Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Sifat Fatalistis Putusan Praperadilan: TERTUTUP SELURUH LANGKAH UPAYA HUKUM

LEGAL OPINION
Question: Praperadilan diputus oleh seorang hakim tunggal di PN (pengadilan negeri). Peluang kolusi sang hakim tunggal dapat berpeluang terbuka lebar karena susunannya bukanlah Majelis Hakim. Lagipula bisa juga praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim yang tidak berkompeten, bukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi ataupun oleh seorang Hakim Agung.
Apa ada cara, untuk mengoreksi putusan praperadilan? Misal penyidik masih dalam tahap menghimpun alat bukti, untuk mencari tersangka, tapi si tersangka udah langsung ajukan praperadilan untuk menjagal proses penyidikan. Masih “on process” sudah dijegal. Toh alat bukti masih dalam tahap pencarian dan pengumpulan, sehingga kerja polisi belum tuntas, sudah dijagal seperti itu oleh seorang tersangka.
Brief Answer: Putusan Praperadilan, bersifat “final and binding”, tanpa upaya hukum banding maupun Kasasi, dan tertutup juga bagi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali—sehingga seketika itu juga menjadi inkracht. Penyidik yang tidak bergerak cepat, akan seketika itu juga diintervensi oleh tersangka sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi penyidik untuk menghimpun alat bukti.
Trik formil-yuridis yang dapat menjadi solusi bagi kalangan internal penyidik kepolisian, tetapkan status orang yang disangka sebagai pelaku, sebagai “saksi” alih-alih sudah ditetapkan sebagai “tersangka”. Ketika seluruh alat bukti telah lengkap, barulah status dirinya ditingkatkan dari “saksi” menjadi “tersangka” untuk kemudian seketika itu juga dinaikkan statusnya sebagai “terdakwa”.
PEMBAHASAN:
Dilematika putusan praperadilan, akan tampak secara gamblang meski dengan nuansa agak sedikit berbeda, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI perkara praperadilan register Nomor 31 PK/PID/2017 tanggal 7 Juni 2017, antara:
- ALI CHANDRA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Pemohon Praperadilan; melawan
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan.
Tanah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Pemohon Praperadilan, ternyata tanpa seijin ataupun sepengetahuan Pemohon, oleh PT. Pembangunan Perisai Baja yang diwakili Para Terlapor selaku Direktur dan Komisaris, telah dijual lagi kepada pihak ketiga.
Pemohon mendalilkan, dalam perkara ini, tidak perlu dibuktikan siapa pemilik tanah tersebut, karena bukan sengketa kepemilikan, tetapi yang perlu dibuktikan setidaknya adalah apakah benar adanya fakta hukum delik formil berupa transaksi jual-beli yang telah dibayar lunas antara Pemohon dengan PT. Pembangunan Perisai Baja, serta apakah Para Terlapor telah menjual kembali tanah yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Pemohon kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon?
Sudah sangat jelas, bila menjual kembali barang yang sudah dibeli dan dibayar oleh orang lain, itu namanya “menipu” atau “menggelapkan”. Niat batin (mens rea) dari pelaku dengan demikian memiliki itikad buruk untuk merugikan Pemohon. Untuk Pemohon mengajukan gugatan praperadilan untuk menyatakan tidak sah penetapan Penghentian Penyidikan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon selaku korban.
Terhadap permohonan Pemohon, yang kemudian menjadi putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 35/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel., tanggal 26 Mei 2015, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa ada perselisihan tentang hak milik di dalam perkara permohonan praperadilan ini;
“Menimbang, bahwa oleh karena ada perselisihan tentang hak milik, maka permasalahannya harus terlebih dahulu diselesaikan melalui persidangan perkara perdata, untuk menentukan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah yang diperselisihkan tersebut;
MENGADILI :
- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.”
Pemohon yang notabene merupakan korban pelapor, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan argumentasi bahwa yang menjadi dasar yuridis pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Praperadilan, berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tertanggal 28 Maret 2014, dengan kaedah: “Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan, kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.”
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan secara sumir saja, sebagai berikut:
“bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa (extra ordinary remedy) berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya diperuntukkan untuk putusan pemidanaan yang merupakan hak Terpidana atau hak ahli warisnya, tidak diperuntukkan bagi putusan praperadilan; [Note SHIETRA & PARTNERS: patut menjadi pertanyaan, mengapa hukum acara pidana tidak justru lebih cenderung berpihak pada kepentingan sipil yang emnjadi korban?]
2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU/IX/2011 menentukan bahwa putusan praperadilan merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak sejak diputuskan peradilan tingkat pertama sehingga tidak ada upaya hukum terhadap putusan praperadilan;
3. Bahwa ketentuan Pasal 45 A Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melarang / tidak memperkenankan putusan praperadilan untuk dilakukan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa (ordinary remendy). Karena putusan praperadilan dilarang untuk upaya hukum biasa (kasasi), maka secara tersirat berdasarkan logika hukum, upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dilarang juga untuk putusan praperadilan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menentukan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;
“Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHAP serta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan ALI CHANDRA harus dinyatakan tidak dapat diterima;
M E N G A D I L I :
Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ALI CHANDRA tersebut tidak dapat diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan