaan tidak kunjung melakukan pembayaran upah semasa skoorsing berlangsung.
Berhubung PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Tergugat belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka berdasarkan kaedah Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK demikian menjadi “batal demi hukum”. Untuk itu berdasarkan norma Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tetap wajib melaksanakan kewajibannya seperti biasa, berupa pembayaran upah sementara Tergugat tidak dapat bekerja karena sedang menerima perintah skoorsing.
Tergugat tidak bekerja (tidak menjalankan kewajibannya) bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi tidak diperbolehkan / dilarang alias di-skorsing oleh perusahaan, bahkan setelah di-skoorsing maupun setelah anjuran Disnaker diterbitkan, Para Tergugat menyatakan kesiapannya untuk kembali bekerja seperti biasa, akan tetapi pihak perusahaan tidak mengijinkan. Maka berdasarkan norma Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja sebesar 100% Upah.
Terhitung sejak bulan September 2012 sampai saat kini, pihak perusahaan nyata-nyata tidak melakukan pembayaran upah beserta hak–hak lainnya yang biasa diterima Tergugat, meskipun sudah ada kesepakatan dan sudah dilakukan penagihan oleh Tergugat selaku pihak Pekerja yang terkena skoorsing.
Terhadap aksi gugat-menggugat demikian, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya kemudian menjatuhkan putusan Nomor 124/G/2013/PHI.Sby, tanggal 17 Maret 2014, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Konvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 November 2013;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Para Tergugat sebesar Rp392.525.475,00 dengan rincian sebagai berikut: Pesangon ...;
4. Menolak gugatan Penggugat Konpensi selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah skorsing selama 3 bulan (bulan September, Oktober dan November) pada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp98.644.500,- dengan perincian sebagai berikut: ...;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat kasasi, yang menjadi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 18 November 2014, sebagai berikut: “Menolak permohonan kasasi” dari pihak Pekerja maupun permohonan kasasi dari pihak Pengusaha. Dengan kata lain putusan PHI telah dikuatkan dan dikukuhkan oleh putusan tingkat kasasi.
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan pokok keberatan bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat tidaklah sah, maka pihak Pengusaha berhak memberikan “tindakan balasan” berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat, mengingat tindakan mogok kerja Para Tergugat tersebut mengakibatkan perusahaan menanggung kerugian sejumlah Rp2.798.464.917,00.
Akibat mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat, perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan dan kehilangan kepercayaan dari pembeli, supplier maupun perbankan. Karena itu Pengusaha terpaksa mencari relasi-relasi baru, namun sampai saat ini masih mengalami kesulitan, sehingga dengan sangat terpaksa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 10 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris ternyata tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa sesuai dengan pembuktian yang benar dari Judex Facti mogok kerja tidak sah tanggal 23 sampai dengan 25 April 2013 = 3 hari dan tanggal 16-19 September 2013 = 4 hari, dengan demikian mogok kerja tidak berlangsung selama 7 hari terus-menerus:
“Bahwa mogok kerja tidak sah dalam perkara a quo dilakukan tidak terus-menerus selama 7 hari, maka akibat dari mogok kerja tidak memenuhi yang disyaratkan Pasal 6 Kepmenkertrans Nomor Kep. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Dari Mogok Kerja Tidak Sah, sehingga tidak beralasan hukum menyatakan kualifikasi pengunduran diri dengan hak kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang penggantian hak;
“Bahwa telah tepat dan benar penerapan hukum menyatakan PHK dengan uang kompensasi 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. GEMA ISTA RAYA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. GEMA ISTA RAYA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan