10 April, 2018

Perintah Bongkar tidak dapat terhadap Rumah ber-IMB

LEGAL OPINION
Question: Banyak tetangga saya rubuhkan dan dirikan ulang rumah mereka dari baru, tapi tidak ada IMB-nya. Selama ini pemerintah juga tampaknya tidak hirau akan hal-hal yang seolah sudah dilumrahkan terjadi. Yang jadi pertanyaan, jadi apa lagi urgensinya untuk berniat mengajukan IMB, jika bisa bangun tanpa IMB dalam praktiknya seperti yang selama ini terjadi saja dibiarkan pemerintah?
Brief Answer: Yang menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ialah Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Ketika Pemda setempat pula yang bila dikemudian hari menerbitkan surat perintah pengosongan bangunan dan tanah diatas tanah yang telah diterbitkan IMB, sama artinya mengingkari produk hukum yang diterbitkan Pemda itu sendiri. Inkonsistensi demikian melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu jugalah sebabnya, adalah penting untuk memiliki IMB, sekalipun betul adanya bahwa Pemda kerap membiarkan praktik pendirian bangunan tanpa bangunan, meski di kota besar seperti DKI Jakarta.
PEMBAHASAN:
Perihal salah satu kelebihan mengantongi IMB, akan tampak signifikannya sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa Tata Usaha Negara register Nomor 210 K/TUN/2011 tanggal 7 Desember 2011, perkara antara:
1. WALIKOTA JAKARTA BARAT; 2. Drs. LISTIAWAN WIDIATMOKO, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat & Tergugat II Intervensi; melawan
- DARIANUS LUNGGUK SITORUS, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Surat Perintah Bongkar tertanggal 7 Desember 2009 tentang Pembongkaran / Pengosongan.
Penggugat merasa sebagai pihak yang dirugikan, untuk itu berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan Tergugat, dimana Penggugat mengklaim sebagai Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan, mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, berupa Surat Perintah Bongkar yang didasarkan atas dugaan terjadi tumpang-tindih lokasi tanah milik Penggugat dengan lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Duri Kepa seluas 224 M2 atas nama Drs. Listiawan Widiatmoko.
Adapun landasan gugatan Penggugat, dugaan adanya tumpang-tindih demikian masih bersifat prematur, karena belum terdapat pemeriksaan ataupun pembuktian Pengadilan Perdata mengenai hak kepemilikan tanah, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, telah mendahului putusan Pengadilan Perdata, sebab alas hak bidang-bidang tanah milik Penggugat adalah dilindungi hukum semenjak Penggugat pada tahun 1982 membeli secara notarial berdasarkan:
- Akta Jual Beli tertanggal 28 Pebruari 1982, luas 396 M2 dibuat di hadapan Camat/PPAT;
- Akta Jual Beli tertanggal 27 Pebruari 1989 luas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi), dibuat dihadapan Camat/PPAT;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama Penggugat sebagai Wajib Pajak dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat sebagai Wajib Pajak melunasi kewajibannya ke Negara setiap tahun.
Sejak Penggugat membeli objek tanah, senyatanya bidang-bidang tanah dikuasai Tergugat dengan memagar dan mendirikan bangunan diatasnya dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan/IMB sejak tertanggal 11 Maret 1994 yang diterbitkan Suku Dinas Pengawasans Pembangunan Kota / P2B Jakarta Barat, sehingga tindakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa yang bertujuan untuk melakukan penggusuran bangunan yang telah memiliki IMB, merupakan bentuk inkonsistensi Tergugat selaku Pejabat TUN, karena sesungguhnya telah lebih dahulu memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Penggugat sesuai prosedur yang berlaku, sehingga keberadaan bangunan milik Penggugat tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang IMB.
Bangunan milik Penggugat bukan merupakan gubuk liar, oleh karenanya upaya penggusuran dan pembongkaran bangunan milik Penggugat yang telah memiliki legaltias IMB, mengabaikan hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku warga pemilik bangunan yang sah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta Nomor tertanggal 11 Maret 1994 tentang Izin Keterangan menetapkan bangunan bedeng sementara.
Keabsahan kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan, yang tercatat atas nama Penggugat sesungguhnya tidak pernah dibatalkan Pengadilan, sehingga tindakan Tergugat untuk menggusur Penggugat dengan menerbitkan Surat Perintah Bongkar, dinilai sebagai pelanggaran yang nyata terhadap hak-hak Penggugat yang telah membeli tanah dan mendirikan bangunan di atasnya sejak tanggal 11 Maret 1994, sedangkan diketahui Listiawan Widiatmoko membeli tanah yang diduga tumpang-tindih lokasinya dengan tanah milik Penggugat, baru pada tanggal 7 April 2008.
Selaku Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat dinilai tidak bertindak jujur dan juga tidak cermat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar, karena secara semena-mena menerbitkan keputusan demikian untuk kepentingan tertentu tanpa menghargai hak-hak Penggugat atas pemegang IMB sesuai prosedur yang berlaku, merupakan bukti nyata kekeliruan Tergugat.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kemudian menjatuhkan putusan No. 180/G/2009/PTUN-JKT tanggal 8 Juni 2010, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
DALAM PENUNDAAN:
- Menguatkan Penetapan Nomor 180/G/2009/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 2010 tentang penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor ... tanggal 7 Desember 2009 tentang Pembongkaran / Pengosongan Bangunan diatas lahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Duri Kepa a.n. Listiawan Widiatmoko yang terletak di Jl. ...  Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang mencabutnya dikemudian hari;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor ... tanggal 7 Desember 2009 tentang Pembongkaran / Pengosongan Bangunan diatas lahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Duri Kepa a.n. Listiawan Widiatmoko yang terletak di Jl. ... Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor ... tanggal 7 Desember 2009 tentang Pembongkaran / Pengosongan Bangunan diatas lahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1243/Duri Kepa a.n. Listiawan Widiatmoko yang terletak di Jl. ... Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebun Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat & Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lewat putusan No. 174/B/2010/ PT.TUN-JKT tanggal 24 Januari 2011, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, antara lain:
“Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Juni 2010 No. 180/G/2009/PTUN.JKT beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, menyatakan sependapat dengan pertimbangan–pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor ... tanggal 7 Desember 2009 tentang Pembongkaran / Pengosongan Bangunan diatas lahan Sertipikat Hak Milik No. 1243/Duri Kepa a.n Listiawan Widiatmoko yang terletak di Jalan ... Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, tidak sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 yang menjadi dasarnya, maka beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Tergugat / Pembanding, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.”
Para Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Akta Jual Beli sebagai dasar peralihan hak Penggugat hanyalah berupa tanah girik yang notabene letaknya tidak diketahui secara pasti,  disamping itu juga andaipun (quad non) Akta Jual Beli tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah, tentunya menurut Tergugat terhadap bidang tanah yang sama tidak mungkin dapat diterbitkan Sertipikat dua kali, karena telah terlebih dahulu terbit sertipikat No. 1243/Duri Kepa a.n. Tergugat II Intervensi.
Karenanya Tergugat menilai, alas hak yang dimiliki Pemohon Kasasi Tergugat II Intervensi adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga dan karenanya juga Tergugat berwenang untuk menertibkan atas tanah yang dikuasai tanah izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 jo. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 886 Tahun 1983 tentang Juklak Penertiban Tanah-tanah yang dikuasai Tanpa Hak di Wilayah KDKI Jakarta.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II : WALIKOTA JAKARTA BARAT dan Drs. LISTIAWAN WIDIATMOKO tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : WALIKOTA Jakarta BARAT dan Pemohon Kasasi II : Drs. LISTIAWAN WIDIATMOKO tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM