24 Maret, 2018

JANDA TANPA ANAK SEBAGAI AHLI WARIS BERSYARAT

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya aturan hukumnya bagaimana, untuk seorang janda yang belum memiliki anak terhadap harta peninggalan alharhum suami? Sebagai ahli waris ataukah bukan, sebenarnya?
Brief Answer: Suami-istri, yang putus hubungan perkawinannya karena perceraikan atapun karena kematian, maka masing-masing berhak atas separuh (50%) dari harta bersama mereka. Bila seorang janda / duda tanpa anak, dinyatakan pula sebagai ahli waris, maka artinya mendapat 100% dari harta peninggalan almarhum suami / istri-nya—tentunya hal demikian menimbulkan moral hazard—sementara bisa saja terjadi, terdapat orang tua atau anak dari perkawinan sebelumnya dari almarhum.
SHIETRA & PARTNERS kurang sependapat bila seorang janda / duda tanpa keturunan, dinyatakan sebagai ahli waris. Yurisprudensi yang ada, hanya menyebutkan keadaan yuridis demikian sebagai “hak untuk menetap” bagi seorang janda, terhadap rumah peninggalan sang almarhum suaminya, bukan sebagai pemilik.
Karena pemilik yang sah atas meninggalnya salah satu pasangan suami-istri, maka separuh “harta bersama” dan seluruh “harta bawaan”, merupakan “boedel waris” yang menjadi hak segenap ahli waris (bisa berupa anak-anak dari perkawinan terdahulu dari sang almarhum, ataupun orang tua atau sanak saudara almarhum).
Dalam kasus demikian, maka sejatinya terhadap aset harta tak bergerak, sang janda / duda hanya diberi “hak pakai” selama dirinya masih hidup dan berhenti saat dirinya menikah kembali, bukan “hak waris”, demi menghindari kerepotan potensi terbukanya sengketa baru bila sang janda / duda dikategorikan pula sebagai ahli waris.
“Hak pakai” demikian itu pun cukup sekadar 1 buah rumah untuk dihuni, bukan “hak pakai” terhadap seluruh aset tanah yang mungkin saja berjumlah lebih dari satu, kecuali bila terdapat tanah ladang untuk bercocok-tanam sebagai sumber nafkah.
Kesimpulannya, seorang janda / duda, tanpa memiliki keturunan, hanya berhak atas separuh (50%) dari harta bersama (harta “gono-gini”), dan berhak atas “hak pakai” terhadap harta selebihnya (50% harta bersama dan 100% harta bawaan) selama dirinya masih hidup atau ketika sudah menikah kembali.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah perkara serupa, sebagai cerminan dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jember sengketa tanah warisan register Nomor 55/Pdt.G/2011/PN.JR tanggal 28 MARET 2012, perkara antara:
- LASMINAH, sebagai Penggugat; melawan
1. BAMBANG SUSILO; 2. ENDANG HARIATI; 3. PUDJIATUN ALIAS SRINGATUN ALIAS HJ. SITI SOLEHAH; 4. MARWIYAH ALIAS JON; 5. P. MUKSIN; 6. NY. LUBISONO, sebagai Para Tergugat; dan
- ANISA DIAN APRELIA; FATIMATUL MUTAWASITHAH, selaku Para Turut Tergugat.
Meski duduk perkara guguatan ini, Penggugat selaku janda memiliki keturunan hasil perkawinan antara Penggugat dan almarhum suaminya, namun kaedah yang diangkat dari pendirian pengadilan tetap relevan untuk disimak terkait perbedaan konsepsi antara “janda” dan “mantan janda”, ketika harus berhadapan dengan istri lainnya yang tidak memiliki keturunan, dalam memperebutkan harta warisan almarhum suami mereka.
Dimana terhadapnya Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai janda isteri ketiga dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh, yang meninggal pada tanggal 16 Desember 1986;
“Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai janda berhak mewaris bersama-sama anak-anaknya yaitu : Anisa Dian Aprelia (Turut Tergugat I) dan Fatimatul Mutawasithah (Turut Tergugat II) atas harta asal dan harta gono-gini tinggalan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh berupa Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa X;
“Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penggugat adalah mantan janda dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh karena telah menikah lagi dengan Moh. Dawam hingga sekarang dan harta warisan tinggalan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh berupa Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa X, bukan merupakan harta gono-gini / harta bersama antara Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh dengan Penggugat, melainkan merupakan harta asal warisan dari orang tuanya Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh, dengan demikian menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak menggugat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P–5, surat bukti tersebut tidak ditunjukan aslinya di persidangan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh pada tahun 1982, saksi-saksi menerangkan Penggugat sebagai isteri yang kedua atau ketiga, dengan demikian telah diperoleh bukti persangkaan dan terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai isteri sah dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh;
“Menimbang, bahwa surat bukti tersebut tidak ditunjukan surat/akta aslinya dipersidangan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh dikaruniai dua orang anak yang bernama ANISA DIAN APRILIA (Turut Tergugat-I) dan FATIMATUL MUTAWASITHAH (Turut Tergugat-II);
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Tergugat-III telah menikah dengan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh pada tanggal 26 Maret 1962, dengan demikian Tergugat III sebagai isteri sah dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh;
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam perkawinannya antara Tergugat III dengan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh, tidak diperoleh keturunan atau anak;
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat III telah mengangkat 2 orang anak yaitu BAMBANG SUSILO (Tergugat I) dan ENDANG HARIATI (Tergugat II);
“Menimbang, bahwa berdasarkan buktisurat dan keterangan saksi-saksi bahwa Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1986 di Desa Sumberejo;
“Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh, telah meninggalkan LASMINAH (Penggugat) sebagai isteri ketiga dan 2 orang anak perempuan yaitu : ANISA DIAN APRILIA (Turut Tergugat-I) dan FATIMATUL MUTAWASITHAH (Turut Tergugat-II) dan PUDJIATUN Alias SRINGATUN Alias SITI SOLEHAH (Tergugat III) sebagai isteri kedua dan dua orang anak angkat yaitu BAMBANG SUSILO (Tergugat I) dan ENDANG HARIATI (Tergugat II) ;
“Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh meninggalkan harta warisan berupa Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa X sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa Tanah Sengketa IX dicatatan Buku Desa Sumberejo tercatat atas nama orang lain yaitu atas nama PAERAH Bin SINGO TARUNO dan untuk Tanah Sengketa X tercatat atas nama ISMAT PAK KASTUNI, terhadap hal tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat membenarkan oleh karenanya Tanah Sengketa IX dan Tanah Sengketa X bukanlah harta peninggalan / warisan dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh;
“Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa VIII adalah merupakan harta asal Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh atau harta gono-gini dalam perkawinan antara Penggugat dengan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh;
“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa VIII tercatat atas nama SUMADJI Bin SUWOTO, dengan demikian Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa VIII tersebut merupakan harta peninggalan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh;
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi HARDJITO, NURKHOLIS Bin KUSNI menerangkan bahwa harta peninggalan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh adalah merupakan harta asal dari orang tuanya bernama SOEWOTO, dengan demikian Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa VIII merupakan harta asal dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh;
“Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan bahwa harta peninggalan dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh adalah merupakan harta gono-gini dalam perkawinan antara Penggugat dengan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh;
“Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipersoalkan oleh Para Tergugat adalah mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagai janda dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh apakah berhak atas harta peninggalan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh, dikarenakan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama MOH. DAWAM?
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat menerangkan bahwa Penggugat sebagai janda dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh telah menikah lagi dengan laki-laki bernama MOH. DAWAM dan sekarang tinggal di Irian jaya (Papua);
“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat sebagai janda dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh yang telah menikah lagi dengan laki-laki bernama MOH. DAWAM berhak mewaris harta asal peninggalan Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh?
“Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.302 K/Sip/1960, tanggal 2 Nopember 1960, berbunyi : ‘Seorang janda merupakan ahli waris dari barang-barang asal dari suami dalam arti sekurang-kurangnya barang asal tersebut tetap di-tangan janda sepanjang untuk hidup secara pantas sampai ia kawin lagi atau meninggal.’ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.542K/Sip/1972, tanggal 3 Nopember 1976, berbunyi : ‘Dalam hal tidak ada anak, harta warisan ½ bagian untuk janda dan ½ bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin.’; [Note SHIETRA & PARTNERS: Majelis Hakim telah keliru merujuk yurisprudensi, karena dalam kedua yurisprudensi tersebut, objek tanah tidak berjumlah mencapai sebanyak 9 buah bidang tanah sebagaimana konteks perkara ini.]
“Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut oleh karena Penggugat sebagai janda dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh oleh karena Penggugat terbukti telah menikah / kawin lagi dengan laki-laki bernama MOH. DAWAM, dengan demikian Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan dari Mat Sait alias Soewadji alias H. Mochamad Soleh yang merupakan harta asal dari orang-tuanya bernama SOEWOTO dan bukan merupakan harta gono–gini dalam perkawinannya dengan Penggugat;
“Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI atas penguasaan tanah sengketa I, berdasarkan bukti T-14 dan T-15 bahwa tanah sengketa I telah dijual oleh Turut Tergugat II anak kandung Penggugat kepada drs. LUBISONO, M.Si suami dari Tergugat VI;
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16, terbukti bahwa Drs. LUBISONO, M.Si, suami dari Tergugat VI, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2010, dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Ny. Widowati Heminingrum / Ny. Lubisono (Tergugat VI) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama: AYU CANDRA, S.Psi dan Bayu Akbari, oleh karena seluruh ahli waris dari Drs. LUBISONO, M.Si, seharusnya digugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sebagaimana dibuktikan dalam bukti T-17;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat atas Tanah sengketa I s/d Tanah Sengketa X dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);
M E N G A D I L I :
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM