Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Sifat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Kompensasi bagi Pekerja

LEGAL OPINION
Question: Ada pegawai yang sudah bikin fraud sehingga rugikan perusahaan, mau dipecat sekaligus dituntut ganti-rugi, di PHI bisa?
Brief Answer: Dalam sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak ada istilah Pekerja yang kemudian diperintahkan / dihukum Majelis Hakim untuk membayar sejumlah ganti-rugi kepada pihak Pengusaha layaknya perkara putusan perdata di Pengadillan Negeri. Sekalipun pihak Pengusaha yang berinisiatif menggugat, dan ternyata dikabulkan, tetap saja pihak Pengusaha yang diwajibkan PHI untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). [Note SHIETRA & PARTNERS: Untuk selengkapnya, lihat kaedah norma Pasal 161 UU Ketenagakerjaan.]
Jikalau pun memang sang Pekerja telah berbuat kesalahan hingga menimbulkan kerugian bagi pihak Pengusaha, maka disaat bersamaan Pengusaha dapat mengajukan gugatan ganti-rugi ke Pengadilan Negeri, bukan PHI, atau bahkan turut disaat bersamaan mengajukan laporan pidana bila terdapat unsur pidana agar dituntut oleh Jaksa Penuntut.
PEMBAHASAN:
Namun demikian, terdapat satu jenis hukuman dalam putusan PHI yang dapat dibebankan pada pihak Pekerja, yakni suatu kategorisasi aset perusahaan untuk dikembalikan oleh sang Pekerja. Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang menjadi salah satu rujukan SHIETRA & PARTNERS, yakni sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 140 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 27 Desember 2016, perkara antara:
- SAMUEL SANDRO NILLU, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali semula selaku Tergugat; melawan
- PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat.
Tergugat adalah pekerja pada Penggugat sejak tahun 2008 dengan jabatan terakhir adalah sebagai Junior Engineer Teknik. Bermula pada bulan September 2013, Penggugat mendapat laporan pengaduan beserta kronologi peristiwa dari saudari MT, seorang karyawan Bank di Kupang yang menjadi korban perbuatan tidak bertanggung-jawab yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu menghamili korban diluar ikatan nikah sah dan berakibat korban diberhentikan dari tempat kerja.
Tanggal 11 September 2013, Penggugat menerima surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTT perihal Pemeriksaan Pegawai atas nama Samuel Sandro Nillu. yang diduga melakukan tindakan tidak patut, surat tersebut pada intinya meminta Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat dan pihak terkait lainnya untuk membuktikan kebenaran dari pengaduan korban.
Tanggal 14 Oktober 2013, Penggugat menerima surat dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Penyelenggara Transpolitika RI Provinsi NTT perihal Rekomendasi yang pada intinya menerima Penggugat untuk mengambil tindakan tegas pemberian sanksi kepada Tergugat atas perbuatannya yang telah merusak citra PT. PLN Wilayah NTT.
Maka Penggugat mengambil langkah investigasi terhadap Tergugat. Hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 07 Oktober 2013 dan berita Evaluasi Pemeriksaan tertanggal 10 Desember 2013.
Berdasarkan hasil investigasi, Tergugat terbukti melakukan tindakan tidak patut yakni menghamili saudari MT tanpa pernikahan yang sah, hal mana melanggar perjanjian kerja bersama antara PT.PLN (Persero) dengan serikat pekerja PT. PLN (Persero) tentang peraturan disiplin pegawai, yang mengatur:
“Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat, dan citra perseroan atau pegawai.”
Terhadap pelanggaran tersebut, Tergugat dikenakan sanksi. Namun demikian, pada tanggal 22 Oktober 2014, Penggugat kembali menerima surat pengaduan dari wanita lain, bernama saudari AW, disusul dengan surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTT tertanggal 10 Nopember 2014, perihal pemeriksaan pegawai atasnama Samuel Sandro Nillu.
Penggugat kembali melakukan investigasi terhadap Tergugat, hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal 14 Nopember 2014 perihal permohonan penuntasan kasus terkait dengan perbuatan Tergugat yang telah menghamili Saudaei AW secara tidak bertanggung jawab tanpa pernikahan yang sah.
Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang berulang dan dilakukan pada masa Tergugat sedang menjalani hukum disiplin. dan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tentang peraturan disiplin pegawai, telah diatur:
“Pegawai yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin pada saat sedang menjalani sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf (b) butir (3) atau (4) atau (5) dikenakan sanksi disiplin berat.”
Oleh karena Tergugat sedang menjalani hukuman disiplin pegawai yakni pelanggaran disiplin, namun kemudian kembali mengulangi pelanggaran serupa, maka Tergugat dikenakan sanksi yang lebih berat dari sanksi semula yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam PKB: “Sanksi disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja.”
Untuk melaksanakan sanksi PHK, maka pada tanggal 16 Desember 2014 diadakan perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mencapai kata sepakat, sehingga kemudian dilanjutkan dengan mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kota Kupang.
Tanggal 2 Februari 2015, mediator Dinas Tenaga Kerja menerbitkan anjuran tertulis, yang isinya agar Penggugat memberikan uang pesangon kepada Tergugat sebesar Rp54.004.000, akan tetapi Tergugat menolak anjuran mediator.
Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan atas perselisihan tersebut dengan memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Kupang berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan atas perkara ini diajukan, dan mewajibkan Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat yang timbul sebagai akibat PHK sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Disamping itu, oleh karena Tergugat selama dalam hubungan kerja dengan Penggugat, juga telah menerima pinjaman bantuan pemilikan rumah pegawai (BPRP) sebesar Rp34.341.552,00 dari Penggugat, dan baru dikembalikan angsurannya sebanyak 6 x Rp286.180,00 = Rp1.717.080, maka Tergugat berkewajiban mengembalikan sisa pinjaman sebanyak Rp34.341.552,00 dikurangi Rp1.717.080,00 = Rp32.624.472, pengembalian dilakukan sekaligus dan tunai sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat.
Terhadap gugatan pihak perusahaan, Pengadilan Hubungan Industrial Kupang kemudian menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg., tanggal 9 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PLN (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor ... dan Nomor ... tentang Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 8 ayat (8);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
- Uang pesangon = Rp 24.304.000,00
- Uang penghargaan masa kerja = Rp 10.416.000,00
- Uang penggantian hak = Rp 5.208.000,00
Jumlah = Rp 54.004.000,00 (lima puluh empat juta empat ribu rupiah);
5. Mewajibkan Pengelola Dana Pensiun PT. PLN (Persero) untuk membayar hak Tergugat atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Bantuan Pemilikan Rumah Pegawai (BPRP) sebesar Rp32.624.472,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sekaligus dan tunai sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat.”
Dalam tingkat kasasi, yang kemudian menjadi amar Putusan Mahkamah Agung register Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SAMUEL SANDRO NILLU tersebut.”
Sang Pekerja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekeliruan yang nyata tersebut dapat dibenarkan, tetapi bukan alasan kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 8 Agustus 2016 yang diterima tanggal 16 Agustus 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan putusan judex juris Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata kekeliruan yang nyata tersebut terdapat dalam amar putusan point 4 yaitu ‘Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp54.004.000,00’; yang seharusnya adalah ‘Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sejumlah Rp54.004.000,00’, sedangkan amar selebihnya sudah tepat dan benar;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Samuel Sandro Nillu tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: SAMUEL SANDRO NILLU tersebut;
“Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 November 2015;
“MENGADILI KEMBALI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PLN (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor ... dan Nomor ... Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 8 ayat (8);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berupa:
- Uang pesangon = Rp 24.304.000,00
- Uang penghargaan masa kerja = Rp 10.416.000,00
- Uang penggantian hak = Rp 5.208.000,00
Jumlah = Rp 54.004.000,00 (lima puluh empat juta empat ribu rupiah);
5. Mewajibkan Pengelola Dana Pensiun PT. PLN (Persero) untuk membayar hak Tergugat atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Bantuan Pemilikan Rumah Pegawai (BPRP) sebesar Rp32.624.472,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sekaligus dan tunai sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada pihak Penggugat.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan