31 Maret, 2018

TANGGUNG JAWAB JABATAN & KEHIDUPAN PRIBADI

LEGAL OPINION
Question: Bagaimana memisahkan antara masalah privat dengan jabatannya yang merupakan seorang pejabat negara? Maksudnya, apa bisa isu-isu terkait kehidupan privatnya bisa berimbas pada jabatan? Bukannya kehidupan privat itu disebut sebagai privasi? Apa dengan menjadi seorang pejabat, artinya tidak punya privasi lagi?
Brief Answer: Parameternya, kehidupan pribadi seorang pejabat terkait kehormatan jabatannya, tidak mencederai tanggung jawab dan kehormatan jabatan yang melekat pada pribadi sang pejabat. Kehidupan diluar pekerjaan, adalah hak pribadi sang pejabat, sepanjang kehormatan jabatan dijaga. Dengan diangkatnya seseorang sebagai pejabat publik, maka hak-hak pribadinya secara separuh telah “diserahkan” kepada domain pertanggung-jawaban publik.
PEMBAHASAN:
Untuk menjelaskan secara lebih relevan, terdapat ilustrasi konkret rujukan SHIETRA & PARTNERS sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI perkara permohonan uji pendapat terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan tertanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan, register Nomor 02 P/Khs/2017 tanggal 29 Maret 2017, antara:
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN sebagai Pemohon; melawan
- BUPATI KATINGAN, selaku Termohon.
Termohon tertangkap tangan melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan seorang wanita yang bukan istrinya, di sebuah rumah kontrakan. DPRD Kabupaten Katingan menilai sang pejabat mencederai kehormatan jabatan, sehingga “dimakzulkan”.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan uji pendapat dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;
“Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diajukan dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
“Bahwa secara normatif Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017 a quo yang diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan telah memenuhi quorum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
“Bahwa Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) sesuai dalam jawabannya tertanggal 27 Februari 2017, secara implisit tidak membantah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun yang bersangkutan merasa tidak bersalah dengan dalih bahwa hal tersebut adalah persoalan pribadi Ahmad Yantenglie, yang tidak berkaitan dengan kewajiban jabatan Bupati Katingan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu, tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bupati / Kepala Daerah Katingan telah bersalah melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
“Bahwa menurut Mahkamah Agung, Termohon sebagai pejabat publik (Bupati Katingan) yang sudah beristri telah kawin secara siri dengan seorang perempuan bernama ... dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang anggota Kepolisian RI bernama ... . Hal tersebut dibuktikan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, pukul 02.00 WIB, Aipda Sulis Heri Suyanto telah menangkap tangan Termohon sedang tidur dengan ... dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya seorang suami-istri di sebuah rumah kontrakan di ... (bukti P-3);
“Bahwa selain itu, cara berfikir Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) bersifat dichotomi dengan mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu meletakkan lembaga perkawinan sebagai perikatan suci seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia. Kemudian perikatan tersebut diadministrasikan secara tertib oleh negara dengan cara pencatatan pernikahan, sehingga ikatan perkawinan yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang berwenang.
“Bahwa dalam kasus perkawinan yang kedua ini, posisi Termohon (Ahmad Yantenglie) dalam jabatan sebagai pejabat publik / Bupati Katingan tidak dapat dipisahkan (dichotomi) antara posisi pribadinya di satu pihak dan posisi jabatannya dilain pihak, sebab dalam perkawinan ini, kedudukan jabatan tersebut tetap melekat dan mengikuti pada diri pribadi yang bersangkutan yang melakukan perkawinan. Sehingga oleh karenanya perilaku Pejabat tersebut harus dijaga agar sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkannya, yang berbunyi: ‘Demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.’
“Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Ahmad Yantenglie selaku Bupati Katingan terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap:
1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak mencatatkan perkawinan yang kedua dengan ... , karena perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan;
2. Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jikalaupun telah terjadi perkawinan kedua Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) dengan ... , Termohon juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya karena seharusnya mengajukan permohonan perkawinan tersebut ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
“Bahwa oleh karena Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, maka perbuatan Termohon tersebut diklasifikasikan telah melakukan perbuatan tercela, melanggar etika, dan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan wajib menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
“Bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa, Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) juncto Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai Kepala Daerah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya;
“Bahwa oleh karena Ahmad Yantenglie (Bupati Katingan) telah melanggar sumpah / janji jabatan tersebut, maka pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan terhadap dugaan perbuatan tercela, melanggar etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Ahmad Yantenglie sebagai Bupati Katingan sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, adalah berdasar hukum;
“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban dari Termohon namun dalil-dalil Jawaban Termohon tidak dapat melemahkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan, adalah berdasar hukum sehingga oleh karenanya permohonan uji pendapat dari Pemohon harus dikabulkan;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan Permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, tanggal 14 Februari 2017, tersebut;
“Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan atas Dugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Bupati Katingan, berdasar hukum.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM