26 Juli, 2018

UPAYA HUKUM KASASI DAPAT DICABUT SEWAKTU-WAKTU

LEGAL OPINION
Question: Mendaftarkan surat gugatan ke pengadilan, kalau pokok perkaranya belum diperiksa atau pihak tergugat belum mengajukan bantahan, maka boleh dicabut oleh pihak penggugat. Bagaimana bila dalam proses upaya hukum banding ataupun kasasi, permohonan banding atau kasasi sudah diajukan, apakah permohonan tersebut masih dapat dicabut sewaktu-waktu, sekalipun berkas perkara telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke kepaniteraan Mahkamah Agung?
Brief Answer: Kita perlu pahami secara baik, bahwa putusan tingkat banding maupun kasasi dapat lebih berat alias lebih tidak menguntungkan bagi pemohon banding ataupun kasasi (terutama kasus-kasus perkara pidana, dimana kerap terjadi vonis amar putusan pidana tingkat banding maupun tingkat kasasi acapkali memperberat vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri).
Bila amar putusan Pengadilan Negeri dirasa telah cukup proporsional, adalah pilihan yang paling bijak untuk tidak mengajukan upaya hukum terhadap amar putusan. Bilamana telah terlanjur mengajukan permohonan banding ataupun kasasi, maka permohonan tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut oleh pihak pemohon banding ataupun kasasi, agar amar putusan banding ataupun kasasi tidak menjadi kontraproduktif bagi pihak pemohon itu sendiri.
Kata kuncinya, rasional-lah dalam menimbang berat-ringannya amar putusan Pengadilan Negeri. Tentu saja, syarat yang paling utama ialah : permohonan pencabutan permohonan upaya hukum banding ataupun kasasi tersebut, diajukan sebelum perkara banding atau kasasinya diputus oleh Pengadilan Tinggi ataupun oleh Mahkamah Agung.
PEMBAHASAN:
Sebagai cerminan konkret, untuk itu SHIETRA & PARTNERS dapat merujuk penetapan Mahkamah Agung RI perkara permohonan pencabutan upaya hukum kasasi register Nomor 2722 K/Pdt/2012 tanggal 2 Oktober 2014, sengketa antara:
- PT. MOUNTBATTEN RESORTS INDONESIA, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Pelawan; melawan
1. I MADE WIRANATHA; 2. DAVID DARGAVILLE HOSKING; 3. EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., Notaris/PPAT, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III.
Semula pihak Pelawan mengajukan upaya hukum kasasi, namun kemudian mengajukan permohonan pencabutan kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar penetapan sebagai berikut:
“Membaca Surat Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 312/ Pdt.Plw/2010/PN Dps, tanggal 26 November 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Mountbatten Resorts Indonesia, bermaksud untuk mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 20 Februari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 113/PDT/2011/PT.DPS, tanggal 19 Desember 2011 yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 2722 K/Pdt/ 2012:
“Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012;
“Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara kasasi ini diajukan sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut kembali permohonan kasasinya tersebut dapat dikabulkan;
“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;
M E N E T A P K A N:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi PT. MOUNTBATTEN RESORTS INDONESIA untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 113/PDT/2011/PT.DPS, tanggal 19 Desember 2011 tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 2722 K/Pdt/2012 tersebut dari buku register perkara kasasi perdata;
3. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Denpasar.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM