(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

07 November, 2018

Semakin Tua Umur Sertifikat Tanah, Semakin Terjamin

LEGAL OPINION
Question: Sedang jajaki beli tanah, tapi sertifikat tanah si penjual agak bikin kurang meyakinkan, soalnya sertifikat itu sudah tua sekali kertas fisiknya, terbitnya pun separuh abad lalu. Kalau sertifikatnya masih baru, bukannya lebih aman?
Brief Answer: Khusus dalam sistem hukum agraria nasional, semakin tua umur suatu sertifikat hak atas tanah, maka semakin kuat sifat pembuktian dan kekuatan hukumnya, demikian kaedah bentukan preseden sebagaimana best practice Mahkamah Agung RI.
Bila jual-beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan setelah dilakukan “checking” oleh pihak PPAT, ternyata sertifikat hak atas tanah tersebut adalah benar sah, otentik, dan valid, maka potensi resiko bagi pembeli sangat minim sekali dikemudian hari. Sementara sertifikat hak atas tanah yang usianya masih sangat muda, masih terbuka lebar peluang untuk digugat pembatalan oleh suatu pihak.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi representasi, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 2038 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016, perkara antara:
1. AGUSTINA BANNE; 2. ADOLFINA KARANGAN; 3. EMMI KARANGAN; 4. JEMMY SENOLINGGI; 5. CREDIT UNION SAUAN SIBARRUNG; 6. NY. MARTHA KALEPE, sebagai Para Pemohon Kasasi, semula selaku Para Tergugat; melawan
1. DRS. ANDI WARIS, S.SOS.; 2. ANDI TENRINANGA, S.E.; 3. Drg. ANDI SIMPURUSIANG; 4. ANDI TADAMPALI, S.H., 5. Drs. ANDI PALLAWAGAU, M.Si.; 6. ANDI RUMANGA, S.E.; 7. ANDI ANTO, S.Sos., sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat; dan
- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALOPO, selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat.
Singkatnya, Para Penggugat merupakan ahli waris dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah. Sementara dalam bantahannya pihak Tergugat mendalilkan, gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluwarsa. Penguasaan objek tanah mulai dari orangtua Tergugat sampai saat ini ke Tergugat selaku anak-anaknya, telah melebihi 30 tahun lamanya.
Sejak tahun 1923, orangtua Tergugat sudah menguasai objek tanah sengketa, sehingga penguasaan / pemilikan telah berlangsung selama puluhan tahun, sehingga secara hukum memiliki perlindungan hukum sebagaimana norma Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kaedah yuridis demikian dikukuhkan pula lewat kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975 Nomor 295 K/Sip/1973 yang menyatakan: “Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada.”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11-12-1975 Nomor 200 K/Sip/1974 yang menyatakan “Alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan, tidak dapat dibenarkan karena bukan daluwarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan, melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih, sehingga dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking). [A.T. Hamid, S.H., kamus yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang hukum (acara) perdata tahun 1983, halaman 78.]
Terhadap gugatan demikian, Pengadilan Negeri Palopo kemudian menjatuhkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Plp., tanggal 5 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Andi Ahmad Opu To Addi Luwu dan Andi Empeng Opu Daeng Na Alamsyah;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri di atas kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 181/PDT/2014/PT MKS., tanggal 13 November 2014, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 5 Mei 2014 Nomor 23/PDT.G/2013/PN.Plp., yang dimohonkan banding tersebut;
“Dengan Mengadili Sendiri
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Andi Ahmad Opu To Addi Luwu dan Andi Empeng Opu Daeng Na Alamsyah;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta warisan milik Para Penggugat berasal dari Andi Akhmad Opu To Addi Luwu;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 32 Gambar situasi Nomor 3 Tahun 1967, Desa Boting atas nama Agustina, tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan bahwa transaksi hukum antara Tergugat I bersama Tergugat lainnya yaitu:
- Jual beli dengan Agustina Karangan atas tanah Pattene II seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Hibah kepada Tergugat VI atas tanah Pattene II pada tanggal 8 Juni tahun 2007 seluas 847 m² (delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi);
- Penyewaan tanah Pattene I kepada Tergugat IV;
- Jual beli tanah Pattene II antara Tergugat VI dengan Tergugat V;
Dinyatakan batal dan segala dokumen yang terbit karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan bahwa penguasaan tanah di Pattene II oleh Tergugat II dan Tergugat III, melawan hak Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa yang terdiri dari: ... kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Para Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan korektif, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 32 Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1967 telah berusia 11 (sebelas) tahun ketika gugatan pertama kali diajukan pada tahun 1978. Gugatan tahun 1978 berakhir tanpa kejelasan karena putusan Pengadilan Negeri Palopo tidak dijadikan bukti dalam gugatan yang sekarang;
“Bahwa gugatan yang sekarang diajukan tahun 2013 sehingga usia Sertifikat Hak Milik Nomor 32, Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1967 telah berusia 46 (empat puluh enam) tahun;
“Bahwa lagipula sertifikat hak milik tersebut telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 00282/2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00296 Surat Ukur 279/2013 karena telah dijual kepada Yulius Ruruh dan Martha Kalepe di hadapan PPAT. Para pembeli memenuhi kualitas sebagai pembeli beriktikad baik karena mereka membeli dari Tergugat I sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 32 Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1967. Pembeli beriktikad baik berhak atas perlindungan hukum;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: AGUSTINA BANNE, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2014/PT.MKS., tanggal 13 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Plp., tanggal 5 Mei 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AGUSTINA BANNE, 2. ADOLFINA KARANGAN, 3. EMMI KARANGAN, 4. JEMMY SENOLINGGI, 5. CREDIT UNION SAUAN SIBARRUNG, dan 6. NY. MARTHA KALEPE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2014/PT.MKS., tanggal 13 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Plp., tanggal 5 Mei 2014;
“MENGADILI SENDIRI:
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Andi Ahmad Opu To Addi Luwu dan Andi Empeng Opu Daeng Na Alamsyah;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM