07 Oktober, 2018

MENGAPA REMUNERASI GAGAL MEMBENDUNG HASRAT KORUPSI

ARTIKEL HUKUM
Kebutuhan manusia adalah terbatas sifatnya, namun keinginan seorang manusia tidak pernah memiliki batasan. Tidak pernah dapat terpuaskan, menjadi salah satu bentuk faktor kekotoran batin manusia, yang perlu diwaspadai dan dikendalikan oleh diri individu itu sendiri.
Pemerintah berasumsi, dengan meningkatkan gaji, tunjangan, hingga remunerasi aparaturnya, maka pelayanan publik akan menjadi optimal, dan kerugian negara tidak akan lagi terjadi. Mungkin, tidak tertutup kemungkinan, esok pemerintah akan menjanjikan gaji ke-15 bagi para pegawainya, yang tentunya dipungut dari uang pajak yang harus ditanggung oleh rakyat—terutama dalam tahun politik, dimana pemimpin incumbent / petahana akan memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu) berikutnya, dan berharap kembali terpilih oleh rakyatnya, didahului dengan menyenangkan hati sang rakyat dengan aksi “bagi-bagi ini” dan “bagi-bagi itu”.
Namun asumsi demikian, terbukti hanya sekadar menjadi asumsi. Siapa pun yang pernah bersentuhan dengan Aparatur Sipil Negera (ASN), pastilah pernah mengalami pengalaman tidak menyenangkan, mulai dari aksi “jika bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah”, hingga aksi kolusi dan korupsi.
Tidak ada pegawai yang lebih mendapat hak-hak istimewa seperti Pegawai Negeri Sipil, mulai dari standar upah yang jelas, tidak mudah dipecat (tidak semudah PHK terhadap karyawan swasta), tidak ada kata resiko merugi, untuk meminta biaya pendidikan akan selalu dibiayai pemerintah, mendapat gaji ke-14, terjamin soal kepatuhan kepesertaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga berbagai keistimewaan lainnya.
Lantas, apa penyebabnya, petugas pajak yang mendapat gaji tinggi setiap bulannya, masih kolusi? Kurang terjamin apa, hidup mereka. Mulai dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Hakim maupun Petugas Pengadilan, Petugas Kantor Pertanahan, Petugas Pajak model Gayus, Pejabat Kantor Lelang Negara, dan berbagai Aparatur Sipil Negara lainnya, selalu saja terjerat masalah hukum akibat Korupsi maupun Kolusi—itu pun, yang tidak tertangkap dan tidak dihukum, jauh lebih banyak.
Demikian masifnya, siapapun sadar bahwa jika seluruh pelanggar tersebut ditangkap, diadili, dihukum, dan dijebloskan ke penjara, belum tentu berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang dibangun lebih banyak 10 kali lipat, mampu menampung dan memuat seluruh petugas / pejabat korup demikian. Bisa jadi pula, petugas yang berkewajiban menangkap penjahat, adalah penjahatnya itu sendiri.
Sebenarnya, sederhana saja untuk memahami fenomena demikian dalam perspektif psikologi sosial, yakni karena bila dibandingkan dengan yang lebih besar dana hasil pemerasan ataupun uang suapnya, gajinya jadi tampak seolah menjadi lebih kecil.
Ssperti ketika kita bandingkan wanita tercantik 1 abad lampau, seperti Merylin Monroe, dengan wanita tercantik pada abad ke-21 ini, Monroe akan tampak seperti wanita yang buruk-rupa dan sama sekali tidak menarik. Wajahnya menjadi pasaran, bila menggunakan standar pada kekinian. Bila saja Monroe dapat bangkit dari liang kuburnya dan berpapasan dengan artis Korea abad ke-21, pastilah Monroe akan menjalani “operasi plastik”.
Setya Novanto bukan hanya terlibat pada kasus Mega-Korupsi E-KTP, namun juga berbagai proyek-proyek strategis negara lainnya. Kurang apa dari penghasilan seorang anggota DPR sekaligus Ketua DPR demikian? Dengan gaji-nya tersebut, untuk membeli dan memakan makanan apapun, akan dapat dipenuhi dengan mudah. Lantas, mengapa masih mencari sensasi dengan melakukan berbagai aksi korupsi dan kolusi? Sayangnya, Setya Novanto terjebak pada satu kesalahan paradigma yang telah menuntunnya pada lembah kehancuran, yakni: membandingkan kekayaan dirinya dengan Bill Gates!
Kepala Penjara Sukamiskin di Bandung, yang pada pertengahan tahun 2018 tertangkap oleh pihak berwajib karena melakukan kolusi, penyalah-gunaan kekuasaannya terhadap aksi suap para narapidana kelas kakap yang meminta keistimewaan fasilitas dalam Lapas (lembaga pemasyarakatan), dengan gaji-nya saja sudah cukup untuk membeli lusinan mobil mewah. Mengapa masih merendahkan harkat dan martabat dengan uang kotor demikian? Siapa suruh, membandingkan dirinya dengan Larry Page sang pendiri Google?
Mengapa uang kotor, demikian menggiurkan bagi mereka yang sebenarnya hidupnya telah terjamin sebagai Pegawai Negeri Sipil? Simak pemberitaan berbagai Napi di Lapas khusus nark0tika, berdasarkan laporan otoritas BNN, 80 % peredaran obat terlarang yang masuk ke Indonesia, dikendalikan oleh para narapidana (Napi) dari dalam Lapas. Itulah bukti konkret, betapa petugas / sipir di Lapas, tergiur dan senak menikmati “disuapi” uang kotor hasil “pembunuhan massal” akibat obat bius terlarang yang dijual dan dipasok para bandar obat-obatan terlarang demikian.
Siapa yang tidak kenal Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, ataupun OC Kaligis. Masing-masing dari mereka tidak lagi muda umurnya, dan dapat mengakhiri karir mereka dengan catatan bersih yang gemilang, dan hidup yang terjamin makmur berkecukupan, dan tercatat dalam catatan sejarah yang membanggakan—jika saja mereka mau. Pendapatan besar terjamin, kedudukan / pangkat / kekuasaan telah mereka miliki, ketenaran telah berada dalam genggaman tangan, namun masih juga belum cukup bagi mereka. Salah sendiri, siapa suruh membandingkan diri mereka dengan Sudono Salim?
Akil Mochtar menjabat sebagai seorang Ketua Mahkamah Konstitusi RI saat tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki gelar akademis Doktor dibidang hukum. Namun semua itu ternyata belum juga cukup bagi seorang Akil Mochtar yang sejatinya hanya punya sebuah lubang mulut untuk mengunyah dan menelan serta perut yang terbatas daya tampungnya, namun rekening pribadinya seakan tidak pernah penuh-penuh, sebanyak apapun isi dananya. Penulis menyebutnya sebagai: Fenomena “mental miskin”.
Patrialis Akbar, lebih canggih lagi rekam jejaknya, sempat menjadi politisi yang dekat dengan presiden RI yang kala itu menjabat, dianak-emaskan oleh sang presiden sehingga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, lalu diangkat sebagai salah satu anggota Hakim Mahkamah Konstitusi RI. Namun belum beberapa lama menjabat sebagai Hakim Konstitusi, ditangkap pihak berwajib, karena telah menistakan martabatnya sendiri dengan menjadi calo, alias makelar kasus putusan MK RI.
Siapa juga yang tidak kenal advokat senior, Otto Cornelis Kaligis (lebih sering disebut sebagai OC Kaligis), yang merupakan seorang Professor Hukum, gelar akademik segudang, kantor hukum yang megah dan terbesar di Indonesia, dosen di berbagai perguruan tinggi hukum, di-“elu-elu”-kan berbagai Sarjana Hukum, menjadi pembicara dalam berbagai seminar, penulis berbagai buku, memiliki nama besar yang tidak dimiliki kebanyakan profesi hukum, kekayaan yang tidak akan habis “tujuh turunan”, hingga faktor umur yang semestinya “semakin tua semakin arif”, ternyata tertangkap oleh KPK karena kasus penyuapan kalangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Sumatera Utara.
Begitupula berbagai Kepala Daerah, dapat terpilih oleh rakyat di daerah, menjabat kedudukan yang demikian hebat, dapat mengendalikan kebijakan layaknya “raja di negara dalam negara” (akibat desentralisasi “kebablasan” yang terjadi di Indonesia saat kini), dapat membuat berbagai Peraturan Daerah sesuka hati, memiliki banyak bawahan yang siap patuh pada setiap ucapan dan perintahnya, namun juga merasa belum cukup.
Ketika kita menginginkan lebih, maka terhadap apa yang telah kita miliki, tidak akan pernah ada kata “cukup”. Selalu ada “wanita lebih cantik untuk dijadikan istri berikutnya”, selalu ada “mobil dan gadget yang lebih canggih untuk menggantikan gadget lama”, selalu ada “orang kaya yang lebih kaya untuk disaingi dan dilampaui”, dan selalu ada “lapisan langit yang lebih tinggi untuk diraih”. Apakah dosa, menjadi yang nomor dua, atau bahkan nomor ke sekian?
Orang yang bijaksana, selalu membumi, oleh karenanya kebahagiaan tidak ditentukan dari faktor apa yang kita inginkan, bahkan jika perlu tidak mengikuti dan tidak menuruti keinginan kita sendiri, namun senantiasa berpedoman pada disiplin diri. Makan tidak makan sesuai kehendak hati, tidur pun tidak baru tidur dan bangun sesuai keinginan. Namun semua itu dilakoni dengan penuh sikap tanggung-jawab, dan disiplin diri dalam suatu komitmen pribadi.
Keinginan tidak akan pernah kurang, namun komitmen perlu ditumbuhkan, dipupuk, dan senantiasa dirawat setiap saat. Janganlah pernah kita membanding-bandingkan. Keluarga orang lain lebih kaya raya, bisa berjalan-jalan ke luar negeri setiap bulannya, sementara kita sendiri serasa “terpenjara” dalam kemiskinan di dalam rumah. Membanding-bandingkan demikian hanya akan menjadi bumerang bagi karakter dan mental diri kita sendiri.
Mengapa juga kita bisa merasa bosan cukup dengan bersama diri kita sendiri? Untuk merasakan kebahagiaan, tidak harus mahal, cukup duduk bermeditasi—kita hanya perlu meluangkan waktu sejenak, dan jangan katakan engkau tidak punya waktu, sementara engkau tidak akan berpikir dua kali untuk bermain gadget yang tidak produktif.
Mengapa juga harus orang lain diluar sana (faktor eskternal) yang menjadi peletak standar hidup kita? Ada orang yang sudah cantik dari sejak lahirnya, namun ketika dirinya menjumpai gadis lain yang lebih cantik jelita dan lebih “langsing”, jadilah dirinya terobsesi, dan bahkan mulai merasa sebagai “buruk rupa” dan membenci dirinya sendiri—kalau perlu menyalahkan sang bunda yang mengandung.
Kita tidak bisa bersikap terlampau tamak. Kita hanya memiliki dua buah tangan. Kita tidak dapat “ingin” meraih semuanya. Ketika kita sedang “menanjak”, maka peganglah erat-erat pada tangga tempat kita menapak dan memanjat, dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan coba mengulur hal-hal lain atau bahkan sekadar memetik dahan dan ranting-ranting yang tidak perlu. Menyibukkan diri pada apa yang hanya sekadar dahan dan ranting-ranting, demikian puisi Zen menguraikan.
Bila kita mendefinisikan tujuan hidup kita sebagai harus punya belasan istri, memiliki puluhan mobil mewah, memiliki ratusan aset properti, memiliki jutaan anak buah dan pengikut partai politik, memiliki tabungan sebesar miliaran Rupiah, menjadi presiden terpilih untuk ke-10 kalinya, sama artinya kita telah menutup pintu kebahagiaan diri kita sendiri. Kebahagiaan, sebaliknya, tidak mengenal syarat apapun. Cukup memiliki keinginan yang terbatas, disitulah kebahagiaan terletak.
Pada akhirnya mereka semua tunduk pada dewa kematian pencabut nyawa, apapun pangkat sosial-ekonomi mereka, tanpa dapat ditawar-tawar. Lahir tanpa menyandang pakaian, mati pun tidak membawa apapun selain karma perbuatan semasa hidup, sebagai modal atau hutang bagi kehidupan selanjutnya. Hidup sebagai anak manusia, hanya temporer sifatnya. Menikmati untuk sesaat, atau menderita untuk sesaat lamanya. Bagai sekejap mata. Untuk apa kita mencelakai diri kita sendiri, dengan perbuatan-perbuatan bodoh yang tidak bermakna demikian?
Apakah kita tidak merasa malu, ketika kita menyimak kisah hidup Pangeran Sidharta Gaotama yang bahkan memilih untuk melepaskan tahta dan kekayaan kerajaan, demi menjadi seorang pertapa yang hanya memiliki sehelai jubah usang bekas kain kafan pembungkus mayat, dan hanya makan satu kali sehari?
Yang disebut dengan keren itu, tidak harus berpakaian mewah dan mahal. Yang disebut dengan kegembiraan itu, tidak harus glamor. Musik yang paling indah, ialah keheningan. Beranikah Anda? Sanggupkan Anda? Menjadi kaya raya, semua orang pasti sanggup. Namun untuk mengendalikan dan menaklukkan diri kita sendiri, hanya segelintir orang-orang pilihan yang sanggup dan mau melakoninya. Semua pilihan, ada di tangan kita sendiri.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM