(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

29 Oktober, 2018

Pidana Penggelapan Tidak Identik Adanya Penadah

LEGAL OPINION
Question: Untuk menuntut seseorang sebagai telah melakukan pidana penggelapan, itu apa harus dibuktikan dulu ada penadah atau tidaknya?
Brief Answer: Perihal adanya pelaku penadah barang hasil penggelapan, menurut praktik peradilan (best practice), hanyalah “variabel bebas”, dalam artian dapat ada dan dapat juga tidak adanya penadah untuk seorang Tersangka didakwa dan dipidana telah melakukan delik penggelapan. Bila pelaku tindak pidana penggelapan tidak mengalihkan barang hasil penggelapan kepada pihak ketiga, sama artinya si pelaku pidana penggelapan berkedudukan dalam dua kapasitas, yakni juga selaku pelaku penadah.
PEMBAHASAN:
Kaedah preseden yang relevan dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal perkara pidana penggelapan objek jaminan Fidusia register Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Tgl tanggal 28 September 2015, dimana pokok perkara bermula saat Terdakwa selaku debitor mengalihkan objek kendaraan leasing kepada pihak ketiga, dengan alasan ada orang yang berminat untuk take over kredit dan mobil sudah ada yang mau, namun hal itu terjadi tanpa sepengetahuan ataupun ijin tertulis dari pihak lembaga pembiayaan.
Atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Perusahaaan Pembiayaan dirugikan sebesar Rp108.385.740,00. Dimana terhadap tuntutan yang diajukan Jaksa, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:
- PERTAMA: melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;
ATAU
- KEDUA: melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
“Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim leluasa memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yang menurut hemat Majelis relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
“Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
Ad. 1. Unsur Pemberi Fidusia;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fidusia dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia menurut undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 2, ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan ‘Pemberi Fidusia’ ialah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
“Menimbang, bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 700 tanggal 21 Agustus 2013, dinyatakan bahwa Ferdyan Dwi Anggoro Saputro adalah berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia; ... maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan ‘Penerima Fidusia’ adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;
“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa membeli 1 unit mobil secara kredit dengan mendapat fasilitas pembiayaan dari PT. Adira Multi Finance Tbk. Cabang Kota Tegal untuk pembelian mobil tersebut;
“Bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut, Terdakwa telah menyerahkan persyaratan sebagai berikut: fotokopi KTP suami-isteri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi rekening listrik, fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan fotokopi buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir;
“Bahwa persayaratan yang diajukan Terdakwa tersebut telah dinilai layak untuk kemudian pada tanggal 30 Juli 2013, pembelian tersebut terjadi dengan kesepakatan pembayaran konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 17 Desember 2013 dengan uang muka sebesar Rp46.050.000,00 dan angsuran sebesar Rp4.020.000,00 sebanyak 48 kali;
“Bahwa 1 unit mobil tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari dealer yang ditunjuk, dan terhadap mobil tersebut Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 11 kali angsuran yang seharusnya sampai dengan 48 kali angsuran;
“Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada Imam, lalu sementara Terdakwa tidak berada di Tegal, mobil Avanza dimaksud Terdakwa serahkan kepada Imam tersebut di rumahnya, dengan janji dalam jangka waktu satu atau dua bulan hutang Terdakwa akan dibayar dan mobil diambil kembali;
“Bahwa lewat dari waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga mengembalikan pinjamannya kepada Imam dan kemudian pada bulan Agustus 2014 saksi Mukhidin mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia mempunyai piutang sebesar Rp40.000.000,00 dan mobil Terdakwa ada padanya;
“Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa, karena dalam keadaan kesulitan keuangan Terdakwa belum bisa membayar hutangnya tersebut, sehingga mobil tetap berada di tangan Mukhidin dan kemudian ada dikatakan bahwa ada orang yang berminat untuk take over kredit mobil tersebut namun sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa tidak terjadi kesepakatan harga tentang hal itu dengan orang tersebut yaitu Jono, dan kemudian meskipun telah disampaikan secara lisan kepada PT. Adira Multi Finance namun belum ada tindak lanjut mengenai hal itu;
“Menimbang, bahwa setelah terakhir membayar untuk angsuran ke-11 Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut dari yang seharusnya sampai dengan angsuran ke-48;
“Menimbang, bahwa faktanya mobil sudah tidak ada di tangan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia, telah dialihkan oleh Terdakwa kepada Imam yang kemudian beralih kepada Mukhidin dan hal itu tanpa sepengetahuan atau ijin tertulis dari PT. Adira Multi Finance Cabang Tegal selaku Penerima Fidusia;
“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;
“Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;
“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
“Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan dirinya adalah sebagai korban yang mengalami kehilangan barang karena barang setelah berada di tangan Asrori kemudian hilang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan karena terbukti fakta bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 kepada Imam dan kemudian Terdakwa menyerahkan barang itu kepada si pemberi pinjaman, hal ini dalam konstruksi hukum perdata merupakan bentuk gadai. Persoalan bahwa kemudian barangnya hilang setelah berada di tangan kesekian, selaku penerima gadai, tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban;
“Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang mengatakan bahwa dalam hal Terdakwa didakwa dengan dugaan penggelapan maka harus ada penadahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena jelas unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut: barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga melihat dari bunyi unsur-unsur tersebut, untuk tindak pidana penggelapan tentulah tidak harus ada penadahnya, sehingga barang yang digelapkan oleh pelaku tersebut tidak mesti harus dialihkan kepada pihak lain, adalah sudah cukup apabila pelaku dengan sengaja memiliki dengan secara melawan hukum;
“Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan bahwa mengenai Perjanjian Kredit dengan PT. Adira Multi Finance Tbk. cacat hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal itu murni merupakan ranah perdata hingga karenanya hakim pidana tidak berwenang untuk menilainya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah ditolak dan dikesampingkan;
“Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa Ferdian Dwi Anggoro Saputro bin Edi Buntoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM