(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

06 November, 2018

Aanmaning Pengadilan Negeri Merupakan Tindak Lanjut Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, Tidak dapat Digugat

LEGAL OPINION
Question: Dapat surat aanmaning dari pengadilan. Surat aanmaning dari Ketua PN itu, masih bisa digugat tidak?
Brief Answer: Aanmaning pengadilan yang terbit dalam konteks “fiat eksekusi” Sertifikat Hak Tanggungan, masih dapat diajukan gugat-perlawanan. Namun, bila konteksnya ialah aanmaning yang terbit sebagai tindak-lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka tidak dapat digugat ataupun diajukan gugat-perlawanan (verzet), karena akan melanggar asas “nebis in idem” (terhadap sebuah perkara yang telah diletakkan status hukum, tidak dapat diadili ulang agar tidak overlaping antar putusan)—oleh sebab aanmaning demikian tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi semata “konsekuensi logis” dari putusan yang telah diputus memiliki kekuatan hukum tetap.
Seringkali kalangan masyarakat awam hukum kerap tergiur oleh iming-iming “angin surga” kalangan pengacara untuk mengajukan upaya hukum gugat-perlawanan (verzet) yang sebelumnya telah kalah dalam suatu gugatan perdata. Untuk itu, perlu mulai untuk dipahami, bahwa tiada gugat-perlawanan yang mampu menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar tidak “termakan” oleh harapan semu yang justru pada gilirannya menguras lebih banyak sumber daya. Menunda eksekusi tidak mengatasi masalah.
PEMBAHASAN:
Terdapat ilustrasi konkret sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa perlawanan terhadap eksekusi putusan perdata, register Nomor 3177 K/Pdt/2016 tanggal 16 Februari 2017, perkara antara:
1. ENDANG WIJIASTUTI; 2. DWI KUNANDIATI; 3. CATUR SRI RAHAYU; 4. LIZ ZUBARKAH HIDATI; 5. DYAH KUSUMAWATI, sebagai Para Pemohon Kasasi semula selaku Para Pelawan; melawan
1. KALSUMI; 2. SOEWANDJI, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan.
Singkatnya, Para Pelawan mendapat surat teguran (aanmaning) dari pengadilan, dimana gugat-perlawanan ini diajukan dengan maksud untuk menganulir keberadaan aanmaning tersebut. Sementara aanmaning diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka mengeksekusi isi amar putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010.
Sementara dalam sanggahannya pihak Terlawan menerangkan, karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Termohon Eksekusi (orang tua Para Pelawan) tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela, maka Para Terlawan, yang kemudian ditindak-lanjuti dengan terbitnya surat aanmaning (tegoran).
Akan tetapi anak-anak Termohon Eksekusi (Para Pelawan) keberatan dengan jalan mengajukan gugat-perlawanan ini. Terhadap gugat-perlawanan demikian, Pengadilan Negeri Kediri kemudian menjatuhkan putusan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr tanggal 27 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan Perlawanan Para Terlawan tidak dapat diterima.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya lewat putusannya Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby., tertanggal 22 Februari 2016.
Pihak Pelawan mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi, dan kontra memori Tanggal 19 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Teguran / aanmaning oleh pengadilan Negeri supaya pihak yang kalah melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela sesuai dengan amar putusan tersebut, bukanlah merupakan obyek dari gugatan Perlawanan, karena aanmaning tersebut adalah merupakan tugas yang diberikan undang-undang kepada Ketua Pengadilan yang akan mengeksekusi suatu putusan;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdri, sebagai pihak yang kalah adalah Koesnadir dan Tatik, Putusan telah berkekuatan hukum tetap yang sekarang sedang dalam tahap aanmaning,
- Bahwa atas adanya aanmaning tersebut Para Pelawan selaku anak dari Koesnadir dan Tatik pihak yang kalah dalam perkara terdahulu, mengajukan gugatan keberatan telah keberatan dalam perkara a quo;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Para Pelawan tidak mempunyai legal standing / alasan untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah berkekuatan hukum tersebut;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ENDANG WIJIASTUTI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ENDANG WIJIASTUTI, 2. DWI KUNANDIATI, 3. CATUR SRI RAHAYU, 4. LIZ ZUBARKAH HIDATI, 5. DYAH KUSUMAWATI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM