(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

06 November, 2018

Strategi Hukum Upah Proses Mencapai 15 Bulan Upah, Rekor Perkara PHI

LEGAL OPINION
Question: Meski ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bilang kalau Upah Proses itu sejumlah banyaknya bulan hingga sengketa di pengadilan inkracht (berkekuatan hukum tetap), tapi praktik di Mahkamah Agung itu hanya maksimal bisa dapat Upah Proses 6 bulan saja, ya?
Brief Answer: Terdapat dua jenis Upah Proses, yakni Upah Proses yang mana sengketa gugatan berakhir pada amar “putusnya hubungan kerja”, atau Upah Proses dimana putusan terhadap sengketa berakhir dengan amar “hubungan kerja terus berlanjut” (alias PHK dibatalkan).
Upah Proses dengan hilir amar putusan pengadilan yang menyatakan hubungan kerja berakhir, maka Upah Proses paling banyak dapat diberikan sebesar 6 (enam) bulan Upah—dan bisa saja kurang dari itu sebagaimana banyak putusan Mahkamah Agung RI—mengingat sengketa di PHI hanya berlangsung paling lama 2 bulan, belum termasuk lama waktu untuk perundingan bipartit dan tripartit.
Namun terhadap putusan yang amarnya menyatakan hubungan kerja tetap berlangsung dan memerintahkan Pemberi Kerja untuk kembali menerima sang Pekerja untuk bekerja seperti biasa, maka Upah Proses sebesar jumlah hitungan bulan efektif sejak terjadi “PHK sepihak” hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Pertimbangan kedua, dalam konteks Upah Proses berujung PHK, berlaku asas “no work, no paid”. Namun terhadap konteks putusan yang berujung amar perintah untuk dipekerjakan kembali, tidak berlaku asas “no work, no paid”. Singkat kata, semua itu bergantung pada strategi pokok tuntutan pada gugatan, apakah menghendaki kompensasi berupa pesangon dengan konsekuensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dikukuhkan pengadilan, ataukah menuntut agar dipekerjakan kembali—dengan konsekuensi hubungan kerja tidak mungkin lagi berlangsung harmonis pasca saling menggugat.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk preseden berupa putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 Juli 2015, perkara antara:
- PT. KERTAS LECES (PERSERO), sebagai Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- ASMAWI, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat merupakan Pekerja pada PT. Kertas Leces (Persero), sejak tahun 1989. Pada tanggal 3 Oktober 2012, Penggugat yang merupakan pengurus Serikat Pekerja, hadir di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo dalam rangka memenuhi undangan Disnaker terkait dengan pemasalahan salah seorang anggota Serikat Pekerja, dimana dalam hal ini Penggugat ditunjuk oleh Organisasi sebagai Ketua Tim Advokasi Sekar Leces. Setelah menghadiri acara, Penggugat kembali ke tempat kerja.
Yang dilakukan oleh penggugat saat menghadiri undangan Disnaker, adalah dalam rangka “izin meninggalkan tempat kerja”, bukan “dispensasi tidak masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya”, menimbang juga setelah acara selesai Penggugat kembali ke tempat kerja.
Dispensasi adalah tidak masuk kerja atau meninggalkan pekerjaan (meninggalkan jam kerja dan tidak kembali ke tempat kerja pada hari yang dimaksud). Sementara yang dilakukan Penggugat adalah “ijin meninggalkan tempat kerja” dimana setelah acara selesai Penggugat kembali lagi ke tempat kerja, sehingga dalam hal ini cukup dengan ijin dari atasan (tidak perlu pengajuan dispensasi). Penggugat berpendirian, tidak perlu mengajukan dispensasi, tapi cukup meminta ijin kepada atasan untuk melaksanakan tugas kepengurusan Serikat Pekerja.
Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, dengan menyebutkan: “Sering datang terlambat atau sering pulang sebelum waktunya atau sering meninggalkan tempat kerja tanpa ijin pimpinan unit kerja atau tanpa alasan tugas”. Sekalipun itu benar keliru, namun pelanggaran demikian hanya termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, sehingga yang paling arif ialah tindakan disipliner berupa pemberian “surat peringatan”, bukan PHK. Mengingat yang dilakukan oleh Penggugat adalah dalam rangka tugas Serikat Pekerja, bukan kepentingan pribadi, dan tidak sering intensitasnya.
Terkait dengan tuduhan pelanggaran tersebut Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan. Tergugat juga menolak untuk melakukan perundingan bipartit uang dmohonkan Penggugat. Penggugat kemudian mendapat surat dari Tergugat, yang isinya Larangan Masuk Kerja (skorsing) sejak tanggal 21 Maret 2013. Penggugat kembali menerima surat dari Tergugat, yang isinya perpanjangan Larangan Masuk Kerja (skorsing) sejak tanggal 21 Juni 2013.
Tanggal 19 Agustus 2014, Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo memanggil Para Pihak yang berselisih untuk dilakukan Mediasi pada tanggal, namun Tergugat tidak hadir, sehingga Mediator menerbitkan Anjuran tertulis, dengan substansi sebagai berikut:
“Manajemen PT. Kertas Leces (Persero) untuk mengajukan penetapan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan Hubungan Industrial) atas SK. Direksi Nomor ... tanggal 12 September 2013 tentang Pemberhentian Karyawan Sdr. Asmawi, dan dalam hal belum ada putusan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya kemudian menjatuhkan putusan Nomor 94/G/2014/PHI.Sby., tanggal 24 Desember 2014, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan hal–hal sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis dalam perkara aquo adalah benar Penggugat telah melakukan kesalahan / pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Karyawan, namun sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran / kesalahan tersebut belumlah tepat apabila berupa Pemutusan Hubungan Kerja;
“Menimbang, bahwa sedangkan terhadap anggapan kesalahan / pelanggaran sebagaimana angka (1), (2), dan (3) tersebut menurut Majelis haruslah dicermati secara tepat, karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut adalah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi serikat pekerja, sehingga manakala terdapat persepsi pandang yang berbeda dalam menilai tindakan tersebut seharusnya masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah yang sehat dan obyektif, bukan justru saling menyalahkan diantara kedua belah pihak sehingga mengganggu keharmonisan hubungan industrial;
“Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak terputus maka Penggugat tetap berhak atas upah dan hak lainnya yang belum dibayar oleh Tergugat, terhitung sejak bulan Oktober 2013;
MENGADILI :
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Kertas Leces (Persero) Nomor 135/Kpts-Up/S/Br/IX/2013, Tentang Pemberhentian Karyawan adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Batal Demi Hukum;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak terputus dan tetap berlangsung;
- Menghukum Tergugat untuk memanggil secara patut dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan Jabatan semula;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas upah yang belum terbayar terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 sejumlah Rp.2.192.214,00 X 15 bulan = Rp.32.883.210,00;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Dihukum memekerjakan kembali sang Pekerja, disertai perintah membayar Upah Proses sebesar 15 bulan Upah, Pihak Pengusaha merasa berkeberatan sehingga mengajukan upaya hukum kasasi, dengan salah satu pokok keberatan ialah merujuk norma Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terhadap upah dalam penyelesaian perselisihan menuju pemutusan hubungan kerja (PHK), memiliki rincian jangka waktu limitatif sebagai berikut:
i. sesuai ketentuan Pasal 3 penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit selama 30;
ii. sesuai ketentuan Pasal 15 penyelesaian perselisihan di tingkat mediasi selama 30 hari;
iii. sesuai ketentuan Pasal 103 penyelesaian perselisihan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial selama 50 hari.
Sehingga jumlah keseluruhan upah dalam penyelesaian perselisihan menuju PHK, adalah 110 hari atau 3,5 (tiga setengah) bulan. Apabila Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan amar hukuman hingga 15 bulan upah Penggugat yang belum terbayar, merupakan amar putusan yang kelewat batas.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 161 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003, sehingga pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah batal demi hukum dan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat tetap berlangsung;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KERTAS LECES (PERSERO), tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. KERTAS LECES (PERSERO), tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM