(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

27 November, 2018

Hutang-Piutang tidak dapat Dicampur-Aduk dengan Jual-Beli Agunan

LEGAL OPINION
Question: Si peminjam (dana) tak kembalikan uang, di akta sudah disepakati, bahwa kalau si debitor tak lunasi hutangnya, tanahnya yang dijaminkan ke saya itu boleh saya kuasai jadi milik saya. Yang namanya sudah sepakat saat buat perjanjian kan, artinya diakui juga oleh hukum, bukan? Itu semua bank-bank besar, bisa punya banyak kantor cabang di seluruh penjuru provinsi, asal-mulanya kan, itu agunan milik debitornya yang menunggak.
Brief Answer: Jika perikatan ialah perihal perbuatan hukum hutang-piutang, maka yang dapat digugat ke muka pengadilan ialah tuntutan agar debitor diperintahkan untuk membayar / melunasi hutang-hutangnya, bukan untuk aset harta bergerak / tidak bergerak milik sang debitor diserahkan kepada pihak kreditor atau bahkan menjual agunan milik sang debitor. Bila tergugat tetap lalai menjalankan isi amar putusan, barulah harta miliknya dapat disita-eksekusi oleh jurusita pengadilan.
Akta hutang-piutang adalah perihal perikatan hutang-piutang, bukanlah dan tidak dapat dicampur-aduk dengan konstruksi jual-beli agunan ataupun penjualan agunan kepada pihak ketiga. Hanya parate eksekusi Hak Tanggungan yang dibenarkan olah Undang-Undang tentang Hak Tanggungan—diluar itu semua praktik “campur-aduk” demikian ialah ilegal.
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki norma berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Yang perlu digaris-bawahi ialah frasa “yang dibuat secara sah”. Kesepakatan yang dibuat secara melanggar hukum, jelas tidak sah, yang artinya tidak memiliki kekuatan mengikat apapun secara kontraktual perdata.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret yang cukup representatif untuk memudahkan pemahaman, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa hutang-piutang yang dialih-isukan menjadi sengketa kepemilikan tanah agunan, register Nomor 2223 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016, perkara antara:
- KARSONO, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
- KALIM, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat; dan
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Jakarta Pusat, selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat.
Bermula pada tanggal 22 Mei 1978 Tergugat selaku debitur telah meminjam uang kepada Penggugat selaku kreditur dengan jumlah Rp15.000.000,00 dengan jangka waktu selama dua tahun, yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 1980. Sebagai jaminan, Tergugat memberikan jaminan sebuah Gedung kepada Penggugat.
Sejak surat perjanjian pinjam uang ditanda-tangani, sampai jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 1980, Tergugat telah tidak beritikad baik menyelesaikan pinjaman uang kepada Penggugat. Walaupun Penggugat berkali-kali meminta kepada Tergugat agar segera dilakukan penyelesaian perjanjian pinjam uang, akan tetapi Tergugat selalu berdalil dengan cara meminta diberikan waktu. Alasan-alasan Tergugat meminta diberikan waktu tersebut, sudah sering dan berulang-ulang kali, namun terbukti Tergugat tidak pernah beritikad baik menyelesaikan kewajibannya.
Tahun 2006, ketika Penggugat datang ke tempat objek jaminan, ternyata Tergugat telah meninggalkan gedung objek jaminan dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat. Ternyata, kondisi objek jaminan pada tahun 2006 terebut, sudah diterlantarkan oleh Tergugat.
Selanjutnya Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2007, memberitahukan bahwa gedung yang menjadi objek jaminan tidak ada yang menempati, serta aliran listrik maupun air telah diputus oleh petugas yang berwenang. Karena itu Penggugat menahan gedung objek jaminan, dengan maksud mengantisipasi dikuasai pihak-pihak lain yang ada sengketa dengan Tergugat, sambil menunggu Tergugat datang menemui Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya.
Objek bangunan tersebut diterlantarkan yaitu adanya Surat dari Pemerintah Provinsi Jakarta cq. Dinas Pelayanan Pajak tertanggal 10 Oktober 2014, karena Tergugat belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek pajak tanah sejak tahun 1993.
Singkatnya, alih-alih mencantumkan pokok tuntutan (petitum) berupa agar pengadilan memerintahkan sang debitornya untuk melunasi hutang, Penggugat selaku kreditor justru meminta agar hakim menyatakan bahwa agunan sertifikat hak atas tanah milik sang debitor, menjadi milik dari Penggugat.
Terhadap gugatan sang kreditor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 538/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam pokok perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan bunganya kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp9.570.745.000,00 secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan yang ada diatasnya terletak di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor ... (tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ... ) adalah sebagai jaminan untuk pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri di atas kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta lewat putusan Nomor 566/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 1 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 538/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 12 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
“MENGADILI SENDIRI
Dalam Eksepsi:
1. Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding, kabur (obsuur libel).”
Sang kreditor mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan dengan kaedah hukum penting, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dan tidak benar menerapkan hukum karena terbukti dalam gugatan Penggugat menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah pinjam-meminjam uang atau hutang piutang dengan jaminan sebuah rumah, namun di dalam petitum gugatan menuntut supaya Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
“Bahwa sengketa Penggugat dan Tergugat bukan mengenai kepemilikan atau tuntutan tentang hak milik, sehingga barang jaminan tidak boleh dimiliki, hal ini bertentangan dengan ketertiban umum, dengan demikian tuntutan Penggugat kabur;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Karsono tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KARSONO tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM