Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kurang Pihak dalam Gugatan Perkara Tanah

LEGAL OPINION
Question: Biasanya dalam pokok permintaan di gugatan (petitum) maupun amar putusan hakim masalah hukum tanah, ada bunyi seperti ini: “Menghukum Tergugat atau pihak ketiga terkait objek sengketa yang mendapat hak diatasnya, untuk mengosongkan objek sengketa”. Artinya apa itu “pihak ketiga”? Apa artinya juga memang bisa, putusan perkara tanah itu mengikat orang lain yang tidak kita kenal atau bahkan tidak ikut digugat dalam suatu gugatan terkait tanah?
Brief Answer: Tidak seperti itu juga, alias tidak dapat dimaknai secara naif harafiah demikian. Prinsip dasarnya, pihak-pihak yang tidak digugat ataupun tidak dijadikan “turut tergugat”, tidak tunduk pada amar putusan hasil sengketa pihak-pihak lainnya. Putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa dalam nomor register perkara bersangkutan.
Hanya saja, dalam perkara pertanahan, kerap dijumpai kesukaran sendiri, sehingga perlu diakukan rasionalisasi, semisal kita tidak pernah tahu apakah sertifikat hak atas tanah telah dijual-belikan oleh tergugat kepada pihak ketiga, atau bahkan pihak ketiga telah mengalihkannya pula kepada pihak keempat. Tentunya, pihak lawan tidak akan pernah mau membuka fakta-fakta demikian.
Untuk hal yang tidak mungkin diketahui secara logisnya, maka cukup berfokus pada “alas hak” terkait objek tanah yang dimiliki pihak tergugat untuk digugat. Ketika “alas hak” tersebut dinyatakan pengadilan sebagai tidak sah, maka pihak ketiga yang mendapat hak diatas “alas hak” tersebut, turut runtuh keberlakuan penguasaannya. Hal teknis demikian semata dalam rangka rasionalisasi berbagai keterbatasan dalam implementasi hukum acara perdata.
Akan tetapi untuk hal-hal fakta aktual yang sudah secara terang-terangan dapat diketahui, semisal adanya pihak penghuni / penggarap objek tanah yang juga mengklaim sebagai pemilik sah atas bidang tanah, maka bila pihak bersangkutan tidak turut ditarik sebagai tergugat, maka gugatan dapat dipastikan akan dinyatakan “tidak dapat diterima” karena “kurang pihak”, dimana bila Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian, maka pengadilan telah melanggar asas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal “audi alteram partem”, bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangan guna mempertahankan haknya dan membela diri.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk cerminan konkret sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 820 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016, perkara antara:
1. H. MUSTAR; 2. H. RZ TABRANI RONI, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat; melawan
- ESVASARI, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah berupa sebidang tanah seluas 19.500 m2, berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah tertanggal 22 Mei 2013 yang ditanda-tangani oleh camat setempat. Tanah milik Penggugat tersebut merupakan sebagian dari tanah yang semula milik / kepunyaan kakek Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 19 April 1937.
Setelah kakek Penggugat meninggal dunia, maka tanah warisan tersebut dibagikan oleh nenek Penggugat kepada 3 orang anak kandungnya, yang salah satunya yaitu Ibu kandung Penggugat. Pembagian tersebut tertuang dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 8 Agustus 1963 yang dibuat oleh nenek Penggugat, serta diketahui atau ditanda-tangani oleh Kepala Desa pada waktu itu.
Dengan adanya pembagian tersebut atas kesepakatan bersama antara ibu kandung Penggugat dengan saudara-saudara kandungnya, maka ibu kandung Penggugat memperoleh tanah yang tempatnya adalah sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
Seiring berjalannya waktu, ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 2011 dengan meninggalkan 5 orang anak kandung, yang salah satunya ialah Penggugat. Setelah ibu kandung Penggugat meninggal, maka saudara-saudara kandung Penggugat kemudian menghibahkan hak waris mereka atas harta warisan peninggalan almarhum kepada Penggugat, termasuk harta warisan yang berupa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana tertuang dalam Surat Hibah Hak Waris yang ditanda-tangani oleh 4 orang saudara kandung Penggugat selaku pihak yang menghibahkan dan Penggugat selaku pihak yang menerima hibah.
Hingga akhirnya objek tanah berpindah menjadi kepunyaan Penggugat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, tidak ada pihak lain yang mengganggu atau mengklaim kepemilikan Penggugat atas objek tanah. Barulah pada awal tahun 2012, ketika Penggugat akan membersihkan bidang tanah, tiba-tiba Tergugat I mengklaim bahwa tanah objek sengketa diakui sebagai miliknya.
Mulai saat itulah timbul persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai kepemilikan atas tanah namun perselisihan / persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I. Kemudian pada tahun 2013 tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, yang dapat dibuktikan dengan adanya pagar beton yang didirikan oleh Tergugat II diatas objek sengketa.
Penggugat mendapat informasi dari warga yang tinggal di dekat tanah objek sengketa, mengatakan bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II. Dengan telah dijualnya tanah milik Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan, sekaligus sebagai suatu perbuatan melawan hukum, tidak terkecuali keberadaan Tergugat II diatas objek tanah.
Sementara dalam sanggahannya, pihak Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ialah terhadap Tergugat I dan II, akan tetapi objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat ternyata ada orang lain lagi yang mempunyai persil di tempat objek tanah yang diklaim Penggugat dengan ukuran seperti dalam gugatan.
Selain itu, Penggugat tidak menjadikan pihak lain tersebut sebagai Tergugat yang telah memberikan hak atas tanah kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini (karena Penggugat mendalilkan mendapat Hibah Hak Waris tanggal 15 Mei 2005), merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah “kurang pihak”, demikian sanggahan Tergugat dengan sangat singkatnya tanpa berpanjang lebar.
Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PN KAG. tanggal 19 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian dikuatkan lewat Pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusan Nomor 71/PDT/2015/PT.PLG. Tanggal 8 Oktober 2015.
Meski gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan, namun pihak Tergugat yang justru mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan benar;
“Bahwa perkara a quo kurang pihak, masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa yaitu Rozali, tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak (plurium litis consortium) padahal ini penting karena tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. Mustar dan kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. MUSTAR dan 2. H. RZ. TABRANI RONI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan