10 April, 2018

SIFAT PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, KOMPENSASI BAGI PEKERJA

LEGAL OPINION
Question: Ada pegawai yang sudah bikin fraud sehingga rugikan perusahaan, mau dipecat sekaligus dituntut ganti-rugi, di PHI bisa?
Brief Answer: Dalam sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak ada istilah Pekerja yang kemudian diperintahkan / dihukum Majelis Hakim untuk membayar sejumlah ganti-rugi kepada pihak Pengusaha layaknya perkara putusan perdata di Pengadillan Negeri. Sekalipun pihak Pengusaha yang berinisiatif menggugat, dan ternyata dikabulkan, tetap saja pihak Pengusaha yang diwajibkan PHI untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). [Note SHIETRA & PARTNERS: Untuk selengkapnya, lihat kaedah norma Pasal 161 UU Ketenagakerjaan.]
Jikalau pun memang sang Pekerja telah berbuat kesalahan hingga menimbulkan kerugian bagi pihak Pengusaha, maka disaat bersamaan Pengusaha dapat mengajukan gugatan ganti-rugi ke Pengadilan Negeri, bukan PHI, atau bahkan turut disaat bersamaan mengajukan laporan pidana bila terdapat unsur pidana agar dituntut oleh Jaksa Penuntut.
PEMBAHASAN:
Namun demikian, terdapat satu jenis hukuman dalam putusan PHI yang dapat dibebankan pada pihak Pekerja, yakni suatu kategorisasi aset perusahaan untuk dikembalikan oleh sang Pekerja. Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang menjadi salah satu rujukan SHIETRA & PARTNERS, yakni sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 27 Desember 2016, perkara antara:
- SAMUEL SANDRO NILLU, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali semula selaku Tergugat; melawan
- PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat.
Tergugat adalah pekerja pada Penggugat sejak tahun 2008 dengan jabatan terakhir adalah sebagai Junior Engineer Teknik. Bermula pada bulan September 2013, Penggugat mendapat laporan pengaduan beserta kronologi peristiwa dari saudari MT, seorang karyawan Bank di Kupang yang menjadi korban perbuatan tidak bertanggung-jawab yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu menghamili korban diluar ikatan nikah sah dan berakibat korban diberhentikan dari tempat kerja.
Tanggal 11 September 2013, Penggugat menerima surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTT perihal Pemeriksaan Pegawai atas nama Samuel Sandro Nillu. yang diduga melakukan tindakan tidak patut, surat tersebut pada intinya meminta Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat dan pihak terkait lainnya untuk membuktikan kebenaran dari pengaduan korban.
Tanggal 14 Oktober 2013, Penggugat menerima surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Penyelenggara Transpolitika RI Provinsi NTT perihal Rekomendasi yang pada intinya menerima Penggugat untuk mengambil tindakan tegas pemberian sanksi kepada Tergugat atas perbuatannya yang telah merusak citra PT. PLN Wilayah NTT.
Maka Penggugat mengambil langkah investigasi terhadap Tergugat. Hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 07 Oktober 2013 dan berita Evaluasi Pemeriksaan tertanggal 10 Desember 2013.
Berdasarkan hasil investigasi, Tergugat terbukti melakukan tindakan tidak patut yakni menghamili saudari MT tanpa pernikahan yang sah, hal mana melanggar perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (Persero) dengan serikat pekerja PT. PLN (Persero) tentang peraturan disiplin pegawai, yang mengatur:
“Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat, dan citra perseroan atau pegawai.”
Terhadap pelanggaran tersebut, Tergugat dikenakan sanksi. Namun demikian, pada tanggal 22 Oktober 2014, Penggugat kembali menerima surat pengaduan dari wanita lain, bernama saudari AW, disusul dengan surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTT tertanggal 10 Nopember 2014, perihal pemeriksaan pegawai atasnama Samuel Sandro Nillu.
Penggugat kembali melakukan investigasi terhadap Tergugat, hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal 14 Nopember 2014 perihal permohonan penuntasan kasus terkait dengan perbuatan Tergugat yang telah menghamili Saudaei AW secara tidak bertanggung jawab tanpa pernikahan yang sah.
Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang berulang dan dilakukan pada masa Tergugat sedang menjalani hukum disiplin. dan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tentang peraturan disiplin pegawai, telah diatur:
“Pegawai yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin pada saat sedang menjalani sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf (b) butir (3) atau (4) atau (5) dikenakan sanksi disiplin berat.”
Oleh karena Tergugat sedang menjalani hukuman disiplin pegawai yakni pelanggaran disiplin, namun kemudian kembali mengulangi pelanggaran serupa, maka Tergugat dikenakan sanksi yang lebih berat dari sanksi semula yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam PKB: “Sanksi disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja.”
Untuk melaksanakan sanksi PHK, maka pada tanggal 16 Desember 2014 diadakan perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mencapai kata sepakat, sehingga kemudian dilanjutkan dengan mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kota Kupang.
Tanggal 2 Februari 2015, mediator Dinas Tenaga Kerja menerbitkan anjuran tertulis, yang isinya agar Penggugat memberikan uang pesangon kepada Tergugat sebesar Rp54.004.000, akan tetapi Tergugat menolak anjuran mediator.
Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan atas perselisihan tersebut dengan memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Kupang berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan atas perkara ini diajukan, dan mewajibkan Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat yang timbul sebagai akibat PHK sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Disamping itu, oleh karena Tergugat selama dalam hubungan kerja dengan Penggugat, juga telah menerima pinjaman bantuan pemilikan rumah pegawai (BPRP) sebesar Rp34.341.552,00 dari Penggugat, dan baru dikembalikan angsurannya sebanyak 6 x Rp286.180,00 = Rp1.717.080, maka Tergugat berkewajiban mengembalikan sisa pinjaman sebanyak Rp34.341.552,00 dikurangi Rp1.717.080,00 = Rp32.624.472, pengembalian dilakukan sekaligus dan tunai sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat.
Terhadap gugatan pihak perusahaan, Pengadilan Hubungan Industrial Kupang kemudian menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg., tanggal 9 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PLN (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor ... dan Nomor ... tentang Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 8 ayat (8);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
- Uang pesangon = Rp 24.304.000,00
- Uang penghargaan masa kerja = Rp 10.416.000,00
- Uang penggantian hak = Rp 5.208.000,00
Jumlah = Rp 54.004.000,00 (lima puluh empat juta empat ribu rupiah);
5. Mewajibkan Pengelola Dana Pensiun PT. PLN (Persero) untuk membayar hak Tergugat atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Bantuan Pemilikan Rumah Pegawai (BPRP) sebesar Rp32.624.472,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sekaligus dan tunai sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat.”
Dalam tingkat kasasi, yang kemudian menjadi amar Putusan Mahkamah Agung register Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SAMUEL SANDRO NILLU tersebut.”
Sang Pekerja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekeliruan yang nyata tersebut dapat dibenarkan, tetapi bukan alasan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 8 Agustus 2016 yang diterima tanggal 16 Agustus 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan putusan judex juris Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata kekeliruan yang nyata tersebut terdapat dalam amar putusan point 4 yaitu ‘Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp54.004.000,00’; yang seharusnya adalah ‘Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sejumlah Rp54.004.000,00’, sedangkan amar selebihnya sudah tepat dan benar;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Samuel Sandro Nillu tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: SAMUEL SANDRO NILLU tersebut;
“Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015;
“MENGADILI KEMBALI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PLN (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor ... dan Nomor ... Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 8 ayat (8);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berupa:
- Uang pesangon = Rp 24.304.000,00
- Uang penghargaan masa kerja = Rp 10.416.000,00
- Uang penggantian hak = Rp 5.208.000,00
Jumlah = Rp 54.004.000,00 (lima puluh empat juta empat ribu rupiah);
5. Mewajibkan Pengelola Dana Pensiun PT. PLN (Persero) untuk membayar hak Tergugat atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Bantuan Pemilikan Rumah Pegawai (BPRP) sebesar Rp32.624.472,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sekaligus dan tunai sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM