22 Maret, 2018

PEMILIK SERTIFIKAT TANAH BERHAK GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN

LEGAL OPINION
Question: Ini pemerintah gimana, ada orang lain klaim sebagai pemilik tanah namun ternyata tidak mampu menunjukkan bukti dokumen apapun, sementara saya bisa menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, tapi panitia dari Kantor Pertanahan bilang kalau mau ambil uang ganti rugi pembebasan lahan, harus ambil sendiri uang ganti-rugi di pengadilan setelah terlebih dahulu bersengketa gugat-menggugat dengan pihak yang mengklaim tanpa bukti itu.
Ngapain saya harus repot gugat-menggugat dengan orang itu, toh saya punya bukti dan ia tidak. Apa memang setiap proses pembebasan lahan, selalu gitu? Kalau masih harus gugat ia yang turut mengklaim sebagai pemilik meski tidak punya bukti, maka buat apa saya selama ini punya sertifikat tanah? Jadi apa fungsi sertifikat tanah? Gimana jika yang mengklaim bisa mencapai belasan orang? Semua orang juga asal mengklaim sebagai yang punya.
Brief Answer: Konsignasi, hanya berlaku bila terdapat dua atau lebih pihak warga mengklaim sebagai pemilik bidang tanah yang terkena peta pembebasan lahan oleh pemerintah, namun masing-masing pihak memiliki bukti kepemilikan yang sahih dan kuat, seperti sertifikat hak atas tanah yang tumpang-tindih (overlaping).
Namun, tanpa adanya sengketa tumpang-tindih sertifikat demikian, maka tidak perlu mekanisme konsignasi, namun P2T (Panitia Pengadaan Tanah) memiliki kewenangan untuk seketika menyerahkan nominal ganti-rugi kepada pemilik tanah yang hak atas tanahnya dilepaskan.
Konsignasi, atau dititpkannya uang ganti-rugi pada Pengadilan Negeri setempat, hanya terjadi ketika terdapat dua atau lebih pihak yang saling mengklaim sebagai pemilik dengan bukti kepemilikan yang sahih, atau ketika warga penerima ganti-rugi tidak sepakat dengan nominal besaran ganti-rugi dari pemerinah.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret yang menjadi rujukan SHIETRA & PARTNERS, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 416 PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juni 2012, perkara antara:
- PERUM BULOG, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu selaku Tergugat; melawan
- NY. SRI INDRAWATI, selaku Peninjauan Kembali dahulu Penggugat; dan
- PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, cq. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat.
Penggugat menyatakan sebagai pemilik sebidang Tanah Hak Milik (SHM) No. 634/Kelurahan Marunda seluas 4.900 m2. Selama Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut yang digunakan sebagai sawah serta empang ikan dan udang, Penggugat menguasai tanah tersebut tiada terputus secara terus-menerus, tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
Sebagai pemilik tanah, Penggugat selama ini telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagian dari luas bidang tanah tersebut, yaitu seluas 2.934 m2, terkena Proyek Pengendalian Banjir Kanal Timur (BKT), karenanya Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti-rugi sebagaimana ditetapkan oleh turut Tergugat sebesar Rp 1.361.376.000,- sedangkan sisanya seluas + 2.000 m2 hingga saat ini masih dikuasai oleh Penggugat.
Namun ketika Penggugat hendak menerima uang ganti-rugi pelepasan tanah seluas 2.934 m2 yang telah ditetapkan sebesar nominal ganti-rugi, ternyata bidang tanah seluas 2.934 m2 tersebut kemudian diklaim atau diakui oleh Tergugat bahwa tanah tersebut sebagai miliknya, sehingga walaupun Penggugat memiliki bidang tanah tersebut berdasarkan bukti sertifikat hak atas tanah, akan tetapi turut Tergugat tidak mau membayar dan justru menitipkan uang tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditawarkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat, dengan ketentuan para Termohon Consignatie dapat mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 1.361.376.000,- atas tanah seluas 2.934 m2, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada setiap hari kerja, setelah ada Kesepakatan Penyelesaian dari para Termohon Consignatie (pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik) atau hingga ada putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.
Penggugat berkeberatan terhadap tindakan Tergugat maupun turut Tergugat, karena Penggugat sebagai pemilik tanah dengan sertifikat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, atas dasar:
1. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu:
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997, antara lain dalam:
- Ayat (1) Angka (20): “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku yang bersangkutan.”
- Pasal 32 Ayat (1): “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”
- Pasal 32 Ayat (2): “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang dan Kepala Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”
- Penjelasan Pasal 32 Ayat (1): “Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.”
Tindakan-tindakan pengakuan klaim oleh Tergugat, disaat bersamaan penolakan pembayaran ganti-rugi oleh turut Tergugat, dinilai menyebabkan kerugian bagi Penggugat, padahal baik Tergugat dan turut Tergugat mengetahui benar bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan tanda bukti yang kuat, karenanya perbuatan-perbuatan Tergugat dan turut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai suatu “Perbuatan melawan hukum”.
Tindakan turut Tergugat yang justru menitipkan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada Pengadilan untuk ditawarkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat, dengan syarat setelah ada kesepakatan dari para Termohon Consignatie atau kesepakatan penyelesaian para Termohon Consignatie atau ada putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan mengenai perkara ini ke Pengadilan.
Terhadap gugatan Penggugat, yang kemudian menjadi amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 213/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Agustus 2010, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya yang berhak atas pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp 1.361.376.000,- atas tanah seluas 2.934 m2 yang merupakan Tanah Hak Milik No. 634 / Kelurahan Marunda (sebagian) sesuai data Peta IV No. 9, terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Berita Acara Penawaran Uang Consignatie No. ...;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan / memberi kuasa kepada Penggugat untuk menerima atau mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 1.361.376.000,- di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berikut dengan hak-hak yang diperoleh atas penyimpanan uang tersebut, sesuai berita Acara Penawaran Uang Consignatie No. ... tersebut;
5. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan perkara a quo bahwa obyek sengketa terbukti milik Penggugat dan berhak menerima ganti rugi atas obyek sengketa tersebut dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim serta alasan-alasan tersebut diatas tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PERUM BULOG tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PERUM BULOG tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM