(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

01 November, 2018

Beda Tidak Bayar Upah & Kurang Bayar

LEGAL OPINION
Question: Benar ya, kalau tiba-tiba tidak dikasih gaji selama 3 bulan atau lebih, secara berturut-turut, maka karyawan bisa minta gugat PHK (pemutusan hubungan kerja) ke pengadilan, dengan minta kompensasi pesangon dua kali besaran pesangon normal?
Brief Answer: Terlebih dahulu bedakan antara “tidak membayar upah” dan “kurang membayar upah”. Keduanya memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda satu sama lain. Hak bagi Pekerja / Buruh untuk mengajukan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), khusus hanya dalam konteks “tidak dibayarkannya” Upah selama 3 bulan berturut-turut, bukan dalam konteks “kurang bayar”.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah contoh kasus akibat dicampur-adukkannya antara “kurang bayar” terhadap “tidak membayar” suatu upah, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 898 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 7 Desember 2016, perkara antara:
- PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- 24 orang Pekerja, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Mungkin tepat kiranya bila disebutkan bahwa sengketa perburuhan dalam perkara ini diperkeruh dan dibuat semakin panas, justru oleh “percikan api” yang cetuskan oleh pihak Tim Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang menerbitkan surat Anjuran tertulis, dengan substansi yang saling bertolak-belakang antar butir di dalamnya, sebagai berikut:
1. Agar Pihak Pengusaha PT. WSSI membayar selisih upah pekerja / Sdr. Roni Abdi Saputra dan kawan-kawan dari Januari 2014 hingga Maret 2014 berdasarkan UMSP Provinsi Riau tahun 2014;
2. Agar Pihak Pengusaha PT. WSSI yang telah mengakhiri hubungan kerja Pekerja / Sdr. Roni dkk dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada Pekerja / Sdr. Roni dkk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Ayat (2), terhitung waktu sejak pertama kali Pekerja / Sdr Roni dkk bergabung diperusahaan hingga Maret 2014, yaitu memberikan kompensasi uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) serta berhak untuk menerima hak-hak lainnya yang belum dibayarkan oleh pengusaha sampai selama proses perselisihan berlangsung dan/atau penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dibayarkan secara sekaligus;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini.”
Sekalipun Mediator Disnaker telah sangat memberi “angin surga” bagi kalangan Pekerja, namun Para Penggugat menolak Anjuran Mediator demikian, dengan alasan karena didalam anjuran poin 1 “Pengusaha dianjurkan hanya membayar kekurangan upah dari Januari 2014 sampai dengan Maret 2014”, sementara upah Para Penggugat hanya dibayar Rp550.000 sejak Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 dan tidak terteranya nama Sdr. INI dan nama Sdr. Kamarudin dalam anjuran tersebut.
Dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, upah Para Penggugat hanya dibayar Rp550.000 setiap bulannya oleh Tergugat, yang apabila diperhitungkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral, upah minimum yang ditetapkan pemerintah ialah sebesar Rp1.875.000,00 untuk setiap bulannya, sehingga terjadi kekurangan setiap bulan nya sebesar Rp1.325.000,00.
Terhitung sejak tanggal 1 April 2015, Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat, sampai dengan saat gugatan ini diajukan. Untuk itu Para Penggugat menuntut penerapan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Pekerja / Buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal pengusaha melakukan perbuatan, yang salah satunya ialah: Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
Dengan tidak dibayarnya upah Para Penggugat terhitung sejak tanggal 1 April 2015, dan kurang-nya pembayaran upah sejak Januari 2014 s/d Maret 2015, maka Tergugat telah melanggar Pasal 169 UU Ketenagakerjaan, “sehingga Para Penggugat berhak mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.
Sementara PHK yang terjadi akibat pemberlakuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengakibatkan Para Penggugat berhak mendapat mendapat kompensasi uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Terpancing oleh godaan pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang memberi “ide” untuk menuntut hak normatif dengan mendaku pada kaedah Pasal 169 UU Ketenagakerjaan, alhasil gugatan ini diajukan dengan harapan yang melambung, dengan klaim tuntutan yang tampaknya kemungkinan besar tak akan dapat dipenuhi oleh perusahaan yang memang kondisi keuangannya telah kolaps dan non aktif.
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 14 Maret 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja, secara tunai dan sekaligus yang keseluruhannya dibulatkan berjumlah Rp1.906.305.765,00;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp426.000,00;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Albert Einstein pernah menyatakan, dengan mendefinisikan masalah secara tepat, maka separuh masalah telah teratasi. Kegagalan kita untuk menerjemahkan (memilah, menganalisa, dan kemudian men-sintesa-nya kembali) suatu permasalahan yang kita hadapi, maka yang akan terjadi ialah suatu gerakan “salah-kaprah”.
Selanjutnya pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa karena para Pekerja sudah tidak pernah bekerja lagi selama satu tahun lebih, yaitu semenjak Maret 2014 sampai dengan Maret 2015, dan dibuktikan bahwa mereka telah mencairkan klaim jaminan hari tua kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Dimana terhadap keberatan pihak Pengusaha, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2016 dihubungkan dengan putusan Judex Facti / Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum menyatakan Tergugat / Pemohon Kasasi terbukti melanggar ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, efisiensi karena petitum Para Penggugat / Para Termohon Kasasi tegas mengacu pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tidak membayar upah yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dengan perhitungan sebagai berikut: ...; Upah Proses Menuju Pemutusan Hubungan Kerja 6 (Enam) Bulan Upah: ...;
“Bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah benar dipertimbangkan Judex Facti bahwa yang benar Tergugat / Pemohon Kasasi bukan tidak membayar upah tepat waktu, melainkan membayar kurang upah dari upah yang seharusnya yang menjadi hak dari Para Penggugat / Para Termohon Kasasi;
“Bahwa pembayaran tersebut telah berlangsung berbulan-bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 dengan adanya pembayaran terakhir yang dikenal dengan nama uang sagu hati. Sagu hati merupakan budaya lokal yang dapat diartikan untuk menetralisir sesuatu kejadian yang kurang enak antara dua pihak, sebagaimana bukti pembayaran T-6 sampai dengan T-27, yang telah benar dipertimbangkan Judex Facti;
“Bahwa dengan telah diterimanya uang sagu hati tersebut dikaitkan dengan maknanya, benar antara para pihak telah menerima dan sepakat dan menganggap permasalahan yang timbul antara para pihak telah selesai, namun tidak dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
“Bahwa dengan adanya tuntutan mohon keadilan ‘ex aequo et bono’, dan fakta-fakta sebagaimana berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat / Para Termohon Kasasi dan Tergugat / Pemohon Kasasi, dan keterangan saksi-saksi Tergugat / Pemohon Kasasi, diperoleh fakta hukum:
1. Selama tidak ada pekerjaan Januari 2014 - Maret 2015 upah para pekerja dibayar sejumlah Rp550.000,00 / bulan, dan terakhir uang sagu hati Rp500.000,00;
2. Bahwa benar selama 1 (satu) tahun lebih perusahaan tidak aktif karena macet;
3. Tidak ada bukti bahwa perusahaan dapat aktif atau beroperasi secara normal kembali;
4. Bahwa telah tercapai penyelesaian perselisihan dengan tata cara kearifan lokal ‘sagu hati’;
“Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut adil menyatakan putus hubungan kerja (PHK) dengan uang kompensasi untuk masing-masing Para Penggugat 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses 6 (enam) bulan upah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dengan perhitungan sebagai berikut: Nama ... ; Uang kompensasi PHK ... ; Upah proses ...;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN Pbr. Tanggal 23 Juni 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr. tanggal 23 Juni 2016;
“MENGADILI SENDIRI:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat, sejak putusan Judex Facti diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada masing-masing Penggugat / Para Penggugat, Roni Abdi Saputra sampai dengan INI (24 orang), masing-masing 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai berikut: ...;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM