02 April, 2018

ANTARA KEHILANGAN & MENGHILANGKAN MOBIL JAMINAN FIDUSIA

LEGAL OPINION
Question: Beli mobil dengan leasing ke perusahaan pembiayaan, lalu saat cicilan mobil belum lunas, ternyata mobil itu dibawa lari oleh supir. Masak, saya yang dituntut pidana fidusia? Kalau mau, tangkap dulu itu supir yang melarikan diri dan melarikan mobil leasing, baru bisa bilang saya sudah langgar hukum atau dia si supir ini yang langgar hukum.
Brief Answer: Tampaknya dari praktik peradilan yang ada, seseorang yang kita tuduh menggelapkan objek jaminan fidusia, tidak serta-merta dimaknai harus telah ditangkap dan disidangkannya terlebih dahulu orang tersebut.
Untuk memudahkan pemahaman, dan tidak membuat salah kaprah dalam memberi jawaban, SHIETRA & PARTNERS lebih merujuk penjelasan pada cerminan lewat telaah kasus konkret serupa, sebagaimana penulis uraikan pada bagian pembahasan dibawah, dimana esensinya ialah fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi penentunya.
Perlu juga untuk dapat dipahami oleh masyarakat, debitor yang terseret kasus pidana fidusia menjadi salah satu perkara yang cukup masif dihadapkan ke “meja hijau”, sehingga konsekuensi hukumnya tidak lagi dapat diremehkan bila objek fidusia sampai hilang dari penguasaan debitor.
PEMBAHASAN:
Terdapat ilustrasi senada yang menjadi rujukan SHIETRA & PARTNERS, yang dapat kita jumpai dalam putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana fidusia register Nomor 371 K/PID.SUS/2016 tanggal 25 Agustus 2016, dimana Terdakwa yang bernama Entang, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia.
Bermula ketika Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian kendaraan ke PT. Arjuna Finance Cabang Cianjur, lalu disetujui lalu dibuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana objek pembiayaan kemudian dibebani Jaminan Fidusia dengan nilai sebesar Rp310.042.000,00 dengan jangka waktu cicilan selama 4 tahun dengan jumlah pembayaran Rp6.459.208,00 per bulan.
Selanjutnya PT. Arjuna Finance melunasi unit kendaraan roda enam jenis Light Truck, STNK atas nama Abdul Latip bin Satur kepada showroom. Kemudian objek kendaraan Light Truck tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum sebagai jaminan fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 30-7-2013.
Setelah Terdakwa mendapat kendaraan tersebut dari Showroom, kendaraan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari PT. Arjuna Finance, diserahkan kepada Sdr. Ade (berstatus DPO, masuk dalam daftar pencarian orang alias buron), dan sejak tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Arjuna Finance Cabang Cianjur menderita kerugian Rp310.042.000,00.
Sementara dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa karena dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan.
Terhadao tuntutan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr, tanggal 30 November 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa ENTANG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.”
Jaksa Penuntut mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkaannya yaitu yang membawa unit kendaraan tersebut adalah sdr. Ade yang seharusnya berdasarkan perjanjian antara PT. Arjuna dan sdr. Entang, yang mempunyai tanggung-jawab adalah sdr. Entang, sehingga menjadi pertanyaan bagi Penuntut Umum: dari manakah sdr. Ade mendapatkan unit kendaraan dimaksud jika tidak dari Terdakwa Entang?
Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerangkan yaitu benar hubungan Terdakwa dengan sdr. Ade adalah sopir. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dari PT. Arjuna Finance, yang pada intinya Terdakwa Entang tidak pernah memberitahukan kepada PT. Arjuna Finance pengoper-alihan unit kendaraan atau kredit dari Terdakwa Entang kepada sdr. Ade.
Selain itu, pihak Jaksa mengeluhkan pula praktik hukum acara, yang mana Pasal 226 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan. Akan tetapi sampai dengan Penuntut Umum menulis dan memberikan memori kasasi, belum mendapatkan salinan putusan dari Majelis Hakim sehingga Penuntut umum menulis memori kasasi ini hanya berdasarkan pembacaan putusan yang dibacakan hakim Pengadilan Negeri di persidangan.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tidak tepat karena putusan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru;
- Bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan; [Note SHIETRA & PARTNERS: Bahkan Mahkamah Agung sampai dengan terpaksa memeriksa alat bukti yang sejatinya bukan kewenangan tingkat kasasi selaku judex juris.]
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, terungkap Terdakwa mengajukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Light Truck merk Mitsubishi Type FE. 74 Nomor Polisi F 8715 WR kepada PT. Arjuna Finance Cabang Cianjur yang disetujui dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberi Jaminan Fidusia Nomor ... senilai Rp310.042.000,00 dengan pembayaran secara cicilan selama 4 (empat) tahun yang setiap bulannya sebesar Rp6.459.208,00;
- Bahwa sifat perjanjian dengan fidusia, barang jaminan tetap berada di tangan debitur atas kepercayaan, dan debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, apabila debitur tidak membayar sesuai dengan kesepakatan maka barang jaminan sebagai jaminan untuk melunasi sisa utang debitur; [Note SHIETRA & PARTNERS: Dengan kata lain, adalah tanggung jawab mutlak bagi debitor untuk menjaga dengan baik objek fidusia, dimana kelalaian untuk itu sekalipun bukanlah alasan pemaaf.]
- Bahwa ketika Terdakwa tidak dapat membayar angsuran Truk, atau dengan kata lain, kredit macet, dan truk sudak tidak ada di tangan Terdakwa, menurut keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Truk obyek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada sdr. Ade (DPO) dengan alasan Terdakwa karena sdr. Ade sebagai sopir telah mengalihkan Truk tersebut kepada pihak lain dan tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa terbantahkan dengan keterangan saksi ke-5 yaitu Nanang yang menerangkan bahwa ia sebagai sopir Truk objek jaminan fidusia tersebut, dimana menurut pengakuan sdr. Ade kepada saksi Nanang, bahwa unit truk tersebut adalah miliknya sdr. Ade, dan saksi Nanang-lah yang menyetor pembayaran angsuran kepada PT. Arjuna Finance cabang Cianjur sebesar Rp6.459.208,-;
- Bahwa dari fakta tersebut jelas perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan mobil tersebut tanpa izin / persetujuan dari PT. Arjuna Finance, jelas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dapat dikabulkan, dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Cianjur tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr, tanggal 30 November 2015 tersebut;
“MENGADILI SENDIRI:
1. Menyatakan Terdakwa ENTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENTANG oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM