(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

05 November, 2018

Kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Kredit yang Pelunasannya telah Dijamin Agunan), Tidak Berhak Mempailitkan Debitor

LEGAL OPINION
Question: Memangnya dibolehkan oleh hukum, jika ada kreditor yang sudah punya agunan aset milik debitor sebagai jaminan pelunasan piutangnya yang diikat Hak Tanggungan maupun Fidusia, masih juga mau mempailitkan debitornya, sementara upaya hukum seperti eksekusi Hak Tanggungan saja belum pernah mereka lakukan, tapi secara serta-merta mau mempailitkan debitornya?
Brief Answer: Kepailitan merupakan “the last resort”, dimana Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya telah membakukan kaedah preseden, bahwasannya kepailitan sebagai “ultimum remedium” (karena juga berimbas terhadap kepentingan kreditor lain yang mungkin menghendaki agar sang debitor tidak dipailitkan), dalam pengertian bahwa kepailitan tidak dapat ditempuh sebagai solusi, sepanjang upaya hukum lain sebagai alternatifnya belum ditempuh, semisal dengan terlebih dahulu menempuh upaya hukum biasa seperti melelang mengeksekusi Sertifikat Hak Tanggungan yang dimiliki sang kreditor.
Ketika kreditor pemegang Hak Tanggungan justru mempailitkan debitornya, sementara terhadap agunan yang sebelumnya telah diberikan oleh sang debitor sebagai jaminan pelunasan piutang, tidak juga dilelang eksekusi Hak Tanggungan oleh kreditor bersangkutan, maka itikad buruk apa dibalik niat untuk mempailitkan debitornya tersebut?
Secara yuridis-logis, yang paling berkepentingan untuk mempailitkan seorang / suatu debitor, ialah Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen yang tidak memegang agunan sebagai jaminan pelunasan piutang, bukan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan yang sewaktu dapat melakukan parate eksekusi ketika debitornya wanprestasi.
PEMBAHASAN:
Sifat kepailitan sebagai “ultimum remedium”, tampak tertuang dalam berbagai preseden / yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain putusan Mahkamah Agung RI sengketa Homologasi dalam perkara PKPU register Nomor 83 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 23 Oktober 2015, antara:
- MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Kreditor lainnya; melawan
1. PT. BAKRIE TELECOM Tbk., selaku Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon PKPU; dan
2. PT. NETWAVE MULTI MEDIA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon PKPU.
Terhadap perkara tersebut, telah terjadi homologasi sehingga kepailitan tidak sampai terjadi. Namun pihak pemerintah justru menghendaki agar sang sang debitor dinyatakan pailit. Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan yang penting untuk disimak, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa dalam perkara PKPU bila perdamaian berhasil dilakukan, maka semua pihak yang telah menyatakan diri ikut sebagai pihak ‘penagih’ wajib tunduk pada isi putusan damai tersebut;
- Bahwa dengan tercapainya voting suara, maka pihak yang kalah wajib tunduk pada isi perdamaian tersebut, sekalipun dalam pemungutan suara yang bersangkutan kalah suara, berbeda bila perdamaian tidak tercapai, maka akan dilanjutkan dengan ‘pernyataan Pailit’ bagi debitur;
- Bahwa sesungguhnya tidak demikian fakta yang terjadi dalam perkara ini karena justru perdamaian yang melibatkan 375 kreditur termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, telah berhasil barulah pihak Pemerintah i.c. Kominfo menyatakan tidak dapat menerima isi perdamaian tersebut dan meminta agar Termohon dinyatakan pailit;
- Bahwa sangat tidaklah adil bila karena kesalahan yang tidak fatal sekali tersebut menyebabkan 344 orang kreditur akan sangat dirugikan karena mereka tidak lagi memungkinkan untuk menerima pembayaran piutang secara penuh;
- Bahwa selaku pihak Pemerintah seharusnya pihak Pemohon Peninjauan Kembali-lah yang mempunyai kewajiban moril untuk mendorong pihak-pihak agar terjadi perdamaian dalam suatu perkara perdata incloud beberapa putusan Kepailitan di Mahkamah Agung, bukan sebaliknya;
- Bahwa filsafat kepailitan yang lazim dalam menjatuhkan putusan, yang amarnya untuk menyatakan seseorang / Badan Hukum ‘Pailit’ sebisa mungkin harus dihindari dikarenakan penjatuhan pailit adalah merupakan langkah terakhir / ultimatum remidium;
- Bahwa lagi pula novum tidak bersifat menentukan, sehingga permohonan Peninjauan Kembali ditolak karena tidak terdapat suatu kekhilafan dan ataupun suatu kekeliruan yang nyata;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
“M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA tersebut.”
Dalam perkara terpisah, kaedah preseden demikian juga dapat dijumpai dalam putusan Mahkamah Agung Ri sengketa kepailitan 4 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 12 Mei 2016, perkara antara:
1. ANDI MIRIAM AMIRUDDIN, S.Psi.; 2. lr. SUJATNO POLINA, M.BA, sebagai Pemohon Kasasi I dan II, semula selaku Pemohon Pailit I dan II; melawan
- PT. LIFESTYLE RESIDENTIAL, selaku Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.
Singkatnya, Pemohon Pailit merupakan konsumen produk property yang dibangun oleh Termohon Pailit, namun karena property tidak kunjung dibangun dan diserahkan, sekalipun konsumen telah membayar, maka kepailitan ini diajukan terhadap sang perusahaan developer, akan tetapi permohonan pailit ternyata ditolak oleh Pengadilan Niaga, sehingga kasasi ini diajukan oleh sang konsumen. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon berupa pengikatan atas jual beli atas bangunan rumah yang tidak dapat diselesaikan oleh Termohon, pertimbangan Judex Facti telah tepat karena yang timbul dalam hubungan kedua belah pihak adalah wanprestasi biasa yang dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan biasa, pengajuan melalui kepailitan adalah ultimum remedium sifatnya, lagipula pembuktian perkara ini tidaklah sederhana;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. ANDI MIRIAM AMIRUDDIN, S.Psi. dan II. lr. SUJATNO POLINA, M.BA. tersebut.”
Catatan Penutup SHIETRA & PARTNERS :
Bercermin dari dua kaedah preseden diatas, Mahkamah Agung RI telah secara konsisten berpendirian bahwa sikap “fatalistis” yang seketika mempailitkan suatu debitor, adalah suatu kesewenangan-wenangan yang menyerupai penyalah-gunaan lembaga hukum kepailitan.
Jika masih terdapat langkah hukum nonkepailitan, namun pihak kreditor seketika itu juga mencoba mempailitkan sang debitor, maka itikad apakah yang tersembunyi dibalik niat / motif demikian? Sehingga fakta hukum tersebut secara implisit terkandung pesan moril yang sangat jelas: ada unsur kesengajaan untuk “mematikan” sang debitor.
Untuk itu, kita tidak dapat memandang rezim hukum kepailitan semata berdasarkan paradigma Undang-Undang tentang Kepailitan semata, namun juga terkait erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang saling relevan kait-mengkait. Salah satunya ialah keberlakuan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan.
Ketika suatu kreditor telah terjamin pelunasan piutangnya sekalipun sang debitor wanprestasi (ingkar janji) melunasi, dengan mengikat agunan lewat instrumen Sertifikat Hak Tanggungan, maka selain merupakan salah-kaprah, juga menjadi sebentuk kesewenangan-wenangan yang memiliki imbas bagai “efek berantai” bagi kreditor lainnya, terutama bagi kalangan Kreditor Konkuren yang sama sekali tidak di-cover pelunasan hutangnya oleh suatu bentuk agunan.
Terlepas dari apapun motif terselubung manuver bisnis sang kreditor yang berniat mempailitkan debitornya, Mahkamah Agung telah membuat pendirian secara sangat eksplisit, bahwa “kepailitan merupakan ultimum remedium”, dan tidak dapat ditafsirkan berbeda dari itu, terutama ketika suatu kreditor pemegang jaminan kebendaan bahkan sama sekali belum mencoba memulihkan haknya dengan upaya hukum biasa seperti mengeksekusi agunan lewat lelang eksekusi Hak Tanggungan.
Salah satu kaedah paling penting yang ditegaskan secara tersurat oleh Mahkamah Agung dalam ilustrasi kasus konkret diatas, ialah bahwa kepailitan dapat berimbas terhadap banyak kreditor lainnya. Jangan hanya karena satu pihak kreditor, banyak pihak kreditor lainnya terancam kepentingannya. Bila kepailitan semata diajukan karena sang kreditor pemohon pailit merupakan kreditor dengan jumlah piutang terbesar, maka hal tersebut menjelma rezim diktatoriat kreditor dengan jumlah piutang terbesar.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM