Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

SEMA Nomor 01 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang

ARTIKEL HUKUM
Hukum bukanlah alat legitimasi bagi seorang spekulan, karena hukum hanya memberi perlindungan bagi warga negara yang menunjukkan itikad baik terhadap proses hukum. Mungkin itulah esensi dari pembahasan dalam artikel ini, tekait Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), yang diterbikan pada tanggal 23 Maret 2018, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
Untuk selengkapnya, mari kita simak selengkapnya substansi dari SEMA No. 1 Tahun 2018 tersebut:
SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2018
TENTANG
LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)

“Bahwa dalam praktek peradilan akhir-akhir ini, ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:
1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan, tidak dapat diterima.
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
“Demikian disampaikan untuk dipedomani.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK Indonesia
Ttd
M. HATTA ALI.”
Seorang spekulan, yang tepatnya sedang berstatus DPO karena melarikan diri atau bersembunyi di kota atau bahkan di negara lain, bila diberi fasilitas “mewah” berupa aksi spekulasi “untung-untungan”, jadilah pelecehan terhadap marwah peradilan di Tanah Air. Seakan, peradilan merupakan lembaga untuk “di-coba-coba”.
Dimanakah letak spekulasi tersebut, tidak lain ialah aksi upaya hukum, entah praperadilan ataupun uji materiil (lihat juga kasus judicial review seorang buron BLBI pada tahun 2016 yang justru dikabulkan Mahkamah Konstitusi RI, dalam uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Anna Boentaran, istri dari terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Djoko Soegiarto Tjandra), ketika “menang”, maka sang buron akan kembali ke Tanah Air, melenggok bak seorang pahlawan, sembari tersenyum dan melambaikan tangan ketika diliput pers dan terpajang di media massa tanpa rasa malu.
Ketika gugatan “gagal / kalah” atau “ditolak” hakim pengadilan, maka sang buron / tersangka akan tetap bersembunyi atau tetap berstatus sebagai buron yang melarikan diri tanpa mau menghadapi proses hukum dan penghukuman. Seorang pengecut, tidak berhak mendapat keistimewaan dari hukum maupun peradilan.
Masyarakat tentu patut mengapresiasi langkah proaktif Lembaga Yudikatif dalam menambal berbagai “lubang / celah” hukum acara pidana, meski akan cukup berbahaya dan patut diwaspadai ketika Mahkamah Agung RI secara terang-terangan mulai mengambil-alih peran dan tugas Lembaga Legislatif.
Saat kini, dari berbagai SEMA maupun PERMA yang diterbikan MA RI, mulai timbul kesan bahwa MA RI merupakan quasi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Menjadi kian ambigu dan bias konsep Trias Politica akibat praktik “penggeseran paksa” fungsi dan tugas lembaga negara.
Hakim lewat karya intelektual berupa yurisprudensi, secara tidak langsung, namun secara elegan proses pembentukan hukum dikukuhkan dan dibakukan menjelma konvensi alias praktik kebiasaan peradilan sebagai suatu best practice. Namun bila pembentukan hukum berbentuk SEMA maupun PERMA, hal demikian terlampau “vulgar” dan mencolok untuk ukuran sebuah lembaga yang semestinya hanya berperan dalam memeriksa dan mengadili.
Pada tahun 2018, hingga akhir Bulan Maret 2018, Mahkamah Agung RI hanya pernah menerbitkan 1 buah SEMA. Bandingkan dengan produk SEMA yang diterbitkan oleh MA RI pada medio tahun 2010—2017, mencapai puluhan SEMA, hingga dikenal sebagai tahun-tahun dimana Mahkamah Agung demikian produktif menerbitkan produk hukum yang mengikat publik, secara langsung maupun secara tidak langsung—sebagai contoh, bila Mahkamah Agung memerintahkan para hakim untuk “tidak menerima” praperadilan seorang buron, maka secara tidak langsung berimbad terhadap publik secara luas, jadi bukan hanya mengikat institusi internal kehakiman, sekalipun berjudul “surat edaran”.
Terlepas dari “pro” dan “kontra” yang ada, kepastian hukum harus dibentuk, tanpa perlu menunggu itikad baik pihak Lembaga Legislatif. Hukum adalah ilmu tentang prediksi, dimana kepastian hukum bertopang pada derajat paling minimum prediktabilitas dalam hukum. Tanpa derajat paling minimum prediktabilitas dalam hukum, maka masyarakat hanya dapat memilih untuk berspekulasi di “meja hijau” yang menjelma “ber-ju-di”.
Terlepas pula dari wacana dan polemik demikian, kita mulai memahami, bahwa tiada peraturan perundang-undangan yang telah sempurna dan telah lengkap. Proses pembentukan norma peraturan perundang-undangan merupakan proses kreatif dan inovatif, disamping pengakuan terhadap berbagai “lubang / celah” yang selama ini menganga secara lebar, untuk segera diberi sentuhan perhatian serta ditangani lewat tindak-lanjut secara konkret.
Betul bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadikan keterangan Terdakwa sebagai salah satu kriteria “alat bukti”. Namun, pada hakekatnya terdapat tiga jenis kriteria kualitas dan kualifikasi keterangan anggota warga masyarakat. Jenis yang pertama, ialah berlaku asas “praduga tidak bersalah”. Kedua, berlaku asas “shifting the burden of prove” (beban pembuktian terbalik) yang berlaku bagi tersangka tindak pidana korupsi (Tipikor). Ketiga, ialah kualitas pernyataan seseorang yang sama sekali tidak berharga untuk didengar keterangannya, yakni seorang buronan.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan