(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

17 Oktober, 2018

KETIKA HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA MELAMPAUI ANCAMAN MAKSIMUM DALAM UNDANG-UNDANG

LEGAL OPINION
Question: Hakim menurut praktek hukum acara pidana, boleh menjatuhkan amar putusan yang melampaui beratnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaannya, bagaimana jika hakim menjatuhkan pidana, yang beratnya melampaui undang-undang?
Brief Answer: Pasal pemidanaan berupa pemenjaraan maupun denda, mengandung suatu ancaman pidana yang biasanya didahului dengan frasa “paling singkat” atau “paling lama”, dan “paling besar” atau “paling sedikit”. Maknanya, itulah koridor yang mengikat Majelis Hakim saat memutus suatu perkara pidana. Namun itu jugalah yang kerap disalah-gunakan oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan) yang “nakal” sehingga melakukan “transaksional” pasal yang mengandung ancaman hukuman maksimum paling ringan, meski perbuatan yang diancam pidana ialah sama corak / karakternya—biasanya terjadi antara Undang-Undang “umum” terhadap Undang-Undang “spesifik” (lex spesialis).
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi cerminan, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) register Nomor 1024 K/PID.SUS/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dimana Terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf( a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penyuapan diberikan oleh pelaku, yakni agar saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO selaku Kasubsi Intelijen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang yang telah menerima uang sebesar Rp653.000.000,- dari Terdakwa yang tersimpan dalam Kartu debit yang diterbitkan sebuah bank, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI, tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik Terdakwa yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang, sehingga menimbulkan kerugian negara berupa bea pajak masuk barang impor.
Bermula pada tanggal 20 Januari 2013, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan ISMADI SETYAWAN, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan sebuah kartu Automatic Teller Machine (ATM) Bank beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN—modus untuk “mengakali” kerumitan pemberian uang kartal tunai.
Setelah menyerahkan kartu ATM tersebut, Terdakwa kemudian secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut, sebanyak 6 (enam) kali sehingga mencapai total sejumlah Rp653.000.000,-. Atas pemberian gratifikasi berupa uang sebesar demikian, ISMADI SETYAWAN beserta JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 kali dan tidak memungut Bea Masuk dan Pajak Dalam rangka Import, padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, dikenakan bea masuk dan Pajak.
Atas permintaan Terdakwa, ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelijen yang pada bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin, adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang, dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik penumpang, sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray.
Seharusnya, setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 kurir Terdakwa yang membawa 16 koper berisi barang berupa Handphone, mengawasi 3 orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-ray, dimana bilamana isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang, dan JIMMI JANUADI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang, melakukan perhitungan, dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan bebas bea masuk. ISMADI SETYAWAN dan JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana semestinya, padahal barang yang dibawa dalam 16 koper.
Sementara dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwakan karena sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 17 Januari 2014, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5 Memerintahkan barang bukti : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG 511 UK, dikembalikan kepada saksi Friyus Triono.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG tanggal 3 April 2014, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2014 Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut’ dan ‘tindak pidana pencucian uang’;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG 511 UK, dirampas untuk Negara.”
Baik pihak Jaksa Penuntut maupun Terdakwa, masing-masing mengajukan upaya hukum kasasi. Keberatan pihak Jaksa, mobil Toyota Avanza Nomor Pol BG 511 UK adalah benar milik Frius Torino, hal mana sudah diperiksa mengenai kelengkapan akan surat surat mobil dimaksud, lalu mobil itu di serahkan kepada Nurahman untuk di-rental, dimana sekitar bulan Maret 2013 saksi dikonfirmasi bahwa mobil miliknya itu telah di disewa oleh Terdakwa, dengan demikian pihak Kejaksaan lebih sependapat dengan amar putusan Negeri Palembang.
Sementara keberatan pihak Terdakwa, dengan dalil: Mana mungkin penempatan uang/dana sebesar Rp653.000.000,- diserahkan secara penuh dan sepenuhnya oleh Terdakwa kepada Ismadi Setyawan, semata hanya untuk kepentingan meloloskan barang kiriman dari Singapura sebanyak 16 koper. Hipetesa demikian sangatlah tidak masuk akal dan terlalu berlebihan, artinya bagaimana mungkin Terdakwa akan rela dan mau berkorban untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi dengan menyerahkan uang dan dana sebesar Rp653.000.000,- hanya demi semata untuk kepentingan barang sebanyak 16 koper, yang bea masuknya mungkin dibawah angka tersebut. Padahal nilai uang dari keseluruhan isi 16 koper, tidak lebih dari Rp500—700 jutaan.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum :
a. Keberatan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena barang bukti berupa mobil Avanza yang telah disita oleh Penyidik secara sah oleh Judex Facti Pengadilan Negeri a quo dan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum secara tepat dan benar menurut hukum, oleh karena kendaraan mobil avanza tersebut digunakan sebagai instrumen delict terjadinya tindak pidana korupsi;
b. Keberatan Jaksa / Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa mobil Avanza yang telah disita tersebut, ternyata tidak cukup bukti berupa fakta hukum persidangan yang menerangkan adanya itikad baik dari pihak ketiga tidak menggunakan haknya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
“Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa:
a. Keberatan kasasi Terdakwa I dan II, keberatan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
b Keberatan pemohon angka 1-7, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran mengenai unsur-unsur dakwaan yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan dan mengenai barang bukti yang dimohonkan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran dan kesalahan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan dan tidak melampaui batas kewenangan dalam mengadili perkara a quo;
c. Bahwa keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
“Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2014 Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG kemudian diubah tentang barang bukti oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 April 2014 Nomor 3/Tipikor/2014/PT.PLG tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut dan tidak melampaui batas kewenangannya;
“Bahwa benar Terdakwa telah salah berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan I dan III, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo. Pasal 65 KUHP;
“Bahwa Terdakwa dan Hasan pada tanggal 26 Februari 2013 di Bandara Mahmud Badaruddin II telah berbuat supaya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbuat / tidak berbuat dalam tugas yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Ismadi Setiawan, M.M., selaku Kasubsi Intelijen pada Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, telah menerima uang dari Caesar dalam kartu BCA atas nama Hasan, bersama dengan Jimmi Januardi, S.E. M.Si., yang tidak melakukan pemeriksaan barang bawaan Caesar, dibawa masuk ke Indonesia via Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/FMK.04/2014 Pasal 8 dan Pasal 13, Caesar menyatakan pada Ismadi bahwa ada Saudara sepupunya usaha elektronik mengimpor via bandara Palembang. Semula Ismadi menolak, tetapi dijanjikan kalau kenapa kenapa jadi tanggung jawab Caesar. Jimmi dihubungi Ismadi yaitu yang berkuasa kemudian pemeriksaan bagian masuk, semula Jimmi mengatakan ribet, tetapi kemudian mengatakan ya. Caesar bertahap mentransfer 6 kali hadiah demi meloloskan pemeriksaan x-ray melalui kurir yaitu Bustomi, Fitri dan Alfin dengan 16 koper akhirnya barang tersebut lolos dengan baik dan diangkut dengan (mobil) Avanza;
“Bahwa dalam memori kasasinya Terdakwa menyatakan uang yang ditempatkan melalui Bank sejumlah Rp653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) itu merupakan kesesatan hukum bila Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan hal itu terlingkup TPPU, akan tetapi berupa uang modal bersama Terdakwa dengan Ismadi untuk mendirikan bengkel di Bandung hanya merupakan asumsi saja, dan karenanya Majelis tetap mempercayai uang tersebut adalah bersifat layering yang disebut dalam penjelasan umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang dimulai dari pengiriman 26 Februari 2013 sebanyak 16 koper melalui kurir Terdakwa dan pengiriman ATM tersebut menggunakan nama Hasan, bukan Terdakwa yang bekerja dulu sama-sama di Singapura. Dengan demikian maka apa yang Terdakwa menyatakan hak usaha bisnis legal, tetapi Terdakwa tidak membuktikan usaha perdagangan sah dengan Ismadi tersebut;
“Bahwa dakwaan I dan II yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, Judex Facti menganggap satu kesatuan mengingatkan Pasal 5 ayat (1) huruf a menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pasal 5 ayat (1) b adalah memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS);
“Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, ternyata Judex Facti telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa melampaui batas pidana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman hukumannya melebihi batas maksimum yaitu paling lama 5 (lima) tahun penjara;
“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG tanggal 3 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 17 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diperbaiki dan Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan Judex Facti sehingga selengkapnya seperti tertera di bawah ini;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN tersebut;
“Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG tanggal 3 April 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal 17 Januari 2014, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG 511 UK, Dirampas untuk Negara.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM