(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

04 November, 2018

Tiada Pidana Penghinaan bila Kejadian Sebatas Empat Mata

LEGAL OPINION
Pidana Pencemaran Nama Baik Bersifat di Muka Umum.
TELAAH PENGHINAAN YANG DAPAT DIPIDANA DAN HINAAN YANG TIDAK DAPAT DIPIDANA
Question: Yang disebut dengan telah melakukan pidana pencemaran nama baik, itu apa harus selalu pelakunya melakukan perbuatan pencemaran nama orang lain itu di depan umum? Maksudnya, ada tidak penghinaan yang dapat dipidana, dan hinaan yang tidak dapat diancam pidana?
Brief Answer: Tujuan utama niat batin untuk mencemarkan nama baik seseorang, tidak lain ialah untuk didengar atau diketahui khalayak ramai. Bila hanya sebatas “caci-maki” secara personal secara “empat mata”, maka hal tersebut bukan dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, namun lebih tepat disebut sebagai “perbuatan tidak menyenangkan”—terlepas dari fakta yuridis bahwa delik norma pidana “perbuatan tidak menyenangkan” telah dihapus dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Yang kedua, sifat tuduhannya pun tidak dapat dibuktikan, sehingga pidana “pencemaran nama baik” selalu setali dengan perbuatan “fitnah”.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminlah lewat putusan Pengadilan Negeri Sampang perkara pidana pencemaran nama baik, register Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Spg tanggal 26 Agustus 2014. Yang menarik dari perkara pidana ini ialah, sifat pembalasan hinaan yang tidak proprorsional ternyata berbuntut kriminalisasi pada si korban semula itu sendiri, sehingga pengalaman berharga berikut ini patut menjadi pembelajaran.
Kejadian bermula ketika kekasih sang mantan suami dari Terdakwa mengata-ngatai Terdakwa sebagai “gembel” dan memiliki “anak haram”, sehingga terjadilah ajang pembalasan eksesif yang berujung dijadikannya Terdakwa sebagai pesakitan di “meja hijau”. Dimana terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka majelis menyusun fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi kosan Saptantri bersama dengan tiga orang teman perempuan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa alasan terdakwa mendatangi Saptantri karena terdakwa merasa terhina dan marah dikatakan anaknya anak haram oleh Saptantri;
- Bahwa sampai di kosan setelah mengetuk pintu, Ariyanto (mantan suami terdakwa) yang membuka pintu namun Saptantri berteriak, ‘Ada apa’.
- Bahwa terdakwa lalu mencaci maki Saptantri dengan mengatakan ‘pelacur’ berulang kali;
- Bahwa akibat teriakan terdakwa yang berulang kali dan keras itu membuat penghuni kos yang lain keluar, dan Sapatantri pun ditegur oleh ibu kos karena membuat keributan;
- Bahwa atas kejadian itu Saptantri lantas menjelaskan pada penghuni kos perihal yang terjadi, dan akhirnya Saptantri keluar dari kosan tersebut karena malu;
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
“Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;
“Menimbang, bahwa sengaja (opzettelijk) terdapat dalam Pasal 310 KUHP, maksudnya harus ada niat untuk berbuat sesuatu dengan maksud agar orang lain mendapatkan malu di depan umum;
Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan:
- Terdakwa mendatangi kosan Saptantri, karena terdakwa merasa tersinggung anaknya disebut anak haram oleh Saptantri; [Note SHIETRA & PARTNERS: Sebaliknya, mengapa Saptantri tidak turut dipidana karena telah melakukan pencemaran nama baik? Karena besar kemungkinan pernyataan “anak haram” dilontarkan olehnya secara “empat mata”, sehingga unsur di muka umum tidak terpenuhi.]
- Terdakwa setelah bertemu dengan Saptantri mencaci-maki dengan mengatakan ‘Be’en sondel patek, be’en se anak haram ta’andhik bapak, benyak palak yang keluar masuk ke pokehmu pelacur, sondel awas yeh saya bunuh kamu, e dheddhe’eh be’en, esambelih be’en so senkok.’
“Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal mengatakan ‘benyak palak yang keluar masuk ke pokehmu pelacur’, mengenai hal ini saksi-saksi (selain Saptantri) tidak yakin apakah terdakwa ada mengucapkan kata-kata tersebut;
“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis pada intinya terdakwa mencaci maki Saptantri dengan menyebut Saptantri “pelacur” berulang kali dengan suara keras, keributan ini mengundang penghuni kos yang lain dan juga ibu pemilik kos; hingga akhirnya karena tak kuat menanggung malu, Saptantri keluar dari kos-kosan tersebut;
“Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang dewasa dan berakal sehat tentu mengetahui, bahwa tempat kos-kosan itu merupakan tempat berdiamnya beberapa orang atau orang banyak, dengan terdakwa menyatakan kepada Saptantri lewat sms akan mendatangi kosan Saptantri, berarti terdakwa sudah punya niat akan melakukan sesuatu, kemudian di tempat kejadian terdakwa berteriak mengatakan Saptantri ‘pelacur’ berarti terdakwa memang telah sengaja berniat mendatangi Saptantri untuk membuat Saptantri merasa malu dan terhina di depan orang banyak.
“Menimbang, bahwa alasan karena terdakwa tidak terima anaknya dikatakan anak haram oleh Saptantri, bukanlah berarti membolehkan terdakwa melakukan main hakim sendiri, apalagi yang dilakukan terdakwa sangat tidak berimbang dengan yang dilakukan Saptantri, karena Saptantri mengatakan anak terdakwa anak haram di sms yang tidak tersiar kemana-mana, sedangkan terdakwa mengatakan Saptantri ‘pelacur’ dengan suara keras dan didengar oleh seluruh penghuni kos yang ada di situ.
“Menimbang, bahwa selain itu perbuatan terdakwa dengan mengajak beberapa orang temannya mendatangi kosan Saptantri merupakan perbuatan yang tidak etis, karena masalah terdakwa dengan Saptantri adalah masalah pribadi, namun terdakwa melibatkan orang lain dalam hal ini.
“Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati pembelaan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa jika terdakwa merasa dirugikan oleh Saptantri, maka seharusnyalah terdakwa menyelesaikannya lewat jalur hukum, bukan eigenrichting atau main hakim sendiri, sebab dalam ilmu hukum perbuatan eigenrichting hanya diperkenankan apabila seseorang secara hukum dibenarkan melakukan karena dua hal, pertama keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan. Kedua, karena force majeur atau keadaan diluar kemampuan manusia;
“Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati fakta di persidangan dan menemukan bahwa terdakwa tidak sedang berhadapan dengan suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya, menurut Majelis terdakwa dapat menghindari terjadinya masalah ini apabila terdakwa menyikapi sms Saptantri dengan kepala dingin dan tidak membalasnya, kemudian terdakwa juga dapat menghindari dengan tidak mendatangi kosan Saptantri, dalam hal ini justru terdakwa datang dengan membawa beberapa teman terdakwa, kemudian berteriak-teriak di depan kosan Saptantri, sehingga masalah ini menjadi tersiar kemana-mana, sehingga tidak hanya berujung pada terdakwa yang menerima akibatnya, namun juga Saptantri yang telah dipermalukan oleh terdakwa di depan umum.
“Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menolak seluruh nota pembelaan diri terdakwa;
“Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
“Menimbang, bahwa oleh keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;
“Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;
Hal-hal yang memberatkan:
- Bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya tidak merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa telah main hakim sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berimbang dengan yang dilakukan oleh korban;
Hal-hal yang meringankan:
- Bahwa terdakwa memiliki anak yang masih kecil berusia dibawah 5 tahun yang memerlukan perawatan dan kasih sayang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki suami sehingga harus mencari nafkah untuk anaknya;
- Bahwa terdakwa kooperatif di persidangan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, sudah dipandang patut dan memberikan pelajaran yang cukup bagi terdakwa agar tidak mudah emosi dan bertindak main hakim sendiri;
“Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan telah melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan dalam putusan hakim;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan terdakwa AMALIA TRISNA NINGTIYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MERUSAK NAMA BAIK SESEORANG DENGAN JALAN MENUDUH DIA MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN DENGAN MAKSUD YANG NYATA AKAN TERSIARNYA TUDUHAN ITU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.”
Catatan Penutup SHIETRA & PARTNERS:
Seorang Ibu dari mana, yang akan rela membiarkan anaknya disebut sebagai “anak haram”? Dalam padangan pribadi penulis, terdapat “alasan pemaaf” bagi Terdakwa, yakni tekanan batin / psikis yang luar biasa mendesaknya, sehingga terjadilah luapan emosi penuh kemarahan untuk dilampiaskan pada pelakunya. Penyebutan “anak haram” oleh pelapor, merupakan prima facie dari perbuatan Terdakwa yang kemudian melakukan luapan emosi penuh kemarahan demikian.
Dari segi telaah moril, siapakah yang paling patut dipersalahkan? Jika pelapor tidak memulai, tiada insiden demikian, dimana korban yang justru kemudian dikriminalisasi. Secara “uji moril”, nuansa putusan demikian tidak mencerminkan empati dan kemampuan hakim untuk memahami perasaan seorang ibu yang telah bertaruh nyawa melahirkan anaknya, namun kemudian disebut sebagai “anak haram”—tepatnya terlontar dari mulut kekasih mantan suami Terdakwa (perhatikan konteks tersebut).
Hinaan “pelacur” masih jauh lebih tidak sadistik, ketimbang frasa hinaan “anak haram”. Ketika seorang ibu disebut memiliki “anak haram”, dirinya bukan hanya mengalami kemarahan untuk dirinya seorang, namun juga perasaan kasihan terhadap sang anak yang disebut sebagai “haram”. Itulah yang penulis sebut sebagai putusan dengan semangat bias gender, dimana hakim pria kerap kali gagal untuk memahami perasaan kaum wanita yang telah menjadi seorang ibu.
Kritisme kedua penulis, yakni lemahnya pemahaman stelsel ilmu hukum pidana paling mendasar perihal teori “conditio sine qua non”. Secara harafiah, “sine qua non” merupakan bahasa latin yang arti harafiahnya ialah “harus ada”. Dengan demikian, “conditio sine qua non” memiliki makna sebagai “suatu kondisi yang harus ada untuk sesuatu dapat sampai terjadi”. Sejatinya, sampai disini saja kita sudah dapat benang-merah kesalaahn konklusi Majelis Hakim saat mengurai pertimbangan hukum yang dibuatnya.
Berdasarkan teori “conditio sine qua non” dalam stelsel pemidanaan, yang kemudian digunakan untuk membedah perkara sebagaimana ilustrasi diatas, tidaklah tepat bila Terdakwa yang kemudian dipersalahkan, mengapa? Karena tanpa adanya “sine qua non” berupa hinaan “anak haram”, maka frasa “pelacur” tidak akan terlontar dari mulut Terdakwa. Sesederhana itu saja, penjelasannya, dan tidak ada penjelasan intelektual lain yang lebih memuaskan dari itu.
Hanya saja, seperti yang telah penulis sampaikan di muka, hinaan terbagi menjadi dua kategori: hinaan secara privat “peer to peer” dan hinaan secara “terbuka” di ruang publik. Namun, hinaan tetaplah sebuah hinaan, sehingga tidak dapat dibenarkan pelecehan dilakukan secara masif dalam kerangka “bukan dilakukan di ruang publik”, sehingga hukum yang logis perlu menerapkan prinsip “conditio sine qua non” secara konsisten serta holistik, agar tidak lagi jatuh korban-korban kriminalisasi serupa dikemudian hari.
Mungkin tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS menganugerahi putusan pengadilan di atas, sebagai putusan terburuk sepanjang sejarah perkara pencemaran nama baik. Pertimbangan Majelis Hakim tampak elaboratif, namun sarat kandungan keliru dalam silogisme yang justru menjadi cerminan kesalahan manarik kesimpulan dari proposisi paling mendasar.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM