(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

07 November, 2018

CARA PRAKTIS MENJEGAL GUGATAN KEPAILITAN / PKPU KREDITOR

LEGAL OPINION
Question: Saat ini ada salah satu kreditor yang sedang mencoba pailitkan saya. Ia adalah kreditor dengan piutang terbesar yang memang belum bisa saya cicil pelunasan kreditnya sekarang ini. Apa ada cara, agar bisa terhindar dari pailit?
Brief Answer: Sepanjang Majelis Hakim Pengadilan Niaga belum menjatuhkan penetapan “pailit” ataupun “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (PKPU), maka langkah paling efektif untuk “menjegal” langkah sang kreditor pemohon pailit ialah dengan secara segera melunasi piutang para kreditor lainnya, sekalipun piutang mereka belum jatuh tempo, tanpa menunda-nunda.
Yang menjadi syarat mutlak agar debitor dapat dipailitkan, ialah minimal terdapat dua kreditor dimana salah satu piutangnya telah jatuh tempo. Salah satu syarat tidak terpenuhi, kepailitan tidak dapat diajukan. Secara argumentum per analogiam, Undang-Undang tentang Kepailitan tidak melarang debitor untuk melunasi para kreditor lainnya saat dirinya sedang dalam proses gugatan pailit oleh satu satu pihak kreditor, maka artinya “manuver” bisnis demikian adalah sah secara yuridis—terutama terhadap kreditor lain yang piutangnya tercatat pada semacam “sistem informasi debitor” yang dapat diakses data-datanya oleh kalangan lembaga pembiayaan maupun lembaga keuangan.
Karena biasanya, kreditor dapat mengetahui keberadaan / eksistensi adanya kreditor lain, ialah bersumber darta dari sistem informasi daring terkait data profil debitor terkait kredit yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Ketika seluruh kreditor lainnya dalam data sistem daring demikian dilunasi piutangnya, maka kreditor pemohon pailit akan mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan adanya kreditor lain yang belum dilunasi piutangnya.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi cerminan, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa kepailitan register Nomor 781 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 22 Agustus 2017, perkara antara:
- PT. SEPTIA ANUGERAH, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Pemohon Pailit; melawan
- PT. SADAJIWA NIAGA INDONESIA, selaku Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit.
Bermula pada tanggal 30 April 2015, Termohon Pailit membeli sapi sebanyak 10 ekor dengan senilai Rp241.870.000,00 dan pada tanggal 4 Mei 2015 Termohon Pailit membeli lagi sapi sebanyak 8 ekor dengan nilai Rp204.516.000,00. Selain transaksi pembelian sapi, Termohon Pailit pada bulan Oktober 2015 juga meminjam uang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp3.000.000.000,00.
Pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon Pailit berdasarkan kedua pembelian sapi, masih menyisakan utang / kewajiban kepada Pemohon Pailit sebesar Rp251.147.000,00. Setelah dilakukan penagihan terhadap seluruh kewajiban Termohon Pailit, Termohon Pailit tetap tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya.
Setelah melakukan serangkaian penagihan-penagihan yang tidak terbayar, dikarenakan tetap tidak ada realisasi pembayaran sisa utang, maka Pemohon Pailit melakukan pencairan cek pemberian sang debitor, senilai Rp3.000.000.000,00 yang kemudian ternyata ditolak oleh pihak perbankan, dengan alasan “Syarat formil cek tersebut tidak terpenuhi yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik (termasuk jika cek tidak dilengkapi dengan nama jelas dan/atau cap / stempel sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro.”
Pada mulanya Pemohon Pailit merasa yakin terdapat adanya kreditor lain yang juga memiliki piutang terhadap sang debitor. Namun dalam proses acara pembuktian persidangan, pihak Pemohon Pailit gagal membuktikan keberadaan kreditor lainnya tersebut, yang menurut SHIETRA & PARTNERS besar kemungkinan secara seketika telah dilunasi piutangnya oleh sang debitor untuk “menjegal” langkah terjadinya pailit, dan pihak Pemohon Pailit mendapati realita berupa kesukaran dalam mencari adanya kreditor lain diluar itu.
Terhadap permohonan pernyataan pailit demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 27 Pebruari 2017, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menolak permohonan Pemohon tersebut.”
Sang kreditor mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Maret 2017 dan kontra memori tanggal 10 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata tidak adanya kreditur lain selain Pemohon dalam perkara a quo, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalilitan dan PKPU;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 27 Pebruari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SEPTIA ANUGERAH tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SEPTIA ANUGERAH tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM