(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

14 Oktober, 2018

Pekerja PKWT Mangkir Kerja, Dikualifikasi Mengundurkan Diri Namun Tetap Butuh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

LEGAL OPINION
Question: Katanya kan, untuk PHK pegawai, itu harus gugat ke pengadilan. Akan tetapi gimana kalau kasusnya itu si pegawai secara hukum dikualifikasi sebagai mengundurkan diri karena sudah mangkir kerja selama beberapa minggu tanpa alasan yang sah, juga sudah dipanggil agar kembali masuk kerja tapi masih tetap mangkir, apa pihak perusahaan masih berwajib ajukan gugatan PHK ke pengadilan?
Brief Answer: Tergantung pada konteks jenis hubungan hukum ketenagakerjaan seperti apa yang melandasi hubungan para pihak antara pemberi pekerja dan pekerja. Bila landasannya ialah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT, alias Pekerja Permanen), maka kualifikasi pengunduran diri akibat mangkir, tidak butuh penetapan / putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebab menurut hukum PHK dengan kualifikasi demikian konteks Pekerja Tetap, tidak timbul kompensasi pembayaran pesangon.
Sementara, bila konteksnya ialah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT, alias Pekerja Kontrak), maka untuk menghindari resiko diwajibkannya membayar sisa masa kerja dalam kontrak PKWT, putusnya hubungan kerja akibat kualifikasi mengundurkan diri, tetap membutuhkan penetapan / putusan PHI. Tidak selamanya, mengikat pekerja dengan PKWT lebih bersifat menguntungkan pihak pengusaha.
PEMBAHASAN:
Cerminan dalam contoh kasus berikut dapat menjadi representasi, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 98 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 9 Maret 2017, perkara antara:
- AHMAD AGUNG SAPUTRA, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- PT. ANGSA DAYA, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Pada tanggal 28 Agustus 2015, Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Tangerang selaku Mediator Hubungan Industrial, menerbitkan Anjuran tertulis pasca perundingan tripartit, dengan substansi agar pengusaha membayar sisa kontrak kepada para pekerja sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Pihak Penggugat menolak mengikuti isi anjuran Disnaker, mengingat keberlakuan norma Pasal168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ayat (1) tentang Ketenagakerjaan: “Pekerja / buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.” Sesingkat itu saja dalil dalam surat gugatan Penggugat, yang mungkin menjadi gugatan paling ringkas dan paling singkat dalam sejarah gugatan.
Terhadap gugatan Penggugat maupun gugatan balik Tergugat (rekonpensi), Pengadilan Hubungan Industrial Serang kemudian menjatuhkan putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Srg. pada tanggal 4 Oktober 2016, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, ... dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi (bukti P-4) dalam Pasal 3 ayat 2 diatur dan disepakati bahwa Penggugat Konvensi berhak untuk memindahkan dan atau memutasikan Tergugat Konvensi ke bagian lain sesuai dengan kebutuhan Penggugat Konvensi;
MENGADILI :
Dalam Konvensi:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus sejak tanggal 23 Mei 2015 karena Tergugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi tidak berkewajiban membayar ganti-rugi kepada Tergugat Konvensi sebesar upah pekerja / buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.”
Pihak Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa yang menjadi sepengetahuan Tergugat, maksud dari frasa “mutasi” ialah dipindahkannya pekerjaan dari bagi satu ke bagian yang lainnya yang masih dalam satu lingkungan perusahaan. Mutasi memang hak Pengusaha, tetapi juga harus mempertimbangkan dan melihat kesukaran pihak Pekerja, apakah sesuai dengan kemampuanya, keahliannya, dan jarak lokasinya.
Pada saat Tergugat melamar kerja kepada pihak Penggugat, dan diterima bekerja yang kemudian ditindak-lanjuti dengan penanda-tanganan perjanjian kerja, lokasi kerja di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada saat diterima berkerja, PT Angsa Daya belum mempunyai produksi di Cikande, Serang, Banten.
Dengan demikian saat menyatakan bersedia dimutasi kerja, saat pertama kali menanda-tangani kontrak kerja, konteksnya ialah kondisi perusahaan pada saat diterima bekerja, bukan pada saat perusahaan kemudian memiliki berbagai kantor cabang yang dapat didirikan ke seluruh pulau yang tersebar di Tanah Air, lalu memerintahkan pekerjanya untuk berpindah lokasi kerja sebagai kebijakan mutasi.
Tergugat mendalilkan pula, perusahaan yang berkedudukan di Pasar Kemis, Kabuapten Tangerang, memproduksi keramik lantai. Sementara itu, perusahaan yang berkedudukan di Cikande, Serang Banten, memproduksi batu bata ringan (hebel), dengan demikian hasil produksi yang dihasilkan berbeda, sehingga bagian kerja Tergugat apabila menerima mutasi juga berbeda.
Terhadap kebijakan mutasi demikian, pihak perusahaan memberikan 2 opsi kepada Tergugat, yakni: mengikuti mutasi dari Tangerang ke Cikande, dengan bagian mutasi ditentukan kemudian, dan yang kedua ialah apabila menolak mutasi maka akan diberikan uang kompensasi 25 % dari sisa kontrak / Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Terhadap pilihan yang ditawarkan, Tergugat tidak memilih kedua alternatif tersebut, dan tetap memilih dipekerjakan pada posisi dan tempat semula sesuai dengan bagian kerja dan lokasi kerja semula seperti biasanya. Namun terhadap pendirian Tergugat, sejak tanggal 5 Juni 2015, pihak perusahaan tetap mengambil sikap tegas melakukan mutasi sepihak kepada Tergugat, dengan cara melarang Tergugat untuk masuk bekerja di posisi dan tempat semula yakni di perusahaan Penggugat yang berada di Pasar Kemis.
Terhadap larangan bekerja tersebut, Tergugat tetap hadir untuk bekerja pada lokasi perusahaan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, namun ditolak untuk bekerja oleh Penggugat, dimana Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk menunggu di belakang pos security dengan foto dipajang di pos security sebagai pihak yang dilarang masuk bekerja.
Dimana terhadap dalil-dalil demikian, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 9 November 2016, dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Serang pada tanggal 25 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dalam mendanda-tangani perjanjian kerja waktu tertentu salah satu isinya adalah bersedia dimutasikan namun Tergugat menolak mutasi dan selanjutnya tidak masuk kerja 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan serta kemudian dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis namun tidak hadir, sehingga berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD AGUNG SAPUTRA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AHMAD AGUNG SAPUTRA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM