(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

14 November, 2018

PIDANA SEBAGAI SARANA SEMPURNA UNTUK CUCI DOSA

LEGAL OPINION
Question: Maksudnya apa, dibilang kalau pidana itu bisa jadi alat bagi pelaku untuk “cuci dosa”?
Brief Answer: Sebagaimana terminologi Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenal istilah “cuci uang” (money laundring). Latar belakang tindak pidana Pencucian Uang, ialah untuk membuat dana hasil kejahatan menjadi tampak legal untuk digunakan. Tidak banyak yang memahami sisi buruk penal pidana, dimana lumrah kita jumpai komentar agar kita mempidana saja pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan warga. Namun, fakta mengatakan sebaliknya, pidana menjadi antiklimaks yang justru dapat dimanfaatkan pihak pelaku—setidaknya untuk merasa bebas dari “dosa”.
Begitupula untuk membuat seorang pelaku tindak pidana, agar dirinya dapat hidup dengan merasa bebas dari tekanan sosial, maka hukuman sanksi pidana akan dihadapi olehnya, namun dengan hukuman yang sangat ringan, tidak sebanding dengan bobot kesalahan / pelanggaran yang dilakukan olehnya.
Ketika pelaku telah dihukum pidana, maka secara moril keluarga korban tidak lagi dapat menuntut rasa bersalah ataupun tanggung jawab moril dari pelaku—yang dapat berkilah bahwa dirinya telah menjalani masa hukuman dan telah mendapat sanksi secara hukum oleh hakim di pengadilan.
PEMBAHASAN:
Secara sempurna dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan dalam kasus konkret, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI perkara “kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa” register Nomor 268 K/PID/2016 tanggal 21 Juni 2016, dimana pihak Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan disertai jatuhnya korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut norma Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berawal saat Terdakwa mengendarai mobil arah Barat ke Timur, dan sesampainya di tempat kejadian, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan sehingga Terdakwa membanting kemudi mobil ke arah kanan dan mengambil lajur jalan lawan.
Pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa mengambil lajur jalan lawan, datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor Polisi yang dikemudikan korban IRVAN berboncengan dengan saksi ULIL AMRI sehingga mengakibatkan sepeda motor menabrak bagian depan mobil sebelah kanan.
Berdasarkan surat Visum Et Reveretum yang diterbitkan oleh Puskesmas Banyorang tanggal 04 Agustus 2015, berkesimpulan korban IRVAN diperiksa dalam keadaan mayat dan mengalami:
- Kepala : terdapat satu luka memar pada pelipis kanan berbentuk bulat tidak beraturan, ukuran diameter 2,5 cm;
- Bahu : terdapat satu buah luka memar berbentuk bulat tidak beraturan, pada bahu kanan ukuran diameter 4 cm;
- Anggota gerak bawah : pada pangkal paha kanan sebelah luar terdapat dua buah luka gores;
- Pada lutut kanan sebelah luar terdapat dua buah luka lecet;
- Tulang-tulang : terdapat patah tulang tertutup pada paha kanan.
Sementara dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa karena mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Terhadap tuntutan pihak Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Ban tanggal 07 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1) Menyatakan Terdakwa ... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang’;
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5) Memerintahkan agar barang bukti berupa:
a. 1 unit mobil ... No. Pol ...;
b. 1 lembar STNK mobil ... No. Pol ...;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
Dalam tingkat banding, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 342/PID.SUS/2015/PT.MKS tanggal 18 November 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 07 Oktober 2015 Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Ban., yang dimintakan banding tersebut.”
Pihak Jaksa Penuntut mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari, Penuntut Umum merasa hukuman tersebut masih terlampau ringan dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan yaitu mengakibatkan korban IRFAN meninggal dunia dan saksi ULIL AMRI mengalami luka ringan.
Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari, juga dinilai tidak menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban IRFAN serta saksi ULIL MARI, maupun keadilan di tengah masyarakat.
Dimana terhadap keberatan yang diajukan pihak Kejaksaan, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan secara sumir saja, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak dalah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 342/Pid/2015/PT.Mks tanggal 18 Nopember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Laka Lantas) tanggal 7 Oktober 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti lalai mengemudikan mobil Daihatsu yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dengan motor Yamaha Mio yang dikendarai korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban yang dibonceng luka-luka ringan dan kendaraan rusak;
c. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat 2 Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan kewenangan Judex Facti, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, bukan wewenang Judex Juris kecuali bila Judex Facti kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan dan/atau melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan. Judex Facti telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM