(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

29 Oktober, 2018

Sifat Fatalistis Putusan Praperadilan: TERTUTUP SELURUH LANGKAH UPAYA HUKUM

LEGAL OPINION
Question: Praperadilan diputus oleh seorang hakim tunggal di PN (pengadilan negeri). Peluang kolusi sang hakim tunggal dapat berpeluang terbuka lebar karena susunannya bukanlah Majelis Hakim. Lagipula bisa juga praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim yang tidak berkompeten, bukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi ataupun oleh seorang Hakim Agung.
Apa ada cara, untuk mengoreksi putusan praperadilan? Misal penyidik masih dalam tahap menghimpun alat bukti, untuk mencari tersangka, tapi si tersangka udah langsung ajukan praperadilan untuk menjagal proses penyidikan. Masih “on process” sudah dijegal. Toh alat bukti masih dalam tahap pencarian dan pengumpulan, sehingga kerja polisi belum tuntas, sudah dijagal seperti itu oleh seorang tersangka.
Brief Answer: Putusan Praperadilan, bersifat “final and binding”, tanpa upaya hukum banding maupun Kasasi, dan tertutup juga bagi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali—sehingga seketika itu juga menjadi inkracht. Penyidik yang tidak bergerak cepat, akan seketika itu juga diintervensi oleh tersangka sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi penyidik untuk menghimpun alat bukti.
Trik formil-yuridis yang dapat menjadi solusi bagi kalangan internal penyidik kepolisian, tetapkan status orang yang disangka sebagai pelaku, sebagai “saksi” alih-alih sudah ditetapkan sebagai “tersangka”. Ketika seluruh alat bukti telah lengkap, barulah status dirinya ditingkatkan dari “saksi” menjadi “tersangka” untuk kemudian seketika itu juga dinaikkan statusnya sebagai “terdakwa”.
PEMBAHASAN:
Dilematika putusan praperadilan, akan tampak secara gamblang meski dengan nuansa agak sedikit berbeda, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI perkara praperadilan register Nomor 31 PK/PID/2017 tanggal 7 Juni 2017, antara:
- ALI CHANDRA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Pemohon Praperadilan; melawan
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan.
Tanah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Pemohon Praperadilan, ternyata tanpa seijin ataupun sepengetahuan Pemohon, oleh PT. Pembangunan Perisai Baja yang diwakili Para Terlapor selaku Direktur dan Komisaris, telah dijual lagi kepada pihak ketiga.
Pemohon mendalilkan, dalam perkara ini, tidak perlu dibuktikan siapa pemilik tanah tersebut, karena bukan sengketa kepemilikan, tetapi yang perlu dibuktikan setidaknya adalah apakah benar adanya fakta hukum delik formil berupa transaksi jual-beli yang telah dibayar lunas antara Pemohon dengan PT. Pembangunan Perisai Baja, serta apakah Para Terlapor telah menjual kembali tanah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Pemohon kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon?
Sudah sangat jelas, bila menjual kembali barang yang sudah dibeli dan dibayar oleh orang lain, itu namanya “menipu” atau “menggelapkan”. Niat batin (mens rea) dari pelaku dengan demikian memiliki itikad buruk untuk merugikan Pemohon. Untuk Pemohon mengajukan gugatan praperadilan untuk menyatakan tidak sah penetapan Penghentian Penyidikan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon selaku korban.
Terhadap permohonan Pemohon, yang kemudian menjadi putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 35/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., tanggal 26 Mei 2015, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa ada perselisihan tentang hak milik di dalam perkara permohonan praperadilan ini;
“Menimbang, bahwa oleh karena ada perselisihan tentang hak milik, maka permasalahannya harus terlebih dahulu diselesaikan melalui persidangan perkara perdata, untuk menentukan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah yang diperselisihkan tersebut;
MENGADILI :
- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.”
Pemohon yang notabene merupakan korban pelapor, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan argumentasi bahwa yang menjadi dasar yuridis pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan, berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tertanggal 28 Maret 2014, dengan kaedah: “Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan, kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.”
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan secara sumir saja, sebagai berikut:
“bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa (extra ordinary remedy) berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya diperuntukkan untuk putusan pemidanaan yang merupakan hak Terpidana atau hak ahli warisnya, tidak diperuntukkan bagi putusan praperadilan; [Note SHIETRA & PARTNERS: patut menjadi pertanyaan, mengapa hukum acara pidana tidak justru lebih cenderung berpihak pada kepentingan sipil yang emnjadi korban?]
2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU/IX/2011 menentukan bahwa putusan praperadilan merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak sejak diputuskan peradilan tingkat pertama sehingga tidak ada upaya hukum terhadap putusan praperadilan;
3. Bahwa ketentuan Pasal 45 A Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melarang / tidak memperkenankan putusan praperadilan untuk dilakukan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa (ordinary remendy). Karena putusan praperadilan dilarang untuk upaya hukum biasa (kasasi), maka secara tersirat berdasarkan logika hukum, upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dilarang juga untuk putusan praperadilan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menentukan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;
“Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP serta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan ALI CHANDRA harus dinyatakan tidak dapat diterima;
M E N G A D I L I :
Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ALI CHANDRA tersebut tidak dapat diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM