Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kerugian Tidak Menuangkan Kesepakatan Pembagian Warisan Tanpa Akta Otentik

LEGAL OPINION
SENGKETA TANAH WARIS, BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
Question: Bisa tidak, gugat ke PTUN terkait sengketa sertifikat tanah yang semula ada masalah warisan keluarga?
Brief Answer: Selesaikan dahulu sengketa waris antar ahli waris di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, barulah menuntut eksekusi data yuridis sertifikat hak atas tanahnya ke PTUN bila Kantor Pertanahan tidak mengindahkan amar putusan Pengadilan Negeri yang telah membagikan boedel waris pada masing-masing ahli waris yang berhak. PTUN tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan, namun menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.
Memang akan tampak kontradiktif, bilamana Anda telah memegang akta otentik berupa Akta Keterangan / Pembagian waris yang dibuat oleh Kepala Desa setempat atau oleh Pejabat Publik lainnya, namun PTUN masih berpendirian bahwa Anda harus terlebih dahulu bersengketa di Pengadilan Negeri, sementara tidak ada satupun ahli waris yang mengajukan gugatan keberatan terhadap Akta Keterangan Waris demikian.
Sekalipun demikian, untuk mengantisipasi kemubaziran, mengingat terdapatnya praktik peradilan yang hidup di PTUN, maka SHIETRA & PARTNERS rekomendasikan mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri / Agama setempat.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah waris register Nomor 155 K/TUN/2017 tanggal 17 April 2017, perkara antara:
- HAJJA MURISNA, AE, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, selaku Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat.
Adapun yang menjadi Objek Gugatan tiga buah Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhammad Rizal, yang baru Penggugat ketahui eksistensinya pada saat adanya Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dan telah pula dimuat pada surat kabar, sehingga membuat Penggugat merasa kaget dan keberatan terhadap keberadaan Objek Gugatan, bahkan sebelum penetapan lelang eksekusi pernah juga di atas lokasi tanah milik Penggugat dipasang pengumuman bahwa “tanah ini akan dilelang eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pangkep”.
Terhadap eksistensi Objek Gugatan, Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Makassar untuk memohonkan pembatalan ketiga SHM yang terbitkan diatas tanah milik Penggugat. Asal-muasal tanah milik Penggugat adalah merupakan pembagian tanah warisan dari orang tuanya bernama H. Ambo Empang Dg. Teppo. Almarhum meninggal dunia tanggal 12 Nopember 1980 dan Hajja Haderah almarhumah meninggal dunia tanggal 19 Nopember 1980.
Atas pernikahan almarhum H. Ambo Empang Dg. Teppo dengan isterinya almarhumah Hajja Haderah, lahirlah 9 orang anak / keturunan. Setelah keduanya meninggal dunia, para ahli waris / anak kandung pewaris sebanyak 9 orang secara musyawarah / mufakat telah membuka dan membagi harta warisan mereka secara adil untuk dikuasai dan dimiliki kepada masing-masing ahli waris, termasuk Penggugat, sesuai Berita Acara Pembagian Harta Warisan dan Lampirannya yaitu Daftar Pembagian Warisan, yang ditanda-tangani segenap para ahli waris, bertanggal 13 Desember 1996.
Penggugat mendapatkan bagian warisan berupa sebidang tanah. Namun diatas bidang tanah milik Penggugat tersebut justru kemudian terbit 3 buah SHM yang kini menjadi Objek Sengketa, agar dapat dibatalakan oleh PTUN. Sertipikat-sertipikat Hak Milik tersebut berada ditengah-tengah tanah milik pengugat, oleh karena itu berdasarkan norma Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa.
Setelah dibentuknya kesepakatan oleh para ahli waris almarhum H.A.E. Teppo dan Hj.Haderah, maka sembilan orang anak membubuhi tanda-tangannya d atas Berita Acara Pembagian Harta Warisan, maka selanjutnya mereka menguasai dan memiliki sesuai bagiannya masing-masing selama puluhan tahun lamanya, sedangkan tanah bagian warisan milik penggugat adalah bidang tanah yang justru diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat. Tanah milik Penggugat adalah bagian warisan dan atau milik sah Penggugat, demikian fakta hukumnya.
Setelah Penggugat menerima bagian warisan, suatu waktu Penggugat menyuruh adik kandungnya yang bernama Muh. Rizal, AE, S.E., untuk menjaga dan mengurusi para penyewa tanah milik Penggugat tersebut. Namun Penggugat tidak menyangkan dan atau tidak pernah mengetahui kalau adik kandungnya yang telah diberikan amanah untuk menjaga dan mengawasi tanah milik Penggugat terhadap orang-orang yang menyewa di atasnya, ternyata secara diam-diam telah mengurus Sertipikat Hak Milik mengatas-namakan dirinya atas tanah milik Penggugat, sebab sekiranya Penggugat mengetahui hal tersebut pasti Penggugat keberatan dan tidak mengijinkannya untuk mengurus Sertipikat Hak Milik keatas namanya, dimana yang bersangkutan bukanlah sebagai pemilik atas tanah tersebut.
Senerbitan Sertipikat Hak Milik (Objek Sengeta) yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep) diatas bidang tanah yang selama ini merupakan tanah milik penggugat sebagai warisan dari orang tuanya, menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, khususnya Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur: “Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.”
Penerbitan sertipikat Objek Sengketa melanggar pula penetapan batas-batas tanah yang seharusnya ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan, kemudian menempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut tanah tersebut, sebagaimana norma Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mengatur:
(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan dan:
(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.”
Tindakan Kepala Kantor Pertanahan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (general principle of good governance) khususnya Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian, serta Asas Kepastian hukum oleh karena seharusnya Tergugat  selaku Kepala Kantor Pertanahan bertindak cermat dan berhati-hati dalam menyelidiki, apakah permohonan sertipikat yang dĂ­ajukan terhadapnya dilakukan oleh orang yang benar-benar berhak mengajukannya.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kemudian menjatuhkan putusan Nomor 19/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 27 Juni 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa oleh karena substansi yang dipermasalahkan oleh Penggugat menyangkut unsur keperdataan maka salah satu unsur kumulatif dari unsur pengertian sengketa Tata Usaha Negara tidak terpenuhi yaitu unsur sengketa dibidang Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, sehingga sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peratun;
MENGADILI :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar lewat putusan Nomor 127/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 27 Oktober 2016.
Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa akta mengenai pembagian warisan almarhum H. Ambo Empang Dg. Tappo, mengenai pembagian warisan tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya almarhum pewaris, dimana hak Penggugat sudah cukup dibuktikan dengan keberadaan akta kesepakatan pembagian warisan yang telah disetujui oleh semua ahli waris, dimana mengikat semua ahli waris. [Note SHIETRA & PARTNERS: Masalahnya, Penggugat tidak menuangkan kesepakatan segenap ahli waris tersebut kedalam Akta Otentik pejabat yang berwenang, sehingga belum memiliki kekuatan hukum mengikat keluar.]
Pihak yang memohon untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah, biasanya selama ini dipersyaratkan secara mutlak adalah bukti Pembayaran Pajak (PBB) terakhir. Terhadap SHM yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2012, maka mutlak dilampirkan prasyarat berupa bukti pembayaran PBB tahun 2012, padahal yang membayar pajak PBB-nya tahun 2012 adalah pihak Penggugat.
Disamping itu, karena yang menguasasi fisik bidang tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat, maka mengapa sertifikat hak atas tanah justru diterbitkan atas nama orang lain? Hal tersebut mengindikaskan prosedur penerbitan sertipikat Objek Sengketa telah jelas melanggar asas kepastian hukum tentang pendaftaran sporadik hak atas atnah sebagai data yuridisnya.
Mengignat data yuridis berupa pihak pembayaran PBB dan data penguasa fisik permohonan pendaftaran hak atas tanah ternyata ‘tidak sesuai dengan fakta empirik yang sebenarnya’, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut agar Objek Sengketa dibatalkan.
Dimana terhadap keberatan yang diajukan Penggugat, meski argumentasinya memiliki bobot logis, oleh sebab dengan adanya surat kesepakatan (dibawah tangan) Pembagian Waris yang tidak pernah digugat oleh pihak ahli waris manapun sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sedikit-banyak memiliki daya ikat hukum, disamping adanya cacat prosedural penerbitan sertifikat, secara klise Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa oleh karena masih terdapat permasalahan keperdataan antara Penggugat dan pemegang sertipikat objek sengketa a quo terkait sengketa kewarisan mengenai siapa yang berhak atas tanah dimaksud dalam objek sengketa a quo, maka tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan pengujian sertipikat objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus diputuskan masalah keperdataan melalui Peradilan Perdata; [Note SHIETRA & PARTNERS: Itulah kelemahan utama akta dibawah tangan pembagian waris, tanpa dikukuhkan / dituangkan dalam Akta Otentik.]
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: HAJJA MURISNA, AE, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HAJJA MURISNA, AE, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan