Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Kredit yang Pelunasannya telah Dijamin Agunan), Tidak Berhak Mempailitkan Debitor

LEGAL OPINION
Question: Memangnya dibolehkan oleh hukum, jika ada kreditor yang sudah punya agunan aset milik debitor sebagai jaminan pelunasan piutangnya yang diikat Hak Tanggungan maupun Fidusia, masih juga mau mempailitkan debitornya, sementara upaya hukum seperti eksekusi Hak Tanggungan saja belum pernah mereka lakukan, tapi secara serta-merta mau mempailitkan debitornya?
Brief Answer: Kepailitan merupakan “the last resort”, dimana Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya telah membakukan kaedah preseden, bahwasannya kepailitan sebagai “ultimum remedium” (karena juga berimbas terhadap kepentingan kreditor lain yang mungkin menghendaki agar sang debitor tidak dipailitkan), dalam pengertian bahwa kepailitan tidak dapat ditempuh sebagai solusi, sepanjang upaya hukum lain sebagai alternatifnya belum ditempuh, semisal dengan terlebih dahulu menempuh upaya hukum biasa seperti melelang mengeksekusi Sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki sang kreditor.
Ketika kreditor pemegang Hak Tanggungan justru mempailitkan debitornya, sementara terhadap agunan yang sebelumnya telah diberikan oleh sang debitor sebagai jaminan pelunasan piutang, tidak juga dilelang eksekusi Hak Tanggungan oleh kreditor bersangkutan, maka itikad buruk apa dibalik niat untuk mempailitkan debitornya tersebut?
Secara yuridis-logis, yang paling berkepentingan untuk mempailitkan seorang / suatu debitor, ialah Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen yang tidak memegang agunan sebagai jaminan pelunasan piutang, bukan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan yang sewaktu dapat melakukan parate eksekusi ketika debitornya wanprestasi.
PEMBAHASAN:
Sifat kepailitan sebagai “ultimum remedium”, tampak tertuang dalam berbagai preseden / yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain putusan Mahkamah Agung RI sengketa Homologasi dalam perkara PKPU register Nomor 83 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 23 Oktober 2015, antara:
- MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Kreditor lainnya; melawan
1. PT. BAKRIE TELECOM Tbk., selaku Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon PKPU; dan
2. PT. NETWAVE MULTI MEDIA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon PKPU.
Terhadap perkara tersebut, telah terjadi homologasi sehingga kepailitan tidak sampai terjadi. Namun pihak pemerintah justru menghendaki agar sang sang debitor dinyatakan pailit. Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan yang penting untuk disimak, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa dalam perkara PKPU bila perdamaian berhasil dilakukan, maka semua pihak yang telah menyatakan diri ikut sebagai pihak ‘penagih’ wajib tunduk pada isi putusan damai tersebut;
- Bahwa dengan tercapainya voting suara, maka pihak yang kalah wajib tunduk pada isi perdamaian tersebut, sekalipun dalam pemungutan suara yang bersangkutan kalah suara, berbeda bila perdamaian tidak tercapai, maka akan dilanjutkan dengan ‘pernyataan Pailit’ bagi debitur;
- Bahwa sesungguhnya tidak demikian fakta yang terjadi dalam perkara ini karena justru perdamaian yang melibatkan 375 kreditur termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, telah berhasil barulah pihak Pemerintah i.c. Kominfo menyatakan tidak dapat menerima isi perdamaian tersebut dan meminta agar Termohon dinyatakan pailit;
- Bahwa sangat tidaklah adil bila karena kesalahan yang tidak fatal sekali tersebut menyebabkan 344 orang kreditur akan sangat dirugikan karena mereka tidak lagi memungkinkan untuk menerima pembayaran piutang secara penuh;
- Bahwa selaku pihak Pemerintah seharusnya pihak Pemohon Peninjauan Kembali-lah yang mempunyai kewajiban moril untuk mendorong pihak-pihak agar terjadi perdamaian dalam suatu perkara perdata incloud beberapa putusan Kepailitan di Mahkamah Agung, bukan sebaliknya;
- Bahwa filsafat kepailitan yang lazim dalam menjatuhkan putusan, yang amarnya untuk menyatakan seseorang / Badan Hukum ‘Pailit’ sebisa mungkin harus dihindari dikarenakan penjatuhan pailit adalah merupakan langkah terakhir / ultimatum remidium;
- Bahwa lagi pula novum tidak bersifat menentukan, sehingga permohonan Peninjauan Kembali ditolak karena tidak terdapat suatu kekhilafan dan ataupun suatu kekeliruan yang nyata;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
“M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA tersebut.”
Dalam perkara terpisah, kaedah preseden demikian juga dapat dijumpai dalam putusan Mahkamah Agung Ri sengketa kepailitan 4 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 12 Mei 2016, perkara antara:
1. ANDI MIRIAM AMIRUDDIN, S.Psi.; 2. lr. SUJATNO POLINA, M.BA, sebagai Pemohon Kasasi I dan II, semula selaku Pemohon Pailit I dan II; melawan
- PT. LIFESTYLE RESIDENTIAL, selaku Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.
Singkatnya, Pemohon Pailit merupakan konsumen produk property yang dibangun oleh Termohon Pailit, namun karena property tidak kunjung dibangun dan diserahkan, sekalipun konsumen telah membayar, maka kepailitan ini diajukan terhadap sang perusahaan developer, akan tetapi permohonan pailit ternyata ditolak oleh Pengadilan Niaga, sehingga kasasi ini diajukan oleh sang konsumen. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon berupa pengikatan atas jual beli atas bangunan rumah yang tidak dapat diselesaikan oleh Termohon, pertimbangan Judex Facti telah tepat karena yang timbul dalam hubungan kedua belah pihak adalah wanprestasi biasa yang dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan biasa, pengajuan melalui kepailitan adalah ultimum remedium sifatnya, lagipula pembuktian perkara ini tidaklah sederhana;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. ANDI MIRIAM AMIRUDDIN, S.Psi. dan II. lr. SUJATNO POLINA, M.BA. tersebut.”
Catatan Penutup SHIETRA & PARTNERS :
Bercermin dari dua kaedah preseden diatas, Mahkamah Agung RI telah secara konsisten berpendirian bahwa sikap “fatalistis” yang seketika mempailitkan suatu debitor, adalah suatu kesewenangan-wenangan yang menyerupai penyalah-gunaan lembaga hukum kepailitan.
Jika masih terdapat langkah hukum nonkepailitan, namun pihak kreditor seketika itu juga mencoba mempailitkan sang debitor, maka itikad apakah yang tersembunyi dibalik niat / motif demikian? Sehingga fakta hukum tersebut secara implisit terkandung pesan moril yang sangat jelas: ada unsur kesengajaan untuk “mematikan” sang debitor.
Untuk itu, kita tidak dapat memandang rezim hukum kepailitan semata berdasarkan paradigma Undang-Undang tentang Kepailitan semata, namun juga terkait erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang saling relevan kait-mengkait. Salah satunya ialah keberlakuan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan.
Ketika suatu kreditor telah terjamin pelunasan piutangnya sekalipun sang debitor wanprestasi (ingkar janji) melunasi, dengan mengikat agunan lewat instrumen Sertifikat Hak Tanggungan, maka selain merupakan salah-kaprah, juga menjadi sebentuk kesewenangan-wenangan yang memiliki imbas bagai “efek berantai” bagi kreditor lainnya, terutama bagi kalangan Kreditor Konkuren yang sama sekali tidak di-cover pelunasan hutangnya oleh suatu bentuk agunan.
Terlepas dari apapun motif terselubung manuver bisnis sang kreditor yang berniat mempailitkan debitornya, Mahkamah Agung telah membuat pendirian secara sangat eksplisit, bahwa “kepailitan merupakan ultimum remedium”, dan tidak dapat ditafsirkan berbeda dari itu, terutama ketika suatu kreditor pemegang jaminan kebendaan bahkan sama sekali belum mencoba memulihkan haknya dengan upaya hukum biasa seperti mengeksekusi agunan lewat lelang eksekusi Hak Tanggungan.
Salah satu kaedah paling penting yang ditegaskan secara tersurat oleh Mahkamah Agung dalam ilustrasi kasus konkret diatas, ialah bahwa kepailitan dapat berimbas terhadap banyak kreditor lainnya. Jangan hanya karena satu pihak kreditor, banyak pihak kreditor lainnya terancam kepentingannya. Bila kepailitan semata diajukan karena sang kreditor pemohon pailit merupakan kreditor dengan jumlah piutang terbesar, maka hal tersebut menjelma rezim diktatoriat kreditor dengan jumlah piutang terbesar.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan