(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

28 Oktober, 2018

Pertimbangan Hakim yang Memberatkan dan Pidana Pemberatan, Serupa Namun Tidak Sama

ARTIKEL HUKUM
Bagaimana perbedaan antara “pidana dengan pemberatan” dan “pertimbangan hakim yang memberatkan pidana terdakwa”? Pertanyaan demikian kerap terlontar dari kalangan awam dibidang hukum, namun tidak tertutup kemungkinan juga masih menjadi pertanyaan yang menggelitik di internal kalangan profesi hukum itu sendiri.
justru, dalam penilaian pribadi penulis, Sarjana Hukum yang tidak pernah berani memasuki ranah “menanyakan” pertanyaan “sederhana” demikian, atau bahkan gagal sebelum mencoba, patut diwaspadai—karena bisa jadi hanya memahami “kulit” dari ilmu hukum, terkait stelsel pidana pada khususnya.
“Pidana dengan pemberatan”, biasanya diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana yang dilarang, sekaligus ancaman sanksi hukumannya. Sebagai contoh, antara norma larangan serta ancaman bagi pelaku delik “pencurian” dan terhadap pelaku delik “pencurian dengan pemberatan”, diatur dalam dua pasal yang saling berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Seperti apakah, perbuatan yang dikategorikan sebagai “pidana pencurian dengan pemberatan”? Semisal bila pencurian dilakukan pada malam hari, atau bahkan dilakukan dengan ancaman kekerasan (menjelma norma pidana yang lebih berat lagi: perampokan). Konsekuensi yuridis-logis-nya, ancaman sanksi pun akan berlainan dengan pelaku “pencurian” biasa.
Sebenarnya, secara falsafah ilmu peraturan perundang-undangan, pasal pidana pemberatan demikian merupakan “pertimbangan hukum yang memberatkan” oleh regulator pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, terdapat tiga pihak yang dapat saja membuat “pertimbangan hukum yang memberatkan”, yakni: pembentuk undang-undang yang mengakomodasi pasal tersendiri terhadap suatu “delik dengan pemberatan”, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Tuntutan, serta Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada bagian penghujung sebelum tiba pada amar putusan.
Ragam atau variasi dari berat atau ringannya vonis yang akan dijatuhkan Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara pidana itu nantinya, sangat bergantung pada substansi “pertimbangan hukum yang meringankan” serta “pertimbangan hukum yang memberatkan” seorang Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mewajikan seorang hakim pemutus untuk membuat pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan demikian—sehingga sifatnya ialah imperatif bagi sang hakim, bukan fakultatif.
Akan tetapi juga terdapat pertimbangan hukum yang memberatkan “derajat kedua”. Seperti apakah korelasi dan implementasinya? Sebagai contoh, seorang “pelaku delik pencurian dengan kekerasan di malam hari dengan senjata tajam” (alias pelaku perampokan), variabel “kekerasan di malam hari dengan senjata tajam” itu sendiri sudah merupakan suatu “pertimbangan hukum yang memberatkan” bagi sang pelaku.
Namun, jika pelanggaran berupa perampokan itu terjadi secara berulang-ulang (repetisi) alias residivis, maka itulah “pertimbangan hukum yang memberatkan derajat kedua”. Alhasil, ancaman pidana maksimum dapat diberlakukan bagi si pelaku pelanggar.
Permasalahan perihal begitu meluas dan melebarkan aplikasi hak prerogatif seorang hakim untuk memberi pertimbangan hukum yang memberatkan atau untuk meringankan, sehingga besar kemungkinan terhadap suatu “corak” / “nuansa” perkara serupa, oleh hakim yang berbeda dalam tingkat peradilan yang berbeda, suatu konteks / kondisi yang melingkupi perkara bisa jadi dianggap sebagai “pertimbangan hukum yang memberatkan” atau bahkan sebagai “pertimbangan hukum yang meringantkan” Terdakwa. Perhatikan wacana menarik berikut, yang terjadi secara aktual di tubuh Mahkamah Agung RI.
Sebagai contoh, Otto Cornelis Kaligis dipidana penjara selama 7 tahun oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, lalu dalam tingkat banding, vonis terhadap sang Terpidana dikoreksi menjadi 10 tahun penjara (sebagaimana isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum), dengan “pertimbangan hukum yang memberatkan”, antara lain: pelaku merupakan seorang pengacara yang justru menodai kewajiban etiknya untuk menegakkan keadilan alih-alih menjadi “makelar kasus”, juga faktor umur dari sang Terpidana yang telah sangat senior sehingga semestinya dapat memberikan teladan yang baik bagi generasi muda (terlebih dirinya juga merupakan seorang dosen bergelar profesor) dimana semestinya semakin tua seseorang maka semakin arif bijaksana, disamping perilaku OC Kaligis yang berbelit-belit, tidak jujur, tidak kooperatif, serta berupaya “cuci-tangan” dengan melimpahkan semua kesalahan kepada anak-buahnya sendiri. Seluruh aspek dari perilaku OC Kaligis, dinilai tidak lagi dapat ditolerir, sehingga ketegasan sikap dalam amar putusan menjadi krusial. OC Kaligis merupakan sikap sempurna suatu “kebrobrokan” mental.
Namun, dalam tingkat upaya hukum luar biasa: Peninjauan Kembali, sebagaimana diajukan oleh OC Kaligis, disebutkan bahwa menurut preseden yang ada terhadap kasus serupa (tindak pidana korupsi), seorang Terdakwa hanya divonis rata-rata selama 7 tahun penjara. Alhasil, dalam tingkat putusan PK, Mahkamah Agung RI mengoreksi amar putusan Kasasi, dengan menjadikan vonis terhadap dirinya dari 10 tahun penjara menjadi kembali selama 7 tahun penjara.
Adapun “pertimbangan hukum yang meringankan” oleh Majelis Hakim tingkat PK di Mahkamah Agung RI, adalah bahwa usia Terpidana sudah sangat tua renta, dan terhadap perkara serupa menurut preseden putusan terkait tindak pidana korupsi, hanya dijatuhi vonis 7 tahun penjara, sehingga vonis 10 tahun dinilai sebagai bentuk disparitas amar putusan.
Merasa mendapat “angin surga”, OC Kaligis menggugat Hakim Agung Artidjo Alkostar yang dahulu menjatuhkan vonis terhadap dirinya dalam tingkat Kasasi. Pokok gugatannya sangat sederhana: Artidjo dinilai telah melanggar preseden perihal vonis yang justru diperberat oleh Artidjo menjadi 10 tahun penjara sementara preseden yang ada hanya menunjuk angka 7 tahun penjara.
Ada sesuatu yang hilang dari amar putusan tingkat PK terhadap OC Kaligis (ini merupakan suatu fakta empirik yang mengindikan suatu pesan tersendiri: mengapa tidak turut dipertimbangkan!?), bahwa Majelis Hakim Tingkat PK tidak mempertimbangkan (alias melalaikan) fakta perihal perilaku OC Kaligis pada masa sebelum dan saat di persidangan, maupun perihal status OC Kaligis sebagai officium nobile.
Pandangan Mahkamah Agung RI tingkat PK merupakan suatu “salah-kaprah” yang demikian “tergelincir”, secara demikian kontras. Dalam setiap putusan perkara pidana, Majelis Hakim wajib membuat “pertimbangan hukum yang memberatkan” maupun “pertimbangan hukum yang meringankan” Terdakwa. Alhasil, antara satu Terpidana terhadap Terpidana lain, meski dituntut karena telah melakukan aksi korupsi, tidak ada keseragaman amar putusan.
Faktor “variabel bebas”-nya sangat beragam, mulai dari pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain: nilai atau besarnya suap, nominal kerugian negara yang timbul, perilaku Terdakwa selama masa persidangan apakah sopan, atau justru berbelit-belit, tidak kooperatif, apakah ada upaya pengembalian terhadap kerugian negara, apakah ada peranan sebagai justice colaborator, dan sebagainya. Semua faktor dari variabel tersebut, justru menunjuk pada pemberatan bagi OC kaligis, bukan sebaliknya.
Karena itu, yang dimaksud dengan preseden, ialah suatu karakter SPESIFIK seputar perkara dari suatu putusan hanya diterapkan terhadap perkara dikemudian hari dengan karakter SPESIFIK serupa dengan putusan yang pernah diputus sebelumnya.
Sebagai contoh, pelaku penyuapan yang antara bukan seorang Advokat dan pelaku penyuapan yang merupakan seorang Advokat, dibutuhkan dua karakter sumber preseden yang berbeda, tidak dapat disama-ratakan (alias tidak boleh “pukul-rata”) sehingga dalam hal ini terdapat 2 karakter perkara. Terhadap OC Kaligis, tidak tepat diterapkan preseden vonis 7 tahun pidana penjara. Dengan kata lain, OC kini menikmati “buah manis” preseden bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi Non-Advokat. Status sebagai Advokat, adalah faktor “pemberatan” itu sendiri—sifatnya inheren.
Kini, kita beralih pada kasus perkara pidana seorang Advokat di Tanah Air yang tidak kalah fenomenal “vokal”-nya dalam hal prestasi ke-“rewel”-annya. Berkali-kali, dan berulang-ulang, Fredrich Yunadi mempersulit jalannya penyidikan dan penuntutan terhadap sang klien, Setya Novanto, serta berkali-kali pula dirinya mempersulit Majelis Hakim saat Fredrich Yunadi kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dengan mengajukan praperadilan, hingga kemudian diseret ke “Meja Hijau” peradilan.
Ke-“onar”-an Fredrich Yunadi patut mendapat catatan pada “Museum Rekor Indonesia” sebagai Pengacara Kondang Tersandung Korupsi yang Paling Rewel. Prestasi ke-“rewel”-an Fredrich Yunadi, sangat tidak tepat bila diganjar dengan hanya sebatas vonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Obstruction of Justice yang dilakukan oleh sang Pengacara Setya Novanto ini. Siapapun tahun kiprah, rekam jejak, dan prestasi “onar” sang pengacara yang sangat gemar “membuat ulah” dan berceloteh ini. Dirinya bahkan sempat menuntut agar Jaksa membacakan seluruh isi Surat Tuntutan yang bisa memakan waktu seminggu penuh untuk diucapkan.
Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut 12 tahun penjara, namun kembali lagi, kini Advokat Fredrich Yunadi menikmati “buah manis” impoten-nya hakim dalam memilah manakah preseden yang relevan dan yang kurang relevan. Elemen paling vital dari preseden, ialah karakteristik perkara yang bersifat SPESIFIK.
Kita ketahui, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan “delik pemberatan” yang diatur khusus diluar KUHP, sehingga memang jenis kejahatannya ialah “kejahatan luar biasa”, lengkap dengan seperangkat ancaman sanksi pemberat hukuman.
Namun yang perlu digaris-bawahi oleh seorang hakim pemutus yang baik, ialah perihal pertimbangan hukum pemberat pidana “derajat kedua” sebagaimana telah penulis ulas di muka. Perihal berat atau ringannya vonis dalam amar putusan, arah gerak bandul ditentukan oleh pertimbangan hukum sebelum amar putusan dibacakan dan di-“ketok palu”-kan.
Kelemahan jurist maupun Sarjana Hukum di Indonesia, ialah tidak terbiasa dan tidak dibiasakan serta tidak dibekalinya pemahaman / keterampilan yang memadai perihal penguasaan ilmu tentang preseden. Akibatnya, kini, sebagaimana telah kita lihat sendiri, menjadi bumerang bagi proses penegakan hukum.
Bahkan, hakim mampu di-“kadal”-i oleh mereka yang berlindung dibalik “preseden” yang tidak pada tempatnya. Bagai “api dalam sekam”, kontrakproduktif terhadap maksud dan tujuan pemidanaan. Meski demikian, bila isu sensitif ini tidak penulis angkat, sampai kapan kita akan hidup dalam suatu “salah kaprah” perihal preseden? Hakim yang baik sekaligus terampil, memahami betul sifat kasuistiknya dari suatu sumber dari preseden yang hendak dirujuk olehnya. Oleh karenanya, tugas dan peran seorang hakim, tidaklah dapat diremehkan.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM