(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

27 Oktober, 2018

Objek Kendaraan Leasing Dijadikan Alat dalam Tindak Pidana

LEGAL OPINION
Question: Objek kendaraan sudah dijadikan agunan oleh debitor kepada perusahaan leasing, lalu kendaraan itu dicuri orang lain dan kemudian dipakai oleh si pencuri untuk melakukan penjambretan. Ketika si pelaku tertangkap, itu motor dirampas untuk negara katanya dalam salah satu vonis putusan pidananya si pelaku. Koq bisa gitu? Kalau gitu semua penjahat saja, pakai kendaraan hasil kredit saat melakukan aksi kejahatannya, biar bukan kendaraan milik mereka sendiri yang nantinya dirampas negara.
Brief Answer: Mahkamah Agung RI pernah membuat pendirian yang salah-kaprah (dan cukup fatal), bahwa karena objek alat bukti berupa mobil dirampas berdasarkan putusan pidana dari seorang Terpidana, sementara terdapat hubungan perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Fidusia dengan kreditur maka dapat diselesaikan melalui gugatan Perdata antara si kreditor dan debitornya.
Namun yang gagal dipertimbangkan oleh Hakim Agung, bahwa perikatan pembiayaan disertai pengikatan agunan berupa fidusia, dimana lembaga penerbit Sertifikat Fidusia ialah dari pihak pemerintah itu sendiri, sehingga tidaklah dapat dibenarkan sikap pemerintah yang memungkiri sertifikat yang telah diterbitkannya—kecuali, pembiayaan tidak diikat secara sempurna dengan fidusia. Pemerintah semestinya mengakui dan memberi jaminan atas sertifikat yang telah diterbitkannya bagi kreditor maupun Lembaga Pembiayaan, sebagai bagian dari rangka kepastian hukum dan kepastian usaha.
Logika hukumnya sederhana, bila benda agunan yang telah diikat sempurna jaminan kebendaan seperti Fidusia maupun Hak Tanggungan, tidak lagi dapat di-Sita Jaminan oleh pengadilan, maka terlebih Sita Pidana. Asas dalam hukum acara pidana, barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang bukan pelaku tindak pidana. dengan kata lain, mengingat objek kendaraan tersangkut kepentingan pelunasan pihak kreditor pemegang agunan Fidusia, maka barang bukti wajib dikembalikan kepada pihak pemegang jaminan berupa Sertifikat Fidusia—terlebih, leasing bermakna “sewa-beli”, yang dasariahnya ialah sewa-menyewa, sehingga objek Fidusia masih atas nama Lembaga Pembiayaan.
Begitupula bagi kalangan Lembaga Keuangan seperti pemberi fasilitas Kredit Pemilikan Kendaraan, cukup berfokus pada argumentasi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tidak pada tempatnya, bila pemerintah kemudian memungkiri sertifikat yang telah diterbitkannya sendiri berdasarkan undang-undang—dan, tentu saja, tidak dapat dibenarkan pemerintah merampas objek benda berharga dengan mengorbankan sipil yang merupakan “pihak ketiga yang beritikad baik”.
PEMBAHASAN:
Cerminan kasus dilematis berikut dapat menjadi representasi keruhnya perkara agunan yang tersangkut perkara pidana, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Pengadilan Tinggi Medan sengketa perlawanan terhadap “sita pidana”, register Nomor 315/PDT/2015/PT.MDN tanggal 29 Oktober 2015, perkara antara:
- PT. OTO MULTIARTHA, sebagai Pembanding, semula selaku Pelawan; melawan
- PEMERINTAH REP\UBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA c.q. JAKSA PENUNTUT UMUM, selaku Terbanding semula Terlawan.
Singkatnya, perkara ini ialah perihal keberatan pihak Lembaga Pembiayaan atas objek kendaraan yang merupakan objek pembiayaan, kemudian tersangkut dalam perkara pidana sehingga dalam putusan perkara pidana, objek kendaraan “dirampas untuk negara” sehingga dinilai merugikan kepentingan pihak Perusahaan Pembiayaan.
Terhadap perlawanan Pelawan, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kemudian menjatuhkan putusan nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.”
Pihak Lembaga Pembiayaan mengajukan upaya hukum banding, dengan pendirian sebagai berikut:
1. Pelawan selaku Pemegang Hak Kepemilikan sekaligus Penerima Fidusia atas 1 unit Mobil sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jelas menganut azas “droit de suit” yaitu hak kebendaan melekat pada objek benda agunan.
2. Undang-Undang telah memberikan “Hak Eksekutorial” kepada Pelawan selaku Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Tidak terdapat satupun ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan putusan pidana dapat mengalahkan kekuatan eksekutorial jaminan Fidusia, sebagaimana sebaliknya bila merujuk norma Pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, disebutkan: “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberian Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan menggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”
4. Pelawan selaku “Pihak Ketiga yang beritikad baik” sekaligus Penerima Fidusia, karenanya tidak bisa dibebankan untuk menanggung kerugian atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia, dengan demikian hak atas jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (in rem) bukan hak (in personam).
Sementara dalam sanggahannya pihak Kejaksaan mendalilkan, Terlawan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini yang menyimpulkan bahwa terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan Pelawan sebagai pemegang jaminan Fidusia atas unit mobil, dan kepntingan Terlawan selaku Jaksa selaku eksekutor putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yang isinya memerintah agar mobil yang menjadi alat bukti perkara pidana, dirampas untuk negara).
Dalam menentukan kepentingan mana yang lebih berhak atas unit mobil tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebelumnya telah menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa pelawan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ia adalah pemilik atas barang bukti berupa 1 unit mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara Nomor 613 K/PID.SUS/2012;
- Bahwa Pelawan hanya dapat membuktikan bahwa pemegang jaminan fidusia atas unit mobil dimaksud;
- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/PID.SUS/2012, tanggal 6 Agustus 2012 , dengan Terdakwa a.n. Luddy Dasa Martha, yang salah satu amarnya menyatakan bahwa 1 unit mobil dimaksud, dirampas untuk Negara, maka Terlawan selaku Jaksa berkewajiban untuk melaksanakannya;
- Bahwa Pelawan selaku kreditor masih dapat memperoleh haknya, untuk mendapatkan pelunasan hutang apabila debitor cidera janji melalui sarana tuntutan perdata. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1847 K/PDT/2007 tanggal 16 Juni 2009 yang menyatakan bahwa judex facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena mobil truk tersebut dirampas berdasarkan putusan pidana dari terdakwa Irwansyah Bin Siter, sedangkan hubungan perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Fidusia dengan Terbantah II (kreditur) dapat diselesaikan melalui tuntutan Perdata; (vide Hal.56 Put. No. 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt);
Dimana terhadapnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan serta amar putusan secara sumir saja, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut telah tepat serta benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;
Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan oleh karena sudah merupakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 Agustus 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 748/Pid.B/2010/PN.Ttd tanggal 5 Januari 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun Pembanding semula Pelawan ada alasan untuk meminta pernyataan bahwa mobil tersebut adalah masih haknya sesuai dengan sertifikat fidusia Nomor ... tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013, akan tetapi seyogianya permohonan yang bersangkutan dilakukan secara bersama-sama dengan proses perkara pidana Nomor 748/Pid.B/2010/Pn.Ttd tanggal 5 Januari 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa upaya hukum yang lebih tepat dilakukan oleh Pembanding semula Pelawan adalah PK (peninjauan kembali);
“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Terbanding semula Terlawan sebagai eksekutor tidaklah salah melakukan eksekusi terhadap mobil tersebut karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 Agustus 2012 telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan melalui kuasa hukumnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Tbt tanggal 5 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM