Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Novum Bersifat Diluar Diri Pemohon Peninjauan Kembali

LEGAL OPINION
Question: Bisa tidak, dokumen buatan terdakwa dijadikan sebagai alat bukti baru atau novum dalam permohonan peninjauan kembali kasus pidana? Masalahnya jaksa pakai dokumen tulisan tangan terdakwa untuk menuntut diri terdakwa, padahal coret-coret tulisan tangan itu hanya dibuat terdakwa untuk berimajinasi dan berandai-andai perihal kalkulasi finansial, bukan dimaksudkan sebagai perhitungan keadaan laporan real keuangan perusahaan. Kemungkinan besar juga kertas tulisan tangan itu, didapat jaksa dari tong sampah kantor perusahaan.
Brief Answer: Ya jelas tidak bisa, kan itu dokumen dibuat sendiri oleh terdakwa, jelas terdakwa sendiri yang paling tahu tentang keberadaan dokumen itu sejak dari semula terjadi dakwaan oleh Jaksa Penuntut, dan terdakwa bisa saja membuat-buat sendiri dikemudian hari.
Jika dimungkinkan dokumen pribadi dijadikan novum untuk ditampilkan dikemudian hari sebagai alasan untuk menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sama artinya pengadilan melegalkan praktik rekayasa kasus.
Sama halnya dengan dokumen yang dipergunakan jaksa penuntut sebagai alat bukti untuk mendakwa, mematahkan dalil demikian semudah bagi Terdakwa untuk melontarkan kontra-argumentasi berikut: “Majelis Hakim, Jaksa Penuntut telah menyembunyikan separuh atau kelanjutan dari dokumen, yang justru dokumen disembunyikan tersebut bersifat sangat menentukan dan menerangkan secara utuh, tidak boleh dipotong yang menjelma rekayasa dan kriminalisasi kasus.”
PEMBAHASAN:
Perihal validitas “novum”, terdapat cerminan konkret sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa perdata register Nomor 47 PK/TUN/2010 tanggal 20 Juli 2010, perkara antara:
- KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Tergugat; melawan
- PT. ADARO Indonesia, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat; dan
- MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI, selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II Intervensi.
Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini ialah Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta tertanggal 20 Juli 2007 perihal Penetapan Jumlah Piutang Negara atas Nama PT. Adaro Indonesia. Penetapan Panitia Urusan Piutang Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berawal dari Penetapan Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerbapabu) tertanggal 10 Mei 2006 perihal Pembayaran Dana Hasil Produksi Batubara yang ditahan atas Pajak Pertambahan.
Penggugat telah mengajukan upaya hukum terhadap Penetapan Dirjen Minerbapabu dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (PTUN) kepada Dirjen Minerbapabu selaku Tergugat, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Mei 2006 dengan Registrasi perkara Nomor. 70/G/2006/PTUN-JKT.
Majelis Hakim PTUN kemudian menerbitkan Penetapan tertanggal 24 Mei 2006, dimana Dirjen Minerbapabu tidak boleh melakukan tindakan Administratif lainnya yang merugikan Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selanjutnya Majelis Hakim PTUN Jakarta menjathukan Putusan Nomor. Pada tanggal 20 September 2006, dengan amar:
- Mengabulkan gugatan Penggugat (PT. Adaro Indonesia);
- Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal 10 Mei 2006 tentang Pembayaran DHPB yang ditahan atas PPN;
- Mewajibkan kepada Tergugat (Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal 10 Mei 2006 tentang Pembayaran DHPB yang ditahan atas PPN;
- Menyatakan Penetapan tentang penangguhan pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tanggal 10 Mei 2006 tentang Pembayaran DHPB yang ditahan atas PPN tetap berlaku sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”
Dirjen Minerbapabu mengajukan banding atas putusan register Nomor 70 diatas, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kemudian menjatuhkan putusan Nomor 215/B/2006/PT.TUN tanggal 01 Pebruari 2007, dengan amar menguatkan putusan PTUN. Sementara saat kini upaya hukum kasasi perkara TUN, masih berlangsung.
Namun Dirjen Minerbapabu ternyata tidak mematuhi Penetapan Penundaan sebagaimana amar putusan PTUN tahun 2006, terbukti dengan tindakan Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyerahkan pengurusan pembayaran Dana Hasil Produksi Batubara yang oleh Dirjen Minerbapabu dianggap ditahan oleh Penggugat, kepada Tergugat.
Penggugat telah memberitahukan Tergugat perihal adanya Penetapan Penundaan atas Penetapan Dirjen Minerbapabu serta putusan adanya amar PTUN, sehingga Tergugat seharusnya mematuhi dan melaksanakan Penetapan Penundaan PTUN sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat tidak mematuhi Penetapan Penundaan, justru mengeluarkan Penetapan Panitia Urusan Piutang Negara yang dinilai merugikan Penggugat.
Berkaitan dengan putusan PTUN tahun 2006, saat kini masih sedang menunggu pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, akan tetapi mengapa Tergugat sekalipun mengetahui fakta hukum ini, namun tetap mengeluarkan Penetapan PUPN? Tergugat seharusnya dapat menghormati segala keputusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh PTUN, bukan untuk tidak mengindahkan atau bahkan melanggarnya.
Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat publik semestinya tidak sampai pada pengambilan atau tidak menerbitkan Penetapan Panitia Urusan Piutang Negara, atau dengan lain perkataan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.
Dengan terbitnya Penetapan Panitia Urusan Piutang Negara dari Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa:
(a) Penggugat diwajibkan membayar kembali piutang yang padahal sudah dilunasi oleh Penggugat berdasarkan perjumpaan utang (kompensasi);
(b) Penggugat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan PKP2B sehingga dapat mengakibatkan pengakhiran hak penambangan batubara berdasarkan PKP2B;
(c) Penggugat dapat dikenakan silang wanprestasi (cross default) dari pihak ketiga lainnya berdasarkan perjanjian lainnya sehingga sekalipun kelak Penggugat memenangkan perkara ini, maka kerugian Penggugat akibat silang wanprestasi tersebut tidak dapat dihindari.
Atas gugatan dengan kronologi sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam register No. 121/G/2007/PTUN-JKT, kemudian menjatuhkan putusan tanggal 12 Pebruari 2008, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor ... tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Adaro Indonesia;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor ... tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Adaro Indonesia;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor ...tanggal 13 September 2007 tentang penangguhan pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor ... tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Adaro Indonesia, tetap sah dan dipertahankan berlaku sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 01 Juli 2008, dengan amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I / Terbanding I, Tergugat II Intervensi / Pembanding II / Terbanding II dan Penggugat / Terbanding / Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2007/PTUN-JKT tanggal 12 Februari 2008 yang dimohonkan banding.”
Dalam tingkat kasasi, yang menjadi pertimbangan hukum serta amar putusan Mahkamah Agung RI No. 332 K/TUN/2008 tanggal 03 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak depat dibenarkan karena Judex Facti sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor ... tanggaI 20 Juli 2007 adalah tidak sesuai prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 49 Prp Tahun1960;
- Bahwa kewenangan Pejabat Tata usaha Negara in casu Tergugat (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960) dibatasi oleh Prosedur yang ditetapkan undang-undang a quo, yaitu antara Penggugat dan Tergugat harus ada kesepakatan bersama berupa Pernyataan Bersama untuk menetapkan jumlah Piutang Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun1960;
- Bahwa pendapat demikian dari satu sisi yaitu aspek kegunaan atau kemanfaatan (doelmatigheid) memang dapat dipahami, tetapi dari sisi lain yaitu aspek hukum (rechmatigheid harus juga dipertimbangkan, dalam arti bahwa prosedur segi hukum harus ditaati, terlebih hal itu telah diatur secara eksplisit dalam Undang-undang, in casu Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Dengan demikian penerapan asas doelmatigheid tidak bisa menerjang atau mengorbankan asas rechmatigheid dalam suatu Negara hukum dimana Undang-undang sudah dengan tegas mengaturnya;
MENGADILI :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA tersebut.”
Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya tidak terbukti melakukan kekhilafan atau terdapat kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dengan alasan:
- bahwa bukti baru (novum) PPK-1 yaitu Nota Dinas Nomor ... dan PPK-2 Daftar Hadir Pembahasan Penyelesaian Hutang PT. Adaro Indonesia tanggal 28 Agustus 2006 tidak dapat dikwalifisir sebagai novum, karena surat-surat tersebut berada dalam penguasaan manajemen Pemohon Peninjauan Kembali.
- bahwa kekhilafan Hakim yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah perbedaan penafsiran atas ketentuan undang-undang.
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Ketua PAnitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan