17 April, 2018

SKORSING TANPA BATAS WAKTU, SAMA DENGAN PHK

LEGAL OPINION
Question: Kalau dikenakan skorsing, hanya saja tanpa batas waktu yang jelas dari pihak perusahaan, itu apa namanya dan bagaimana pandangan hukumnya?
Brief Answer: Kebijakan skoorsing tanpa batas waktu yang jelas, sama artinya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara terselubung. Bila Pekerja / Buruh dilarang melakukan mogok kerja tanpa batas waktu yang jelas, maka larangan yang sama berlaku pula sebaliknya saat pihak Pengusaha menerapkan kebijakan skoorsing.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret, sebagaimana kaedah yuridisnya dapat SHIETRA & PARTNERS angkat bersumber dari putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 4 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 9 Juni 2016, perkara antara:
- CV. FOUNTAIN, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu selaku Tergugat; melawan
- MUHTARUDIN, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat.
Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Tergugat dari tahun 2001 sampai dengan 2010, dengan jabatan sebagai Assisten Kepala Bagian Es Krim (Asst. Kabag Es Krim). Pada tanggal 20 Juli 2010 Penggugat menerima surat skorsing (tidak boleh masuk bekerja) dari Tergugat dengan alasan Penggugat meninggalkan pekerjaan tanpa ada izin yang dikeluarkan pihak perusahaan untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Medan, meski Penggugat sudah meminta izin dari pemilik perusahaan.
Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010, Penggugat menemui pihak Manajemen guna meminta klarifikasi perihal skorsing yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat, sekaligus untuk memastikan kejelasan tentang status Penggugat selaku Karyawan pada perusahaan Tergugat. Namun Pengugat tidak mendapatkan jawaban yang jelas.
Pihak manajemen Tergugat menyatakan Penggugat tidak boleh lagi bekerja pada perusahaan Tergugat, terhitung sejak tanggal surat skorsing yang diterima Penggugat tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat juga tidak ada memberikan gaji bulanan serta Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2010 yang seharusnya diterima oleh Penggugat.
Menyikapi persoalan demikian, Penggugat tetap datang ke perusahaan Tergugat untuk tetap bekerja seperti biasanya, namun security / satpam di perusahaan Tergugat menolak dan mengusir serta tidak memperbolehkan Penggugat masuk di perusahaan Tergugat hingga sore hari, dimana kehadiran Penggugat tersebut tetap dilakukan hingga setiap harinya.
Penggugat terus saja mendesak Tergugat guna menanyakan kepastian atas skorsing, meski demikian managemen Tergugat secara tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi sebagai karyawan di perusahaan Tergugat dan memutuskan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dimana surat skorsing yang dikeluarkan Tergugat tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan serta tidak memiliki kepastian, hingga Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang menelantarkan Penggugat sebagai karyawan. Akhirnya Penggugat memohon mediasi ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, hingga terbitlah anjuran Meditor, sebagai berikut:
“Agar perusahaan (Tergugat) membayar hak pesangon pekerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang ganti kerugian sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
“Apabila salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.”
Penggugat merasa diterlantarkan atas modus PHK terselubung dengan kemasan “skorsing tanpa batas waktu” demikian, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sebagai karyawan dan Penggugat juga tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) ataupun gaji-gaji perbulan dari bulan Agustus 2010 sampai dengan diajukan gugatan ini pada bulan Februari 2011, dan kemudian Penggugat juga memiliki istri dan anak-anak yang perlu nafkah.
Sementara dalam bantahannya, pihak Pengusaha mendalilkan, Penggugat mengajukan gugatan terhadap “CV Fountain”, namun Penggugat tidak ada dan tidak pernah menyebut siapa nama identitas, pemilik CV Fountain secara jelas dan terperinci.
Menurut hukum perdata, badan usaha berbentuk “CV” bukanlah merupakan suatu badan hukum (subjek Hukum) yang berwenang bertindak di muka Pengadilan (persona standi in judicio), sehingga ia tidak dapat menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Dengan demikian “CV Fountain” bukanlah badan hukum dan tidak merupakan subjek hukum yang dapat berdiri sendiri di depan pengadilan.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Medan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 12/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 4 Mei 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sepihak dan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak berupa pengganti perumahan dan perobatan, tunjangan hari raya, dan upah yang tidak dibayar selama tidak dibenarkan bekerja selama 6 bulan kepada Penggugat Muhtarudin, sebesar Rp51.096.450,00 (lima puluh satu juta sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat kasasi, yang kemudian mnejadi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6 Maret 2012, sebagai berikut:
MENGADILI :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. Fountain tersebut.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan pokok keberatan bahwa Penggugat di hadapan persidangan tidak dapat membuktikan adanya surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 12 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditemukan adanya bukti baru (Novum) dan juga tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kebali telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Peninjauan Kembali akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali melakukan skorsing kepada Termohon Peninjauan Kembali tanpa batas waktu. Hal ini sama saja dengan PHK karena Termohon Peninjauan Kembali ingin bekerja tidak diizinkan karena menjadi saksi di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juli 2010;
“Bahwa kalau Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar peraturan perusahaan Pasal 29 ayat (1) butir a yaitu meninggalkan pekerjaan tanpa izin, harusnya Termohon Peninjauan Kembali diberi surat peringatan terakhir akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali maka skorsing belum dapat dijatuhkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali menolak Termohon Peninjauan Kembali untuk bekerja karena Termohon Peninjauan Kembali di-PHK oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka Termohon Peninjauan Kembali berhak atas pesangon;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali CV. FOUNTAIN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali CV. FOUNTAIN tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM