(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

20 November, 2018

Kejadian Bersifat Masif, FORCE MAJEURE MUTLAK

LEGAL OPINION
Question: Kebun kami gagal panen buah-buahnya, gara-gara cuaca panas ekstrim, kekeringan yang melanda satu wilayah secara merata. Buyer (pembeli) menyatakan kalau kami telah ingkar janji untuk memasok, padahal itu murni force majeur (keadaan kahar). Pemilik kebun lainnya juga mengalami paceklik yang tidak berbeda dengan kondisi kebun kami, kering kerontang, gimana mau panen, apanya yang mau dipanen dan dikirim ke pemesan? Mereka tidak mau percaya dengan apa yang kami jelaskan.
Brief Answer: Keadaan kahar dapat dibuktikan secara sederhana dengan berbagai pihak lain yang juga mengalami nasib / keadaan serupa, sehingga bukanlah lagi keadaan yang dapat dihindari secara sederhana. Bila pihak-pihak lainnya mengalami kejadian serupa, itu artinya tiada faktor niat batin untuk secara sengaja melanggar hak pihak lain. Contoh kasus pada bab pembahasan di bawah ini dapat menjadi cerminan konkret, karena cukup relevan.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa perdata register Nomor 47 K/Pdt/2015 tanggal 31 Maret 2015, perkara antara:
- PT. VOPAK TERMINAL MERAK, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
- PT. BANGUN PUTRA REMAJA, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Penggugat perusahaan pengelola pelabuhan yang merupakan pemilik sah dan pengelola Terminal Vopak. Untuk menjalankan usahanya, pada Terminal Vopak Penggugat menyediakan layanan, yang salah satunya fasilitas dermaga khusus. Tanggal 26 Desember 2010, terjadi insiden penubrukan dimana kapal milik Tergugat yaitu KMP Rosmala yang sedang berada di perairan sekitar Terminal Vopak larat ke arah selatan dan kemudian menubruk mooring dolphin Nomor 1 pada Dermaga Nomor 2 dan mooring dolphin Nomor 4 pada Dermaga Nomor 1 Terminal Vopak.
Pada saat yang bersamaan di Dermaga Nomor 2 Terminal Vopak terdapat kapal M/T Duta Bangsa, yang sedang berlabuh dan melakukan proses pemuatan kargo minyak pelumas. Karena kapal KMP Rosmala menubruk mooring dolphin Nomor 1 pada Dermaga Nomor 2 dan mooring dolphin Nomor 4 pada Dermaga Nomor 1 Terminal Vopak, tali sandar (mooring) pengait kapal M/T Duta Bangsa tertarik kapal M/V Rosmala dan mengakibatkan kerusakan pada 3 (tiga) fender dari Dermaga Nomor 2 Terminal Vopak.
Penubrukan demikian dinilai sebagai kesalahan Tergugat karena sebagai pemilik KMP Rosmala, Tergugat telah lalai dan tidak berhati-hati sehingga kapal KMP Rosmala yang seharusnya berada dalam pengawasan Tergugat larat dan tidak dapat dikendalikan dengan baik sehingga akhirnya menubruk fasilitas dermaga khusus milik Penggugat.
Ternyata juga, barulah diketahui bahwa KMP Rosmala tidak memiliki izin operasi, sebagaimana terungkap lewat Surat Keterangan Nomor UM.003/9/14/DK-12 tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, yang menerangkan bahwa berdasarkan database yang ada di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tidak terdapat kapal bernama Rosmala. Hal ini membuktikan bahwa status hukum KMP Rosmala tidak jelas, sementara menurut ketentuan Pasal 154 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, status hukum kapal ditentukan dengan melalui proses pendaftaran kapal.
Kelalaian Tergugat yang menyebabkan terjadinya penubrukan fasilitas dermaga khusus milik Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yakni atas dasar:
- Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”
- Pasal 1366 KUHPerdata: “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”
- Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Ketentuan tubrukan kapal diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), antara lain diatur sebagai berikut:
- Pasal 544a KUHD: “Terhadap benturan atau sentuhan kapal dengan barang bergerak atau barang tetap, ketentuan-ketentuan bab usaha berlaku pula. Kapal yang membentur atau menyentuh barang lain yang tetap atau dipautkan kerugian, kecuali bila ternyata bahwa benturan atau sentuhan tidak disebabkan pada sesuatu yang tetap, yang diterangi secukupnya, bertanggung-jawab untuk oleh kesalahan kapal.”
- Pasal 536 KUHD: “Bila tubrukan kapal itu adalah akibat kesalahan dari salah sebuah kapal yang bertubrukan, atau kesalahan kapal lain, pengusaha kapal yang telah melakukan kesalahan bertanggung-jawab untuk seluruh kerugian.”
Dari hasil pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh investigator, akibat kejadian penubrukan tersebut Penggugat mengalami kerugian atas rusaknya fasilitas dermaga khusus milik Penggugat. Adapun kerusakan pada fasilitas dermaga khusus milik Penggugat tersebut antara lain:
a. Kerusakan total pada mooring dolphin bagian paling utara (MD Nomor 4) pada dermaga Nomor 1;
b. Kerusakan total pada mooring dolphin bagian paling selatan (MD Nomor 1) pada dermaga Nomor 2 dan;
c. Kerusakan pada fender yakni fender pada berthing dolphin Nomor 1 dan Nomor 2 pada dermaga Nomor 2.
Sesuai dengan Final Report Impact Damage Claim, untuk kerusakan fasilitas dermaga khusus milik Penggugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian sebesar US$ 1,252,684.67 dan Rp138.600.000,00. Namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi tanggung-jawabnya memberikan ganti-rugi kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengirimkan Surat Somasi. Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan somasi dan bahkan sama sekali tidak menanggapi undangan pertemuan yang disampaikan oleh Penggugat.
Sementara merujuk Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar dapat menahan kapal yang terkait dengan perkara perdata atas perintah tertulis pengadilan, dengan bunyi ketentuan selengkapnya sebagai berikut:
(1) Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan.
(2) Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan:
a. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau
b. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata.”
Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, untuk itu Penggugat meminta agar pengadilan memerintahkan Syahbandar Pelabuhan Merak untuk menahan KMP Rosmala, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata ini. Terhadap gugatan pihak pengelola pelabuhan, Pengadilan Negeri Serang kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 71/PDT.G/2012/PN.SRG tanggal 16 Januari 2014, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Bahwa dengan demikian tubrukan antara Kapal dengan Dermaga sebagaimana dalam kasus ini jelas bukan merupakan wewenang dalam kompetensi Mahkamah Pelayaran, sehingga pihak yang memiliki fasilitas Dermaga yang ditubruk oleh kapal lain, tentu saja mempunyai hak untuk meminta ganti-rugi atas tubrukan tersebut, terhadap pemilik kapal yang menubruk terlebih lagi dermaga bukanlah benda bĂ©rgerak;
“Bahwa upaya antisipasi dari Tergugat untuk menghindar dan cuaca buruk tersebut telah diupayakan sebelumnya, hal ini tergambar sebagaimana bukti surat T-22 dan T-23, dimana menunjukkan KMP Rosmala telah menghidupkan mesin (standby) sebelum gelombang besar datang;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri di atas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 33/PDT/2014/PT.BTN tanggal 5 Mei 2014.
Pihak pemilik dermana mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa penubrukan tersebut terjadi karena Tergugat telah lalai dan terlambat untuk mengambil tindakan kehati-hatian ketika berlayar menghadapi perubahan cuaca sehingga menyebabkan KMP Rosmala larat ke arah selatan dan kemudian menubruk struktur Terminal Vopak.
Mooring dolphin merupakan fasilitas terminal milik Penggugat, berupa struktur bangunan terbuat dari beton yang didirikan di tengah laut dekat terminal serta berfungsi sebagai tempat bagi kepada kapal-kapal yang berlabuh di terminal Pemohon Kasasi untuk mengikatkan atau menambatkan tambang / tali sandar (mooring). Dengan kata lain, mooring dolphin adalah struktur bangunan yang letaknya tetap dan tidak bergerak atau dengan kata lain mooring dolphin adalah benda yang tidak dapat menghindari atau dipindahkan untuk menghindari tubrukan.
Penggugat berhak atas penggantian kerugian terhadap seluruh biaya-biaya perbaikan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tubrukan. Penggugat berpendirian, tubrukan bukan diakibatkan oleh force majeure oleh sebab informasi tentang perubahan cuaca yang sudah diterima 1 (satu) hari sebelum insiden tubrukan terjadi.
Lagipula alasan force majeure hanya dapat dibenarkan apabila Nakhoda dan Anak Buah Kapal KMP Rosmala telah melakukan tindakan-tindakan sebaik-baiknya dan melakukan segala daya upaya semaksimal mungkin agar bahaya dapat terhindarkan. Namun demikian, Nakhoda dan Anak Buah Kapal KMP Rosmala telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan standar profesi kepelautan, dan kesalahan dalam melakukan olah gerak kapal, antara lain dengan memposisikan KMP Rosmala melintang melawan arah angin dan tidak menyiapkan mesin dalam keadaan standby mengakibatkan terjadinya insiden tubrukan, atau dengan kata lain Anak Buah Kapal KMP Rosmala belum melakukan tindakan sebaik-baiknya dan belum melakukan daya upaya semaksimal mungkin untuk memitigasi resiko, sehingga alasan force majeure tidak relevan.
Dimana terhadap keberatan demikian, Mahkamah Agung RI membuat pertimbangan serta amar putusan yang penting untuk disimak, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya act of god / peril of sea yang tidak bisa dihindari oleh Tergugat, dan Tergugat bukan satu-satunya yang kapalnya larut ketika itu, sehingga Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
“Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Vopak Terminal Merak tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. VOPAK TERMINAL MERAK tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM