(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

13 November, 2018

Menuntut Bonus Kinerja, Bergantung pada Hasil Capaian Target Penghasilan Perusahaan

LEGAL OPINION
Question: Kalau soal upah yang kurang atau tidak dibayarkan, jelas bisa dituntut. Tapi gimana kalau masalahnya, kantor tidak mau bayar bonus target penjualan, bisa dituntut ke pengadilan? Gaji pokok kami selaku tenaga marketing itu kecil, biasanya kami mengandalkan uang bonus untuk menghidupi keluarga.
Brief Answer: Sepanjang tingkat Upah bulanan telah sesuai Upah Minimum Regional maupun Sektoral, maka perjanjian berupa bonus hasil kerja sangat bergantung pada variabel terikat seperti pencapaian hasil target penjualan / penghasilan perusahaan Pemberi Kerja. Terlebih bila gugatan pembayaran “upah bonus” diajukan tatkala Pemberi Kerja sedang mengalami defisit keuangan. Kecuali, bila kesepakatannya ialah bonus penjualan per produk / jasa terjual, bukan terkait target kinerja perusahaan pada keseluruhan.
PEMBAHASAN:
Terdapat ilustrasi konkret yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 3 November 2016, perkara antara:
- I WAYAN SUARTANA, sebagai sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
- MANAJEMEN HOTEL AYODYA RESORT BALI, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Gugatan ini seputar perselisihan tentang Bonus tahun buku 2014, dimana Tergugat tidak memberikan bonus tahun 2014 yang mana bila merujuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 17.1, bonus tahunan dibagikan selambat-lambatnya bersamaan dengan gaji bulan April tahun berikutnya, dalam hal ini bonus tahun 2014 seyognyanya dibagikan selambatnya bulan April 2015.
Adapun kaedah Pasal 17.2.D.1 PKB mengatur: “dalam hasil keuangan hotel yang sebenarnya pada tahun yang bersangkutan kurang dari 100% dari rencana keuntungan maka besarnya bonus tahunan tergantung dari kebijakan pengusaha.”
Terjadi beberapa kali pembicaraan dan pada rapat bulanan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 4 Juni 2015, dimana Tergugat menyampaikan bahwa bonus masih menunggu keputusan / kebijakan pihak Owning Company. Karena tidak tercapai titik-temu perihal bonus, maka permasalahan ini dibawa ke hadapan Dinas Tenaga Kerja untuk difasilitasi perundingannya, namun Tergugat menyatakan secara verbal : tidak memberikan Bonus tahun 2014. Karena deadlock, pihak Mediator kemudian menerbitkan surat Anjuran tertanggal 28 Desember 2015 yang menganjurkan agar pihak pengusaha dapat mempertimbangkan memberikan bonus sesuai dengan isi PKB yang besarnya sesuai kebijakan perusahaan.
Tergugat kembali menolak isi dalam Anjuran, dengan alasan: ”dikarenakan tidak adanya pencapaian target di tahun 2014 maka bonus untuk tahun 2014 belum dapat diberikan.” Penolakan Tergugat semata didasarkan pada alasan, pencapaian tahun 2014 tidak mencapai 100% dari rencana keuangan.
Pasal 17.1 PKB memiliki pengaturan: ”Apabila keadaan keuangan hotel mengijinkan, setiap tahun akan dibagikan bonus kepada setiap karyawan tetap. Bonus tahunan akan dibagikan selambat lambatnya bersamaan dengan gaji bulan April tahun berikutnya.” Dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 17.2 d 1 yang mengatur: ”Dalam hasil keuangan Hotel yang sebenarnya pada tahun yang bersangkutan kurang dari 100% dari rencana keuntungan maka besarnya bonus tahunan tergantung dari kebijakan pengusaha.”
Argumentasi pihak Penggugat berikut ini cukup menarik: Alasan Tergugat tidak memberikan bonus seperti angka poin 8 adalah sangat tidak bisa diterima karena telah nyata dalam kesepakatan bahwa bila tidak tercapai atau kurang dari 100% rencana keuntungan (GOP), maka besarnya bonus tergantung kebijakan pengusaha, bukan tidak memberikan bonus sama sekali. [Note SHIETRA & PARTNERS: Sehingga isu hukum utama dalam perkara ini ialah: Apakah kebijakan Pengusaha demikian, dapat dipaksakan oleh pihak Pekerja?]
Secara resmi Tergugat menyampaikan bahwa pencapaian GOP tahun buku 2014 adalah 73.31%. Begitu pun untuk tahun 2012 dan 2013, Tergugat tidak memberikan bonus. Namun pihak Penggugat mendalilkan, Perjanjian Kerja Bersama Pasal 17.2 C dapat ditafsirkan, bila GOP mencapai 105% maka bonus yang diberikan adalah sebesar 100%, maka angka optimal demikian menjadi dasar perhitungan besarnya bonus secara proporsional yang pencapaian targetnya kurang dari 100%.
Penggugat kemudian menyampaikan bukti berupa data-data pada saat Tergugat dengan kebijaksanaannya pernah memberikan bonus sekalipun pencapaian kurang dari target (GOP) sebagaimana skema acuan diatas, yakni 100/105 X pencapaian GOP, antara lain sebagai berikut:
- Tahun 2001 pencapaian GOP 94.31%, bonus yang diberikan adalah 150% upah untuk seluruh pekerja yang berhak sesuai PKB (murni sesuai kebijaksanaan);
- Tahun 2004 pencapaian GOP 110.36%, bonus yang diberikan kepada seluruh pekerja yang berhak adalah sebesar 105.10%, dari upah masing masing pekerja dimana Tergugat menggunakan kebijaksanaan dengan perhitungan rumus 100/105 dikalikan 110.36%;
- Tahun 2005 pencapaian GOP 88.03%, setelah melalui mediasi Tergugat memberikan bonus kepada seluruh pekerja yang berhak sebesar 50% upah masing masing pekerja + Rp25.000;
- Tahun 2007 pencapaian GOP 125.90%, bonus diberikan sebesar 119.9 % upah masing masing pekerja dan Tergugat menggunakan kebijaksanaan dengan perhitungan rumus 100/105 dikalikan 125.90%;
- Tahun 2008 pencapaian GOP 135.83%, bonus diberikan sebesar 129.36% upah masing masing pekerja yang berhak berasal dari kebijaksanaan Tergugat dengan perhitungan rumus100/105 dikalikan 135.83%;
- Tahun 2009 pencapaian 80.33% (dibawah 100%) bonus diberikan sesuai kebijaksanaan sebesar 50% upah masing masing pekerja yang berhak walaupun kalau menggunakan kebijaksanaan dengan perhitungan rumus sama seperti saat pencapaian diatas 100% adalah 100/105 dikalikan 80.33% adalah sebesar 76.50%;
- Tahun 2010 pencapaian GOP sebesar 100.94%, bonus diberikan sebesar 80% upah masing masing pekerja yang berhak walaupun kalau menggunakan kebijaksanaan dengan perhitungan sama seperti saat pencapaian diatas 100 % adalah rumus 100/105 dikalikan 100.94% adalah sebesar 96.13%;
- Tahun 2011 pencapaian GOP sebesar 90.24%, bonus yang diberikan sebesar 50% upah masing masing pekerja yang berhak walaupun kalau menggunakan kebijaksanaan Tergugat sama saat pencapaian diatas 100% menggunakan rumus 100/105 dikalikan 90.24% adalah sebesar 85.94%;
- Tahun 2014 pencapaian sebesar 73.31%, sesuai kebijaksanaan dan perhitungan/rumus Tergugat yang biasa digunakan saat pencapaian lebih dari target adalah 100/105 dikalikan 73.31% adalah sebesar 69.82%. Dan demi rasa keadilan dan transparansi kebijakan dalam menghitung bonus, maka yang seharusnya Tergugat berikan kepada Penggugat pada bulan April 2015 yaitu sebesar 69.82% dari upah masing masing pekerja yang berhak.
Kronologi historis demikian menunjukan, bagaimana Tergugat mengartikan kebijaksanaan dengan sikap yang kurang transparan, dimana saat pencapaian melebihi target maka perhitungan yang dipakai jelas dan menggunakan rumus yang ada. Akan tetapi, disaat tidak memenuhi target pencapaian, maka kebijaksanaan yang digunakan “sesuai selera”, dan bahkan bermaksud tidak memberikan sama sekali bonus seperti bonus tahun buku 2014.
Untuk itu, dalam gugatan ini, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan dan membayarkan bonus tahun buku 2014 kepada pekerja yang berhak, sebesar 69.82% upah masing masing pekerja. Sementara dalam sanggahannya pihak Perusahaan mendalilkan, lebih khusus diperjanjikan pula apabila target pencapaian keuntungan di bawah 100% pada Pasal 17.2 d 1, yaitu besarnya bonus sesuai dengan kebijaksanaan Pengusaha, dan atau bila melebihi 105% pada Pasal 17.2 d 2, dimana besarnya tambahan bonus akan tergantung dari pada kebijaksanaan pengusaha. [note SHIETRA & PARTNERS: Kami menyebutnya sebagai “aturan gimmick”.]
Berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama tersebut, karena target pencapaian keuntungan untuk tahun buku 2014 tidak mencapai 100%, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengusaha (yakni Direksi dan Komisaris PT. Banigati Betegak) agar memberikan kebijaksanaannya untuk memberikan bonus kepada Karyawan Ayodya Resort Bali.
Namun permohonan Tergugat untuk memberikan kebijaksanaan, ternyata “tidak dikabulkan” oleh Pengusaha, oleh karenanya Tergugat tidak bisa memenuhi keinginan Karyawan Tetap Ayodya Resort Bali untuk mendapatkan Bonus untuk Tahun Buku 2014. Pemberian bonus atau pun tidak ada pemberian bonus didalam hal ini, menurut pendapat Tergugat, sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan Pengusaha, dan bukan atas keputusan dari Tergugat, juga tidak didasarkan atas rumusan perhitungan yang baku.
Dalam hal target keuntungan tidak mencapai 100%, maka bonus diberikan atau tidak, diberikan sepenuhnya berdasarkan atas kebijaksanaan Pengusaha. [Note SHIETRA & PARTNERS: Pengaturan yang sumir, realisasinya pun sumir.] Bonus yang pernah diberikan kepada karyawan Ayodya Resort Bali sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat yakni untuk tahun buku 2001, 2005, 2009, dan 2011, pada saat mana target saat keuntungan perusahaan tidak mencapai 100%, adalah sepenuhnya atas kebijaksanaan Pengusaha, tidak atas kebijaksanaan Tergugat. [Note SHIETRA & PARTNERS: Secara yuridis, Tergugat merupakan pihak Pengusaha itu sendiri—alias, “akrobatik” kata-kata.]
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar kemudian menjatuhakn putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.DPS tanggal 16 Mei 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“menimbang bahwa berdasarkan pada bukti Tergugat yang diberi tanda T2 dan T3 tersebut diatas dan mengacu pada dalil Penggugat dan Tergugat yang saling mendalilkan dengan menyebutkan pencapaian keuntungan Hotel Ayodya Resort Bali tahun 2014 sebesar 73.31% dari rencana keuntungan, menurut Majelis Hakim telah terbukti kondisi keuangan Hotel Ayodya Resort Bali tahun 2014 tidak mengijinkan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama Hotel Ayodya Resort Bali yang selengkapnya berbunyi ‘apabila keadaan keuangan hotel mengijinkan setiap tahun akan dibagikan bonus kepada setiap karyawan tetap bonus tahunan akan dibagikan selambat-lambatnya bersamaan gaji bulan April tahun berikutnya’. Keadaan keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi GOP (pencapaian keuntungan) tahun 2014 kurang dari 100% tepatnya sebesar 73.31 % dari rencana keuntungan;
“Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dalam kaitanya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ternyata pengusaha tidak selalu memberikan bonus tahunan utamanya pada saat kondisi GOP (pencapaian keuntungan) dibawah 100% dari rencana keuntungan pada tahun bersangkutan dengan demikian pemberian bonus pada saat kondisi GOP (pencapaian keuntungan) dibawah 100% dari rencana keuntungan, bukanlah merupakan kebiasaan yang bisa menjadi hukum melainkan bentuk implementasi Pasal 17.2.d.1 Perjanjian Kerja Bersama Hotel Ayodya Resort Bali dimana esensi pokoknya menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan pengusaha untuk memberikan atau tidak memberikan bonus tahunan dan seterusnya;
MENGADILI :
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.”
Pihak Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa oleh karena pencapaian keuntungan tidak memenuhi target sebesar 100% maka berdasarkan Pasal 17 ayat (17.1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB), bonus tahunan tidak dapat diberikan lagi karena keadaan keuangan yang tidak memungkinkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I Wayan Suartana tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I WAYAN SUARTANA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM