(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

09 November, 2018

PERBEDAAN KEKERASAN & PENGANIAYAAN, DELIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN SEGI BADANIAH MASIH BERLAKU ANCAMAN SANKSI PIDANA

LEGAL OPINION
Question: Antara aniaya dan kekerasan, itu sama atau ada bedanya, secara hukum pidana? Kalaupun ada bedanya, gimana letak bedanya?
Brief Answer: Penganiayaan, merujuk adanya akibat luka pada korban, baik luka ringan maupun luka berat. Sementara yang dimaksud dengan kekerasan, tidak harus terdapat luka pada pihak korban—dengan kata lain, dapat kita simpulkan secara tidak langsung, bahwa terdapat dua jenis “perbuatan tidak menyenangkan”, yakni: secara fisik dan secara psikis.
Perbuatan tidak menyenangkan secara psikis, tidak lagi dimungkinkan untuk dijatuhkan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI yang membatalkan norma pidana terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun khusus terhadap konteks perbuatan tidak menyenangkan yang mengarah pada penggunaan benturan fisik (badaniah) dengan maksud untuk mengekang ruang gerak tubuh orang lain, maka delik perbuatan tidak menyenangkan masih dapat diterapkan keberlakuannya (oleh sebab ada unsur kekerasan didalamnya).
Analoginya sebagai berikut: tidak semua kekerasan adalah perbuatan tidak menyenangkan (sebagai contoh ketika seseorang dengan senang hati dipijat atau di-akupuntur). Sementara semua perbuatan tidak menyenangkan yang dapat dipidana, selalu berkorelasi erat dengan kekerasan yang bersifat fisik coraknya. Unsur intrinsik dari delik perbuatan tidak menyenangkan, ialah perbuatan pelaku yang mendegrasai martabat serta harkat (melecehkan) warga negara lainnya yang menjadi korban. Sehingga, suatu perbuatan yang melecehkan, sangat identik dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.
PEMBAHASAN:
Terdapat ilustrasi konkret yang patut menjadi cerminan, sebagaimana dapat direpresentasikan oleh SHIETRA & PARTNERS dengan merujuk putusan sengketa register Nomor 461/PID/2014/PT-MDN. tanggal 16 September 2014. Bermula pada tanggal 15 Agustus 2013, NETTI Br. HARAHAP bersama RAHMAT BARUS, dan SUPRIANA RITONGA sedang bekerja membuat sopo-sopo (gubuk) di lahan kosong di wilayah Desa Siboris Lombang, Kabupaten Padanglawas Utara.
Tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan NURHAWANI HARAHAP lalu menjumpai NETTI HARAHAP kemudian Terdakwa melontarkan ujaran ‘pencuri tanah ngak tahu’ sembari mendorong tubuh NETTI HARAHAP dengan mempergunakan kedua tangannya sehingga NETTI HARAHAP hampir terjatuh ke tanah, sementara NURHAWANI HARAHAP mengangkati lalu membuang kayu-kayu untuk membuat sopo-sopo (gubuk) tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa, maka NETTI Br. HARAHAP merasa tidak senang lalu melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses pidana. [Note SHIETRA & PARTNERS: Sebagaimana kita simpulkan fakta hukum” kekerasan demikian oleh pelaku, tidak mengakibatkan luka fisik bagi korban.}
Selanjutnya Terdakwa didakwa serta diancam pidana berdasarkan norma Pasal 335 ayat (1) Ke-1e KUHP. Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dalam register Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Psp.Gnt tanggal 15 April 2014, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa SOPINA Br. HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN’;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.”
Pihak Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, dengan dalil bahwa korban Netti boru Harahap dengan Tedakwa bertengkar dikarenakan korban mengklaim tanah tempat membangun sopo-sopo (pondok) yang dilakukan korban adalah milik orang tua korban, sementara Terdakwa juga mengklaim milik orang tuanya, sehingga dapat ditarik kesimpulan: masih terdapat sengketa perdata tentang kepemilikan dalam perkara pidana ini.
Begitupula sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Januari 2014 perkara Nomor 01/PUU-XI/2013, frasa “suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan”, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (artinya tidak berlaku lagi) namun Majelis Hakim tetap memutus perkara ini dengan menggunakan unsur kualifikasi “perbuatan tidak menyenangkan” (Pasal 335 KUHP) yang sudah tidak berlaku lagi secara yuridis-formil.
Dimana terhadapnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan serta amar putusan yang menarik untuk disimak, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;
“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Psp.Gnt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Psp.Gnt tanggal 15 April 2014, memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa meskipun saksi korban dan Terdakwa masing-masing mengklaim bahwa tanah tempat untuk membangun sopo-sopo (podok) oleh saksi korban, masing-masing mengklaim milik orang tua mereka, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa yang berkesimpulan bahwa ada sengketa perdata dalam perkara pidana ini, karena perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa terlepas dari apakah tanah tempat mendirikan sopo-sopo (pondok) tersebut millik Terdakwa atau bukan; [Note SHIETRA & PARTNERS: Perdata ya perdata, pidana ya pidana.]
“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Terdakwa bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Januari 2014 Nomor 01/PUU-XI/2013, frasa ‘suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan’ telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat / artinya tidak berlaku lagi, akan tetapi unsur-unsur lainnya masih tetap berlaku, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP menjadi menyatakan ‘barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain’; [Note SHIETRA & PARTNERS: Mengancam akan memukul oleh seseorang kepada warga negara lain, dapat diartikan melanggar dan dapat diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Ironinya, dalam praktik, kalangan kepolisian menolak memproses laporan warga yang terkena ancaman pemukulan, dimana pihak kepolisian menyatakan bahwa tiada larangan untuk mengancam memukul—sekalipun rumusan deliknya pada Pasal 335 KUHP telah sangat jelas.]
“Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutannya serta Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP tersebut masih mengikutkan frasa ‘suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan’ yang sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah terbukti melarang saksi Netti br Harahap untuk tidak melanjutkan membangun sopo-sopo (pondok) di lahan kosong wilayah Desa Siboris Lombang Kec. Barumun Tengah Kab. Padang Lawas dengan menyatakan ‘Pencuri tanah’ jangan bangun di sini, ini wilayah Unte Rudang Bangun kalian di Siboris Dolok, ini tanah orang tua kami, ucapan tersebut merupakan paksaan agar orang lain in cassu saksi korban untuk tidak melakukan sesuatu (membuat sopo-sopo atau pondok);
- Bahwa Terdakwa terbukti mendorong wajah saksi Netti br Harahap dengan menggunakan tangan kirinya dan mendorong bahu sebelah kiri saksi Netti Br Harahap dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi Netti Br Harahap hampir jatuh ke tanah, perbuatan tersebut merupakan tindakan kekerasan;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri, sesuai dengan unsur ad.3 dari Pasal 351 Ayat 1 ke-1 KUHP;
“Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 14 dan 15 dalam menguraikan unsur ad.3 akan tetapi dengan kwalifikasi ‘perbuatan tidak menyenangkan’ yang sudah tidak berlaku lagi, oleh karena itu kwalifikasi tersebut harus diperbaiki;
“Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga perlu diperbaiki dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi adalah adil dan patut dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dengan menerapkan Pasal 14 Huruf (a) Angka (1) KUHP tentang pidana bersyarat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan nomor 119/Pid.B/2014/PN.Psp.Gnt tanggal 15 April 2014, harus diperbaiki sepanjang tentang kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah;
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Psp.Gnt tanggal 15 April 2014, sepanjang mengenai kwalifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SOPINA Br. HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri’;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM